JAKARTA _ Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menekankan penanganan kasus kejahatan siber maupun sindikat lintas negara tidak boleh berhenti pada penangkapan pelaku. Tetapi juga perlu memutus aliran dana agar jaringan tidak terus berkembang.

Hal itu disampaikan Jenderal Suyudi saat memberikan pembekalan kepada peserta Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) Angkatan 70 di Lemhannas RI, Jakarta Pusat. Jenderal Suyudi mengingatkan pola sindikat kejahatan telah semakin kompleks dan melampaui batas yurisdiksi antarnegara.

"Jangan kita cuma sekadar menangkap, tapi tidak kita tracing asetnya. Karena kalau kita tidak miskinkan, dia akan terus bekerja terus, dia mengembangkan jaringannya," kata Suyudi melalui keterangannya, Kamis (29/10/2026).

Dalam kasus penipuan daring, kata dia, uang hasil kejahatan umumnya disamarkan melalui mutasi berlapis ke berbagai rekening, dikonversi menjadi aset digital, hingga dilarikan ke luar negeri.

Modus tersebut kini juga kerap bersinggungan langsung dengan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Korban yang awalnya tergiur tawaran pekerjaan palsu berakhir disekap dan dipaksa menjadi operator penipuan daring, pengelola judi online, hingga terlibat sindikat peredaran narkoba.

"Penanganan kejahatan yang tidak hanya berfokus pada pelaku di lapangan, tapi juga yang lebih penting adalah pengungkapan jaringan, penelusuran aliran dana, dan pemulihan kerugian kepada masyarakat korban," jelas Suyudi.(DD)

Manokwari, suarakpkcyber.com– Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Papua Barat menegaskan dukungan penuh terhadap langkah Ketua Umum DPP PPP, H. Muhammad Mardiono, terkait pergantian Wakil Ketua Umum Agus Suparmanto dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Taj Yasin.

Dukungan tersebut ditegaskan Sekretaris Wilayah DPW PPP Papua Barat, H. Asri, S.T., yang menyatakan bahwa keputusan pergantian kedua pengurus pusat tersebut merupakan bagian dari dinamika organisasi yang dibahas melalui mekanisme dan forum resmi partai.

Menurut Asri, keputusan tersebut bukan semata-mata kehendak pribadi Ketua Umum, melainkan hasil pembahasan bersama dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) III PPP yang melibatkan jajaran DPP serta ketua dan sekretaris DPW PPP dari seluruh Indonesia.

“Keputusan ini bukan keinginan pribadi Ketua Umum, tetapi merupakan keputusan bersama melalui forum resmi partai dengan mempertimbangkan kepentingan organisasi,” ujar Asri dalam keterangannya, Jumat (30/10/2026).

Ia menjelaskan, Rakornas III PPP dilaksanakan secara daring dan diikuti oleh 38 ketua dan sekretaris DPW PPP se-Indonesia, Mahkamah Partai, serta P3Muda.

Dalam forum tersebut, sejumlah agenda strategis dibahas, mulai dari perkembangan konsolidasi organisasi di daerah, penyusunan program kerja, hingga evaluasi dan persiapan menghadapi verifikasi partai politik peserta Pemilu.

Asri menegaskan, dukungan DPW PPP Papua Barat terhadap langkah Ketua Umum merupakan bentuk komitmen untuk menjaga soliditas, memperkuat konsolidasi, serta memastikan roda organisasi berjalan sesuai keputusan yang telah dibahas dalam forum partai.

Menurutnya, setiap keputusan strategis dalam organisasi harus ditempatkan dalam kerangka kepentingan partai secara menyeluruh, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Soroti Tanggung Jawab Pengurus

Selain mendukung keputusan Rakornas III PPP, Asri juga menyoroti pentingnya tanggung jawab dan partisipasi aktif setiap pengurus dalam menjalankan tugas organisasi.

Ia menyampaikan bahwa kehadiran pengurus dalam berbagai agenda resmi partai merupakan bagian penting untuk menjaga komunikasi, koordinasi, dan kesinambungan pelaksanaan program kerja.

Asri turut menyinggung sejumlah agenda internal partai, seperti Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I, Rakornas I dan II, Musyawarah Wilayah (Muswil), Musyawarah Cabang (Muscab), serta rapat strategis DPP PPP lainnya.

Menurutnya, keterlibatan pengurus dalam agenda-agenda tersebut diperlukan untuk memastikan setiap kebijakan dan keputusan partai dapat dipahami serta dijalankan secara bersama-sama.

Ia menegaskan bahwa dinamika kepengurusan harus menjadi momentum untuk memperkuat disiplin organisasi, meningkatkan koordinasi, dan menyatukan langkah seluruh kader dalam membesarkan PPP.

Enam DPW PPP se-Papua Raya Tetap Solid

Sementara itu, Koordinator PPP se-Papua Raya, Yasman Yasir, S.E., sebelumnya menegaskan bahwa enam DPW PPP di wilayah Papua Raya tetap solid mendukung kepemimpinan Ketua Umum DPP PPP, H. Muhammad Mardiono.

Enam DPW tersebut meliputi DPW PPP Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.

Yasman menekankan bahwa persatuan dan konsolidasi merupakan modal penting bagi PPP untuk menghadapi agenda politik ke depan sekaligus memperkuat peran partai dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Ia mengajak seluruh jajaran pengurus dan kader PPP di Papua Raya agar tidak terjebak dalam polemik internal yang dapat menghambat kerja-kerja organisasi.

“Enam DPW di Papua Raya harus tetap solid. Mari kita jaga persatuan, perkuat koordinasi, dan fokus membesarkan PPP demi kepentingan masyarakat,” tegas Yasman.

Dukungan DPW PPP Papua Barat bersama jajaran PPP se-Papua Raya tersebut menegaskan pentingnya konsolidasi internal sebagai langkah menjaga stabilitas organisasi dan memperkuat kesiapan partai menghadapi agenda politik mendatang.(DD)

Pasuruan, suarakpkcyber.com - Kekosongan Direksi dan Dewas Perumda Giri Nawatirta membuat Pemerintah Kabupaten Pasuruan membuka seleksi terbuka calon Direksi dan Dewas Perumda Giri Nawa Tirta Tahun 2026, setelah pejabat yang sebelumnya memasuki masa pensiun pada bulan juli 2026 yang lalu.

Berdasarkan pengumuman resmi nomor 06/X/Pansel/GNT/2026 beberapa formasi yang dibuka meliputi meliputi 1 orang posisi Direksi, 1 orang posisi Dewan Pengawas, berdasarkan data di website Kabupaten Pasuruan. 

Dalam kekosongan formasi tersebut dibentuklah panitia seleksi BUMD dengan dipilihnya Yudha Triwidya Sasongko, S.Sos, M.Si sebagai ketua panitia seleksi juga menjabat sebagai Sekda Kabupaten Pasuruan, kamis (29/10/2026).

Persyaratan utama yang harus dipenuhi untuk Calon Direksi diantaranya : 

1. Warga Negara Indonesia (WNI),
2. sehat jasmani dan rohani serta bebas NAPZA
3. Berijazah minimal S-I, memiliki pengalaman kerja manajerial minimal 5 tahun di perusahaan berbadan hukum.
4. Serta berusia antara 35 hingga 55 tahun.Diutamakan bagi pelamar memiliki sertifikat manajemen air minum minimal tingkat madya.

Pasuruan, suarakpkcyber.com - Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan Yudha Triwidya Sasongko resmi membuka Pasuruan Agrofest 2026 yang digelar di Kampus Universitas Yudharta Pasuruan di kecamatan Purwosari, Kamis (29/10/2026).

Kegiatan Pasuruan Agrofest yang mengusung Petani Milenial Agribisnis berkelanjutan untuk Pasuruan maju berkeadilan ini dihadiri Rektor Universitas Yudharta, Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan(DKP3), Forkompincam Purwosari, serta ratusan mahasiswa, petani milenial dan pelaku UMKM pertanian se Kabupaten Pasuruan.

Dalam sambutannya Sekda Yudha Triharto Sasongko yang mewakili Bupati Kabupaten Pasuruan, mengatakan bahwa kabupaten Pasuruan memiliki potensi pertanian yang luas biasa dari daratan tinggi Tosari dan Puspo untuk sayur dan apel , dataran Grati dan Nguling untuk padi dan mangga, namun potensi itu harus dikelola dengan inovasi dan teknologi.

" Pasuruan ini lumbung pangan Jawa Timur tapi tantangan kita adalah regenerasi petani, rata-rata petani kita sudah tua, melalui Pasuruan Agrofest di Universitas Yudharta ini kita ingin melahirkan petani modern yang melek teknologi informasi dan digital" ujar Sekda Yudha.

Yudha juga mengapresiasi Universitas Yudharta Purwosari sebagai kampus yang bekerja sama dengan Pemkab Pasuruan dengan mengembangkan konsep pertanian terpadu dan ekonomi syariah.

" Ini kolaborasi ideal pemkab bersama Yudharta, dimana Pemerintah punya lahan dan program, Universitas Yudharta punya ilmu dan riset, kita satukan untuk Pasuruan yang lebih maju dan berdaya saing yang tinggi" tambahnya. 

drh. Ainur Alfiyah Kepala Dinas DKP3 Kabupaten Pasuruan menyatakan bahwa Kabupaten Pasuruan ini secara ketahanan pangan terutama beras tetap surplus.

" Produksi Beras alkhamdulillah masih surplus. Produksi beras kita masih aman, cadangan beras daerah lebih dari cukup, tapi kami di DKP3 tidak mau berpuas diri" ujarnya.

Alfiyah juga menambahkan bahwa tantangan kedepannya bukan soal menanam melainkan tentang stok pangan dengan jumlah aman.

" Tantangan kedepannya menjaga pangan tetap aman, bergizi dan bernilai jual" ujarnya. 

Alfiyah juga memberi tiga pesan yakni Diversifikasi pangan, Keamanan Pangan dan Hilirisasi pangan serta digitalisasi petani dalam menyongsong petani milenial.

" karena itu pada Agrofest hari ini kami dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKP3) membawa tiga pesan utama pertama Diversifikasi pangan, Keamanan pangan, Hilirisasi dan digitalisasi petani" imbuhnya. 

Selain itu Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKP3) sudah menyiapkan program untuk menyongsong gerakan tani diatas yakni: 

• Gerakan pangan murah.
• Lumbung pangan desa.
• Pendampingan petani milenial dan KUR/ bantuan pertanian.

Jakarta Timur, suarakpkcyber.com -  Komando Pasukan Khusus (Kopassus) melaksanakan upacara Serah Terima Jabatan Inspektur Kopassus dari Mayor Jenderal TNI Putra Widiastawa kepada Brigadir Jenderal TNI Vivin Alivianto, S.I.P., yang berlangsung di Markas Komando Kopassus (Makopassus), Jalan R.A. Fadillah Raya No. 1, Cijantung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, Rabu (28/10/2026).

Kegiatan serah terima jabatan ini merupakan bagian dari dinamika organisasi TNI Angkatan Darat dalam rangka pembinaan personel, regenerasi kepemimpinan, serta kesinambungan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab organisasi. Momentum tersebut sekaligus menegaskan komitmen Kopassus untuk terus menjaga profesionalisme, disiplin, dan kesiapan dalam menghadapi tantangan tugas yang semakin kompleks.

Penyerahan jabatan Inspektur Kopassus dari Mayjen TNI Putra Widiastawa kepada Brigjen TNI Vivin Alivianto, S.I.P. menjadi wujud keberlanjutan kepemimpinan dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemeriksaan di lingkungan Kopassus. Peran Inspektorat sangat penting dalam mendukung tata kelola organisasi yang tertib, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, guna menunjang efektivitas pelaksanaan tugas satuan.

Sebagai bagian dari Korps Baret Merah, Inspektorat Kopassus memiliki tanggung jawab strategis dalam mendukung pengawasan internal, meningkatkan kepatuhan terhadap aturan, serta mendorong terwujudnya tata kelola organisasi yang profesional dan bertanggung jawab. Melalui pelaksanaan fungsi tersebut, setiap program dan kegiatan diharapkan dapat berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Pergantian pejabat dalam suatu organisasi militer bukan sekadar pergantian kepemimpinan, melainkan juga bagian dari upaya menjaga kesinambungan pengabdian, meningkatkan kualitas kinerja, serta memperkuat komitmen terhadap tugas pokok dan tanggung jawab organisasi. Dengan demikian, proses regenerasi kepemimpinan menjadi salah satu unsur penting dalam menjaga soliditas dan keberlanjutan pembinaan satuan.

Melalui serah terima jabatan ini, diharapkan pelaksanaan tugas Inspektorat Kopassus semakin optimal dalam mendukung penguatan pengawasan internal, pembinaan organisasi, serta peningkatan kualitas kinerja di seluruh jajaran. Semangat pengabdian, integritas, dan profesionalisme diharapkan senantiasa menjadi landasan dalam setiap pelaksanaan tugas demi menjaga kehormatan dan nama baik Korps Baret Merah.

Dengan semangat pengabdian dan profesionalisme, Kopassus terus memperkuat soliditas organisasi serta menjaga kesinambungan kepemimpinan dalam mendukung tugas TNI Angkatan Darat demi kepentingan bangsa dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.(DJ)

Pasuruan, suarakpkcyber.com - Dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Pasuruan pertama Pemkab mengusulkan empat perubahan penting dalam regulasi pajak dan retribusi daerah melalui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Non APBD tahun 2026.

Usulan tersebut mencakup kepatuhan melaporkan pajak, penyesuaian tarif pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB -P2) retribusi kebersihan, hingga pemberian intensif bagi instansi pemungut. Penyampaian usulan itu berlangsung dalam sidang paripurna pertama di Gedung DPRD Kabupaten Pasuruan, Rabu (28/10/2026).

Di hadapan pimpinan dan anggota DPRD serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Rusdi menjelaskan bahwa perubahan regulasi diperlukan untuk menyelaraskan kebijakan daerah dengan ketentuan yang berlaku sekaligus meningkatkan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Empat poin utama dalam perubahan Raperda, salah satunya adalah substansi yang diusulkan adalah penataan struktur tarif PBB -P2. Pemkab Pasuruan merancang klasifikasi tarif secara progresif mulai dari 0.1 persen hingga 0.2 persen, berdasarkan nilai pajak.

Dalam rancangan tersebut pemerintah daerah juga mengusulkan tarif khusus sebesar 0,08 persen bagi obyek pajak berupa lahan produksi pangan dan ternak. Kebijakan ini diarahkan untuk memberikan stimulus kepada sektor pertanian dan peternakan sekaligus mendukung ketahanan pangan daerah.

Penyesuaian berikutnya menyasar kewajiban pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) wajib pajak yang melakukan pemungutan dan penyetoran sendiri diwajibkan menyampaikan laporan paling lambat 15 hari kerja setelah masa pajak berakhir.

Rancangan aturan itu turut memuat sanksi administratif bagi pelanggaran kewajiban pelaporan. Namun pengecualian sanksi juga diatur apabila keterlambatan terjadi akibat keadaan kahar atau force majeure, seperti bencana alam, kebakaran,wabah penyakit, kerusuhan.

Poin ketiga berkaitan dengan pemberian insentif pemungut pajak dan retribusi daerah, ketentuan ini disiapkan untuk menyesuaikan regulasi daerah dengan Undang Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Daerah (UU HKPD) dengan pemberian insentif berdasarkan pencapaian kinerja tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara poin ke empat berfokus pada penyempurnaan obyek dan pelayanan retribusi daerah,pada sektor jasa umum, Pemkab Pasuruan mengusulkan penataan tarif pelayanan kesehatan di rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan puskesmas melalui pengelompokan layanan reguler dan non reguler, dengan pengecualian untuk pelayanan intensif.

Adapun pada sektor jasa usaha, penyesuaian diarahkan pada penataan struktur tarif agar terdapat kepastian biaya, transparansi serta akuntabilitas atas layanan yang diberikan pemerintah daerah.

Hanya dua fraksi yang menyampaikan pandangan umum di forum Rapat Paripurna. 

Setelah agenda penyampaian pengantar Raperda oleh Bupati selesai, Rapat Paripurna dilanjutkan ke sidang paripurna ke 2 dengan agenda penyampaian pandangan umum Oleh Fraksi Fraksi DPRD Kabupaten Pasuruan. (Usj)

Pasuruan, suarakpkcyber.com– Kapolres Pasuruan gelar silaturahmi Akbar dengan Driver Ojol se-Pasuruan Raya di Pasuruan Creative Center Bang Kodir, Bangil, Rabu (28/10/2026).

Dalam kesempatan ini, Kapolres Pasuruan AKBP Irawan Setyono memberikan bantuan sosial berupa sembako kepada driver ojek online (ojol) sekaligus mengingatkan pentingnya keselamatan berkendara.

Kegiatan yang digelar dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda 2026 tersebut diikuti sekitar 200 driver ojol. Selain mempererat solidaritas antarkomunitas, silaturahmi ini juga menjadi momentum memperkuat sinergi antara driver ojol, kepolisian, dan pemerintah daerah.

“Keberadaan profesi ojek online sangat membantu aktivitas dan perekonomian masyarakat. Karena itu, saya mengingatkan rekan-rekan ojol agar selalu memperhatikan keselamatan saat berkendara,” ujar AKBP Irawan.

Kapolres juga menyoroti tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan roda dua di Kabupaten Pasuruan sepanjang 2026. Ia mengajak para driver ojol untuk mematuhi rambu lalu lintas dan mendukung pelaksanaan Operasi Patuh Semeru 2026.

“Masukan dari rekan-rekan ojol mengenai infrastruktur jalan juga sangat membantu. Tetap semangat mencari nafkah, patuhi peraturan lalu lintas, dan utamakan keselamatan diri,” tegasnya.

Silaturahmi akbar tersebut turut dihadiri Sekda Kabupaten Pasuruan Yudha Triwidya Sasongko, Kadishub Kabupaten Pasuruan Digdo Sucahyo, anggota Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan Febri Irawan Darwis, serta sejumlah pejabat Polres Pasuruan.

Rangkaian kegiatan diisi dengan pagelaran seni kolosal bertema Sumpah Pemuda, pembacaan ikrar Sumpah Pemuda, pemberian bantuan sosial, hiburan musik, dan pembagian doorprize. Seluruh kegiatan berlangsung tertib sebagai wujud penguatan persatuan dan kebersamaan komunitas ojol di Pasuruan Raya. (Usj)

Demak, suarakpkcyber.com— Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah (Laznas BMH) menyalurkan 14.000 liter air bersih kepada warga masyarakat di Desa Kangkung, Senggrong RT 003 RW 004, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, pada Selasa (27/10). Penyaluran ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap warga yang tengah mengalami dampak kekeringan berkepanjangan dan kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.

Distribusi air bersih dilakukan di dua titik, yakni di depan Mushola Al Mubarok dan di wilayah Senggrong, agar bantuan dapat menjangkau lebih banyak warga secara merata. Kehadiran mobil tangki air bersih tersebut disambut antusias masyarakat yang selama ini sangat membutuhkan pasokan air, terutama di tengah kondisi cuaca panas dan minimnya sumber air layak pakai.

Dalam sambutannya, Ketua BMH Demak, Aqiful Khoir, menyampaikan bahwa penyaluran air bersih ini merupakan bagian dari program kemanusiaan BMH untuk membantu masyarakat yang terdampak krisis air. Ia menegaskan bahwa BMH berupaya hadir di tengah masyarakat melalui aksi nyata yang langsung dirasakan manfaatnya.

Sementara itu, Muhammad Saiful Muslim, tokoh warga sekitar, menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas kepedulian BMH terhadap warga Senggrong. Menurutnya, bantuan air bersih tersebut sangat membantu masyarakat yang terdampak kekeringan berkepanjangan dan menjadi jawaban atas kebutuhan mendesak warga di wilayah tersebut.

Penyaluran air bersih ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus menjadi penguat semangat kebersamaan dalam menghadapi kondisi kekeringan yang masih melanda sebagian wilayah Demak. (Ihw)

Pasuruan, suarakpkcyber.com - Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 tahun 2026 dengan serangkaian upacara yang diadakan oleh pemerintah kabupaten Pasuruan di halaman kantor Bupati Kabupaten Pasuruan, selasa (28/10/2026).

Upacara yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Kabupaten Pasuruan, Shobi Asrori, dihadiri oleh Sekda,Forpimda,Kepala OPD, Camat,KNPI,serta ratusan pelajar se-kabupaten Pasuruan.

Dalam amanatnya,Wakil Bupati Shobi Asrori mengajak seluruh pemuda Kabupaten Pasuruan untuk melanjutkan semangat sumpah pemuda tahun 1928 dengan karya nyata bukan hanya seremonial saja.

"98 tahun lalu pemuda bersatu untuk Indonesia, hari ini pemuda Kabupaten Pasuruan harus bersatu untuk membangun Pasuruan,Satu Nusa,Satu Bangsa ,Satu Bahasa dan satu komitmen, yaitu Kabupaten Pasuruan maju dan Berkeadilan"tegas Gus Shobih sapaan akrab wakil Bupati Pasuruan.

Selain itu Gus Shobih juga menyoroti penting nya peran pemuda dalam menjaga kondusifitas wilayah dan pembangunan sebagai pilar utama daerah untuk menjunjung nama baik daerah khususnya kabupaten Pasuruan.

" pemuda jangan hanya menjadi penonton saja,mari kita semangat untuk membangun Kabupaten Pasuruan yang sejahtera lagi" pungkasnya. (Usj)

Pasuruan, suarakpkcyber.com - Dalam rangka memperingati hari Sumpah Pemuda ke 97 tahun 2026. Polres Pasuruan bidang Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Menggelar turnamen bagi para pemuda/pemudi berbagai elemen dari siswa SMA/SMK hingga karang taruna bertajuk Pasuruan Cup Sport.

Kegiatan dibuka langsung oleh Kasat Lantas Polres Pasuruan AKP Jauhar Rizqullah Sumirat, didampingi KBO Satlantas dan Kanit, serta diikuti oleh personil polri, komunitas gojek , pelajar SMA/SMK dan pemuda karang taruna se-Kabupaten Pasuruan di Gedung Tribrata Polres Pasuruan, Selasa (27/10/2026).

Turnamen Pasuruan Cup Sport tahun ini mempertandingkan lomba EA FC27 dengan hadiah uang pembinaan dan tropi bersumber dari Satlantas Polres Pasuruan.

Kasat Lantas Polres Pasuruan AKP Jauhar Rizqullah Sumirat, menjelaskan bahwa kegiatan ini dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke 97 sebagai bentuk upaya Polres Pasuruan dalam mensosialisasikan kepada para generasi penerus bangsa untuk tertib berlalu lintas.

" sekaligus untuk mengasah kreatifitas pemuda dalam menyalurkan bakat, mempererat hubungan Polisi dan pemuda serta mengkampayekan tertib ber lalu lintas secara humanis dan sporty" ujarnya.

Disamping itu Pasuruan Cup Sport juga sebagai ajang mempererat silaturahmi dan  persatuan untuk mengarahkan pemuda agar berkegiatan positif serta menjunjung sportivitas dalam sebuah ajang perlombaan.

" Menumbuhkan persatuan para pemuda sesuai dengan semangat sumpah pemuda serta sebagai ajang mendekatkan Satlantas Pasuruan Dengan komunitas pemuda, pelajar serta masyarakat luas" imbuh AKP Jauhar Rizqullah. (Usj)

Sorong, Papua Barat Daya | suarakpkcyber.com- Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Kabupaten Sorong terkait sengketa tanah Jalan Osok yang digelar Selasa (20/10) meninggalkan sejumlah pertanyaan. Salah satunya adalah belum tersalurnya notulen rapat kepada kuasa hukum, beserta persoalan mekanisme undangan dan posisi pemohon dalam pembahasan. 

Riswandi Pandjaitan, Ketua Persatuan Pewarta Warga Indonesia wilayah Papua Barat Daya, menegaskan bahwa keberadaan notulen atau risalah rapat adalah hal krusial dalam setiap rapat formal seperti RDP.

“Secara tata tertib dan akuntabilitas, risalah rapat menjadi jaminan kepastian hukum bagi semua peserta. Dokumen ini bisa berupa catatan lengkap kata‑demi‑kata atau laporan singkat kesimpulan, yang berhak diterima peserta sebagai bukti otentik,” ujarnya.

Berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPR, setiap rapat komisi wajib didokumentasikan oleh Sekretariat Jenderal. Jika rapat bersifat terbuka, risalahnya dapat diakses publik; jika tertutup, hanya dibagikan kepada pihak berwenang. Kendala yang sering muncul adalah kecepatan penyebarannya, sehingga biasanya diberikan laporan singkat terlebih dahulu sebelum risalah verbatim selesai.

Adnan Bontho Wali, S.H., kuasa hukum Mar Lester, menyampaikan belum menerima notulen hasil RDP. Baginya dokumen itu penting untuk mengetahui pokok bahasan, kesimpulan, dan rencana tindak lanjut.

Ia juga menyoroti posisi Lexy Durimalang, anggota DPRD Kabupaten Sorong yang menjadi pemohon dalam rapat tersebut.

 Menurut penjelasan Adnan, sertifikat lama tanah yang disengketakan masih dipegang Mar Lester, lalu muncul sertifikat lain atas nama Nolce Thomasowa beserta dua anaknya. Persoalan ini terungkap saat pengurusan BPHTB di instansi pendapatan daerah. Ia telah mengirim surat ke Kantor Pertanahan untuk meminta penangguhan dan mediasi yang berlangsung empat‑lima bulan namun tidak mencapai kesepakatan.

 Ia juga mempertanyakan permohonan koreksi sertifikat tahun 2015 yang memuat tanda tangan Gottlieb Minora, padahal orang tersebut sudah meninggal pada 2009. Kasus ini telah dilaporkan ke Polres Sorong atas dugaan pemalsuan dokumen tanah.

 Adnan juga menyayangkan pembatasan akses wartawan saat RDP. “Persoalan seperti ini seharusnya diketahui publik sebagai edukasi demokrasi,” katanya.

 Sebelumnya, Lexy Durimalang menjelaskan bahwa pembatasan tersebut mengikuti tata tertib internal dewan, dan wartawan bisa memperoleh keterangan melalui konferensi pers setelah rapat selesai.

 Hingga berita ini diterbitkan, belum ada konfirmasi resmi dari pimpinan Komisi I DPRD Kabupaten Sorong terkait ketersediaan notulen, daftar undangan, pihak yang dilibatkan, kedudukan pemohon, serta hasil dan tindak lanjut RDP.(dd)