Pertemuan tersebut digelar di Ruang Isyana, Kompleks Kantor Bupati di Kabupaten Pasuruan pada Rabu (29/04/2026).

Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo, Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan Taufiqul Ghoni, Asisten Perekonomian Dyifudin Ahmad, serta seluruh kepala pasar daerah di Kabupaten Pasuruan.

Dalam sambutannya, Rusdi Sutejo menegaskan bahwa pasar memiliki peran penting sebagai cerminan denyut kehidupan ekonomi masyarakat. Karena itu, pengelolaan pasar harus dilakukan secara tertib, transparan, dan profesional.

“Pasar bukan hanya tempat bertemunya penjual dan pembeli, tetapi juga bagian dari fasilitas publik yang harus dikelola dengan baik agar lebih produktif. Semua aset harus tercatat dengan rapi sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD),” tegasnya.

Menurutnya, pendataan dan penataan aset yang berada di sekitar pasar daerah menjadi langkah penting agar seluruh aset milik pemerintah dapat dikelola secara tertib dan memberikan manfaat maksimal bagi daerah.

“Kita lakukan pendataan semua aset pemerintah di sekitar pasar daerah supaya semuanya tertib. Dengan begitu, potensi peningkatan pendapatan daerah juga bisa lebih maksimal,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan, Taufiqul Ghoni, menjelaskan bahwa pendataan aset pasar merupakan upaya untuk memperkuat tata kelola pasar daerah.

Ia mengakui bahwa potensi ekonomi dari pasar daerah di Kabupaten Pasuruan cukup besar. Namun, masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu diselesaikan, salah satunya terkait penguasaan aset oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

“Pendataan ini bertujuan agar pengelolaan aset pasar lebih tertib dan terkendali. Jangan sampai aset daerah yang seharusnya bisa memberikan kontribusi PAD justru tidak memberikan pemasukan bagi daerah,” ujarnya.

Dengan langkah penertiban dan pendataan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pasuruan berharap seluruh aset pasar dapat dikelola secara optimal sehingga mampu meningkatkan pendapatan daerah serta mendukung kemajuan pembangunan di Kabupaten Pasuruan. PASURUAN – Rusdi Sutejo mengumpulkan seluruh kepala Unit Pengelola Daerah (UPD) pasar se-Kabupaten Pasuruan guna memperkuat pengelolaan aset daerah sekaligus mencegah penyalahgunaan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Pertemuan tersebut digelar di Ruang Isyana, Kompleks Kantor Bupati di Kabupaten Pasuruan pada Rabu (29/04/2026).

Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo, Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan Taufiqul Ghoni, Asisten Perekonomian Dyifudin Ahmad, serta seluruh kepala pasar daerah di Kabupaten Pasuruan.

Dalam sambutannya, Rusdi Sutejo menegaskan bahwa pasar memiliki peran penting sebagai cerminan denyut kehidupan ekonomi masyarakat. Karena itu, pengelolaan pasar harus dilakukan secara tertib, transparan, dan profesional.

“Pasar bukan hanya tempat bertemunya penjual dan pembeli, tetapi juga bagian dari fasilitas publik yang harus dikelola dengan baik agar lebih produktif. Semua aset harus tercatat dengan rapi sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD),” tegasnya.

Menurutnya, pendataan dan penataan aset yang berada di sekitar pasar daerah menjadi langkah penting agar seluruh aset milik pemerintah dapat dikelola secara tertib dan memberikan manfaat maksimal bagi daerah.

“Kita lakukan pendataan semua aset pemerintah di sekitar pasar daerah supaya semuanya tertib. Dengan begitu, potensi peningkatan pendapatan daerah juga bisa lebih maksimal,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan, Taufiqul Ghoni, menjelaskan bahwa pendataan aset pasar merupakan upaya untuk memperkuat tata kelola pasar daerah.

Ia mengakui bahwa potensi ekonomi dari pasar daerah di Kabupaten Pasuruan cukup besar. Namun, masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu diselesaikan, salah satunya terkait penguasaan aset oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

“Pendataan ini bertujuan agar pengelolaan aset pasar lebih tertib dan terkendali. Jangan sampai aset daerah yang seharusnya bisa memberikan kontribusi PAD justru tidak memberikan pemasukan bagi daerah,” ujarnya.

Dengan langkah penertiban dan pendataan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pasuruan berharap seluruh aset pasar dapat dikelola secara optimal sehingga mampu meningkatkan pendapatan daerah serta mendukung kemajuan pembangunan di Kabupaten Pasuruan.(Usj)

Pasuruan, suarakpkcyber.com - Sebanyak 32 dokter di Kabupaten Pasuruan menerima SK tugas tambahan kepala Puskesmas, SK diserahkan secara simbolis oleh Rusdi Sutejo Bupati Pasuruan, kepada perwakilan kepala puskesmas, bertempat di Auditorium Mpu Sendok Kantor Bupati Pasuruan, Rabu (29/04/2026).

dr.Arma Roosalina Kepala Dinas Kesehatan Daerah Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan mengatakan bahwa penyerahan SK tugas tambahan Kepala puskesmas diselenggarakan sebagai bagian dari amanah peraturan Bupati no 61 tahun 2025 tentang SOTK puskesmas.

" Pada pasal 2 ayat 2 disebutkan bahwa puskesmas dipimipin oleh Kepala puskesmas yang merupakan jabatan fungsional bidang kesehatan dan mendapatkan tugas tambahan memimpin penyelenggaraan puskesmas" ujarnya.

Beliau menjelaskan bahwa ada 32 kepala puskesmas di Kabupaten Pasuruan yang menerima SK tugas tambahan, dari jumlah tersebut ada satu orang yang merangkap sebagai kapala puskesmas di dua wilayah sekaligus. 

Dengan diterima nya SK tambahan tugas sebagai kepala puskesmas, dipastikan seluruh pekerjaan dapat termanage dengan baik oleh kepala puskesmas sehingga mendapatkan output pelayanan yang maksimal dan semakin baik.

" Dengan penerimaan SK, semua bisa dimanage oleh seorang kepala puskesmas, sehingga pelayanan kedepannya lebih baik lagi" jelasnya.

Sementara Rusdi Sutejo, Bupati Pasuruan, menegaskan bahwa sebagai kepala puskesmas harus mampu melaksanakan beberapa hal, termasuk menjawab beberapa tantangan kesehatan masyarakat yang semakin beragam dan kompleks.

" Tantangan tersebut mulai dari kebersihan puskesmas, peningkatan SDM yang berkualitas, keramahan petugas,ini harus betul betul diperhatikan, jangan sampai kalah dengan RS atau klinik swasta yang mengutamakan pelayanan secara optimal dan baik" tegasnya.

Pasuruan, suarakpkcyber.com - Upaya meningkatkan pemahaman masyarakat dan tenaga medis (tenaga kesehatan) mengenai penyakit talasemia pada Anak, kini RSUD Bangil terus menggencarkan untuk menekan angka talasemia di Kabupaten Pasuruan khususnya dengan menyelenggarakan kegiatan webinar Continuing Health Education(CHE), yang bertajuk "Bersama Hadapi Talasemia pada anak " yaitu dengan kenali sejak dini dampingi dengan kasih, berikan kecukupan nutrisi.

Kegiatan ini akan diselenggarakan pada sabtu 23 Mei 2026 mulai pukul 08.00 wib hingga selasai secara daring melalui platform zoom meeting berbayar.

Webinar ini menghadirkan narasumber yang kompeten dibidang nya diantaranya, dr Moch. Mustafa Khamruddin, Sp.A yang akan membahas diagnosis dan tatalaksana thalasemia pada anak.

dr. Viva Trisna Insan Mirana, Sp.PK, Subsp.P.I(K) yang mengupas pendekatan laboratorium dalam deteksi dini dan skrining. 

Renny Rudy Asistaa,S,Kep, Ns yang akan membahas peran perawat dalam deteksi dini edukasi dukungan holistik.

Prillya Indah Permanasuci, S.Gz, R.D mengenai Optimalisasi kecukupan gizi pada penyandang Thalassemia.

Dengan materi yang komprehensif ini peserta diharapkan bisa mampu memahami thalasemia tidak hanya dari sisi medis, tetapi juga aspek perawatan serta pemenuhan gizi yang berperan penting dalam menunjang kualitas hidup pasien.

Pendaftaran dapat dilakukan secara online dengan dikenakan kontribusi sebesar Rp 30.000,dengan berbagai manfaat seperti e-sertifikat dan e- materi, juga menyediakan validasi SKP bagi tenaga kesehatan yang memenuhi syarat., informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui kontrak person yang tersedia.

Dengan adanya webinar ini menjadikan komitmen RSUD Bangil dalam memberikan edukasi kesehatan berkelanjutan sekaligus meningkatkan kompetensi tenaga medis dan kesadaran masyarakat umum.

Direktur RSUD Bangil melalui penyelenggaraan, menyampaikan bahwa thalasemia merupakan salah satu penyakit genetik yang masih menjadi tantangan di Indonesia, kurangnya pemahaman mengenai penyakit ini sering kali berdampak pada kualitas hidup anak penderita.

" Kami ingin mengajak masyarakat dan tenaga medis melalui webinar ini , untuk lebih mengenali thalasemia sejak dini, dengan memberikan pendampingan yang tepat dan memastikan kebutuhan nutrisi anak terpenuhi dengan tepat dan baik" ujar panitia webinar.

Melalui kegiatan ini juga diharapkan mampu membangun kepedulian terhadap thalasemia khususnya pada anak,dengan deteksi dini agar mendapatkan penanganan yang tepat dan akurat, sehingga anak thalasemia bisa tumbuh secara optimal.

JAKARTA, suarakpkcyber.com - Dinas Pembinaan Mental TNI Angkatan Udara (Disbintalau) menggelar Bimbingan Teknis Pembinaan Mental TNI AU 2026 di Mabesau, Jakarta, Selasa (28/4/2026). Kegiatan yang dibuka Kadisbintalau Marsma TNI Drs. Jaetul Muchlis, M.Ag., ini mengusung tema revitalisasi pembinaan mental sebagai instrumen pembentukan prajurit yang adaptif, profesional, dan humanis.

Kadisbintalau menegaskan pembinaan mental memiliki peran strategis dalam membentuk karakter prajurit yang tangguh sekaligus berorientasi kemanusiaan. Melalui kegiatan ini diharapkan pembinaan mental semakin relevan dan modern, serta mampu mendukung penguatan kualitas sumber daya manusia TNI AU di tengah dinamika tugas yang terus berkembang.(dedi)

Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Istana Merdeka

Jakarta, suarakpkcyber.com - Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (27/04/2026). Dalam keterangannya, Bahlil menyebut pemerintah terus memastikan kondisi energi nasional tetap stabil di tengah dinamika geopolitik global.

Lebih lanjut, Bahlil menyampaikan bahwa kualitas bahan bakar minyak (BBM), baik solar maupun bensin, saat ini berada di atas standar minimum nasional. Stabilitas pasokan juga tetap terjaga meskipun terjadi ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, termasuk di sekitar Selat Hormuz yang berdampak pada rantai pasok energi global.

Selain itu, Bahlil menyebut pemerintah juga memastikan ketersediaan minyak mentah (crude) untuk kebutuhan pengembangan kilang dalam kondisi aman dengan stok yang berada di atas batas minimum nasional. 

Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga menjelaskan terkait langkah-langkah strategis pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor liquefied petroleum gas (LPG). Menurut Bahlil, pemerintah sedang membahas pembuatan compressed natural gas (CNG) sebagai alternatif terbaik untuk mewujudkan kemandirian energi di sektor LPG, namun rencana tersebut masih dalam proses finalisasi.

Di samping itu, pemerintah juga terus menjalankan strategi besar dalam menghadapi potensi krisis energi global, antara lain dengan mengoptimalkan lifting minyak dan gas, mendorong program biodiesel seperti B50 untuk mengurangi impor solar, serta pengembangan bahan bakar berbasis bioetanol seperti E20 untuk bensin.(dedi)

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya penegakan hukum yang dilakukan secara berkelanjutan dan konsisten guna melindungi masyarakat sekaligus menciptakan iklim perekonomian yang sehat dan adil. Pemusnahan kali ini difokuskan pada barang kena cukai berupa rokok ilegal serta minuman mengandung etil alkohol (MMEA).

Dalam kegiatan tersebut, petugas memusnahkan sebanyak 4.233.186 batang rokok ilegal dengan total berat mencapai 8,466 ton. Selain itu, turut dimusnahkan 15.000 gram tembakau iris (TIS) atau setara 0,015 ton, serta 1.982,80 liter minuman mengandung etil alkohol (MMEA) dengan berat sekitar 1,487 ton.

Barang-barang tersebut merupakan hasil dari berbagai operasi penindakan yang dilakukan di wilayah Kabupaten Pasuruan. Penindakan dilakukan melalui operasi pasar, pengawasan jalur distribusi, hingga penggerebekan di lokasi yang diduga menjadi tempat produksi maupun peredaran rokok ilegal.

Dari hasil operasi yang dilakukan, petugas menemukan sejumlah modus pelanggaran yang digunakan pelaku. Modus tersebut antara lain penggunaan pita cukai bekas, pita cukai palsu, serta peredaran rokok tanpa pita cukai atau yang dikenal sebagai rokok polos.

 Pasuruan, Rusdi Sutejo, menegaskan bahwa peredaran barang kena cukai ilegal, khususnya rokok, merupakan persoalan serius yang berdampak luas. Tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan, tetapi juga merusak iklim usaha yang sehat dan merugikan pelaku usaha yang taat terhadap aturan.

“Peredaran barang kena cukai ilegal sangat merugikan. Oleh karena itu saya mengajak seluruh masyarakat dan aparat pemerintah untuk bersinergi dalam memberantas peredaran barang ilegal,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa membeli maupun mengedarkan barang ilegal bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga berdampak negatif bagi perekonomian dan masyarakat secara luas.

“Marilah kita tingkatkan kesadaran kolektif. Membeli dan mengedarkan barang ilegal bukan hanya melanggar hukum, tetapi dampaknya sangat merugikan kita semua,” tambahnya.

Melalui kegiatan pemusnahan ini, pemerintah berharap masyarakat semakin memahami bahaya dan dampak peredaran barang kena cukai ilegal sehingga peredarannya dapat ditekan secara signifikan. Pemerintah daerah juga menegaskan akan terus mendukung berbagai langkah pengawasan dan penindakan yang dilakukan bersama aparat terkait.

Selain penindakan, edukasi kepada masyarakat juga terus dilakukan. Hal ini karena cukai merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peran penting dalam pembangunan daerah melalui skema Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Dalam skema tersebut, daerah penghasil tembakau memperoleh alokasi sekitar 3 persen dari total penerimaan cukai. Dengan meningkatnya penerimaan negara dari sektor cukai, maka dana yang kembali ke daerah juga akan semakin besar.

“Semakin besar penerimaan negara dari cukai, maka semakin besar pula dana yang kembali ke daerah. Hal ini tentu akan berdampak langsung pada peningkatan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat,” pungkas Bupati.(Usj)

Pasuruan,suarakpkcyber.com,— Ketika banyak daerah di Indonesia sedang melakukan pengetatan anggaran akibat kebijakan efisiensi nasional, kebijakan belanja di Kabupaten Pasuruan justru memunculkan tanda tanya besar. Di tengah laporan penurunan APBD hingga hampir Rp 600 miliar pada tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Pasuruan tetap mengalokasikan anggaran sekitar Rp 25 miliar untuk renovasi Stadion R. Soedrasono Pogar.

Kebijakan ini menjadi sorotan Forum Rembuk Masyarakat Pasuruan (FORMAT Pasuruan) yang mempertanyakan prioritas pembangunan daerah di tengah kondisi fiskal yang sedang mengetat.

Pengetatan anggaran tersebut tidak terjadi tanpa sebab. Pemerintah pusat sebelumnya menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja negara dan daerah. Kebijakan ini diperkuat dengan pemangkasan dana desa melalui PMK Nomor 15 Tahun 2026 yang disebut memangkas alokasi hingga sekitar 70 persen.

Akibat kebijakan tersebut, banyak desa harus menunda berbagai program pembangunan. Jalan desa, perbaikan irigasi, hingga kegiatan posyandu terpaksa diprioritaskan ulang karena keterbatasan anggaran.

Namun di tengah situasi itu, Pemkab Pasuruan justru tetap melanjutkan rencana renovasi stadion dengan nilai proyek yang tidak kecil.

Rp 25 Miliar untuk Apa?

FORMAT Pasuruan menilai angka Rp 25 miliar bukan sekadar angka dalam dokumen anggaran. Nilai tersebut memiliki dampak besar jika dialokasikan untuk kebutuhan dasar masyarakat.

Dengan dana sebesar itu, pemerintah daerah dinilai dapat merenovasi ratusan ruang kelas yang mengalami kerusakan berat di sejumlah sekolah dasar. Anggaran tersebut juga dinilai cukup untuk membangun beberapa puskesmas pembantu di desa terpencil atau memperbaiki belasan kilometer jalan desa yang selama ini rusak dan menghambat aktivitas ekonomi warga.

Bagi petani, jalan desa yang layak berarti biaya distribusi hasil panen menjadi lebih murah. Bagi masyarakat desa terpencil, fasilitas kesehatan yang memadai dapat mempersingkat akses layanan medis yang selama ini sulit dijangkau.

“Pertanyaannya sederhana, apa dampak langsung renovasi stadion bagi masyarakat kecil?” demikian salah satu pernyataan dari FORMAT Pasuruan.

Kontras dengan Sikap Legislatif

Menariknya, dalam situasi efisiensi yang sama, DPRD Kabupaten Pasuruan dilaporkan memilih menunda rencana pengadaan mobil dinas baru dan mengalihkan anggarannya ke kebutuhan yang dinilai lebih mendesak bagi masyarakat.

Keputusan tersebut dinilai sebagai langkah penghematan yang selaras dengan kebijakan efisiensi nasional.

Kontras kebijakan ini memunculkan pertanyaan publik mengenai arah prioritas pembangunan daerah. Di saat satu lembaga memilih menahan belanja, pemerintah daerah justru menjalankan proyek renovasi stadion bernilai puluhan miliar rupiah.

Kontroversi juga mengemuka ketika publik menelusuri pihak yang pertama kali mendorong rencana renovasi stadion tersebut. Nama Suryono Pane disebut dalam sejumlah pemberitaan sebagai pihak yang menyuarakan rencana renovasi sejak awal.

Ia diketahui menjabat sebagai CEO klub sepak bola Pasuruan United yang menjadikan Stadion R. Soedrasono Pogar sebagai kandang utama klub. Pada saat yang sama, ia juga tercatat sebagai anggota Tim Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan.

Situasi ini memunculkan pertanyaan mengenai potensi konflik kepentingan. FORMAT Pasuruan menegaskan pihaknya tidak menuduh adanya pelanggaran, namun menilai penting adanya klarifikasi terbuka kepada publik mengenai proses perencanaan proyek tersebut.

“Publik perlu mengetahui apakah proyek ini benar-benar lahir dari kajian kebutuhan yang objektif atau dipengaruhi oleh kepentingan tertentu,” ujar perwakilan FORMAT Pasuruan.

Politik Citra atau Kebutuhan?

Proyek pembangunan stadion sering kali dianggap sebagai proyek yang mudah dilihat hasilnya dan mudah diklaim sebagai capaian pembangunan. Berbeda dengan program kesehatan, pendidikan, atau perbaikan irigasi yang dampaknya tidak selalu terlihat secara langsung.

FORMAT Pasuruan menilai pemerintah boleh saja berargumen bahwa stadion dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau menggerakkan UMKM di sekitarnya. Namun klaim tersebut, menurut mereka, seharusnya didukung kajian ekonomi yang terbuka dan dapat diuji publik.

Apalagi dalam kondisi ketika APBD mengalami penurunan signifikan dan desa kehilangan sebagian besar sumber pembiayaan pembangunan mereka.

Menurut FORMAT Pasuruan, dana Rp 25 miliar yang dialokasikan untuk renovasi stadion berasal dari uang rakyat yang dihimpun melalui berbagai pajak dan retribusi daerah.

Karena itu masyarakat dinilai berhak mengetahui alasan di balik keputusan tersebut.

Beberapa pertanyaan yang muncul antara lain: mengapa stadion menjadi prioritas pembangunan saat ini, siapa yang mengusulkan proyek tersebut masuk dalam APBD, serta bagaimana jaminan transparansi dalam proses lelang proyek.

Di tengah banyaknya kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi, keputusan pembangunan stadion dinilai wajar jika memunculkan kritik dan pertanyaan publik.

“Jika stadion bukan kebutuhan paling mendesak saat ini, maka yang terjadi bukan sekadar pembangunan. Bisa jadi itu adalah pengabaian terhadap prioritas rakyat,” demikian pernyataan FORMAT Pasuruan.(Tim)

Dugaan polisi kos yang di grebek polisi dijadikan “gudang” pil double L di wilayah Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan. Mirisnya, seorang pemuda berinisial M.R.M (20) warga setempat ditangkap sebagai terduga pelaku.

Kapolres Pasuruan, Harto Agung Cahyono, menjelaskan, “Pengungkapan ini berawal dari laporan masyarakat terkait maraknya peredaran pil double L, kemudian kami lakukan penyelidikan hingga berhasil mengamankan tersangka MRM beserta barang bukti berupa 104.961 butir pil double L dan 14 poket sabu di kamar kosnya di Desa Karangsono, Sukorejo.”

Dalam penggerebekan tersebut, petugas mengamankan barang bukti berupa 104.961 butir pil double L, 14 poket sabu dengan berat total 2,42 gram, satu unit timbangan elektrik, tiga bendel plastik klip kosong, satu alat sekrop dari sedotan, satu unit sepeda motor tanpa nomor polisi, dua unit telepon genggam, serta uang tunai sebesar Rp1 juta.

Pengungkapan kasus ini bermula dari keluhan masyarakat yang resah terhadap maraknya peredaran pil double L di sejumlah wilayah di Kabupaten Pasuruan. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim Satresnarkoba melakukan pemetaan dan pendalaman hingga mengerucut pada satu titik di Desa Karangsono, Kecamatan Sukorejo.

Selama dua hari, petugas melakukan pengintaian intensif. Berdasarkan informasi yang diperoleh, barang bukti telah lebih dulu disimpan di dalam kamar kos, sementara pelaku berada di luar lokasi. Setelah menunggu sekitar empat jam, pelaku akhirnya datang dan masuk ke kamar kosnya. Saat itulah petugas langsung melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan pelaku tanpa perlawanan.

Dari hasil pemeriksaan awal, pelaku mengaku memperoleh pil double L dari Jakarta dalam jumlah besar, yakni satu karton berisi 34 bungkus, masing-masing berisi 1.000 butir, dengan harga Rp16 juta. Barang tersebut kemudian diedarkan kembali dengan harga Rp700 ribu hingga Rp900 ribu per bungkus.

Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, serta sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Untuk kasus narkotika jenis sabu, pelaku terancam pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun. Sementara untuk peredaran obat keras berbahaya, ancaman hukuman maksimal mencapai 12 tahun penjara dan denda hingga Rp5 miliar.

Saat ini, pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Mapolres Pasuruan guna menjalani proses penyidikan lebih lanjut serta pengembangan jaringan peredaran narkoba yang lebih luas.(Usj)

Sorong Papua Barat Daya | suarakpkcyber.com -  Dalam upaya memperkuat sinergi lintas sektor guna mendukung percepatan pembangunan di wilayah Papua, Aslog Danpasmar 3 Kolonel Mar Wahyu Widodo, M.Tr.Opsla., menghadiri rapat kunjungan kerja Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia bersama Komite Eksklusif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPPOKP). Kegiatan tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor Gubernur Papua Barat Daya, Lantai 2, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Sabtu (25/04/2026).

Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti, S.T., M.Si., M.Eng., Ph.D., Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, S.Sos., Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau, S.Pd.I., serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Papua Barat Daya dan instansi terkait lainnya.

Dalam sambutannya, Gubernur Papua Barat Daya menyampaikan ucapan selamat datang kepada Kepala BPS RI beserta rombongan. Ia menegaskan bahwa kunjungan kerja ini diharapkan mampu memperkuat koordinasi dan sinergi antarinstansi dalam mendukung percepatan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menghadirkan data yang akurat dan berkualitas di wilayah Papua Barat Daya.

Sementara itu, Kepala BPS RI menyampaikan apresiasi atas dukungan seluruh jajaran Forkopimda dan instansi terkait. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menyukseskan program strategis nasional, khususnya pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang akan berlangsung pada 1 Mei hingga 31 Juli 2026.

Lebih lanjut, Kepala BPS RI mengimbau kepada seluruh masyarakat agar menerima petugas sensus dengan baik serta memberikan data dan informasi yang valid dan akurat. Hal tersebut menjadi kunci dalam menghasilkan data statistik berkualitas sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.

Di tempat terpisah, Komandan Pasmar 3 Mayjen TNI (Mar) Andi Rahmat M. menegaskan kesiapan jajarannya untuk mendukung dan berkolaborasi dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 sebagai bagian dari kontribusi nyata TNI AL khususnya Korps Marinir dalam mendukung pembangunan nasional, khususnya di wilayah Papua.

Mengakhiri kegiatan, dilaksanakan penyerahan cinderamata secara simbolis dari Kepala BPS RI kepada Gubernur Papua Barat Daya, yang dilanjutkan dengan sesi foto bersama sebagai wujud kebersamaan dan komitmen dalam mendukung percepatan pembangunan di Papua Barat Daya.(dedi)

Pasuruan, suarakpkcyber.com – Polres Pasuruan melalui Satuan Reserse Narkoba menyampaikan ungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu dalam konferensi pers yang digelar di Press Room Polres Pasuruan, pada Jumat, (24/04/2026).

Dalam penangkapan kali ini, polisi berhasil mengamankan seorang pria berinisial WNT alias BDT (41), warga Kecamatan Pandaan, dengan barang bukti sabu seberat total 118,287 gram.

Penangkapan dilakukan pada Rabu (11/03) lalu sekitar pukul 22.30 WIB di pinggir jalan depan Perumahan Griya Pandaan, Desa/Kelurahan Sumber Gedang, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan.

Selain sabu yang dikemas dalam tujuh plastik klip dengan berat bervariasi, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti lain berupa satu unit timbangan elektrik, satu unit handphone, plastik klip kosong, sendok plastik, dos box HP, serta satu unit sepeda motor Honda Vario.

Pengungkapan kasus ini bermula dari patroli malam Tim 3 Satresnarkoba yang mencurigai percakapan seorang pengunjung warung kopi terkait rencana transaksi sabu. Dari informasi tersebut, petugas melakukan penyelidikan dan berhasil melacak keberadaan pelaku.

Saat dilakukan pengejaran di kawasan Jalan By Pass Pandaan, pelaku sempat membuang barang yang kemudian diketahui berisi sabu. Petugas langsung melakukan penangkapan dan pengembangan ke rumah pelaku, termasuk rumah neneknya yang berjarak sekitar 15 meter, hingga ditemukan tambahan barang bukti.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika junto ketentuan KUHP terbaru, dengan ancaman pidana mati, penjara seumur hidup, atau minimal 6 tahun dan maksimal 20 tahun penjara.

Kapolres Pasuruan, AKBP Harto Agung Cahyono, menegaskan bahwa pihaknya akan terus meningkatkan upaya pemberantasan narkotika di wilayah hukumnya.

“Kami berkomitmen untuk terus memberantas peredaran narkoba di wilayah Pasuruan. Keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras anggota di lapangan serta dukungan informasi dari masyarakat. Kami mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk tidak ragu melaporkan jika mengetahui adanya aktivitas mencurigakan terkait narkotika,” tegas AKBP Harto Agung Cahyono. (Usj)

Pasuruan, suarakpkcyber.com– Polres Pasuruan melalui Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) menyampaikan hasil ungkap aktivitas tambang batu andesit tanpa izin di Dusun Gunungsari, Desa Kertosari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan dalam jumpa pers di Pers Room, Jum'at (24/04/2026).

Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Pasuruan menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus yang berlangsung sejak Januari hingga Maret 2026 tersebut. Pengungkapan ini bermula dari laporan polisi Nomor LP/A/8/III/2026 SPKT.SATRESKRIM/POLRES PASURUAN/POLDA JAWA TIMUR tertanggal 9 Maret 2026.

Kasus ini mengarah pada dugaan pelanggaran Pasal 158 jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Para pelaku terancam hukuman penjara maksimal lima tahun dan denda hingga Rp100 miliar.

Lima tersangka yang diamankan masing-masing berinisial S.A. (31), M.Y. (53), N.J.W. (34), E.A.J. (34), dan M.S. (39). S.A. berperan sebagai pengelola tambang, M.Y. sebagai pihak yang mengupayakan izin, N.J.W. pemilik lahan sekaligus pembeli hasil tambang, E.A.J. sebagai pengawas lapangan, serta M.S. sebagai pemodal kegiatan tersebut.

Dalam praktiknya, kegiatan penambangan dilakukan di lahan milik N.J.W. dengan dukungan pendanaan dari M.S. Operasional tambang tetap berjalan karena para tersangka meyakini izin dapat diurus kemudian, termasuk melalui pengajuan surat kepada pihak berwenang.

Hasil tambang berupa batu andesit dijual kepada pemilik lahan, dengan total omzet yang diperkirakan mencapai sekitar Rp648 juta selama tiga bulan beroperasi.

Kapolres Pasuruan AKBP Harto Agung Cahyono menegaskan pihaknya akan bertindak tegas terhadap praktik pertambangan ilegal.

“Kami akan tindak tegas tambang tanpa izin. Selain melanggar hukum, juga berdampak pada kerusakan lingkungan dan merugikan masyarakat,” tegasnya.

Dalam pengungkapan kasus ini, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa dua unit alat berat excavator, satu unit dump truk bermuatan batu andesit, empat jerigen plastik, dokumen kendaraan, surat organisasi, tangkapan layar percakapan WhatsApp, buku tabungan, kartu ATM, serta satu unit telepon genggam.

Saat ini, kelima tersangka telah diamankan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Polisi juga masih mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam aktivitas tambang ilegal tersebut.