Pasuruan, suarakpkcyber.com – Polres Pasuruan meningkatkan pengamanan sekaligus pelayanan humanis kepada masyarakat dalam menghadapi momentum Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Upaya tersebut diwujudkan melalui peninjauan langsung Pos Pengamanan dan Pos Pelayanan oleh Kapolres Pasuruan AKBP Jazuli Dani Iriawan di Pos Pelayanan depan Taman Dayu, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Kamis (25/12/2025).

Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan personel, kelengkapan sarana dan prasarana, serta optimalisasi pelayanan kepada masyarakat selama masa libur Nataru. Pos tersebut disiapkan sebagai bagian dari strategi pengamanan terpadu guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga maupun wisatawan.

Dalam kegiatan monitoring tersebut, Kapolres Pasuruan didampingi Wakapolres Pasuruan KOMPOL Andy Purnomo serta jajaran pejabat utama Polres Pasuruan. 

Kehadiran pimpinan Polres di lapangan merupakan bentuk komitmen pelayanan kepada masyarakat, sekaligus memastikan pelaksanaan tugas berjalan sesuai rencana.

Pos Pelayanan di depan Taman Dayu Pandaan tidak hanya difungsikan sebagai pos pengamanan, tetapi juga dirancang dengan konsep pelayanan publik yang ramah dan humanis. Berbagai fasilitas gratis disediakan, di antaranya kopi gratis, layanan pijat gratis, bekam gratis, mainan anak-anak, hiburan musik, serta fasilitas toilet.

Pos tersebut didirikan untuk melayani masyarakat yang melaksanakan perjalanan wisata maupun beristirahat selama libur Natal dan Tahun Baru. Selain itu, keberadaan pos juga diharapkan menjadi wahana hiburan bagi anak-anak agar perjalanan keluarga lebih nyaman.

Kapolres Pasuruan AKBP Jazuli Dani Iriawan menegaskan bahwa pendekatan humanis menjadi bagian penting dalam pengamanan Nataru tahun ini.

“Kami ingin masyarakat yang berlibur atau melintas di wilayah Pasuruan merasa aman dan nyaman. Pos pelayanan ini kami siapkan tidak hanya untuk pengamanan, tetapi juga sebagai tempat istirahat dan layanan humanis bagi masyarakat, khususnya keluarga dan anak-anak,” ujar AKBP Jazuli Dani Iriawan.

Polres Pasuruan mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga ketertiban, mematuhi peraturan lalu lintas, serta memanfaatkan pos-pos pelayanan yang telah disiapkan apabila membutuhkan bantuan selama libur Natal dan Tahun Baru. (Usj)

Tiga proyek tersebut meliputi pemeliharaan jalan dengan pagu anggaran sekitar Rp 3,2 miliar, pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) senilai Rp 197 juta, serta proyek pavingisasi dengan nilai Rp 196 juta. Seluruh pekerjaan dilaksanakan oleh pihak kontraktor dan kini telah rampung hampir 100 persen. Saat ini, pekerjaan hanya menyisakan tahap perapian dan finishing.

Dari ketiga proyek tersebut, pembangunan jalan menjadi yang paling dinantikan warga selama bertahun-tahun. Jalan mulus sepanjang 4,85 kilometer yang melintasi kawasan kaki Gunung Penanggungan kini telah selesai dikerjakan. Proyek strategis daerah ini ditangani oleh CV Mustika Karya dengan nilai kontrak sekitar Rp 3,029 miliar.

Selama proses pengerjaan berlangsung, partisipasi aktif ditunjukkan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Kepala Desa Wonosunyo, M. Saleh, bersama perangkat desa turun langsung ke lokasi untuk memastikan pekerjaan berjalan lancar, termasuk mengatur arus lalu lintas agar proses pengaspalan tidak terganggu.

“Selama pengerjaan, saya bersama perangkat desa ikut turun tangan hingga larut malam. Kendaraan roda dua dan roda empat kami alihkan ke jalan dusun supaya proses pengaspalan bisa berjalan lancar,” jelas M. Saleh saat dikonfirmasi, Rabu pagi (24/12/2025).

Sementara itu, Barra, pengawas proyek, menjelaskan bahwa proses pengaspalan hotmix telah berlangsung selama lima hari dan seluruh ruas jalan sepanjang 4,85 kilometer telah selesai dikerjakan pada Rabu (24/12/2025).

“Pengaspalan sudah rampung semuanya. Tinggal perapian dan finishing saja. Untuk pekerjaan utama sudah selesai,” terangnya.

Berdasarkan pantauan di lapangan, pengerjaan pavingisasi di Dusun Wonosunyo menuju kawasan Candi Sumbertetek serta pemasangan lampu PJU juga telah rampung sepenuhnya. Kehadiran infrastruktur baru ini tidak hanya memperindah desa, tetapi juga meningkatkan kenyamanan dan keamanan warga, terutama pada malam hari.

Sejumlah warga mengaku sangat bersyukur atas perhatian dan perjuangan Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo dan Ketua DPRD Samsul Hidayat yang telah mengawal program pembangunan di Desa Wonosunyo. Mereka berharap, rampungnya proyek ini dapat membuka akses ekonomi, memperlancar aktivitas sehari-hari, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Warga semua senang. Dulu jalannya banyak lubang, sekarang sudah mulus. Ditambah penerangan lampu, desa jadi lebih terang dan nyaman,” ujar Lilis, salah satu warga setempat.

Rampungnya tiga proyek pembangunan ini menjadi bukti nyata sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan pemerataan pembangunan hingga ke pelosok desa, sekaligus menumbuhkan harapan baru bagi masyarakat Desa Wonosunyo.(Usj)

Pasuruan,suarakpkcyber.com,–Harapan puluhan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Pasar Bangil kembali menyala setelah DPRD Kabupaten Pasuruan membuka ruang dialog dan memberikan solusi sementara atas persoalan penertiban lapak. Melalui audiensi yang digelar di Kantor DPRD Kabupaten Pasuruan, Rabu (24/12/2025), para pedagang akhirnya mendapat kepastian untuk kembali berjualan dengan aturan yang disepakati bersama.

Puluhan PKL yang tergabung dalam Paguyuban Pedagang Kaki Lima mendatangi DPRD Kabupaten Pasuruan guna menyampaikan aspirasi terkait kebijakan penertiban wilayah. Kedatangan mereka disambut langsung oleh jajaran legislatif sebagai bentuk komitmen DPRD dalam mencari titik temu antara penegakan peraturan daerah dan keberlangsungan ekonomi masyarakat kecil.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan, Agus Setya Wardana, menegaskan bahwa penertiban PKL merupakan bagian dari program penataan Kota Bangil sebagai ibu kota kabupaten. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk menjaga hak pengguna jalan, keselamatan masyarakat, serta mengembalikan fungsi trotoar sebagai ruang publik.

“Kami tetap mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan. Namun kami juga mengakomodir keresahan masyarakat, terutama para PKL ini, karena ini sudah menyangkut masalah perut. Kami berpesan agar ketertiban tetap dijaga tanpa mengesampingkan kebutuhan pedagang,” ujar Agus.

Ia menjelaskan, sekitar 125 PKL menjadi perhatian serius pemerintah daerah agar tidak kehilangan mata pencaharian. Sebagai solusi konkret, DPRD memberikan izin sementara bagi PKL untuk kembali berjualan di titik-titik tertentu, salah satunya di sisi selatan Pasar Bangil.

“Kebijakan ini bersifat transisi, sambil menunggu kesiapan lokasi relokasi permanen,” jelasnya.

Wakil Ketua Paguyuban PKL, Muhammad Nursuki, menyampaikan rasa syukur atas kebijakan tersebut. Ia mengaku para pedagang sempat tidak bisa berjualan selama kurang lebih satu bulan akibat penertiban.

“Alhamdulillah ada kebijakan sementara. Kami diperbolehkan berjualan mulai pukul 15.00 sampai 23.00 WIB, asalkan tertib dan tidak mengganggu,” ungkapnya.

Dalam audiensi tersebut, disepakati bahwa pembatasan jam operasional menjadi syarat utama agar fungsi jalan tetap terjaga, terutama pada jam-jam sibuk aktivitas masyarakat. Para pedagang pun menyatakan kesiapannya untuk mematuhi kesepakatan yang telah ditetapkan bersama.

Sementara itu, Muslimin yang turut mendampingi para PKL menilai langkah DPRD sebagai kebijakan yang manusiawi dan berpihak pada ekonomi rakyat. Ia menegaskan bahwa pembangunan dan penataan Kota Bangil harus berjalan seiring dengan upaya menjaga kesejahteraan pelaku UMKM.

“Kami sepakat dengan usulan DPRD. Yang penting kami bisa kembali berjualan. Semua pedagang ini juga warga Pasuruan yang ingin sejahtera dengan berdagang. Terima kasih kepada DPRD yang telah membuka ruang dialog,” ujarnya.

Selain memberikan izin sementara, DPRD juga mendorong wacana penarikan retribusi resmi bagi PKL sebagai bentuk kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah ini diharapkan dapat memberikan dasar hukum yang kuat sekaligus mempermudah pembinaan dan penataan PKL secara lebih terorganisir.

Agus Setya Wardana menambahkan, pemerintah daerah telah menyiapkan program jangka panjang berupa revitalisasi total Pasar Bangil yang direncanakan pada tahun 2026.

“Nanti setelah pasar direhabilitasi, para PKL akan diakomodir agar bisa berjualan di dalam pasar. Tujuannya agar wajah ibu kota Kabupaten Pasuruan tetap bersih, rapi, dan tertata,” tuturnya.

Saat ini, Pemkab Pasuruan bersama DPRD juga tengah meninjau sejumlah opsi lahan relokasi sementara, di antaranya bekas terminal dan bekas Pasar Mangga. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan Pasar Bangil dapat berfungsi optimal sebagai pasar induk utama yang menampung hasil pertanian dan perikanan daerah.(Usj/Adf)

DPRD KOTA PASURUAN 

Mengucapkan:

Selamat Natal dan Tahun Baru 2026

#DPRD Kota Pasuruan 

Sorong, suarakpkcyber.com - Puluhan kapal ikan dari luar Kabupaten Sorong dilarang untuk mencari ikan di perairan Igim Kabupaten Sorong. Ini disampaikan langsung oleh Kepala Distrik (Kadistrik) Salawati Selatan (Salsel), Amirudin Umalelen kepada wartawan disela-sela menunjukan surat pemberitahuan kepada salah satu Kapa nelayan dengan anak buah kapal (ABK).

"lebih baik mati daripada hak milik diambil orang"tegas Amirudin. Sembari menunjukan surat saat berada di sekitar perairan Pulau Igim, Rabu (24/12-2025) . Selain menunjukan surat pemberitahuan tersebut ia mengatakan bahwa surat pemberitahuan ini berdasarkan pengaduan masyarakat dimana sekitar 30-an kapal ikan nelayan yang sering mencari dan memanfaatkan perairan tersebut hanya untuk memperkaya diri.

Padahal sambung Amirudin, masyarakat nelayan yang umumnya merupakan warga Kota Sorong sampai mencari di perairan Pulau Igim ini harus dengan sadar memperhatikan fasilitas umum warga yang ada sekitar kawasan itu.

“Setidaknya mereka memberikan bantuan untuk pembangunan masjid maupun gereja bagi warga yang ada di kawasan pesisir itu. Bukannya mereka hanya datang mencari ikan dan setelah mendapatkan hasil itu langsung pulang begitu saja,”imbaunya.

Saat menyerahkan surat imbauan atau pemberitahuan yang ditandatanganinya itu, dengan nomor surat 900/48/DIST- SALSEK/XII/2025 tertanggal 22 Desember 2025.

 Surat pemberitahuan itu langsung ditujukan kepada Bupati Sorong, serta tembusannya disampaikan kepada Ketua DPRK Kabupaten Sorong, serta pihak terkait lainnya.

Dimana, saat menyerahkan surat itu kepada salah satu nelayan asal Jembatan Puri Kota Sorong, Isac Numberi yang mana kapal motornya lagi berlabuh di sekitaran perairan itu. Kadistrik Amirudin dengan tegas agar surat pemberitahuan ini bisa disampaikan sesegera mungkin kepada semua kapal untuk mengindahkan pemberitahuan itu.

“Kami tidak melarang saudara mencari ikan di perairan ini. Tapi harus diingat bahwa di tempat ini merupakan milik dari petuanan Sailolof,” bebernya.

Kami juga berharap para nahkoda maupun pemilik kapal harus datang melapor. Baik itu identitas kapal maupun hal lainnya kepada kami selaku Kepala Distrik Salawati Sela tan, tutupnya.(dedi)

Pasuruan, suarakpkcyber.com– Tim Staf Manajemen Operasi (Stamaops) Polri melaksanakan supervisi Operasi Lilin Semeru 2025 di Pos Pelayanan (Pos Yan) Tamandayu, Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Selasa (23/12/2025).

Kegiatan ini bertujuan memastikan kesiapan personel, sarana prasarana, serta kelengkapan administrasi pelaksanaan operasi pengamanan Natal dan Tahun Baru.

Supervisi berlangsung mulai pukul 15.00 hingga 17.10 WIB dan dipimpin langsung oleh Karobinops Stamaops Polri Brigjen Pol Auliansyah Lubis, S.I.K., M.H., selaku Ketua Tim.

Dalam kegiatan tersebut, tim melakukan pengecekan terhadap anggota jaga, fasilitas pos, serta pendalaman dokumen perencanaan dan pelaporan Operasi Lilin Semeru 2025.

Adapun dokumen yang diperiksa meliputi rencana operasi (Renops), rencana latihan (Renlat), kirka khusus (Kirsus), rencana kebutuhan anggaran, surat perintah, laporan kegiatan harian, laporan hasil kegiatan, laporan anev, hingga administrasi dukungan anggaran dan bekal kesehatan (Dukgar).

Selain Brigjen Pol Auliansyah Lubis, tim supervisi juga diikuti sejumlah pejabat Stamaops Polri, di antaranya Kombes Pol Tri Atmodjo Marawasianto, S.I.K., Kombes Pol Nuryanto, S.I.K., M.Si., AKBP Aji Wisa Prayogo, S.H., S.I.K., M.I.K., Kompol Andhika Aris Prasetya, S.I.K., serta personel pendamping dari Polda Jawa Timur.

Kapolres Pasuruan AKBP Jazuli Dani Iriawan menyatakan bahwa supervisi ini menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh rangkaian Operasi Lilin Semeru berjalan sesuai prosedur dan memberikan rasa aman kepada masyarakat.

“Supervisi dari Stamaops Polri ini menjadi pengingat bagi kami di jajaran Polres Pasuruan agar seluruh pelaksanaan Operasi Lilin Semeru 2025, baik di lapangan maupun administrasi, benar-benar berjalan sesuai aturan, profesional, dan humanis. Tujuan akhirnya adalah menjamin keamanan serta kenyamanan masyarakat selama Natal dan Tahun Baru,” ujar AKBP Jazuli Dani Iriawan.

Ia menambahkan, Polres Pasuruan berkomitmen mengedepankan langkah preemtif dan preventif, khususnya dalam pengamanan lalu lintas, serta memperkuat komunikasi publik sebagai bentuk transparansi pelayanan kepolisian.

Secara keseluruhan, kegiatan supervisi berlangsung dengan tertib, aman, dan kondusif. Setelah selesai melakukan pengecekan di Pos Yan Tamandayu Pandaan, tim Stamaops Polri melanjutkan agenda supervisi ke wilayah Surabaya.

Operasi Lilin Semeru 2025 sendiri merupakan operasi kepolisian kewilayahan bersifat terbuka dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas), dengan mengedepankan fungsi lalu lintas, kegiatan preemtif dan preventif, didukung intelijen serta penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik, baik statis maupun mobile.

Pasuruan, suarakpkcyber.com - Untuk menjaga kelestarian alam dan bencana longsor serta menjaga keanekaragaman hayati DPC PKB Kabupaten Pasuruan melakukan penanaman 1000 bibit pohon di wilayah kaki pegunungan Penangungan Desa Wonosunyo Kecamatan Gempol pada Rabu (24/12/25) pagi.

Kegiatan sosial dalam menjaga lingkungan dan kelestarian alam bertujuan sebagai wujud nyata partai PKB kepada Bangsa untuk mencegah bencana musibah alam seperti banjir,erosi tanah,serta mengurangi polusi udara

" Aksi konkret ini bentuk aksi nyata partai PKB untuk menjaga ekologi dan musibah banjir melalui menanam pohon ada 1000 bibit berbagai jenis farient sudah kita siapkan" ujar Samsul Hidayat sekretaris PKB ini.

Jenis tanaman keras yang di tanam meliputi bibit alpukat,juwet,durian ,sengon dengan rincian 400 buah ukuran sedang dan 600 ukuran kecil,untuk penanaman secara simbolis di laksanakan di pinggir lapangan Dusun Berto ,sedangkan sisanya akan di tanam di masing masing titik /Desa.

Kegiatan tersebut mendapat dukungan penuh dari seluruh DPAC masing masing Kecamatan,jajaran pengurus DPC PKB serta masyarakat, aktifitas lingkungan serta Pemdes Wonosunyo untuk bibit yang di tanam yakni Jenis juwet, alpukat, durian, petai, sengon dan jenis tanaman kerasan lainnya.

Keterangan yang sama di sampaikan oleh Ketua DPC PKB Kabupaten Pasuruan Yusuf Daniel, dirinya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak mulai Kepala Desa Wonosunyo, aktifitas lingkungan yang sudah ikut berjuang membantu tenaga maupun barang guna terlaksananya kegiatan ini 

"Alhamdulillah kegiatan hari ini kami sebagai kader lingkungan sukses menanam 3500 bibit pohon yang akan kita sebar di wilayah Gempol dan sekitarnya Semoga dengan ikhtiar ini Kita dapat mengurangi dampak kerusakan lingkungan

"Dan menjaga ekologi agar terhindar dari bencana" jelasnya.

Mas Daniel menambahkan,kegiatan adalah kegiatan PKB menanam sebagai kader untuk menghijaukan Nusantara ,pada prinsipnya pembangunan daerah harus tetap berjalan juga harus di imbangi juga dengan menjaga lingkungan harus tetap di jaga.

Terpisah Kades wonosunyo m Saleh merasa bangga sekali atas kepedulian partai politik khususnya PKB yang sudah melakukan kegiatan penanaman pohon di wilayah Wonosunyo, mudah-mudahan nanti 5 sampai10 tahun lagi tanaman bibit juga selain berfungsi untuk menjaga kerusakan alam juga memberikan manfaat bagi masyarakat karena buahnya nanti bisa dikonsumsi untuk kebutuhan sehari-hari dan memberikan nilai tambah penghasilan bagi warga ujarnya. (Usj)

Warga Kampung Weibel yang bersepakat bergabung dengan Pemerintahan Kabupaten Sorong Distrik Salawati Selatan.

Aimas, Papua Barat Daya | suarakpkcyber.com - Warga Kampung Weibel, Distrik Salawati Barat, Kabupaten Raja Ampat ingin bergabung kembali dengan Sorong sebagai kabupaten induk.

Melalui pernyataan sikap secara tertulis dan ditandatangani sekitar 30 orang perwakilan dari kampung tersebut, Selasa (23/12/2025) siang kemarin di Kampung Weibel. Bahwa alasan untuk kembali bergabung dengan Kabupaten Sorong, karena selama ini kami tidak mendapat perhatian apapun dari Pemkab Raja Ampat.

Untuk diketahui bahwa Kampung Weibel ini merupakan pemekaran dari Kampung Kaliam pada tahun 2020.

Salah satu perwakilan Tokoh masyarakat Kampung Weibel, Gaspers M menyatakan kepada wartawan, lebih lanjut Gasper menjelaskan bahwa sejak kampung kami dimekarkan 2020 ini, kami tidak pernah mendapatkan bantuan apapun dari Pemda Raja Ampat.

" Kami tidak pernah dapat bantuan apapun dari Pemda Raja Ampat sejak pemekaran" ujarnya.

Sambung dia, Gesper M dan masyarakat Weibel ingin bergabung kembali ke kabupaten Induk atau Sorong.

" Alangkah baiknya kami pindah kembali ke kabupaten induk (Kabupaten Sorong). Termasuk, selama ini kami juga tidak mendapatkan pembangunan fasilitas umum" imbuhnya.

Fasilitas umum yang dimaksud, seperti pembangunan gedung sekolah (SD), Pustu (Puskesmas Pembantu) dan lainnya. 

“Intinya, pembangunan fasilitas umum apapun dari Pemda Raja Ampat ke Kampung Weibel ini tidak tersentuh sama sekali,” akui Gaspers dan direspons positif dari warga yang menghadiri pada pertemuan tersebut.

Bahkan, untuk menyekolahkan sekitar kurang lebih 20 anak kami dari Kampung Weibel ini ke SD di Kampung Kalian harus menggunakan perahu dengan jarak yang cukup jauh (berjam-jam). Tentu hal ini sangat kami sesali, ungkap Gaspers dengan nada kesal.

Selain itu, kata Gaspers, beberapa hari lalu, kami dari sejumlah perwakilan sempat menemui Bupati Raja Ampat, Orideko Burdam di Waisai. Dalam pertemuan tersebut, soal tanggapan dari beliau (Bupati Raja Ampat) belum ada kepastian. Bahkan, beliau sampaikan hanya dua tahun lagi.

Bagi kami dua tahun lagi waktu yang cukup lama. “Alasan yang paling penting di sini bahwa bantuan dalam bentuk apapun dari pemerintah, baik itu dari pemerintah pusat maupun Pemda Raja Ampat pihaknya belum pernah dapat sama sekali,” ucap Gaspers.

Beliau juga menambahkan mengenai nomor register di kementerian dalam negeri untuk kamling Weibel di masa pemerintahan Gubernur Dominggus.

“Lebih aneh lagi kok, nomor register dari Kementerian Dalam Negeri untuk Kampung Weibel ini sudah ada. Sejak kita masih bergabung dengan Provinsi Papua Barat di masa pemerintahan Gubernur Dominggus Mandacan di periode pertama itu.

Nomor register Kampung Weibel adalah 05.21.008, tapi yang kami tidak habis berfikir hanya kampung kami ini yang tidak pernah mendapatkan bantuan dana desa. Sedangkan, ada beberapa kampung tetangga lainnya sudah mendapatkan dana desa itu, tambahnya.

Selain dana desa, bantuan langsung tunai (BLT) serta berbagai jenis bantuan yang dikucurkan pemerintah pusat selama ini, kami di sini hanya tahu sebatas informasi saja dan tidak satu kali pun kami terima, kesalnya.

“Jadi, dengan adanya berbagai masalah yang sangat tidak jelas itu, alangkah baiknya, kami segera pindah ke Kabupaten Sorong agar biar jelas status kami. Biar lihat kitorang dan bisa mendapat perhatian langsung dari kabupaten induk kami ini,”pintanya.

Berikutnya, kata Gaspers daripada sudah lima tahun lebih ini kondisi kami masih seperti ini terus. Mending, segera kami semua ambil langkah yang pasti untuk memperoleh kejelasan status kami untuk kembali bergabung di Distrik Salawati Selatan, Kabupaten Sorong.

Sementara itu, tokoh perempuan setempat, Marice Tepimbu dengan lantang mengatakan bahwa keberadaan kami di Kampung Weibel ini sebagai tempat untuk meminta dukungan suara, saat momen politik saja. Seperti pemilihan calon anggota legislatif dan pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat.

Setelah momen itu selesai, maka hubungan kami akan selesai begitu saja. Tanpa ada tindak lanjut apapun program dari pemerintah, entah itu melalui anggaran dana desa (dana kampung) yang bersumber dari APBN maupun berbagai jenis bantuan apapun belum pernah tersentuh atau kami terima. 

“Hal ini patut kami sangat sesali (kecewa). Jadi pada prinsipnya para pihak yang berkepentingan datang ke Kampung Weibel ini untuk meminta dukungan suara dan setelah itu hilang tak kunjung datang lagi,” beber Marice tokoh wanita yang cukup vokal kepada awak media suarakpkcyber.

Marice menambahkan, saaat kami ada 6 orang perwakilan temui Bupati Raja Ampat beberapa hari kemarin, untuk menyampaikan aspirasi seperti yang telah dijelaskan oleh sumber pertama tadi dari kami.

Bahwa rencana kami dari Kampung Weibel ini untuk kembali bergabung dengan Kabupaten Sorong di hadapan Bupati Raja Ampat. Lantas beliau (Bupati Raja Ampat) bertanya apakah masalah ini bisa? Dengan suara lantang 6 perwakilan kami ini mengatakan sangat bisa.

Usai dari pertemuan itu mereka langsung membubarkan diri.Bahkan, saking kesalnya warga 6 orang itu saat disuguhi minuman, merekapun tak meneguk sedikitpun dan langsung bergegas pulang.

Rencananya, dalam waktu dekat ini sejumlah tokoh Kampung Weibel untuk bertatap muka dengan Bupati Sorong Johny Kamuru. 

Selanjutnya, mereka minta untuk difasilitasi bisa bertemu langsung dengan Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu agar segera mencarikan solusi untuk secepatnya kami pindah atau bergabung kembali dengan Kabupaten Sorong.

Acara diakhiri dengan sesi foto bersama. Kegiatan yang cukup sederhana ini mendapat sambutan positif dari sejumlah warga yang hadir untuk menyerahkan pernyataan sikap ini kepada pihak yang dianggap sangat berkompeten untuk menyelesaikan persoalan ini. (dedi)

Rapat tersebut berlangsung di ruang rapat gabungan DPRD Kabupaten Pasuruan, Selasa (23/12/2025) sore, dan dihadiri jajaran eksekutif serta legislatif sebagai bentuk komitmen bersama dalam memastikan APBD 2026 dapat dilaksanakan secara tepat dan sesuai regulasi.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pasuruan, Yudha Triwidya Sasongko, menjelaskan bahwa rapat tersebut membahas hasil evaluasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, khususnya terkait kesesuaian program daerah dengan kebijakan pemerintah pusat.

“Yang dibahas dalam rapat ini adalah hasil review dari provinsi, terutama memastikan apakah program-program nasional sudah terakomodir dalam APBD Kabupaten Pasuruan 2026, seperti Koperasi Merah Putih, Makan Bergizi Gratis (MBG), serta program strategis lainnya,” jelas Yudha.

Selain itu, lanjut Yudha, evaluasi juga menyentuh sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya untuk memastikan alokasi anggaran telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Alhamdulillah, setelah dilakukan evaluasi, APBD Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 dinyatakan telah sesuai. Rapat ini pada intinya hanya untuk sinkronisasi dan finalisasi agar dapat segera dijalankan,” terangnya.

Senada dengan hal tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan, Yuswianto, menyampaikan bahwa hasil evaluasi provinsi hanya mencatat beberapa penyesuaian kecil yang tidak bersifat signifikan.

“Ada beberapa hal teknis yang perlu diselaraskan, namun bukan hal besar. Secara keseluruhan, hasil kesepakatan dalam rapat paripurna sebelumnya sudah siap untuk diimplementasikan,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, menyambut baik hasil finalisasi tersebut. Ia mengungkapkan rasa syukur karena APBD Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2026 telah dinyatakan layak dan dapat segera dilaksanakan.

“Rapat ini sifatnya hanya penyempurnaan dan penyesuaian sesuai hasil evaluasi provinsi. Kami mohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat agar APBD 2026 yang telah disepakati bersama ini benar-benar membawa manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Pasuruan,” pungkasnya.(Usj)

Antusiasme warga dalam pasar murah

Pasuruan,suarakpkcyber.com - Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) menggelar pasar murah untuk menekan kebutuhan pokok menjelang hari Natal dan tahun baru.

Pasar murah ini digelar selama dua hari yaitu tanggal 23 dan 24 Desember 2025. Bertempat di halaman Kecamatan Purwosari (23/12) sedang hari rabu (24/12) di kecamatan Nguling.

Sejak pagi warga memadati lokasi pasar murah untuk membeli berbagi kebutuhan pokok dengan harga yang jauh lebih rendah dari harga pasaran. 

Selain itu Pasar murah ini didukung oleh sejumlah pihak antara lain PT Sinergi Gula Nasional, Bank Indonesia, Bulog, PT Rajawali Nusindo, PT Indofood Sukses Makmur dan organisasi perangkat daerah yang terkait.

Sementara itu Mita Kristiani, Plt Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Pasuruan, menjelaskan bahwa pasar murah ini komoditas yang dijual meliputi beras medium SPHP, beras premium Be Food, minyakita, gula medium dan premium, tepung terigu, kecap, bawang merah, bawang putih. Menurut nya seluruh barang yang dijual dibawah harga pasar.

" Yah lumayan murah harga gula medium yang biasanya Rp 15.500 sekarang dijual Rp 14.500. Kalau gula premium kita jual Rp 15 ribu, padahal normalnya Rp 17 ribu. Telur juga selisih Rp 4 ribu dari Rp 28 ribu jadi Rp 24 ribu saja," jelasnya. 

Mita menegaskan bahwa antusias masyarakat sangat tinggi. Dimana semua komoditas yang disediakan, ludes terjual seluruhnya. 

"Alhamdulillah, semua barang dagangan yang kami sediakan, habis terjual. Tidak ada yang tersisa," tegasnya. 

Selain menekan harga pasar bahwa tujuan diadakan pasar murah ini untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan bahan pokok masyarakat agar dapat terjangkau menjelang nataru. (Usj)

Surabaya, suarakpkcyber.com - Menjelang peringatan Hari Raya Natal 2025, jajaran Polres Pelabuhan Tanjungperak Polda Jatim melakukan pengecekan dan sterilisasi Gereja.

Langkah ini untuk memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) tetap kondusif dan memberikan rasa aman kepada Umat Kristiani yang beribadah.

Hal itu seperti ditegaskan oleh Kapolres Pelabuhan Tanjungperak, AKBP Wahyu Hidayat, saat memimpin pengecekan keamanan di sejumlah gereja di wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjungperak, Surabaya, Senin (22/12/2025) 

Salah satu titik pengecekan kali ini adalah Gereja Protestan Injili Nusantara (GPIN) Mahana'im yang berlokasi di Jalan Teluk Buli. 

Kehadiran AKBP Wahyu Hidayat beserta rombongan disambut hangat oleh pengurus gereja dan jemaat setempat.

Dalam kunjungannya, AKBP Wahyu Hidayat tidak hanya melakukan pemantauan formal.

Ia menyisir sudut-sudut gereja untuk memastikan seluruh protokol keamanan, mulai dari sistem pengawasan CCTV hingga kesiapan personel pengamanan di lapangan, berjalan sesuai prosedur. 

"Fokus utama kami adalah memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh jemaat. Kami ingin memastikan bahwa saudara-saudara kita dapat menjalankan ibadah Natal dengan khidmat tanpa rasa khawatir sedikit pun," ujar AKBP Wahyu Hidayat. 

Ia menyebut, pengecekan ini merupakan bagian dari rangkaian persiapan Operasi Lilin Semeru 2025. 

Selain itu, Kapolres Pelabuhan Tanjungperak juga berkoordinasi dengan pihak internal keamanan gereja untuk memperkuat sinergi dalam mendeteksi potensi gangguan keamanan sejak dini.

Dengan langkah preventif ini, Kapolres Pelabuhan Tanjungperak berharap perayaan Natal di wilayah Pelabuhan Tanjung Perak dapat berlangsung damai, sejuk, dan penuh sukacita yang mencerminkan kerukunan antar umat beragama di Kota Pahlawan.

"Kami menyiagakan personel disejumlah titik dan terus menjalin komunikasi intensif dengan pengurus gereja. Keamanan adalah prioritas bersama dalam Natal, sekaligus tahun baru 2026 ini" tambahnya.

Pihak GPIN Mahana'im menyampaikan apresiasi tinggi atas proaktifnya Polres Pelabuhan Tanjung Perak. 

"Kami sangat apresiasi dan atas nama Jemaat menyampaikan terimakasih atas perhatian Bapak Kapolres dan seluruh anggota Polres Pelabuhan Tanjungperak," ungkap pengurus GPIN Mahana'im. 

Kehadiran Polres Tanjungperak ini dinilai memberikan kenyamanan bagi para jemaat yang akan melaksanakan rangkaian ibadah mulai malam Natal hingga puncaknya nanti. (Usj)