Demak, suarakpkcyber.com— Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah (Laznas BMH) menyalurkan 14.000 liter air bersih kepada warga masyarakat di Desa Kangkung, Senggrong RT 003 RW 004, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, pada Selasa (27/10). Penyaluran ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap warga yang tengah mengalami dampak kekeringan berkepanjangan dan kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.

Distribusi air bersih dilakukan di dua titik, yakni di depan Mushola Al Mubarok dan di wilayah Senggrong, agar bantuan dapat menjangkau lebih banyak warga secara merata. Kehadiran mobil tangki air bersih tersebut disambut antusias masyarakat yang selama ini sangat membutuhkan pasokan air, terutama di tengah kondisi cuaca panas dan minimnya sumber air layak pakai.

Dalam sambutannya, Ketua BMH Demak, Aqiful Khoir, menyampaikan bahwa penyaluran air bersih ini merupakan bagian dari program kemanusiaan BMH untuk membantu masyarakat yang terdampak krisis air. Ia menegaskan bahwa BMH berupaya hadir di tengah masyarakat melalui aksi nyata yang langsung dirasakan manfaatnya.

Sementara itu, Muhammad Saiful Muslim, tokoh warga sekitar, menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas kepedulian BMH terhadap warga Senggrong. Menurutnya, bantuan air bersih tersebut sangat membantu masyarakat yang terdampak kekeringan berkepanjangan dan menjadi jawaban atas kebutuhan mendesak warga di wilayah tersebut.

Penyaluran air bersih ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus menjadi penguat semangat kebersamaan dalam menghadapi kondisi kekeringan yang masih melanda sebagian wilayah Demak. (Ihw)

Pasuruan, suarakpkcyber.com - Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 tahun 2026 dengan serangkaian upacara yang diadakan oleh pemerintah kabupaten Pasuruan di halaman kantor Bupati Kabupaten Pasuruan, selasa (28/10/2026).

Upacara yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Kabupaten Pasuruan, Shobi Asrori, dihadiri oleh Sekda,Forpimda,Kepala OPD, Camat,KNPI,serta ratusan pelajar se-kabupaten Pasuruan.

Dalam amanatnya,Wakil Bupati Shobi Asrori mengajak seluruh pemuda Kabupaten Pasuruan untuk melanjutkan semangat sumpah pemuda tahun 1928 dengan karya nyata bukan hanya seremonial saja.

"98 tahun lalu pemuda bersatu untuk Indonesia, hari ini pemuda Kabupaten Pasuruan harus bersatu untuk membangun Pasuruan,Satu Nusa,Satu Bangsa ,Satu Bahasa dan satu komitmen, yaitu Kabupaten Pasuruan maju dan Berkeadilan"tegas Gus Shobih sapaan akrab wakil Bupati Pasuruan.

Selain itu Gus Shobih juga menyoroti penting nya peran pemuda dalam menjaga kondusifitas wilayah dan pembangunan sebagai pilar utama daerah untuk menjunjung nama baik daerah khususnya kabupaten Pasuruan.

" pemuda jangan hanya menjadi penonton saja,mari kita semangat untuk membangun Kabupaten Pasuruan yang sejahtera lagi" pungkasnya. (Usj)

Pasuruan, suarakpkcyber.com - Dalam rangka memperingati hari Sumpah Pemuda ke 97 tahun 2026. Polres Pasuruan bidang Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Menggelar turnamen bagi para pemuda/pemudi berbagai elemen dari siswa SMA/SMK hingga karang taruna bertajuk Pasuruan Cup Sport.

Kegiatan dibuka langsung oleh Kasat Lantas Polres Pasuruan AKP Jauhar Rizqullah Sumirat, didampingi KBO Satlantas dan Kanit, serta diikuti oleh personil polri, komunitas gojek , pelajar SMA/SMK dan pemuda karang taruna se-Kabupaten Pasuruan di Gedung Tribrata Polres Pasuruan, Selasa (27/10/2026).

Turnamen Pasuruan Cup Sport tahun ini mempertandingkan lomba EA FC27 dengan hadiah uang pembinaan dan tropi bersumber dari Satlantas Polres Pasuruan.

Kasat Lantas Polres Pasuruan AKP Jauhar Rizqullah Sumirat, menjelaskan bahwa kegiatan ini dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke 97 sebagai bentuk upaya Polres Pasuruan dalam mensosialisasikan kepada para generasi penerus bangsa untuk tertib berlalu lintas.

" sekaligus untuk mengasah kreatifitas pemuda dalam menyalurkan bakat, mempererat hubungan Polisi dan pemuda serta mengkampayekan tertib ber lalu lintas secara humanis dan sporty" ujarnya.

Disamping itu Pasuruan Cup Sport juga sebagai ajang mempererat silaturahmi dan  persatuan untuk mengarahkan pemuda agar berkegiatan positif serta menjunjung sportivitas dalam sebuah ajang perlombaan.

" Menumbuhkan persatuan para pemuda sesuai dengan semangat sumpah pemuda serta sebagai ajang mendekatkan Satlantas Pasuruan Dengan komunitas pemuda, pelajar serta masyarakat luas" imbuh AKP Jauhar Rizqullah. (Usj)

Sorong, Papua Barat Daya | suarakpkcyber.com- Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Kabupaten Sorong terkait sengketa tanah Jalan Osok yang digelar Selasa (20/10) meninggalkan sejumlah pertanyaan. Salah satunya adalah belum tersalurnya notulen rapat kepada kuasa hukum, beserta persoalan mekanisme undangan dan posisi pemohon dalam pembahasan. 

Riswandi Pandjaitan, Ketua Persatuan Pewarta Warga Indonesia wilayah Papua Barat Daya, menegaskan bahwa keberadaan notulen atau risalah rapat adalah hal krusial dalam setiap rapat formal seperti RDP.

“Secara tata tertib dan akuntabilitas, risalah rapat menjadi jaminan kepastian hukum bagi semua peserta. Dokumen ini bisa berupa catatan lengkap kata‑demi‑kata atau laporan singkat kesimpulan, yang berhak diterima peserta sebagai bukti otentik,” ujarnya.

Berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPR, setiap rapat komisi wajib didokumentasikan oleh Sekretariat Jenderal. Jika rapat bersifat terbuka, risalahnya dapat diakses publik; jika tertutup, hanya dibagikan kepada pihak berwenang. Kendala yang sering muncul adalah kecepatan penyebarannya, sehingga biasanya diberikan laporan singkat terlebih dahulu sebelum risalah verbatim selesai.

Adnan Bontho Wali, S.H., kuasa hukum Mar Lester, menyampaikan belum menerima notulen hasil RDP. Baginya dokumen itu penting untuk mengetahui pokok bahasan, kesimpulan, dan rencana tindak lanjut.

Ia juga menyoroti posisi Lexy Durimalang, anggota DPRD Kabupaten Sorong yang menjadi pemohon dalam rapat tersebut.

 Menurut penjelasan Adnan, sertifikat lama tanah yang disengketakan masih dipegang Mar Lester, lalu muncul sertifikat lain atas nama Nolce Thomasowa beserta dua anaknya. Persoalan ini terungkap saat pengurusan BPHTB di instansi pendapatan daerah. Ia telah mengirim surat ke Kantor Pertanahan untuk meminta penangguhan dan mediasi yang berlangsung empat‑lima bulan namun tidak mencapai kesepakatan.

 Ia juga mempertanyakan permohonan koreksi sertifikat tahun 2015 yang memuat tanda tangan Gottlieb Minora, padahal orang tersebut sudah meninggal pada 2009. Kasus ini telah dilaporkan ke Polres Sorong atas dugaan pemalsuan dokumen tanah.

 Adnan juga menyayangkan pembatasan akses wartawan saat RDP. “Persoalan seperti ini seharusnya diketahui publik sebagai edukasi demokrasi,” katanya.

 Sebelumnya, Lexy Durimalang menjelaskan bahwa pembatasan tersebut mengikuti tata tertib internal dewan, dan wartawan bisa memperoleh keterangan melalui konferensi pers setelah rapat selesai.

 Hingga berita ini diterbitkan, belum ada konfirmasi resmi dari pimpinan Komisi I DPRD Kabupaten Sorong terkait ketersediaan notulen, daftar undangan, pihak yang dilibatkan, kedudukan pemohon, serta hasil dan tindak lanjut RDP.(dd)

Suasana Audensi bersama Komisi III DPRD kabupaten Pasuruan

Pasuruan, suarakpkcyber.com - Audensi Ormas Ghaib Perjuangan dengan Komisi III DPRD kabupaten Pasuruan kini menemukan titik terang kesepakatan bersama. Dengan diundangnya 14 perusahaan meskipun 5 perusahaan yang hadir dalam Audiensi hari ini, Senin (26/10/2026).

Agenda membahas kerusakan jalan Purwosari hingga Ngembal tepatnya di jalan Puntir yang didominasi kendaraan kelas berat dari 14 perusahaan yang ada disekitar jalan Puntir arah Ngembal.

Ketua Umum Ormas Ghaib Perjuangan Habib Yusuf Asegaf menegaskan bahwa jalan Puntir arah Ngembal adalah jalan kelas 3 yang menurutnya tidak boleh dilewati oleh kendaraan berat sehingga jalan menjadi rusak.

" kalau memang ada kesepakatan jalan itu harus dibenahi jangan menggunakan anggaran APBN" ujarnya.

Habib juga menambahkan pembiayaan harus menemukan kesepakatan dari 14 perusahaan tersebut agar jalan yang rusak bukan menjadi tanggungan pemkab Pasuruan.

"Saya harap 14 perusahaan itu ada kesepakatan untuk memperbaiki dengan jalan urunan" ungkapnya.

Dalam kesepakatannya ke 5 Perusahaan yang hadir sepakat untuk memperbaiki jalan tersebut. Namun dengan catatan ke 14 Perusahaan yang melewati harus ikut partisipasi dalam pembenahan jalan rusak di Puntir arah Ngembal.

" memohon kepada Komisi III DPRD kabupaten Pasuruan untuk memberikan Sanksi kepada Perusahaan yang mangkir dari undangan DPRD" ujar Made Kordinator dari Perusahaan Umbul Jaya Beton.

Sedangkan Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan Tri Laksono, menyarankan kepada 5 Perusahaan yang hadir untuk musyawarah terlebih dahulu agar menemukan nominal dana dan tupoksi untuk partisipasi perbaikan jalan.

" untuk menghasilkan kesepakatan memperbaiki jalan,dan saya tunggu di ruang rapat komisi III" Ujar Tri Laksono.

Dalam musyawarah mufakat berdasarkan rembukan antara perwakilan 5 Perusahaan dengan Ormas Ghaib menghasilkan kesepakatan dimana perbaikan jalan akan diperbaiki segera dan adanya sanksi bagi perusahaan yang tidak hadir dalam Audiensi saat ini.

" bahwa perbaikan jalan Puntir arah Ngembal akan segera di perbaiki paling lama 2 Minggu,dan Perusahaan yang tidak hadir akan mendapatkan Sanksi" ungkap Made saat melaporkan hasil musyawarah dari 5 perusahaan yang hadir. (Usj)

Pasuruan, suarakpkcyber.com– Polres Pasuruan melaksanakan Operasi Patuh Semeru 2026 selama 14 hari, mulai 26 Oktober hingga 8 November 2026. Dalam pelaksanaannya, Polres Pasuruan menekankan penindakan tegas terhadap pelanggaran lalu lintas dengan tetap mengedepankan pendekatan humanis, sesuai arahan Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko Purwono.

Kapolda Jatim meminta seluruh jajaran memastikan operasi tersebut tidak sekadar menjadi agenda rutin tahunan, tetapi benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas.

“Saya meminta seluruh jajaran agar operasi ini benar-benar nyata dan dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.

Pelaksanaan Operasi Patuh Semeru 2026 dibagi menjadi tiga metode, yakni preemtif sebesar 20 persen, preventif 50 persen, dan represif 30 persen. Penindakan pelanggaran lalu lintas dilakukan melalui sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dan tilang manual.

Kapolda Jatim juga mengingatkan seluruh personel agar tidak menyalahgunakan kewenangan saat melakukan penindakan terhadap pengendara. Penegakan hukum harus dilaksanakan secara profesional dan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Jangan ada penyalahgunaan wewenang, seperti melakukan tilang manual untuk mencari kesalahan pengendara kendaraan bermotor. Apabila saya temukan, akan saya pastikan memberikan sanksi yang tegas kepada oknum tersebut,” ujarnya.

Kapolres Pasuruan AKBP Irawan Setyono menegaskan komitmen jajarannya untuk melaksanakan Operasi Patuh Semeru 2026 secara tegas dan humanis. Penindakan akan dilakukan terhadap pelanggaran lalu lintas sesuai ketentuan, tanpa mengabaikan sikap santun dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Kami berkomitmen melaksanakan Operasi Patuh Semeru 2026 secara tegas dan humanis. Penindakan dilakukan sesuai aturan yang berlaku, dengan tetap mengedepankan sikap profesional dan santun serta tidak menyalahgunakan kewenangan,” tegas Irawan.

Pendekatan humanis juga menjadi perhatian dalam pelaksanaan operasi. Personel, khususnya polisi lalu lintas, diharapkan menjaga sikap dan perkataan saat berinteraksi dengan masyarakat agar kehadiran polisi dapat memberikan rasa aman dan meningkatkan kepercayaan publik.

Kapolda Jatim turut memerintahkan Direktur Lalu Lintas selaku Kepala Operasi Daerah untuk melakukan analisis dan evaluasi setiap hari. Hasil pelaksanaan operasi wajib dilaporkan sebagai bahan evaluasi terhadap efektivitas kegiatan dan kinerja personel di lapangan.

Melalui Operasi Patuh Semeru 2026, kepolisian berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas, menekan risiko kecelakaan, serta mewujudkan lalu lintas yang tertib, aman, dan berkeselamatan. (Usj)

Pasuruan, suarakpkcyber.com – Anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Pasuruan kembali menggelar audiensi bersama Ormas Gaib Perjuangan pada Kamis (22/10/2026). Audiensi ini membahas kerusakan jalan dari Purwosari, tepatnya ruas Jalan Puntir arah Ngembal, yang dominan dilalui kendaraan kelas berat.

Dari 14 perusahaan yang diundang, hanya satu perwakilan perusahaan yang hadir dalam forum tersebut. Ketua Umum Ormas Gaib Perjuangan, Habib Yusup, dalam menegaskan bahwa Jalan Puntir arah Ngembal mayoritas dilewati mobil kelas 1 dan 2 yang tidak sesuai dengan peruntukan jalan, sehingga menyebabkan kerusakan jalan terjadi berulang kali.

Anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Pasuruan menyayangkan banyaknya tamu undangan dari perusahaan yang tidak menghadiri rapat. Akibatnya, forum tidak dapat menghasilkan penyelesaian menyeluruh. Komisi 3 pun memberikan rekomendasi berupa pemanggilan ulang yang dijadwalkan pada Senin pekan depan.

Sementara itu, perwakilan PT. Merak meminta agar audiensi kembali digelar sebelum dilakukan penutupan jalan. Menanggapi hal itu, Habib Yusup menegaskan sikap ormas. "Kalau Senin depan tidak ada kesepakatan, maka kita lakukan aksi tutup jalan pada hari Selasa," ujarnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari perusahaan-perusahaan yang tidak hadir dalam audiensi tersebut. (Usj/red)

Pasuruan, suarakpkcyber.com -  Terbitnya Keputusan Bupati Pasuruan no. 900.1.13.1/115/HK/013/2026 tentang Nilai hasil jual pengambilan Mineral Bukan Logam Dan Batuan (MBLB) sebagai dasar pengenaan pajak MBLM di Kabupaten Pasuruan dinilai ada beberapa yang memberatkan bagi pengusaha. 

Saat diterapkan melalui uji coba yang dirasa oleh pengusaha yang ditunjuk merasa keberatan juga dinilai tidak objektif dan kurang memperhatikan Analisis resiko membuat beberapa tambang melakukan tutup operasional dari pada jadi percobaan dan bisa berdampak kehilangan pelanggan, dan melakukan penyampaian keberatan melalui komisi 3 DPRD, kamis (22/10/2026) di gedung dprd Kabupaten Pasuruan.

Diantara keberatan tersebut diantaranya:

1. Retribusi urug mencapai Rp. 41.250,- dari harga jual kisaran 130-150.000,- minus buat penambang. 
2. Tarif Rertribusi pasir
3. Uji coba deposit bayar pajak dimuka tidak berdasar pemakaian jasa atau jalan. Berfasar regulasi tata cara pemungutan rrtribusi daerah.
4.  Mangarahkan jalan padat pemukiman, jalur panjang, kecil resiko tinggi yang semesti nya ada jalur lebih baik 
5. Tambang yang kena uji coba otomatis menaikkan harga, dan pelanggan akan kabur ke tambang sebelah yang harga nya tidak naik, bisa bikin tambang rugibdan bangkrut. Tempo uji coba tidak ada, meminta uji coba serentak.

Deretan keberatan tersebut perlu di perhitungkan lagi, pemerintah dan pengusaha yang seharusnya saling memberi manfaat dan pemerintah melindungi itu agar bisa dlkaji ulang penerapanya. Dan studi banding soal tambang ke daerah lain juga harus melihat material, isi material, ongkos kerja, cara kerja dan yang serupa dengan pasuruan, seperti halnya pasir dan batu lumajang yang bercecer di sungai sisa ambil di pasuruan harus gali pasir dan batu melalui tahap kupasan 1-10 meter baru ketemu kadang lebih butuh biaya tinggi tidak bisa disamakan nilai pajaknya.

Dalam keberatan seperti diatas juga ditambahkan oleh Ketua LSM DPD Jatim Jawapes mengatakan "Uji coba E-retribusi MBLB yang bisa merugikan pengusaha itu kurang analisis resiko Dinas terkait, sampai tutup operasional kan itu rugi, apalagi ada penerapan tarif yang merugikan seperti retribusi urug yang terlalu tinggi pemerintah berarti belum bisa memperhatikan kemyamanan pengusaha dalam investasi, dan bos-bos tambang menyatakan keberatan meminta di analisis ulang " ungkap Kaji Sugeng samiadji.

"Secara logika dengan tarif pajak yang tinggi harga jual pasti akan dinaikkan sedang rakyat dipaksa beli harga tinggi, ini namanya bukan memikirkan rakyat, kalau harga murah itulah tugas pemerintah, juga perihal deposit pajak kan terbayar setelah di pakai, pemerintah aja bayar proyek, material dan lainya aja mundur kenapa wajib pajak harus deposit dimuka?,' tambah aktivis Pasuruan raya itu.

Perwakilan pengusaha perwakilan tambang pak rio saputra mengatakan berkeberatan jika hanya tambang kami yang menjadi uji coba dengan peralihan jalan yang di lewatkan pacar keling,karena jalan sempit kalau papasan.

Sedangkan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan Koko Adi Prayogo mengatakan bahwa Pemkab membutuhkan dukungan program e-retribusi MBLB untuk pembangunan daerah.

" Kita butuh dukungan agar sukses program e-retribusi MBLB kepada semua elemen masyarakat, agar pembangunan daerah bisa berjalan lancar" ungkapnya.

Dari Komisi Ketua 3 DPRD Kabupaten Pasuruan mengatakan bahwa perwakilan yang diundangnya amanah dan selalu memperjuangkan analisis resiko.

" Aspirasi LSM, Perwakilan pengusaha tambang kami amanah untuk memperjuangkan dimana asas analisis resiko tidak ada dan berkeadilan" tegas Mas Dhaniel sapaan akrab ketua Komisi 3 DPRD. (Usj)

Pasuruan, suarakpkcyber.com – Dalam upaya mempererat hubungan kemitraan dan memperkuat komunikasi dengan insan pers, Polres Pasuruan menggelar kegiatan PIRAMIDA (Ngopi Bersama Awak Media) di Ruang Balai Warta Polres Pasuruan. Rabu (21/10/2026).

Kegiatan ini menjadi wadah untuk membangun kedekatan antara jajaran kepolisian dan awak media dalam suasana santai, penuh keakraban, serta terbuka. Melalui komunikasi yang terjalin secara langsung, diharapkan hubungan kemitraan yang selama ini terbangun dapat semakin solid.

Kasi Humas Polres Pasuruan, Iptu Joko Suseno, mengatakan kegiatan PIRAMIDA merupakan salah satu upaya untuk menjaga komunikasi dan memperkuat sinergi antara kepolisian dengan insan pers.

“Melalui kegiatan ngopi bersama ini, kami ingin terus menjalin silaturahmi dan mempererat hubungan dengan rekan-rekan media. Kami menyadari bahwa media memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, sehingga komunikasi dan koordinasi yang baik perlu terus dijaga,” ujar Iptu Joko Suseno.

Menurutnya, hubungan yang harmonis antara kepolisian dan awak media diharapkan dapat mendukung penyampaian informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Sementara itu, salah satu awak media yang hadir menyambut positif kegiatan tersebut. Ia menilai PIRAMIDA menjadi ruang komunikasi yang baik untuk mempererat kemitraan sekaligus membangun keterbukaan antara kepolisian dan wartawan.

“Kami mengapresiasi kegiatan seperti ini karena bisa menjadi sarana silaturahmi dan komunikasi secara langsung. Harapannya, hubungan baik antara Polres Pasuruan dan awak media terus terjaga, sehingga sinergi dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat semakin kuat,” ungkapnya.

Melalui kegiatan PIRAMIDA, Polres Pasuruan berharap kemitraan dengan insan pers tidak hanya terjalin dalam peliputan kegiatan, tetapi juga melalui komunikasi yang berkesinambungan, demi mendukung keterbukaan informasi dan pelayanan kepada masyarakat. (Usj)

Pasuruan, suarakpkcyber.com – Polres Pasuruan menyampaikan press release pengungkapan dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis Pertalite di Mapolres Pasuruan, Rabu (21/10/2026).

TKP ungkap kasus di SPBU Raci 54.671.23, Desa Raci, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan. Seorang pria berinisial M-A (30) ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menggunakan lima barcode MyPertamina milik anggota keluarganya untuk membeli Pertalite bersubsidi.

Kapolres Pasuruan AKBP Irawan Setyono menyampaikan bahwa pengungkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat mengenai dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Petugas Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satreskrim Polres Pasuruan kemudian melakukan penyelidikan di SPBU Raci.

“Pengungkapan ini berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis Pertalite. Setelah dilakukan penyelidikan, petugas mengamankan sejumlah orang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut,” ujar Kapolres Pasuruan.

Dalam pengungkapan pada Senin (19/10), sekitar pukul 14.45 WIB tersebut, polisi mengamankan tiga orang. Satu orang ditetapkan sebagai tersangka, sedangkan dua lainnya diperiksa sebagai saksi, termasuk operator SPBU.

Berdasarkan hasil penyelidikan, tersangka diduga menggunakan lima barcode MyPertamina yang tidak sesuai dengan identitas kendaraan. Barcode tersebut diperoleh dari anggota keluarganya untuk membeli Pertalite bersubsidi.

Tersangka menggunakan mobil Suzuki APV tahun 2005 berwarna silver gold atau cokelat metalik dengan nomor polisi L 1708 BO. Setelah mengisi BBM, tersangka diduga membawa mobil ke tempat sepi, lalu memindahkan Pertalite dari tangki kendaraan ke ember plastik dan galon air mineral berkapasitas sekitar 15 liter.

Polisi menduga kegiatan tersebut telah dilakukan sejak akhir 2024. Tersangka disebut mampu membeli Pertalite sekitar 250 liter per hari. BBM tersebut kemudian diduga dijual kepada sejumlah toko kelontong di wilayah Kecamatan Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan.

Dalam kasus ini, polisi menyita satu unit mobil Suzuki APV bernomor polisi L 1708 BO, satu telepon genggam Vivo X200 Pro warna titanium yang berisi delapan barcode, 13 galon Le Minerale berisi Pertalite dengan kapasitas masing-masing sekitar 15 liter, lima galon kosong, satu corong, satu ember plastik, serta satu lembar nota atau struk pembelian.

Atas dugaan perbuatannya, tersangka disangkakan melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi beserta perubahannya. dengan ancaman paling lama Rp. 60.000.000.000,00 (60 Milyar Rupiah).

Selanjutnya, penyidik akan melengkapi administrasi penyidikan, memeriksa saksi-saksi, serta berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum (JPU) untuk proses hukum lebih lanjut. (Usj)

Pasuruan, suarakpkcyber.com - Langkah cepat pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Cipta Karya dalam melakukan perbaikan pipa sebagai sumber utama distribusi air bersih warga desa Jatiarjo kecamatan Prigen. Diketahui sebelumnya lereng gunung Arjuna mengalami kebakaran yang mengakibatkan putusnya pipa air sehingga warga sekitar lereng gunung Arjuna mengalami kesulitan dalam memperoleh air bersih.

Kepala Dinas Cipta Karya Eko Bagus Wicaksono memberikan keterangan soal pipa yang rusak akibat kebakaran tersebut. Dalam keterangannya pemerintah kabupaten Pasuruan sesuai perintah dari Bupati akan menanganinya dengan mengganti pipa yang telah ada menggunakan pipa besi atau baja yang tahan panas.

" Demi memastikan segera ditangani mengunakan alokasi dana Belanja Tak Terduga ( BTT) dalam waktu dekat ini" ungkapnya. Senin (19/10/2026).

Saat mendampingi Bupati Saat peninjauan ke lokasi sekitar lereng Arjuna menuturkan bahwa Desa Jatiarjo mengalami kerusakan pipa terparah sehingga warga kesulitan dalam mendapatkan air bersih.

Berdasarkan pendataan yang telah dihimpun tehnik jaringan pipa yang terdampak terdiri dari ukuran 5 dim 3 dim dan 2 dim. Sedangkan pipa berukuran 5 dim hanya mengalami kerusakan ringan pada bagian sambungan.

Sementara pipa ukuran 3 dim sepanjang 750 meter dan 2 dim 3.700 meter mengalami kerusakan parah karena meleleh akibat panas api waktu kebakaran.

" Yang rusak parah akan segera kita tangani Insyaallah minggu ini sudah kita mulai penggarapannya" ujarnya.

Sedangkan untuk wilayah Desa Tambaksari, penanganan yang dilakukan penggantian pipa secara masif di daerah Tambaksari penanganan perbaikan nya hanya bersifat pemeliharaan (maintenance) pada bagian sambungan pipa saja.

" Di desa Tambaksari hanya penggantian sambungan pipa saja" jelasnya.

Guna merampungkan seluruh perbaikan jaringan pipa yang rusak berat diperkirakan butuhkan Anggaran mencapai Rp 1 Millar dengan percepatan penanganan mengunakan suplai air bersih bagi masyarakat yang terdampak sehingga bisa normal kembali. (Usj).