Pasuruan, suarakpkcyber.com - Kawasan Apollo Gempol menjadi pusat perhatian pemerintah Kabupaten Pasuruan, dimana kawasan tersebut akan di rehabilitasi menjadi Kawasan Hijau Terbuka. 

Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Bundaran Apollo Gempol perlu dipahami sebagai upaya pemerintah dalam menjaga ketertiban umum, kelancaran lalu lintas, keselamatan pengguna jalan, serta menciptakan wajah kawasan yang lebih tertata. Namun demikian, penertiban tidak boleh hanya berorientasi pada aspek penegakan aturan semata, melainkan juga harus memperhatikan aspek sosial dan ekonomi masyarakat yang menggantungkan penghidupannya dari aktivitas berdagang.

Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Samsul Hidayat mengucapkan terima kasih kepada Pol PP yang mana penertiban dilaksanakan secara humanis, persuasif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Para PKL adalah bagian dari pelaku ekonomi kerakyatan yang turut berkontribusi dalam menggerakkan perekonomian daerah.

"Terimakasih kepada Pol PP Kabupaten Pasuruan telah gerak cepat untuk melakukan penertiban daerah sekitar Apollo" ujarnya.

Karena itu, kami meminta Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui perangkat daerah terkait untuk segera menyiapkan solusi konkret berupa lokasi relokasi atau sentra usaha yang representatif, strategis, dan memiliki akses yang baik bagi para PKL agar mereka tetap dapat menjalankan usahanya tanpa mengganggu fungsi ruang publik dan ketertiban lalu lintas.

Harapan kami, penertiban ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan Gempol yang lebih tertib, aman, dan nyaman, sekaligus tetap memberikan ruang bagi tumbuh dan berkembangnya ekonomi kerakyatan di Kabupaten Pasuruan.

" Penataan kawasan publik harus diiringi dengan solusi yang berpihak kepada masyarakat. Jangan sampai para PKL kehilangan tempat mencari nafkah. Pemerintah daerah harus hadir memberikan alternatif lokasi usaha yang layak, sehingga ketertiban dan kesejahteraan dapat berjalan beriringan." (Usj/red)

Pasuruan,suarakpkcyber.com,– Gelombang desakan terhadap penegakan hukum di Kabupaten Pasuruan kembali menguat. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LSM GAIB Perjuangan resmi melayangkan surat pemberitahuan aksi unjuk rasa kepada Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Pasuruan pada Selasa (23/6/2026).

Surat tersebut disampaikan sebagai bentuk pemberitahuan rencana penyampaian aspirasi yang akan digelar di depan Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan pada Kamis, 2 Juli 2026. Dalam aksi tersebut, LSM GAIB mengusung tuntutan agar aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan kasus PKBM di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan.

Ketua DPP LSM GAIB Perjuangan, Habib Yusuf, menegaskan bahwa aksi tersebut lahir dari kekecewaan karena pihaknya mengaku kesulitan bertemu langsung dengan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan untuk menyampaikan aspirasi.

“Kami sudah berupaya menyampaikan aspirasi secara baik-baik, namun karena sulit menemui Kepala Kejari, maka kami memilih jalur penyampaian pendapat di muka umum. Ini merupakan hak warga negara sekaligus bentuk kepedulian terhadap penegakan hukum,” ujar Habib Yusuf.

Menurutnya, proses penanganan perkara PKBM harus dilakukan secara menyeluruh tanpa pandang bulu. Ia meminta aparat penegak hukum tidak berhenti pada pihak tertentu saja, tetapi juga mengusut pihak-pihak yang diduga menjadi aktor intelektual di balik perkara tersebut apabila didukung alat bukti yang cukup sesuai ketentuan hukum.

“Kami meminta kasus PKBM di Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan diusut sampai tuntas. Jangan ada kesan tebang pilih. Jika memang ada aktor intelektual yang bertanggung jawab berdasarkan proses hukum dan alat bukti, maka harus diproses sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.

Dalam surat pemberitahuan tersebut, LSM GAIB memperkirakan aksi akan diikuti sekitar 500 peserta. Massa direncanakan membawa satu unit truk sound system, 15 mobil pribadi, sekitar 50 sepeda motor, 50 bendera organisasi, serta 10 spanduk berisi tuntutan.

Habib Yusuf menambahkan, pihaknya akan terus mengawal perkembangan penanganan perkara PKBM hingga ada kepastian hukum yang dinilai memberikan rasa keadilan kepada masyarakat.

“Kami akan terus mengawasi proses penegakan hukum. Harapan kami sederhana, hukum ditegakkan secara profesional, transparan, dan tidak diskriminatif. Siapa pun yang terbukti bertanggung jawab harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” katanya.

Aksi yang dijadwalkan berlangsung pada 2 Juli mendatang diperkirakan akan menjadi sorotan publik karena mengangkat isu penegakan hukum yang selama ini menjadi perhatian masyarakat Kabupaten Pasuruan.

Catatan redaksi: Pemberitaan ini memuat tuntutan dan pernyataan dari pihak LSM sebagai bentuk penyampaian aspirasi. Dugaan terkait kasus PKBM masih merupakan bagian dari proses hukum. Penentuan adanya pihak yang bertanggung jawab sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum dan pengadilan berdasarkan alat bukti yang sah.(Usj/Adf)

Pasuruan, suarakpkcyber.com - Dalam upaya memperkuat daya saing usaha mikro, kecil dan menengah Pemerintah Kabupaten Pasuruan menggagas Program sertifikat halal untuk membantu para UMKM mendapatkan legalitas produknya dengan mudah dan Gratis tentunya.diserbu UMKM Kabupaten Pasuruan. 

Hal ini merupakan Program Pemerintah Daerah yang dijalankan oleh Diskoperindag Kabupaten Pasuruan dalam rangka meningkatkan daya saing produk lokal untuk naik kelas. Hal ini mendapatkan sambutan positif dari para pelaku UMKM.

Pantauan awak media di lapangan para UMKM sangat antusias berbondong-bondong menyerbu dan mendaftarkan usahanya di posko pendaftaran Produk Halal yang dibuka di kantor pengelolaan pasar Bangil, Selasa (23/06/2026).

Siti Khaninah salah satu pelaku UMKM yang yang punya usaha makanan dan minuman yang berlokasi di pasar Bangil saat di temui awak media mengucapkan Terimakasih dan sangat senang dengan adanya program sertifikat halal ini secara Gratis.

" Terimakasih Pemkab Pasuruan sudah memfasilitasi produk Halal untuk UMKM secara gratis" ujarnya.

Selain itu beliau beliau juga berharap dengan adanya produk Halal ini warung dan produk yang beliau jual semakin ramai dan semakin dinikmati konsumen karena sudah bersertifikat Halal.

" harapan saya semoga dengan adanya sertifikat halal warung saya semakin rame, dan di percaya masyarakat" imbuhnya.

Sementara itu Riswahyudi sekretaris Diskoperindag Kabupaten Pasuruan , mengatakan ini adalah dukungan dari pemerintah terhadap penguatan UMKM dan sekaligus memastikan produk lokal memenuhi standar yang telah ditetapkan.

" ini adalah kesempatan yang harus dimanfaatkan oleh UMKM bahwa sertifikat halal sangat diperlukan bagi UMKM untuk daya saing dan kepercayaan pembeli" ujarnya.

Riswahyudi juga berharap bahwa penguatan aspek legalitas sertifikat halal pemerintah daerah berharap produk makanan dan minuman olahan yang dihasilkan UMKM Pasuruan menjadi olahan khas yang dipercaya konsumen sehingga mampu bersaing di pasar baik lokal atau internasional untuk menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

" Dengan adanya produk Halal ini berharap UMKM dapat naik Kelas dan UMKM kita bisa sejahtera" tambahnya. (Usj)

Pasuruan, suarakpkcyber.com - Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pasuruan yang dengan pemembahasan APBD Pasuruan 2026 menjadi fokus utama, Senin (22/06/2026). 

Dalam forum tersebut Pemerintah Daerah menyampaikan jawaban atas pandangan umum Fraksi Fraksi terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2025.

Pertanggungjawaban yang dibacakan oleh wakil Bupati Pasuruan, Shobi Asrori  menyampaikan apresiasi kepada seluruh Fraksi DPRD mulai dari Fraksi PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, PKS, dan Fraksi gabungan yang telah memberikan dukungan, kritik, masukannya terhadap pelaksanaan anggaran daerah.

" Terimakasih atas seluruh fraksi DPRD kabupaten Pasuruan atas seluruh kritik, saran dan masukannya" ujarnya.

Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mengoptimalkan pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menjaga efesiensi belanja tanpa mengurangi kualitas pembangunan dan setiap program memberikan manfaat terhadap masyarakat langsung.

" Selain itu Pemerintah juga menyiapkan strategi pengelolaan keuangan jangka menengah dengan memperkuat sumber pendapatan daerah agar tidak bergantung pada tranfer dari pemerintah pusat" ujarnya.

Dalam rangka penguatan PAD dan efesiensi anggaran, pemerintah berupaya meningkatkan kemandirian fiskal dengan mempercepat digitalisasi sistem pajak dan retribusi, langkah ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi sekaligus mengurangi kebocoran pendapatan daerah.

Pemerintah juga mendorong pengembangan sektor pariwisata UMKM dan ekonomi digital sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang dapat menopang peningkatan PAD. 

Pemerintah juga menyiapkan dalam menghadapi dinamika yaitu menyiapkan bahan skenario fiskal, mulai dari optimistis, moderat, dalam penyusunan dasar APBD tahun 2027.

" Kami telah mempersiapkan IKM Naik Kelas sebagai penopang pertumbuhan ekonomi pemerintah daerah" ungkapnya.

Terkait penyerapan anggaran yang belum mencapai 95 persen pemerintah menegaskan kondisi tersebut tidak selalu menunjukkan kegagalan program, sebaliknya sebagai penghematan karena efesiensi pelaksanaan kegiatan tanpa mengurangi kualitas layanan publik.

Prioritas pembangunan dan pelayanan publik di sektor pertanian, pemerintah akan memperkuat perbaikan jaringan irigasi, melindungi lahan pertanian produktif dan meningkatkan pengendalian hama tanaman, langkah ini menjadi bagian dari strategi menghadapi dampak perubahan iklim, ancaman EL Nino.

Pada bidang kesehatan, pemerintah melanjutkan program UTC, dalam mempercepat penurunan angka stunting dan meningkatkan layanan kesehatan melalui penguatan fasilitas RSUD dan 33 puskesmas yang beroperasi 24 jam.

" Pemkab telah mempersiapkan layanan puskesmas 24 jam" ujarnya.

Dalam sektor pendidikan tetap menjadi prioritas melalui program Gerbang Kembar bertujuan menekan angka anak putus sekolah serta memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.

Dalam memperkuat program penciptaan lapangan pekerjaan pemerintah juga menyelengarakan job fair, fasilitas rekrutmen tenaga kerja, dan pendampingan UMKM dalam memperluas akses pasar.

Program sosial, lingkungan dan Investasi, dalam menjaga stabilitas sosial dan daya beli masyarakat, pemerintah akan melaksanakan operasi pasar dalam menstabilkan harga bahan pokok.

Pada aspek lingkungan pemerintah memperkuat langka mitigasi banjir, bencana alam melalui perencanaan yang lebih terukur, digitalisasi juga akan akan dimanfaatkan untuk meningkatkan terhadap pengawasan tambang ilegal dan mencegah manipulasi data di berbagai sektor.

Selain itu pemerintah menegaskan evaluasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah ( BUMD) dilakukan secara rutin setiap triwulan, restrukturisasi akan diterapkan pada BUMD yang belum menunjukkan kinerjanya secara optimal, sementara penyertaan modal tetap dimungkinkan hingga tahun 2026 sesuai kebutuhan dan keuangan daerah.

Melalui berbagai strategis itu pemerintah Kabupaten Pasuruan berharap APBD tidak hanya menjadi instrumen administrasi keuangan, tetapi juga menjadi alat pembangunan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam memperkuat ekonomi daerah, dan menjaga keberlanjutan pelayanan publik dimasa mendatang. (Usj)

Para wisudawan berasal dari tiga jenjang pendidikan, yakni Madrasah Ibtidaiyah (MI) sebanyak 19 siswa, Madrasah Tsanawiyah (MTs) sebanyak 61 siswa, dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebanyak 49 siswa. Momentum tersebut menjadi penanda berakhirnya satu tahap pendidikan sekaligus awal perjalanan baru bagi para lulusan.

Acara berlangsung khidmat dengan dihadiri sejumlah tokoh, di antaranya Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Samsul Hidayat, Kepala Desa Jerukpurut H. Slamet, tokoh masyarakat, dewan guru, serta ratusan wali murid yang turut memberikan dukungan kepada para wisudawan.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, menegaskan bahwa pendidikan merupakan investasi paling berharga bagi masa depan generasi muda. Menurutnya, keberhasilan sebuah lembaga pendidikan tidak hanya diukur dari prestasi akademik, tetapi juga dari kemampuannya membentuk karakter dan moral peserta didik.

“Di Lembaga Pendidikan Miftahul Huda, saya melihat pendidikan tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik. Yang lebih penting adalah bagaimana lembaga ini mampu menanamkan akhlakul karimah serta nilai-nilai keagamaan yang menjadi bekal bagi anak-anak dalam menjalani kehidupan,” ujar pria yang akrab disapa Lek Sul.

Ia juga memberikan pesan khusus kepada para lulusan agar tidak cepat berpuas diri dengan pencapaian yang telah diraih. Menurutnya, kelulusan hanyalah langkah awal menuju jenjang pendidikan maupun kehidupan yang lebih tinggi.

“Kalian harus terus belajar dengan penuh semangat, disiplin, dan percaya diri. Jadikan setiap keberhasilan sebagai motivasi untuk meraih cita-cita yang lebih besar. Ingatlah, kesuksesan sejati bukan hanya ditentukan oleh kecerdasan, tetapi juga oleh kejujuran, akhlak yang baik, serta ketakwaan kepada Allah SWT,” pesannya.

Tak hanya menyampaikan motivasi kepada para siswa, Samsul Hidayat juga mengajak para orang tua untuk lebih selektif dalam memilih lembaga pendidikan bagi putra-putrinya. Ia menilai lingkungan sekolah memiliki peran besar dalam membentuk karakter anak selain memberikan bekal ilmu pengetahuan.

Menurutnya, Lembaga Pendidikan Miftahul Huda telah menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan pendidikan yang seimbang antara prestasi akademik, pembentukan karakter, dan penguatan nilai-nilai religius. Hal tersebut dinilai menjadi modal penting dalam mencetak generasi yang siap menghadapi tantangan zaman.

“Mari bersama-sama mempercayakan pendidikan anak-anak kepada lembaga yang tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga membentuk akhlak dan kepribadian. Dengan bekal ilmu yang bermanfaat, karakter yang baik, serta prestasi yang membanggakan, insyaallah mereka akan tumbuh menjadi generasi penerus yang mampu memberikan manfaat bagi agama, bangsa, dan masyarakat,” pungkasnya.

Prosesi wisuda ditutup dengan pemberian penghargaan kepada para lulusan, doa bersama, serta sesi foto bersama sebagai bentuk apresiasi atas perjuangan para siswa yang telah menyelesaikan pendidikan di masing-masing jenjang. Momen tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi para orang tua yang menyaksikan keberhasilan putra-putri mereka meraih kelulusan.(Usj)

Purwosari, suarakpkcyber.com -  Dinas Koperasi, Usaha kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan menyelengarakan  pelatihan pengemasan produk IKM untuk UMKM di Kabupaten Pasuruan.

Pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengemasan produk agar produk semakin menarik minat pembeli dan menambah nilai jual. Selain itu pelatihan Pengemasan produk makanan untuk pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dibidang produk makanan yang ingin meningkatkan kualitas pengemasan produksinya.

Dalam pelatihan IKM tersebut peserta belajar cara mengemas produk yang aman, higienis, menarik dan berdaya saing ehingga meningkatkan nilai jual dipasaran. Pelatihan IKM tersebut bertempat di HM Roeslan Conversation Hall, Sengon Pucangsari Purwosari, minggu (21/06/2026) siang.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha kecil Menengah, Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Pasuruan, Taufiqul Ghoni menjelaskan maksud dan tujuan diadakan pelatihan yaitu Supaya peserta diharapkan mampu meningkatkan pemahaman tentang pentingnya pengemasan produk yang berkualitas. 

"Produk berkualitas sangat penting untuk menambah nilai jual produk" ujarnya.

Selain itu Abah Ghoni sapaan akrabnya juga berharap para peserta dapat dapat menguasai tehnik pengemasan yang aman higienis dan menarik secara visual.

" Dari sini kami berharap para peserta dapat menguasai teknik pengemasan yang higienis yang aman dan menarik" ujarnya.

Disamping itu dalam pelatihan IKM ini para peserta dapat memahami standar keamanan pangan dan regulasi pengemasan produk agar UMKM dapat naik kelas sesuai jargon Diskoperindag kabupaten Pasuruan.

" Sehingga dapat meningkatkan daya saing produk UMKM melalui desain kemasan dan branding, sehingga produk UMKM bisa naik kelas" ungkap Taufiqul Ghoni.

Rusdi Sutejo, Bupati Pasuruan, menyampaikan apresiasi kepada semua pelaku usaha yang datang ditengah tengah banyak perusahaan yang mengurangi tenaga kerja.

" Pemerintah Kabupaten Pasuruan hadir untuk memberikan pelatihan bagi IKM, agar produksi diminati masyarakat baik lokal, internasional" ungkapnya.

Beliau juga berharap dengan adanya pelatihan ini dapat memberikan wawasan kepada para peserta khususnya para UMKM di Kabupaten Pasuruan dalam pemilihan bahan kemasan yang menarik dan ramah lingkungan.

" Dengan pelatihan ini saya berharap bisa memberi wawasan tentang pemilihan bahan kemasan yang ramah lingkungan dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, sehingga bisa mensejahterakan pelaku IKM khususnya di Kabupaten Pasuruan" Tegas Rusdi Sutejo

Pasuruan, suarakpkcyber.com – Pelaksanaan Program Ketahanan Pangan di Desa Karangrejo disorot tajam oleh LSM GP3H (Gerakan Pemuda Peduli Pengamat Hukum) Bagaimana tidak Program tersebut yang digadang-gadang sebagai program unggulan dengan anggaran 300 juta dalam satu semester kini dikabarkan mengalami kematian sebanyak 29 ekor kambing dari total 52 ekor ternak kambing.

Sorotan itu muncul setelah pengurus BUMDes Maslahat Karangrejo menyampaikan laporan pertanggungjawaban semester pertama Program Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2025 dalam rapat yang digelar di Gedung Serbaguna Kyai Culat, Kantor Desa Karangrejo, Jumat (12/6).

Dalam laporan tersebut, Ketua BUMDes Maslahat Karangrejo, Khotib, mengungkapkan bahwa dari total 52 ekor kambing yang dikelola, sebanyak 29 ekor dilaporkan mati selama enam bulan pertama pelaksanaan program. Dengan demikian, hanya tersisa 23 ekor kambing yang masih dipelihara.

Data tersebut menjadi perhatian oleh LSM GP3H karena tingkat kematian ternak mencapai sekitar 55,77 persen dari total populasi awal.

Ketua Umum GP3H, Anjar Supriyanto, SH, sabtu (20/6/2026) pada awak media menyarakan peristiwa tersebut bukan sekadar persoalan kematian ternak biasa, melainkan harus dilihat dari aspek perencanaan, kelayakan usaha, hingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang bersumber dari keuangan negara melalui mekanisme Dana Desa dan pengelolaan BUMDes.

“Dari 52 ekor kambing, sebanyak 29 ekor dilaporkan mati. Artinya tingkat kematian mencapai sekitar 55,77 persen. Angka ini sangat tinggi dan patut menjadi perhatian serius. Pertanyaannya bukan hanya kambingnya mati, tetapi apakah sejak awal program telah disusun berdasarkan kajian yang matang dan sesuai ketentuan program ketahanan pangan,” tegas Anjar.

Menurutnya, setiap program ketahanan pangan seharusnya diawali dengan identifikasi potensi desa, studi kelayakan usaha, analisis risiko, perencanaan teknis pemeliharaan, pendampingan peternakan, hingga pengawasan yang berkelanjutan. Apabila tahapan tersebut tidak dilaksanakan dengan baik, maka penggunaan anggaran berpotensi tidak mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

GP3H menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin terburu-buru menyimpulkan adanya tindak pidana. Namun demikian, besarnya tingkat kematian ternak dan nilai anggaran yang digunakan menjadi alasan kuat untuk dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh proses perencanaan dan pelaksanaan program.

“Kami tidak sedang mencari kesalahan, tetapi mencari kepastian apakah uang negara telah digunakan secara efektif, efisien, dan sesuai ketentuan. Jika memang terjadi wabah atau faktor alam yang dapat dibuktikan secara ilmiah, tentu itu berbeda dengan kelalaian atau kesalahan perencanaan,” lanjutnya.

Sebagai bentuk kontrol sosial, LSM GP3H menyatakan akan menempuh sejumlah langkah hukum dan administratif, antara lain :

1. Meminta dokumen perencanaan program ketahanan pangan dan kajian kelayakan usaha.
2. Meminta laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran kepada pemerintah desa dan pengelola BUMDes.
3. Meminta audit khusus kepada Inspektorat Kabupaten Pasuruan.
4. Meminta klarifikasi dari pendamping desa, pengurus BUMDes, serta pihak terkait lainnya.
5. Apabila ditemukan indikasi penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara, GP3H akan menyampaikan laporan kepada aparat penegak hukum untuk dilakukan penyelidikan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Tujuan utama pengawasan dari LSM GP3H tersebut bukan untuk menghambat pembangunan desa, melainkan memastikan setiap rupiah anggaran ketahanan pangan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Program ketahanan pangan dibuat untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, ketika lebih dari separuh populasi ternak mati dalam waktu singkat, publik berhak mengetahui apa penyebabnya, bagaimana pengelolaannya, dan siapa yang bertanggung jawab apabila ditemukan kesalahan dalam penggunaan anggaran,” pungkasnya.

GP3H berharap pemerintah desa dan seluruh pihak yang terlibat bersikap terbuka dalam memberikan informasi agar persoalan tersebut dapat dijelaskan secara objektif dan tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat. (Usj)

Pasuruan, suarakpkcyber.com - Jalan rusak di sepenjang jalan Desa penghubung Desa Carat- Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, bertahun-tahun tak tersentu pembangunan ya sempat di keluhkan warga masyarakat dan pengguna jalan dalam waktu dekat akan segera di bangun oleh Pemkab Pasuruan pada akhir bulan Juni 2026 ini.

Informasi yang di terima oleh awak media dari Dinas Sumberdaya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi pada Jum’at (19/06/26) menyebutkan bahwa kerusakan jalan kabupaten di Desa Carat menuju Bulusari Kecamatan Gempol segera di bangun melalui anggaran DAU (Dana Alokasi Umum).

“ kemarin tim dari Dinas, rekanan dan konsultan pengawas melakukan pengukuran di lokasi, startnya pengerjaan nanti dari sisi utara berupa rekontruksi jalan paving “ jelas Badrus salah satu konsultan pengawas melalui selulernya.

Pemerintah kabupaten Pasuruan telah menyiapkan sebesar Rp. 380 Juta Rupiah guna memperbaiki jalan penghubung desa Carat dan Bulusari tersebut.

Informasi yang didapat pengerjaan jalan tersebut akan di tangani oleh pihak kontraktor asal Purwosari yang sudah berpengalaman di bidang perbaikan jalan. 

Gatot Tokoh masyarakat Carat yang mendengar kabar jalan rusak akan di bangun merasa senang sekali, pasalnya jalan tersebut menjadi sarana fital bagi masyarakat serta jantung roda ekonomi warga ,pada saat terjadi kemacetan di jalan Nasional,

“ Jalan di Carat merupakan akses alternatif bagi pengendaraan roda empat saat ada kemacetan, kami atas nama warga bersyukur keluhan mereka di respon cepat oleh bapak Bupati Pasuruan” jelasnya.

Dirinya bersama masyarakat akan mengawal penuh progam pembangunan tersebut karena ini merupakan cita cita seluruh warga untuk bisa menikmati jalan yang lulus dan bebas dari lubang.(Usj)

Saat ditemui di kediamannya pada Kamis (18/6/2026), Gus Najib mengatakan bahwa kepentingan mahasiswa menjadi perhatian utama. Menurutnya, proses belajar mengajar harus tetap berjalan meski persoalan internal kampus belum selesai.

“Sementara kita mengalah, mahasiswa biar sekolah di sini,” ujar Gus Najib.

Ia juga menanggapi langkah sejumlah mahasiswa yang sebelumnya meminta pendampingan hukum kepada DPC PERADI Bangil. Menurutnya, upaya tersebut merupakan hak mahasiswa untuk mencari kepastian hukum atas kondisi yang sedang mereka hadapi.

“Itu hak mahasiswa,” katanya singkat.

Gus Najib menambahkan, apabila nantinya ada permintaan klarifikasi dari pihak mana pun, termasuk DPC PERADI Bangil, dirinya siap memberikan penjelasan sesuai fakta yang ada.

“Kalau PERADI meminta konfirmasi, tentu akan kita jelaskan dan kita dukung,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Gus Najib mengaku sudah cukup lelah menghadapi konflik yang berkepanjangan. Karena itu, ia mulai menyiapkan langkah baru dengan menghadirkan nama perguruan tinggi yang tidak lagi menggunakan identitas Nahdlatul Ulama, yakni Universitas Pancawahana (UNIPA).

Menurutnya, langkah tersebut diambil sebagai bentuk ikhtiar agar aktivitas pendidikan tidak terus tersandera persoalan internal.

“Kita akan ganti nama menjadi Universitas Pancawahana (UNIPA). Kita sudah lelah, sudah diajak damai tetapi tidak mau,” ungkapnya.

Meski demikian, Gus Najib tetap menegaskan bahwa legalitas UNUBA masih berada di bawah yayasan yang dipimpinnya.

“UNUBA tetap milik kami secara legalitas. Kalau kemudian dianggap berada di bawah NU, ya sudah. Legalitas UNUBA tetap kami miliki, sementara kami akan menghadirkan UNIPA yang sama sekali tidak menggunakan nama NU,” tegasnya.

Mahasiswa Cari Kepastian Hukum

Sebelumnya, pada Rabu (17/6/2026) malam, sejumlah mahasiswa UNUBA mendatangi Kantor Hukum Suryono Pane SH & Partner di Jalan Joko Sambang Nomor 3A, Desa Gununggangsir, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan. Mereka meminta pendampingan hukum kepada DPC PERADI Bangil terkait polemik yang terjadi di lingkungan kampus.

Mahasiswa berharap memperoleh advokasi atas hak-hak akademik mereka, termasuk mendorong adanya transparansi birokrasi kampus dan kepastian penyelesaian dualisme kepemimpinan yang dinilai menimbulkan keresahan.

Ketua DPC PERADI Bangil, H. Suryono Pane, menjelaskan bahwa persoalan yang paling banyak dikeluhkan mahasiswa adalah menyangkut kepastian keabsahan ijazah setelah mereka menyelesaikan studi.

Menurutnya, mahasiswa mempertanyakan siapa pihak yang nantinya memiliki kewenangan sah untuk menandatangani ijazah, sehingga tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Selain itu, Suryono Pane meminta seluruh pihak yang berselisih agar segera membuka ruang dialog dan mencari solusi bersama sebelum persoalan berkembang semakin luas.

Ia juga mengingatkan bahwa apabila konflik terus dibiarkan tanpa penyelesaian, bukan tidak mungkin akan muncul konsekuensi hukum yang lebih serius sehingga semua pihak diminta berhati-hati dalam mengambil langkah.

Sejumlah Pejabat Kampus Dikabarkan Tidak Diperbolehkan Masuk

Di sisi lain, konflik internal yang berlangsung hingga kini juga dikabarkan berdampak pada aktivitas sejumlah pejabat kampus. Beberapa pejabat yang berada dalam kepengurusan yayasan bersama Gus Najib disebut tidak diperkenankan memasuki area kampus yang berada di kawasan Graha PCNU Bangil.

Mereka di antaranya Penjabat Rektor Wonadi Idris, Wakil Rektor I Siti Yumna, Wakil Rektor II M. Sulaiman, serta Wakil Rektor III Dr. Khoirul Anam.

Kondisi tersebut semakin menambah kekhawatiran mahasiswa mengenai kepastian proses akademik, tata kelola kampus, hingga legalitas ijazah yang akan diterbitkan apabila konflik kepengurusan belum juga menemukan penyelesaian.(Usj/Adf)

Kompetisi akademik yang melibatkan siswa-siswi terbaik dari madrasah negeri maupun swasta tersebut mencapai puncaknya pada babak final yang berlangsung di Auditorium Mpu Sindok, Kantor Bupati Pasuruan, Rabu (17/6/2026). Acara penutupan sekaligus penyerahan penghargaan dipimpin langsung oleh Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo.

Babak final berlangsung sejak pukul 08.00 hingga 11.00 WIB dengan suasana kompetitif namun tetap menjunjung tinggi sportivitas. Para peserta menunjukkan kemampuan terbaiknya dalam menjawab berbagai soal yang telah disiapkan panitia.

Ketua KKMI Kabupaten Pasuruan, Hariyono, mengatakan bahwa animo madrasah terhadap olimpiade perdana ini sangat tinggi. Pada tahap penyisihan, lebih dari 200 siswa ikut ambil bagian. Setelah melalui seleksi berjenjang, hanya para peraih juara I, II, dan III dari masing-masing kecamatan yang berhak tampil di babak final.

“Jumlah peserta final sebanyak 69 siswa. Mereka merupakan perwakilan terbaik dari seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Pasuruan,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, perlombaan mempertandingkan enam bidang mata pelajaran. Dari setiap bidang dipilih tiga peserta terbaik sehingga total terdapat 18 juara yang menerima penghargaan.

Menurut Hariyono, kegiatan ini bukan sekadar ajang perlombaan, melainkan sebagai sarana membangun budaya belajar, meningkatkan daya saing akademik, sekaligus menemukan bibit-bibit unggul yang nantinya mampu mengharumkan nama Kabupaten Pasuruan di berbagai kompetisi pendidikan.

“Melalui olimpiade ini kami ingin memberikan ruang bagi siswa madrasah untuk mengembangkan potensi akademiknya. Kami yakin kemampuan anak-anak MI tidak kalah dengan sekolah lainnya,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo memberikan apresiasi kepada seluruh peserta, guru pembimbing, serta panitia yang telah menyukseskan penyelenggaraan olimpiade perdana tersebut.

Ia berpesan agar para siswa yang berhasil meraih prestasi tidak cepat berpuas diri, melainkan terus meningkatkan kemampuan melalui belajar yang tekun dan disiplin. Sementara bagi peserta yang belum berhasil, ia meminta agar tidak menyerah dan menjadikan pengalaman tersebut sebagai motivasi untuk tampil lebih baik pada kesempatan berikutnya.

“Prestasi adalah hasil dari kerja keras dan semangat belajar. Bagi yang hari ini menjadi juara, pertahankan pencapaiannya. Sedangkan yang belum berhasil, jangan putus asa karena kesempatan untuk meraih prestasi masih terbuka lebar,” ujar Rusdi.

Sebagai bentuk dukungan nyata terhadap dunia pendidikan, Pemerintah Kabupaten Pasuruan turut memberikan bonus uang pembinaan sebesar Rp10 juta bagi para pemenang. Bantuan tersebut diharapkan dapat menjadi penyemangat bagi para siswa untuk terus mengembangkan kemampuan akademiknya.

Penyelenggaraan Olimpiade Madrasah Ibtidaiyah perdana ini diharapkan menjadi agenda tahunan yang mampu melahirkan generasi muda Kabupaten Pasuruan yang cerdas, berkarakter, serta siap bersaing di tingkat regional maupun nasional.(Usj/Adf)