Pasuruan,suarakpkcyber.com— Polsek Wonorejo bersama jajaran Polres Pasuruan mengikuti kegiatan panen jagung serentak kuartal I tahun 2026 yang dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melalui zoom meeting, Kamis (8/1/2026).

Kegiatan tersebut dilaksanakan di lahan pertanian jagung Dusun Tumpuk, Desa Sambisirah, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan.

Kegiatan panen jagung serentak ini merupakan bagian dari program Ketahanan Pangan Polri dalam rangka mendukung swasembada pangan nasional serta meningkatkan kesejahteraan petani.

Kapolres Pasuruan AKBP Jazuli Dani Iriawan menegaskan bahwa Polri tidak hanya berperan dalam menjaga keamanan, tetapi juga aktif mendukung program strategis pemerintah, termasuk di sektor pertanian.

“Polri berkomitmen penuh mendukung program swasembada pangan nasional serta meningkatkan kesejahteraan petani,” ujar AKBP Jazuli Dani Iriawan.

Ia menambahkan, sinergi antara Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat tani menjadi kunci keberhasilan program ketahanan pangan di daerah.

“Kami berharap kegiatan ini dapat menjadi motivasi bagi masyarakat, khususnya petani, untuk terus mengoptimalkan potensi pertanian yang ada di Kabupaten Pasuruan,” tambahnya.

Kegiatan tersebut dihadiri Wakapolres Pasuruan Kompol Andy Purnomo beserta pejabat utama Polres Pasuruan, Muspika Kecamatan Wonorejo, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pasuruan, pemerintah desa, kelompok tani, serta organisasi mahasiswa.

Dalam laporan virtual Gugus Tugas Polri Bidang Swasembada Pangan, Irjen Pol Anwar, disampaikan bahwa panen jagung serentak merupakan rangkaian program yang telah berjalan sejak tahun 2025. Untuk kuartal IV tahun 2025, panen jagung direncanakan mencapai luas 47.830 hektare dengan melibatkan 3.616 petani dan 527 gabungan kelompok tani (Gapoktan).

Keberhasilan program tersebut berdampak pada ketahanan pangan nasional, sehingga Badan Pangan Nasional (Bapanas) tidak melakukan impor jagung dan membuka peluang ekspor jagung pada tahun 2026. Polri juga berkomitmen untuk terus mempertahankan swasembada pangan pada tahun 2026.

Selain mengikuti rangkaian kegiatan secara virtual, Polres Pasuruan juga melaksanakan kegiatan internal berupa penyerahan bantuan sosial kepada 10 warga masyarakat tani serta panen jagung secara simbolis oleh Wakapolres Pasuruan bersama para undangan. (Usj)

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam RI) Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Agam

Sumatera Barat , suarakpkcyber.com - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam RI) Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Agam, Sumatera Barat Jumat (09/01/2025). Menko Djamari meninjau proses pembangunan hunian sementara untuk korban bencana yang mengungsi di Posko Utama SDN 05 Kayu Pasak, Kecamatan Palembayan.

"Jangan lupa kita selalu berdoa dalam keadaan seperti ini, semoga Alah memudahkan apa yang kita hadapi. Saya juga menyampaikan salam dari Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk masyarakat di sini," kata Djamari pada para pengungsi.

Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Agam, di Posko Utama SDN 05 Kayu Pasak ini, terdapat 244 keluarga yang mengungsi. Di lokasi yang berdekatan, pemerintah juga tengah membangun sebanyak 117 hunian sementara untuk korban bencana di sana. Pembangunan dilakukan oleh para personel TNI dengan didampingi tenaga ahli di bidang teknik sipil.

Di lokasi, Menko Polkam menyebut, selain ingin menemui warga yang terkena musibah, ia juga ingin bertemu dengan para anggota TNI yang dikerahkan untuk membangun hunian sementara. Selain berbincang dan memberikan motivasi, Menko Polkam pun memberikan tambahan bantuan materil, baik untuk para korban maupun personel TNI.

"Ini adalah peluang buat kita seorang prajurit untuk mengabdikan diri bagi bangsa. Jangan kalian anggap ini hanya pekerjaan kasar, ini bukti bahwa prajurit tidak pernah mengenal rasa lelah, capek, demi masyarakat dan bangsa kita. Saya sangat bangga melihat kalian mau menggunakan tenaga kalian untuk kepentingan itu, walaupun mungkin di antara kalian ada yang keluarganya terkena musibah juga," kata Menko Polkam di depan ratusan prajurit TNI.

Dalam kunjungan kerja ini, Djamari Chaniago didampingi sejumlah pejabat Kemenko Polkam. Beberapa di antaranya adalah Sekretaris Kemenko Polkam, Letjen TNI Mochammad Hasan; Deputi I, III, IV, dan V Kemenko Polkam; serta Staf Khusus Menko Polkam. Turut mendampingi Menko Polkam dalam kunjungan ini Panglima Kodam XX Tuanku Imam Bonjol, Mayjenf TNI Arief Gajah Mada; Wakil Bupati Agam, Muhammad Iqbal; dan Komandan Kodim 0304/Agam, Letkol (Inf) Slamet Dwi Santoso.(dedi)

Kepala Staf Angkatan Udara saat memberikan selamat kepada anggotanya

Jakarta, suarakpkcyber.com - Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI M. Tonny Harjono, S.E., M.M., memimpin penyerahan jabatan Koordinator Staf Ahli (Koorsahli) Kasau kepada Marsda TNI Andi Wijaya, S.Sos. dan serah terima jabatan (sertijab) empat jabatan strategis TNI AU, di Auditorium I.G. Dewanto Mabesau, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (09/01/2025).

Empat pejabat yang melaksanakan sertijab yaitu Marsma TNI Jatmiko Adi sebagai Asisten Intelijen (Asintel) Kasau menggantikan Marsda TNI Mochammad Untung Suropati, S.E., Marsda TNI Deni Hasoloan Simanjuntak sebagai Asisten Komunikasi dan Elektronika (Askomlek) Kasau menggantikan Marsda TNI Wayan Superman.

Selanjutnya, Marsda TNI Fachrizet, S.Sos., menjabat Kepala Pusat Kelaikan Keselamatan Terbang dan Kerja TNI AU (Kapuslaiklambangjaau) menggantikan Marsda TNI Andi Wijaya, S.Sos., dan Marsma TNI Hadi Siswoyo, S.Sos., M.M., menjabat Kepala Dinas Informasi dan Pengolahan Data TNI AU (Kadisinfolahtaau) menggantikan Marsma TNI B. Antar Samodra.

Hadir pada kegiatan tersebut, Wakasau Marsdya TNI Ir. Tedi Rizalihadi S., M.M., para Asisten Kasau, Danpuspomau, para Kapus dan para Kepala Dinas di jajaran Mabesau serta pejabat TNI AU lainnya.(dedi)

Jakarta, suarakpkcyber.com - Presiden Prabowo Subianto memberikan penghargaan dan bonus apresiasi senilai total Rp465,25 miliar kepada para atlet dan pelatih peraih medali dalam ajang SEA Games ke-33 di Thailand. Acara penyerahan bonus tersebut berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Kamis (08/01/2026) kemarin.

Dalam amanatnya, Kepala Negara menegaskan bahwa olahraga merupakan cermin kekuatan dan kebangkitan suatu bangsa. Presiden menekankan bahwa bonus yang diberikan merupakan bentuk penghargaan negara sekaligus amanah dan tabungan masa depan atas pengorbanan serta dedikasi para atlet. 

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir melaporkan bahwa kontingen Indonesia pada Sea Games ke-33 Thailand berhasil meraih 91 medali emas, 111 medali perak, dan 131 medali perunggu. Menpora pun menyampaikan apresiasi kepada seluruh atlet, pelatih, dan federasi cabang olahraga atas kerja keras dan kolaborasi yang solid.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara juga menyampaikan komitmen pemerintah untuk terus mendukung pembinaan atlet secara berkelanjutan guna memastikan Indonesia semakin berdaya saing, terutama menjelang agenda besar seperti ASEAN Para Games dan Asian Games mendatang.(dedi)

Pasuruan, suarakpkcyber.com - Bupati Rusdi Sutejo melantik 297 pejabat di lingkungan Kabupaten Pasuruan.

Dari 297 pejabat yang dilantik, 16 orang diantaranya merupakan Pejabat Tinggi Pratama alias Eselon II. Kemudian 105 orang Jabatan Administrator atau Eselon III dan 176 orang Jabatan Pengawas alias Eselon IV.

Pejabat Eselon II yang diganti diantaranya :

1.  Rakhmat Syarifudin yang sebelumnya menjabat Inspektur atau Kepala Inspektorat kini diamanahi jabatan sebagai Kepala Dinas Ketenagakerjaan.
2. Sedangkan Kepala Dinas Ketenagakerjaan sebelumnya, Heru Farianto dilantik sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
3.  Taufiqul Ghoni yang kini mendapat kepercayaan sebagai Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. 
4.  Eka Wara Brehaspati yang sebelumnya menjabat Asisten Administrasi Umum, sekarang diambil sumpahnya sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).
5. Agus Mashadi yang kini menjabat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora)..
6. Mujiono kini menjabat Staf Ahli bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, menggantikan Diana Lukita Rahayu
7.  Diana Lukita Rahayu yang diberi amanah baru sebagai Asisten Administrasi Umum.
8.  Tidak hanya itu peleburan 3 dinas yang dulunya Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Perikanan serta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, sekarang berubah menjadi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan. Jabatan tersebut diberikan kepada drh Ainur Alfiah.
9.  Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan yang sebelumnya diemban dr Ani Latifah kini diamanahkan kepada dr Arma Roosalina.
10. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh dr. Ani Latifah.
11. Tri Agus Budiharto yang mendapat kepercayaan sebagai Sekretaris DPRD kabupaten Pasuruan, menggantikan Eddy Supriyanto yang telah memasuki masa purna tugas. 
12. Lilik Widji Asri yang dilantik sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah.

Sedangkan beberapa nama-nama baru yang menjabat sebagai camat diantaranya:

1. Diantaranya Eddy Santoso sebagai Camat Bangil.
2. dr. Ugik setyo darmoko sebagai Camat kraton. 
3.  Joko Purnomo sebagai Camat Pasrepan, 
4. Saiful Anwar Rohman sebagai Camat puspo.
5. Yudianto menjadi Camat rembang 
6.  Zaki Yamani sebagai Camat sukorejo.

Rusdi Sutejo mengucapkan selamat dan berharap agar amanah dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan publik serta senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat/umum/organisasi daripada kepentingan pribadi. 

"Selamat untuk jabatan yang baru. Semoga amanah dan dapat memberikan energi baru dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selalu utamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi," katanya.

Beliau juga menghimbau untuk selalu meningkatkan kapasitas untuk memberikan capaian kinerja secara maksimal di setiap instansi yang dipimpinnya.

“Selamat bekerja dan selamat menjalankan tugas kepada Bapak Ibu yang pada hari ini sudah dilantik. Semoga amanah terbaru yang diemban membawa berkah dan hikmah bagi Bapak Ibu semuanya dan memberi manfaat bagi masyarakat. Karena jabatan lahir dari kepercayaan pimpinan disematkan kepada PNS yang memenuhi persyaratan. Baik sisi loyalitas, kemampuan, kompetensi maupun moralitas,” ujarnya. (Ndah)

Kegiatan pelantikan tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Pasuruan, Shobih Asrori; Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat; Sekretaris Daerah, Yudha Triwidya Sasongko dan Ketua Tim Pengarah Percepatan Pembangunan Daerah, Rohani Siswanto. Acara turut diikuti oleh Asisten, Kepala OPD, Camat beserta seluruh jajarannya. (Ndah)

Pasuruan, suarakpkcyber.com— Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Pasuruan menggelar kegiatan sosialisasi dan penyuluhan bahaya penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba kepada ratusan pelajar SMPIT dan SMAIT Al-Uswah Bangil, Kabupaten Pasuruan, Kamis (8/1/2026).

Kegiatan tersebut diikuti sekitar 250 siswa-siswi dan dilaksanakan di Gedung Aula Yayasan Al-Uswah Bangil, mulai pukul 10.00 WIB hingga selesai, sebagai bagian dari upaya preventif Polres Pasuruan dalam menekan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar.

Kasat Resnarkoba Polres Pasuruan, AKP Ali Sadikin, S.H., M.H., mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam memberikan edukasi sejak dini kepada generasi muda agar tidak terjerumus dalam bahaya narkoba.

“Sosialisasi ini kami laksanakan sebagai langkah pencegahan dengan memberikan pemahaman kepada para pelajar tentang bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, termasuk dampak hukum, kesehatan, serta masa depan mereka,” ujar AKP Ali Sadikin.

Materi penyuluhan disampaikan oleh Brigadir Nur Tahiyyatul Azizah, S.H., anggota Satresnarkoba Polres Pasuruan, yang membahas pengertian narkoba dan jenis-jenisnya, kenakalan remaja sebagai salah satu faktor penyebab penyalahgunaan narkoba, pola peredaran narkoba, cara menghindari narkoba, hingga sanksi hukum bagi penyalahguna dan pengedar.

Selain pemaparan materi, kegiatan juga diisi dengan sesi tanya jawab dan interaksi langsung antara pemateri dengan para peserta guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelajar terhadap bahaya narkoba.

Kapolres Pasuruan, AKBP Jazuli Dani Iriawan, menegaskan pentingnya peran semua pihak, termasuk sekolah dan keluarga, dalam menjaga generasi muda dari ancaman narkoba.

“Pelajar adalah aset masa depan bangsa. Karena itu, pencegahan penyalahgunaan narkoba harus dimulai sejak dini melalui edukasi, pengawasan, dan kolaborasi antara kepolisian, sekolah, serta orang tua,” tegas AKBP Jazuli Dani Iriawan.

Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan bahaya narkoba tersebut berakhir sekitar pukul 11.45 WIB dan berlangsung dengan tertib, aman, serta mendapat antusiasme tinggi dari para peserta.

Polres Pasuruan berharap melalui kegiatan ini, para pelajar memiliki pengetahuan dan ketahanan diri yang kuat untuk menolak narkoba serta mampu menjadi agen perubahan di lingkungan masing-masing. (Usj)

Perubahan susunan pengurus ini merupakan usulan resmi dari masing-masing partai dan menjadi bagian dari penyegaran organisasi di tubuh parlemen, guna meningkatkan kinerja serta efektivitas kerja fraksi di DPRD.

Dalam susunan terbaru, Fraksi PKB kini dipimpin oleh Rudi Hartono sebagai Ketua, Sa’ad Muafi sebagai Sekretaris, dan Nur Laila sebagai Bendahara.

Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan menetapkan Arifin sebagai Ketua, Heru Veri Nurcahya sebagai Sekretaris, serta Mujangki sebagai Bendahara.

Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, menyampaikan bahwa perubahan pimpinan fraksi merupakan hal yang lumrah dan biasa terjadi dalam dinamika parlemen.

“Perubahan fraksi ini dilakukan berdasarkan usulan partai dan telah dibahas dalam Badan Musyawarah (Banmus). Untuk fraksi, tidak ada aturan yang mengikat seperti Alat Kelengkapan Dewan (AKD), sehingga perubahan bisa dilakukan kapan saja sesuai usulan partai,” jelas Samsul Hidayat.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa untuk perubahan AKD, khususnya pimpinan komisi, maksimal dilakukan dalam jangka waktu 2,5 tahun. Namun, perubahan posisi anggota AKD tetap memungkinkan atas usulan partai.

“Usulan dari PDI Perjuangan ada perubahan anggota, misalnya dari Bapemperda dipindah ke Banmus. Namun karena belum dibahas di Banmus, maka belum bisa dirapatkan. Biasanya perubahan AKD dilakukan di awal tahun anggaran,” imbuhnya.

Terpisah, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pasuruan, Arifin, menegaskan bahwa pergantian susunan ketua fraksi merupakan bagian dari dinamika organisasi partai yang sehat.

Menurutnya, perubahan tersebut juga menjadi kebutuhan strategis fraksi dalam rangka meningkatkan kinerja, soliditas, serta efektivitas perjuangan politik di lembaga DPRD.

“Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ketua Fraksi sebelumnya atas dedikasi, pengabdian, serta kerja politiknya,” ujar Arifin.

Ia menegaskan bahwa pergantian ini bukan sekadar perubahan struktur organisasi, melainkan momentum untuk memperkuat kerja kolektif dan semangat gotong royong di internal fraksi.

“Perubahan ini diharapkan menjadi bukti loyalitas terhadap keputusan partai, sekaligus mendorong terwujudnya fraksi yang semakin progresif, responsif, dan berintegritas dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat,” pungkasnya.(Usj)

Dapur SPPG tersebut berada di Jalan Gajah Mada No. 19, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan. 

Peresmian ini menjadi bagian nyata dukungan Polri terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan anak-anak sekolah.

AKBP Davis Busin Siswara yang akan mengemban jabatan baru sebagai Wakapolres Metro Bekasi itu mengatakan, dapur SPPG sebelumnya merupakan rumah dinas Kapolres yang kemudian dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan Program MBG.

“Dapur SPPG ini wujud kerja bersama semua pihak untuk masyarakat Kota Pasuruan," ungkapnya.

Ia berharap nantinya keberadaan SPPG ini membawa manfaat nyata untuk masyarakat di Kota Pasuruan.

Sementara itu, Walikota Pasuruan H. Adi Wibowo yang hadir pada acara tersebut mengatakan bahwa SPPG Polres Pasuruan Kota merupakan SPPG ke-14 yang telah diresmikan di wilayah Kota Pasuruan. 

Ia menyebutkan, kehadiran SPPG bukan sekadar fasilitas fisik, melainkan bagian dari investasi jangka panjang dalam membangun sumber daya manusia.

“Program ini bukan hanya soal makanan, tetapi tentang masa depan anak-anak kita menuju Indonesia Emas. Kami berharap pada tahun 2026 Kota Pasuruan memiliki 34 SPPG yang aktif dan berkelanjutan,” ungkap Walikota Pasuruan. (Usj)

Menurut GP3H, kegagalan sejumlah program ketahanan pangan menunjukkan adanya penyimpangan arah kebijakan dari semangat awal Dana Desa, yang sejatinya diperuntukkan bagi pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi desa secara berkelanjutan.

Secara normatif, penggunaan Dana Desa telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menegaskan bahwa pembangunan desa harus berbasis kebutuhan riil masyarakat, partisipatif, dan berorientasi pada kesejahteraan warga desa.

Lebih lanjut, GP3H menegaskan bahwa kebijakan Dana Desa untuk ketahanan pangan seharusnya mengacu pada Permendesa PDTT Nomor 13 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Dalam aturan tersebut, program ketahanan pangan diwajibkan menyesuaikan potensi lokal desa, melibatkan partisipasi masyarakat, serta dirancang untuk keberlanjutan jangka panjang.

“Jika program dijalankan tanpa kajian potensi sumber daya alam dan kapasitas sumber daya manusia desa, maka itu jelas bertentangan dengan prinsip efektivitas dan akuntabilitas Dana Desa,” tegas Ketua GP3H.

Dari perspektif hukum keuangan negara, GP3H menilai lemahnya perencanaan, pengawasan, dan transparansi dalam pelaksanaan program ketahanan pangan berpotensi melanggar prinsip pengelolaan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab. Program yang hanya berfokus pada realisasi anggaran tanpa hasil nyata dinilai tidak dapat dibenarkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik.

GP3H juga mengingatkan bahwa ketahanan pangan bukan sekadar proyek desa atau kegiatan administratif tahunan, melainkan bagian dari amanat konstitusi. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang mewajibkan negara menjamin kesejahteraan rakyat, termasuk ketersediaan dan keberlanjutan pangan.

“Program ketahanan pangan tidak boleh dijalankan secara serampangan, apalagi hanya untuk menggugurkan kewajiban administrasi. Ini menyangkut hajat hidup masyarakat desa,” tegasnya.

Oleh karena itu, GP3H mendesak agar Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan aparat pengawas segera melakukan evaluasi total, memastikan program ketahanan pangan berjalan sesuai regulasi Dana Desa, serta membuka ruang partisipasi dan pengawasan publik.

GP3H menilai, tanpa koreksi serius dan langkah perbaikan yang nyata, program ketahanan pangan dikhawatirkan hanya akan menjadi rutinitas anggaran tahunan yang miskin manfaat, serta jauh dari tujuan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat desa.(Usj/Adf)

Pasuruan,suarakpkcyber.com - Polres Pasuruan meresmikan renovasi Kantor Polsek Gempol dan Aula Bhayangkari Ranting Gempol, sekaligus pembangunan Polsek Beji, Selasa (6/1/2026). 

Peresmian ini menjadi bagian dari komitmen Polri dalam meningkatkan sarana dan prasarana guna menunjang pelayanan kepada masyarakat.

Kegiatan peresmian berlangsung di Kantor Polsek Gempol, Jalan Raya Wonoayu, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, mulai pukul 08.10 hingga 10.00 WIB, dan dihadiri jajaran pimpinan Polres Pasuruan, Bhayangkari, unsur TNI, pemerintah kecamatan, serta kepala desa se-Kecamatan Gempol.

Kapolres Pasuruan AKBP Jazuli Dani Iriawan menegaskan bahwa keberhasilan tugas kepolisian tidak dapat dilepaskan dari peran Polsek sebagai ujung tombak pelayanan di lapangan.

“Kami menyadari sepenuhnya bahwa Polres tidak mungkin dapat bekerja secara optimal tanpa dukungan dan sinergi dari rekan-rekan jajaran di tingkat Polsek,” ujar AKBP Jazuli Dani Iriawan dalam sambutannya.

Selain itu, Kapolres juga menyampaikan apresiasi kepada Bhayangkari atas peran aktifnya dalam mendukung tugas-tugas kepolisian, khususnya dalam pelayanan sosial dan kemasyarakatan.

“Peresmian Aula Bhayangkari hari ini adalah bentuk penghargaan atas dedikasi Bhayangkari yang selama ini turut memperkuat tugas Polri di tengah masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Kapolsek Gempol Kompol Giadi Nugraha dalam laporan pelaksanaannya menjelaskan bahwa renovasi Polsek Gempol dimulai sejak 1 November 2025. Renovasi dilakukan karena sebelumnya Polsek Gempol belum memiliki fasilitas kamar mandi yang memadai, serta kondisi atap kantor Bhayangkari yang mengalami kerusakan cukup parah.

Pembangunan dan renovasi tersebut mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk sahabat-sahabat Polri baik dari wilayah Kecamatan Gempol maupun dari luar daerah, sebagai wujud sinergi dan kepedulian terhadap peningkatan fasilitas pelayanan kepolisian.

Dalam kesempatan itu juga disampaikan bahwa Polsek Gempol menunjukkan komitmen penegakan hukum dengan berhasil mengungkap sejumlah kasus tindak pidana, khususnya dugaan pencurian kendaraan bermotor, sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kapolres Pasuruan menambahkan, terkait permohonan renovasi dari Polsek jajaran lainnya, pihaknya telah mengoordinasikan dengan Kabaglog Polres Pasuruan agar pengalokasian anggaran dapat dibagi secara proporsional dan merata sesuai kebutuhan.

Kegiatan peresmian diakhiri dengan ramah tamah. Seluruh rangkaian acara berlangsung aman dan kondusif hingga selesai pada pukul 10.00 WIB.

Peresmian ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas sarana kepolisian, tetapi juga memperkuat soliditas internal Polri, sinergi dengan Bhayangkari dan pemerintah setempat, serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri di Kabupaten Pasuruan. (Usj)

Sorong, Papua Barat Daya | Suarakpkcyber.com -  Keluhan beberapa supir truk adalah kejenuhan saat mengantri bahan bakar subsidi jenis solar, bahkan ada yang tidak bisa mendapatkan karena barcodenya yang disebut pihak SPBU sedang proses perbaikan dengan alasan harus didaftar ulang.

Harga BioSolar 1 liter di SPBU Pertamina (subsidi) tetap stabil di Rp 6.800 per liter (per awal 2026), meskipun harga solar non-subsidi dan solar industri (B40) jauh lebih tinggi (sekitar Rp 13.000 - Rp 21.000+), karena perbedaan ini disubsidi oleh pemerintah untuk pengguna yang berhak. 

Jn, salah satu manajer logistik di perusahaan bergerak dibidang jasa kontruksi di kota Sorong, mengaku kerap membeluli BBM bukan dari agen resmi Pertamina, namun mereka tetap membayar sama dengan harga BBM industri.

"Kami membeli dari mereka karena kadang kadang mau membeli Dexlite (BBM Industri) juga kosong di SPBU, jadi ya kami beli dari mereka" ujar JN.

Awak media mencoba menelusuri sumber dari BBM yang diantar ke perusahaan tersebut, dari hasil pemantauan ternyata BBM tersebut hasil dari penampungan BBM subsidi di jalan baru kota Sorong yang dilakukan oleh seseorang, kemudian dijual ke perusahaan dengan harga industri.

Manuel Syatfle, seorang kritikus kebijakan pemerintah, meminta agar penegak hukum dapat menindak kejahatan ini.

"Menimbun BBM subsidi melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas), dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar, karena dianggap sebagai penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi." kata Manuel yang juga mantan anggota DPR kabupaten Sorong periode 2019-2024.

"Jerat hukum ini juga bisa menjerat pihak yang membantu atau memfasilitasi penimbunan, seperti SPBU, dengan pasal terkait."lanjut Manuel Syatfle.

Manuel juga menegaskan bahwa kontraktor yang membeli atau menggunakan BBM ilegal (terutama penyalahgunaan BBM subsidi untuk industri/proyek) dapat dipidana secara berat. 

Kontraktor sering kali terjerat karena menggunakan Solar bersubsidi atai Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) yang seharusnya hanya untuk masyarakat kecil, namun digunakan untuk alat berat atau armada proyek. Tindakan ini dikategorikan sebagai tindak pidana karena: 

Niaga Tanpa Izin: Membeli dari pihak yang tidak memiliki izin usaha niaga BBM resmi.

Penyalahgunaan Alokasi: Mengalihkan BBM yang disubsidi pemerintah untuk keuntungan komersial perusahaan. 

Selain pidana penjara bagi oknum pengurusnya, perusahaan kontraktor juga dapat dikenakan sanksi administratif dan denda berlipat: 

• Pencabutan izin usaha atau blacklist dari proyek-proyek pemerintah.

Dalam beberapa kasus penegakan hukum, perusahaan yang terbukti membeli BBM ilegal dapat dikenakan denda hingga 4 kali lipat dari nilai kerugian negara. (Dedi)