Para wisudawan berasal dari tiga jenjang pendidikan, yakni Madrasah Ibtidaiyah (MI) sebanyak 19 siswa, Madrasah Tsanawiyah (MTs) sebanyak 61 siswa, dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebanyak 49 siswa. Momentum tersebut menjadi penanda berakhirnya satu tahap pendidikan sekaligus awal perjalanan baru bagi para lulusan.

Acara berlangsung khidmat dengan dihadiri sejumlah tokoh, di antaranya Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Samsul Hidayat, Kepala Desa Jerukpurut H. Slamet, tokoh masyarakat, dewan guru, serta ratusan wali murid yang turut memberikan dukungan kepada para wisudawan.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, menegaskan bahwa pendidikan merupakan investasi paling berharga bagi masa depan generasi muda. Menurutnya, keberhasilan sebuah lembaga pendidikan tidak hanya diukur dari prestasi akademik, tetapi juga dari kemampuannya membentuk karakter dan moral peserta didik.

“Di Lembaga Pendidikan Miftahul Huda, saya melihat pendidikan tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik. Yang lebih penting adalah bagaimana lembaga ini mampu menanamkan akhlakul karimah serta nilai-nilai keagamaan yang menjadi bekal bagi anak-anak dalam menjalani kehidupan,” ujar pria yang akrab disapa Lek Sul.

Ia juga memberikan pesan khusus kepada para lulusan agar tidak cepat berpuas diri dengan pencapaian yang telah diraih. Menurutnya, kelulusan hanyalah langkah awal menuju jenjang pendidikan maupun kehidupan yang lebih tinggi.

“Kalian harus terus belajar dengan penuh semangat, disiplin, dan percaya diri. Jadikan setiap keberhasilan sebagai motivasi untuk meraih cita-cita yang lebih besar. Ingatlah, kesuksesan sejati bukan hanya ditentukan oleh kecerdasan, tetapi juga oleh kejujuran, akhlak yang baik, serta ketakwaan kepada Allah SWT,” pesannya.

Tak hanya menyampaikan motivasi kepada para siswa, Samsul Hidayat juga mengajak para orang tua untuk lebih selektif dalam memilih lembaga pendidikan bagi putra-putrinya. Ia menilai lingkungan sekolah memiliki peran besar dalam membentuk karakter anak selain memberikan bekal ilmu pengetahuan.

Menurutnya, Lembaga Pendidikan Miftahul Huda telah menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan pendidikan yang seimbang antara prestasi akademik, pembentukan karakter, dan penguatan nilai-nilai religius. Hal tersebut dinilai menjadi modal penting dalam mencetak generasi yang siap menghadapi tantangan zaman.

“Mari bersama-sama mempercayakan pendidikan anak-anak kepada lembaga yang tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga membentuk akhlak dan kepribadian. Dengan bekal ilmu yang bermanfaat, karakter yang baik, serta prestasi yang membanggakan, insyaallah mereka akan tumbuh menjadi generasi penerus yang mampu memberikan manfaat bagi agama, bangsa, dan masyarakat,” pungkasnya.

Prosesi wisuda ditutup dengan pemberian penghargaan kepada para lulusan, doa bersama, serta sesi foto bersama sebagai bentuk apresiasi atas perjuangan para siswa yang telah menyelesaikan pendidikan di masing-masing jenjang. Momen tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi para orang tua yang menyaksikan keberhasilan putra-putri mereka meraih kelulusan.(Usj)

Purwosari, suarakpkcyber.com -  Dinas Koperasi, Usaha kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan menyelengarakan  pelatihan pengemasan produk IKM untuk UMKM di Kabupaten Pasuruan.

Pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengemasan produk agar produk semakin menarik minat pembeli dan menambah nilai jual. Selain itu pelatihan Pengemasan produk makanan untuk pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dibidang produk makanan yang ingin meningkatkan kualitas pengemasan produksinya.

Dalam pelatihan IKM tersebut peserta belajar cara mengemas produk yang aman, higienis, menarik dan berdaya saing ehingga meningkatkan nilai jual dipasaran. Pelatihan IKM tersebut bertempat di HM Roeslan Conversation Hall, Sengon Pucangsari Purwosari, minggu (21/06/2026) siang.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha kecil Menengah, Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Pasuruan, Taufiqul Ghoni menjelaskan maksud dan tujuan diadakan pelatihan yaitu Supaya peserta diharapkan mampu meningkatkan pemahaman tentang pentingnya pengemasan produk yang berkualitas. 

"Produk berkualitas sangat penting untuk menambah nilai jual produk" ujarnya.

Selain itu Abah Ghoni sapaan akrabnya juga berharap para peserta dapat dapat menguasai tehnik pengemasan yang aman higienis dan menarik secara visual.

" Dari sini kami berharap para peserta dapat menguasai teknik pengemasan yang higienis yang aman dan menarik" ujarnya.

Disamping itu dalam pelatihan IKM ini para peserta dapat memahami standar keamanan pangan dan regulasi pengemasan produk agar UMKM dapat naik kelas sesuai jargon Diskoperindag kabupaten Pasuruan.

" Sehingga dapat meningkatkan daya saing produk UMKM melalui desain kemasan dan branding, sehingga produk UMKM bisa naik kelas" ungkap Taufiqul Ghoni.

Rusdi Sutejo, Bupati Pasuruan, menyampaikan apresiasi kepada semua pelaku usaha yang datang ditengah tengah banyak perusahaan yang mengurangi tenaga kerja.

" Pemerintah Kabupaten Pasuruan hadir untuk memberikan pelatihan bagi IKM, agar produksi diminati masyarakat baik lokal, internasional" ungkapnya.

Beliau juga berharap dengan adanya pelatihan ini dapat memberikan wawasan kepada para peserta khususnya para UMKM di Kabupaten Pasuruan dalam pemilihan bahan kemasan yang menarik dan ramah lingkungan.

" Dengan pelatihan ini saya berharap bisa memberi wawasan tentang pemilihan bahan kemasan yang ramah lingkungan dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, sehingga bisa mensejahterakan pelaku IKM khususnya di Kabupaten Pasuruan" Tegas Rusdi Sutejo

Pasuruan, suarakpkcyber.com – Pelaksanaan Program Ketahanan Pangan di Desa Karangrejo disorot tajam oleh LSM GP3H (Gerakan Pemuda Peduli Pengamat Hukum) Bagaimana tidak Program tersebut yang digadang-gadang sebagai program unggulan dengan anggaran 300 juta dalam satu semester kini dikabarkan mengalami kematian sebanyak 29 ekor kambing dari total 52 ekor ternak kambing.

Sorotan itu muncul setelah pengurus BUMDes Maslahat Karangrejo menyampaikan laporan pertanggungjawaban semester pertama Program Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2025 dalam rapat yang digelar di Gedung Serbaguna Kyai Culat, Kantor Desa Karangrejo, Jumat (12/6).

Dalam laporan tersebut, Ketua BUMDes Maslahat Karangrejo, Khotib, mengungkapkan bahwa dari total 52 ekor kambing yang dikelola, sebanyak 29 ekor dilaporkan mati selama enam bulan pertama pelaksanaan program. Dengan demikian, hanya tersisa 23 ekor kambing yang masih dipelihara.

Data tersebut menjadi perhatian oleh LSM GP3H karena tingkat kematian ternak mencapai sekitar 55,77 persen dari total populasi awal.

Ketua Umum GP3H, Anjar Supriyanto, SH, sabtu (20/6/2026) pada awak media menyarakan peristiwa tersebut bukan sekadar persoalan kematian ternak biasa, melainkan harus dilihat dari aspek perencanaan, kelayakan usaha, hingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang bersumber dari keuangan negara melalui mekanisme Dana Desa dan pengelolaan BUMDes.

“Dari 52 ekor kambing, sebanyak 29 ekor dilaporkan mati. Artinya tingkat kematian mencapai sekitar 55,77 persen. Angka ini sangat tinggi dan patut menjadi perhatian serius. Pertanyaannya bukan hanya kambingnya mati, tetapi apakah sejak awal program telah disusun berdasarkan kajian yang matang dan sesuai ketentuan program ketahanan pangan,” tegas Anjar.

Menurutnya, setiap program ketahanan pangan seharusnya diawali dengan identifikasi potensi desa, studi kelayakan usaha, analisis risiko, perencanaan teknis pemeliharaan, pendampingan peternakan, hingga pengawasan yang berkelanjutan. Apabila tahapan tersebut tidak dilaksanakan dengan baik, maka penggunaan anggaran berpotensi tidak mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

GP3H menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin terburu-buru menyimpulkan adanya tindak pidana. Namun demikian, besarnya tingkat kematian ternak dan nilai anggaran yang digunakan menjadi alasan kuat untuk dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh proses perencanaan dan pelaksanaan program.

“Kami tidak sedang mencari kesalahan, tetapi mencari kepastian apakah uang negara telah digunakan secara efektif, efisien, dan sesuai ketentuan. Jika memang terjadi wabah atau faktor alam yang dapat dibuktikan secara ilmiah, tentu itu berbeda dengan kelalaian atau kesalahan perencanaan,” lanjutnya.

Sebagai bentuk kontrol sosial, LSM GP3H menyatakan akan menempuh sejumlah langkah hukum dan administratif, antara lain :

1. Meminta dokumen perencanaan program ketahanan pangan dan kajian kelayakan usaha.
2. Meminta laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran kepada pemerintah desa dan pengelola BUMDes.
3. Meminta audit khusus kepada Inspektorat Kabupaten Pasuruan.
4. Meminta klarifikasi dari pendamping desa, pengurus BUMDes, serta pihak terkait lainnya.
5. Apabila ditemukan indikasi penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara, GP3H akan menyampaikan laporan kepada aparat penegak hukum untuk dilakukan penyelidikan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Tujuan utama pengawasan dari LSM GP3H tersebut bukan untuk menghambat pembangunan desa, melainkan memastikan setiap rupiah anggaran ketahanan pangan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Program ketahanan pangan dibuat untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, ketika lebih dari separuh populasi ternak mati dalam waktu singkat, publik berhak mengetahui apa penyebabnya, bagaimana pengelolaannya, dan siapa yang bertanggung jawab apabila ditemukan kesalahan dalam penggunaan anggaran,” pungkasnya.

GP3H berharap pemerintah desa dan seluruh pihak yang terlibat bersikap terbuka dalam memberikan informasi agar persoalan tersebut dapat dijelaskan secara objektif dan tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat. (Usj)

Pasuruan, suarakpkcyber.com - Jalan rusak di sepenjang jalan Desa penghubung Desa Carat- Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, bertahun-tahun tak tersentu pembangunan ya sempat di keluhkan warga masyarakat dan pengguna jalan dalam waktu dekat akan segera di bangun oleh Pemkab Pasuruan pada akhir bulan Juni 2026 ini.

Informasi yang di terima oleh awak media dari Dinas Sumberdaya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi pada Jum’at (19/06/26) menyebutkan bahwa kerusakan jalan kabupaten di Desa Carat menuju Bulusari Kecamatan Gempol segera di bangun melalui anggaran DAU (Dana Alokasi Umum).

“ kemarin tim dari Dinas, rekanan dan konsultan pengawas melakukan pengukuran di lokasi, startnya pengerjaan nanti dari sisi utara berupa rekontruksi jalan paving “ jelas Badrus salah satu konsultan pengawas melalui selulernya.

Pemerintah kabupaten Pasuruan telah menyiapkan sebesar Rp. 380 Juta Rupiah guna memperbaiki jalan penghubung desa Carat dan Bulusari tersebut.

Informasi yang didapat pengerjaan jalan tersebut akan di tangani oleh pihak kontraktor asal Purwosari yang sudah berpengalaman di bidang perbaikan jalan. 

Gatot Tokoh masyarakat Carat yang mendengar kabar jalan rusak akan di bangun merasa senang sekali, pasalnya jalan tersebut menjadi sarana fital bagi masyarakat serta jantung roda ekonomi warga ,pada saat terjadi kemacetan di jalan Nasional,

“ Jalan di Carat merupakan akses alternatif bagi pengendaraan roda empat saat ada kemacetan, kami atas nama warga bersyukur keluhan mereka di respon cepat oleh bapak Bupati Pasuruan” jelasnya.

Dirinya bersama masyarakat akan mengawal penuh progam pembangunan tersebut karena ini merupakan cita cita seluruh warga untuk bisa menikmati jalan yang lulus dan bebas dari lubang.(Usj)

Saat ditemui di kediamannya pada Kamis (18/6/2026), Gus Najib mengatakan bahwa kepentingan mahasiswa menjadi perhatian utama. Menurutnya, proses belajar mengajar harus tetap berjalan meski persoalan internal kampus belum selesai.

“Sementara kita mengalah, mahasiswa biar sekolah di sini,” ujar Gus Najib.

Ia juga menanggapi langkah sejumlah mahasiswa yang sebelumnya meminta pendampingan hukum kepada DPC PERADI Bangil. Menurutnya, upaya tersebut merupakan hak mahasiswa untuk mencari kepastian hukum atas kondisi yang sedang mereka hadapi.

“Itu hak mahasiswa,” katanya singkat.

Gus Najib menambahkan, apabila nantinya ada permintaan klarifikasi dari pihak mana pun, termasuk DPC PERADI Bangil, dirinya siap memberikan penjelasan sesuai fakta yang ada.

“Kalau PERADI meminta konfirmasi, tentu akan kita jelaskan dan kita dukung,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Gus Najib mengaku sudah cukup lelah menghadapi konflik yang berkepanjangan. Karena itu, ia mulai menyiapkan langkah baru dengan menghadirkan nama perguruan tinggi yang tidak lagi menggunakan identitas Nahdlatul Ulama, yakni Universitas Pancawahana (UNIPA).

Menurutnya, langkah tersebut diambil sebagai bentuk ikhtiar agar aktivitas pendidikan tidak terus tersandera persoalan internal.

“Kita akan ganti nama menjadi Universitas Pancawahana (UNIPA). Kita sudah lelah, sudah diajak damai tetapi tidak mau,” ungkapnya.

Meski demikian, Gus Najib tetap menegaskan bahwa legalitas UNUBA masih berada di bawah yayasan yang dipimpinnya.

“UNUBA tetap milik kami secara legalitas. Kalau kemudian dianggap berada di bawah NU, ya sudah. Legalitas UNUBA tetap kami miliki, sementara kami akan menghadirkan UNIPA yang sama sekali tidak menggunakan nama NU,” tegasnya.

Mahasiswa Cari Kepastian Hukum

Sebelumnya, pada Rabu (17/6/2026) malam, sejumlah mahasiswa UNUBA mendatangi Kantor Hukum Suryono Pane SH & Partner di Jalan Joko Sambang Nomor 3A, Desa Gununggangsir, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan. Mereka meminta pendampingan hukum kepada DPC PERADI Bangil terkait polemik yang terjadi di lingkungan kampus.

Mahasiswa berharap memperoleh advokasi atas hak-hak akademik mereka, termasuk mendorong adanya transparansi birokrasi kampus dan kepastian penyelesaian dualisme kepemimpinan yang dinilai menimbulkan keresahan.

Ketua DPC PERADI Bangil, H. Suryono Pane, menjelaskan bahwa persoalan yang paling banyak dikeluhkan mahasiswa adalah menyangkut kepastian keabsahan ijazah setelah mereka menyelesaikan studi.

Menurutnya, mahasiswa mempertanyakan siapa pihak yang nantinya memiliki kewenangan sah untuk menandatangani ijazah, sehingga tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Selain itu, Suryono Pane meminta seluruh pihak yang berselisih agar segera membuka ruang dialog dan mencari solusi bersama sebelum persoalan berkembang semakin luas.

Ia juga mengingatkan bahwa apabila konflik terus dibiarkan tanpa penyelesaian, bukan tidak mungkin akan muncul konsekuensi hukum yang lebih serius sehingga semua pihak diminta berhati-hati dalam mengambil langkah.

Sejumlah Pejabat Kampus Dikabarkan Tidak Diperbolehkan Masuk

Di sisi lain, konflik internal yang berlangsung hingga kini juga dikabarkan berdampak pada aktivitas sejumlah pejabat kampus. Beberapa pejabat yang berada dalam kepengurusan yayasan bersama Gus Najib disebut tidak diperkenankan memasuki area kampus yang berada di kawasan Graha PCNU Bangil.

Mereka di antaranya Penjabat Rektor Wonadi Idris, Wakil Rektor I Siti Yumna, Wakil Rektor II M. Sulaiman, serta Wakil Rektor III Dr. Khoirul Anam.

Kondisi tersebut semakin menambah kekhawatiran mahasiswa mengenai kepastian proses akademik, tata kelola kampus, hingga legalitas ijazah yang akan diterbitkan apabila konflik kepengurusan belum juga menemukan penyelesaian.(Usj/Adf)

Kompetisi akademik yang melibatkan siswa-siswi terbaik dari madrasah negeri maupun swasta tersebut mencapai puncaknya pada babak final yang berlangsung di Auditorium Mpu Sindok, Kantor Bupati Pasuruan, Rabu (17/6/2026). Acara penutupan sekaligus penyerahan penghargaan dipimpin langsung oleh Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo.

Babak final berlangsung sejak pukul 08.00 hingga 11.00 WIB dengan suasana kompetitif namun tetap menjunjung tinggi sportivitas. Para peserta menunjukkan kemampuan terbaiknya dalam menjawab berbagai soal yang telah disiapkan panitia.

Ketua KKMI Kabupaten Pasuruan, Hariyono, mengatakan bahwa animo madrasah terhadap olimpiade perdana ini sangat tinggi. Pada tahap penyisihan, lebih dari 200 siswa ikut ambil bagian. Setelah melalui seleksi berjenjang, hanya para peraih juara I, II, dan III dari masing-masing kecamatan yang berhak tampil di babak final.

“Jumlah peserta final sebanyak 69 siswa. Mereka merupakan perwakilan terbaik dari seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Pasuruan,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, perlombaan mempertandingkan enam bidang mata pelajaran. Dari setiap bidang dipilih tiga peserta terbaik sehingga total terdapat 18 juara yang menerima penghargaan.

Menurut Hariyono, kegiatan ini bukan sekadar ajang perlombaan, melainkan sebagai sarana membangun budaya belajar, meningkatkan daya saing akademik, sekaligus menemukan bibit-bibit unggul yang nantinya mampu mengharumkan nama Kabupaten Pasuruan di berbagai kompetisi pendidikan.

“Melalui olimpiade ini kami ingin memberikan ruang bagi siswa madrasah untuk mengembangkan potensi akademiknya. Kami yakin kemampuan anak-anak MI tidak kalah dengan sekolah lainnya,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo memberikan apresiasi kepada seluruh peserta, guru pembimbing, serta panitia yang telah menyukseskan penyelenggaraan olimpiade perdana tersebut.

Ia berpesan agar para siswa yang berhasil meraih prestasi tidak cepat berpuas diri, melainkan terus meningkatkan kemampuan melalui belajar yang tekun dan disiplin. Sementara bagi peserta yang belum berhasil, ia meminta agar tidak menyerah dan menjadikan pengalaman tersebut sebagai motivasi untuk tampil lebih baik pada kesempatan berikutnya.

“Prestasi adalah hasil dari kerja keras dan semangat belajar. Bagi yang hari ini menjadi juara, pertahankan pencapaiannya. Sedangkan yang belum berhasil, jangan putus asa karena kesempatan untuk meraih prestasi masih terbuka lebar,” ujar Rusdi.

Sebagai bentuk dukungan nyata terhadap dunia pendidikan, Pemerintah Kabupaten Pasuruan turut memberikan bonus uang pembinaan sebesar Rp10 juta bagi para pemenang. Bantuan tersebut diharapkan dapat menjadi penyemangat bagi para siswa untuk terus mengembangkan kemampuan akademiknya.

Penyelenggaraan Olimpiade Madrasah Ibtidaiyah perdana ini diharapkan menjadi agenda tahunan yang mampu melahirkan generasi muda Kabupaten Pasuruan yang cerdas, berkarakter, serta siap bersaing di tingkat regional maupun nasional.(Usj/Adf)

Pasuruan,suarakpkcyber.com,– Sejumlah mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Bangil (UNUBA) yang tergabung dalam Aliansi Sudut Kampus mendatangi Kantor Hukum Suryono Pane, SH & Partner di Jalan Joko Sambang No. 3A, RT 01/RW 06, Desa Gununggangsir, Kecamatan Beji, Rabu malam (17/6/2026). Kedatangan mereka bertujuan mengajukan permohonan pendampingan hukum kepada DPC PERADI Bangil terkait berbagai persoalan yang tengah terjadi di lingkungan kampus.

Mahasiswa menilai kondisi internal kampus yang diwarnai dualisme kepemimpinan telah menimbulkan ketidakpastian dalam tata kelola akademik. Situasi tersebut dinilai berdampak terhadap pemenuhan hak-hak mahasiswa, termasuk sulitnya menyampaikan aspirasi karena belum adanya kepastian mengenai pihak yang memiliki kewenangan sebagai pimpinan kampus.

Ketua BEM UNUBA, Amirul Falakh, mengatakan pendampingan hukum diperlukan agar persoalan yang berlarut-larut dapat segera menemukan titik terang. Menurutnya, yang paling mendesak saat ini adalah kejelasan mengenai legalitas rektor.

“Yang menjadi perhatian utama kami adalah kepastian siapa rektor yang sah. Selama hal itu belum jelas, mahasiswa kesulitan menyampaikan berbagai aspirasi maupun persoalan lain karena tidak mengetahui kepada siapa seharusnya kami menyampaikan tuntutan,” ujarnya.

Selain persoalan kepemimpinan, mahasiswa juga menyoroti dugaan pemotongan dana bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Amirul mengungkapkan bahwa pihaknya telah meminta penjelasan kepada kampus, namun hingga kini belum memperoleh jawaban yang memuaskan.

Ia menjelaskan, setiap mahasiswa penerima KIP Kuliah memperoleh alokasi bantuan sekitar Rp6,6 juta. Namun, menurut informasi yang diterima mahasiswa, dana yang diterima secara langsung hanya sekitar Rp600 ribu yang disebut sebagai biaya transportasi.

“Biaya kuliah reguler per mahasiswa sekitar Rp2,75 juta setiap semester, sedangkan nilai bantuan KIP mencapai Rp6,6 juta. Karena itu kami berharap ada penjelasan yang transparan mengenai pengelolaan dana tersebut,” katanya.

Menanggapi permohonan tersebut, Ketua DPC PERADI Bangil, H. Suryono Pane, SH, membenarkan bahwa pihaknya menerima permintaan pendampingan hukum dari perwakilan mahasiswa. Menurutnya, keresahan mahasiswa berpusat pada kepastian hukum mengenai legalitas pimpinan universitas.

“Mahasiswa mempertanyakan siapa yang nantinya berwenang menandatangani ijazah mereka. Jangan sampai muncul kekhawatiran mengenai keabsahan ijazah apabila ditandatangani oleh pihak yang kemudian dinyatakan tidak memiliki kewenangan,” jelas Suryono Pane.

Ia juga mengimbau seluruh pihak yang sedang berselisih di lingkungan kampus untuk segera mengedepankan dialog dan menyelesaikan persoalan secara musyawarah demi menjaga kepentingan mahasiswa.

Menurutnya, apabila konflik kepemimpinan terus berlarut tanpa penyelesaian yang jelas, dikhawatirkan dapat menimbulkan persoalan hukum yang lebih luas.

“Semua pihak harus berhati-hati. Kami berharap persoalan ini segera diselesaikan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga tidak berkembang menjadi persoalan yang berpotensi menimbulkan konsekuensi pidana maupun merugikan mahasiswa,” pungkasnya.

Rapat paripurna tersebut dihadiri Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo, jajaran pimpinan dan anggota DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), instansi vertikal, serta tamu undangan lainnya.

Mengawali jalannya sidang, Ketua DPRD Samsul Hidayat menyampaikan salam penghormatan kepada seluruh tamu undangan dan menegaskan bahwa rapat paripurna digelar sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi konstitusional DPRD dalam membahas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah dijalankan pemerintah daerah.

Selanjutnya, Bupati Rusdi Sutejo menyampaikan pidato pengantar Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Dalam sambutannya, ia menyampaikan penghormatan kepada Ketua DPRD Samsul Hidayat, para Wakil Ketua DPRD, seluruh anggota DPRD, Forkopimda, Sekretaris Daerah, pimpinan perangkat daerah, tokoh masyarakat, serta seluruh peserta rapat yang hadir.

Rusdi menjelaskan, penyampaian Raperda tersebut merupakan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengharuskan kepala daerah menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD setelah laporan keuangan selesai diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Ia menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah menyerahkan dokumen Raperda kepada DPRD pada 8 Juni 2026. Penyusunannya mengacu pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 yang telah diperiksa oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menyampaikan capaian membanggakan. Pemerintah Kabupaten Pasuruan kembali berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025. Prestasi itu menjadi raihan WTP ke-13 secara berturut-turut, yang mencerminkan semakin baiknya kualitas tata kelola keuangan daerah.

Menurut Rusdi, keberhasilan mempertahankan opini WTP tidak lepas dari kerja sama yang solid antara pemerintah daerah, DPRD, serta seluruh perangkat daerah dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan anggaran.

“Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD Kabupaten Pasuruan atas dukungan, masukan, dan sinergi yang telah diberikan selama proses penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.

Pendapatan Daerah Hampir Mencapai Target

Dalam pemaparannya, Bupati menjelaskan bahwa pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp4,096 triliun. Hingga akhir tahun anggaran, realisasi pendapatan mencapai Rp4,075 triliun atau 99,48 persen dari target yang telah ditetapkan.

Realisasi tersebut meningkat sekitar 7,33 persen dibandingkan tahun 2024. Adapun komposisi pendapatan terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,192 triliun, pendapatan transfer sebesar Rp2,882 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp40 juta.

Belanja Daerah Terkendali dan Efisien

Sementara itu, belanja daerah yang dianggarkan sebesar Rp4,345 triliun terealisasi sebesar Rp4,022 triliun atau 92,57 persen. Dari capaian tersebut, pemerintah daerah berhasil mencatat efisiensi anggaran mencapai Rp323,07 miliar.

Belanja tersebut meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, serta belanja transfer yang digunakan untuk mendukung pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, penyelenggaraan pemerintahan, dan program prioritas daerah.

Menariknya, meskipun APBD Perubahan Tahun 2025 dirancang mengalami defisit sebesar Rp248,85 miliar, realisasi akhir justru menunjukkan kondisi keuangan daerah mengalami surplus sebesar Rp52,81 miliar.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Pasuruan mencatat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp303,36 miliar. Dana tersebut akan dimanfaatkan sebagai salah satu sumber pembiayaan pada APBD Tahun Anggaran 2026.

Siap Lanjutkan Pembahasan P-APBD 2026

Menutup pidatonya, Bupati Rusdi Sutejo berharap pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 bersama DPRD Kabupaten Pasuruan dapat berlangsung lancar hingga memperoleh persetujuan bersama dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Ia juga menegaskan bahwa setelah tahapan tersebut selesai, pemerintah daerah bersama DPRD akan melanjutkan pembahasan agenda strategis berikutnya, yakni Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, sebagai upaya menjaga kesinambungan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pasuruan.

Rapat paripurna ditutup dengan harapan agar sinergi antara Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan DPRD terus terjalin erat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.(Usj)

Pasuruan, suarakpkcyber.com - Sebanyak 414 siswa siswi Madrasah Ibtidaiyah (MI) terbaik tiap kecamatan melaju ke tahap selanjutnya. Hasil seleksi OMIPAS (Olimpiade MI Pasuruan) tingkat Kecamatan kini berlaga untuk mengikuti OMIPAS 2026 tingkat Kabupaten. Ajang Kompetensi tersebut digelar di Auditorium Empu Sindok, Rabu (17/06/2026).

Diketahui Ajang Kompetensi OMIPAS tingkat kabupaten terdapat enam mata pelajaran yang dilombakan diantaranya mata pelajaran Matematika, MIPA , Bahasa Inggris, Bahasa Arab, Bahasa Indonesia, dan pendidikan agama islam.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo sebagai upaya penghargaan secara langsung dalam mengapresiasi kepada Kelompok Kerja Madrasah Ibtidaiyah (KKMI) Kabupaten Pasuruan atas terselenggaranya kegiatan Olimpiade MI Pasuruan (OMIPAS) secara perdana di tahun 2026.

Rusdi Sutejo juga berharap untuk KKMI terus selalu berinovasi untuk meningkatkan kompetensi peserta didik Madrasah Ibtidaiyah se- Kabupaten Pasuruan agar para siswa-siswi memiliki etos untuk giat belajar, sehingga OMIPAS ini sebagai motivasi para siswa-siswi untuk terus berprestasi.

"Sebab OMIPAS merupakan wadah terbaik untuk menjadi motivasi dan menggali potensi, kompetensi siswa dalam pembelajaran akademik" ujar Mas Rusdi sapaan Akrab Bupati Pasuruan.

Ketua KKMI se-kabupaten Pasuruan, saat diwawancarai awak media

Dikesempatan yang sama Ketua Kelompok Kerja Madrasah Ibtidaiyah (KKMI) Kabupaten Pasuruan, Hariono menyatakan bahwa OMIPAS bertujuan tidak hanya menjadi ajang perlombaan akademik, tetapi juga bisa dapat menumbuhkan prestasi, motivasi bagi peserta didik dalam mendapatkan ilmu.

" Sehingga melalui OMIPAS ini ingin memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengembangkan kemampuan akademisnya untuk menumbuhkan semangat kompetisi dalam persaingan juara secara sehat" ujarnya.  dengan kegiatan ini kami berharap akan lahir 

Selain itu Hariono juga berharap dengan adanya OMIPAS ini dapat menjadikan  budaya untuk menumbuhkan prestasi dan mengasah kompetensi siswa di lingkungan Madrasah Ibtidaiyah.

" Peserta didik terbaik yang nanti nya akan mampu mewakili Kabupaten Pasuruan pada ajang lebih tinggi selanjutnya" imbuhnya.

Dengan adanya Olimpiade MI Pasuruan ini dapat mencetak generasi unggul di lingkup Madrasah Ibtidaiyah khususnya dan ajang olimpiade tersebut dapat dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya sebagai ajang untuk mencari bibit-bibit unggul siswa MI di Pasuruan. (Usj)

Selamat Tahun Baru Islam 1448 H /2026 M