Pasuruan, suarakpkcyber.com - Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan Yudha Triwidya Sasongko resmi membuka Pasuruan Agrofest 2026 yang digelar di Kampus Universitas Yudharta Pasuruan di kecamatan Purwosari, Kamis (29/10/2026).

Kegiatan Pasuruan Agrofest yang mengusung Petani Milenial Agribisnis berkelanjutan untuk Pasuruan maju berkeadilan ini dihadiri Rektor Universitas Yudharta, Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan(DKP3), Forkompincam Purwosari, serta ratusan mahasiswa, petani milenial dan pelaku UMKM pertanian se Kabupaten Pasuruan.

Dalam sambutannya Sekda Yudha Triharto Sasongko yang mewakili Bupati Kabupaten Pasuruan, mengatakan bahwa kabupaten Pasuruan memiliki potensi pertanian yang luas biasa dari daratan tinggi Tosari dan Puspo untuk sayur dan apel , dataran Grati dan Nguling untuk padi dan mangga, namun potensi itu harus dikelola dengan inovasi dan teknologi.

" Pasuruan ini lumbung pangan Jawa Timur tapi tantangan kita adalah regenerasi petani, rata-rata petani kita sudah tua, melalui Pasuruan Agrofest di Universitas Yudharta ini kita ingin melahirkan petani modern yang melek teknologi informasi dan digital" ujar Sekda Yudha.

Yudha juga mengapresiasi Universitas Yudharta Purwosari sebagai kampus yang bekerja sama dengan Pemkab Pasuruan dengan mengembangkan konsep pertanian terpadu dan ekonomi syariah.

" Ini kolaborasi ideal pemkab bersama Yudharta, dimana Pemerintah punya lahan dan program, Universitas Yudharta punya ilmu dan riset, kita satukan untuk Pasuruan yang lebih maju dan berdaya saing yang tinggi" tambahnya. 

drh. Ainur Alfiyah Kepala Dinas DKP3 Kabupaten Pasuruan menyatakan bahwa Kabupaten Pasuruan ini secara ketahanan pangan terutama beras tetap surplus.

" Produksi Beras alkhamdulillah masih surplus. Produksi beras kita masih aman, cadangan beras daerah lebih dari cukup, tapi kami di DKP3 tidak mau berpuas diri" ujarnya.

Alfiyah juga menambahkan bahwa tantangan kedepannya bukan soal menanam melainkan tentang stok pangan dengan jumlah aman.

" Tantangan kedepannya menjaga pangan tetap aman, bergizi dan bernilai jual" ujarnya. 

Alfiyah juga memberi tiga pesan yakni Diversifikasi pangan, Keamanan Pangan dan Hilirisasi pangan serta digitalisasi petani dalam menyongsong petani milenial.

" karena itu pada Agrofest hari ini kami dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKP3) membawa tiga pesan utama pertama Diversifikasi pangan, Keamanan pangan, Hilirisasi dan digitalisasi petani" imbuhnya. 

Selain itu Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKP3) sudah menyiapkan program untuk menyongsong gerakan tani diatas yakni: 

• Gerakan pangan murah.
• Lumbung pangan desa.
• Pendampingan petani milenial dan KUR/ bantuan pertanian.

Jakarta Timur, suarakpkcyber.com -  Komando Pasukan Khusus (Kopassus) melaksanakan upacara Serah Terima Jabatan Inspektur Kopassus dari Mayor Jenderal TNI Putra Widiastawa kepada Brigadir Jenderal TNI Vivin Alivianto, S.I.P., yang berlangsung di Markas Komando Kopassus (Makopassus), Jalan R.A. Fadillah Raya No. 1, Cijantung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, Rabu (28/10/2026).

Kegiatan serah terima jabatan ini merupakan bagian dari dinamika organisasi TNI Angkatan Darat dalam rangka pembinaan personel, regenerasi kepemimpinan, serta kesinambungan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab organisasi. Momentum tersebut sekaligus menegaskan komitmen Kopassus untuk terus menjaga profesionalisme, disiplin, dan kesiapan dalam menghadapi tantangan tugas yang semakin kompleks.

Penyerahan jabatan Inspektur Kopassus dari Mayjen TNI Putra Widiastawa kepada Brigjen TNI Vivin Alivianto, S.I.P. menjadi wujud keberlanjutan kepemimpinan dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemeriksaan di lingkungan Kopassus. Peran Inspektorat sangat penting dalam mendukung tata kelola organisasi yang tertib, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, guna menunjang efektivitas pelaksanaan tugas satuan.

Sebagai bagian dari Korps Baret Merah, Inspektorat Kopassus memiliki tanggung jawab strategis dalam mendukung pengawasan internal, meningkatkan kepatuhan terhadap aturan, serta mendorong terwujudnya tata kelola organisasi yang profesional dan bertanggung jawab. Melalui pelaksanaan fungsi tersebut, setiap program dan kegiatan diharapkan dapat berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Pergantian pejabat dalam suatu organisasi militer bukan sekadar pergantian kepemimpinan, melainkan juga bagian dari upaya menjaga kesinambungan pengabdian, meningkatkan kualitas kinerja, serta memperkuat komitmen terhadap tugas pokok dan tanggung jawab organisasi. Dengan demikian, proses regenerasi kepemimpinan menjadi salah satu unsur penting dalam menjaga soliditas dan keberlanjutan pembinaan satuan.

Melalui serah terima jabatan ini, diharapkan pelaksanaan tugas Inspektorat Kopassus semakin optimal dalam mendukung penguatan pengawasan internal, pembinaan organisasi, serta peningkatan kualitas kinerja di seluruh jajaran. Semangat pengabdian, integritas, dan profesionalisme diharapkan senantiasa menjadi landasan dalam setiap pelaksanaan tugas demi menjaga kehormatan dan nama baik Korps Baret Merah.

Dengan semangat pengabdian dan profesionalisme, Kopassus terus memperkuat soliditas organisasi serta menjaga kesinambungan kepemimpinan dalam mendukung tugas TNI Angkatan Darat demi kepentingan bangsa dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.(DJ)

Pasuruan, suarakpkcyber.com - Dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Pasuruan pertama Pemkab mengusulkan empat perubahan penting dalam regulasi pajak dan retribusi daerah melalui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Non APBD tahun 2026.

Usulan tersebut mencakup kepatuhan melaporkan pajak, penyesuaian tarif pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB -P2) retribusi kebersihan, hingga pemberian intensif bagi instansi pemungut. Penyampaian usulan itu berlangsung dalam sidang paripurna pertama di Gedung DPRD Kabupaten Pasuruan, Rabu (28/10/2026).

Di hadapan pimpinan dan anggota DPRD serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Rusdi menjelaskan bahwa perubahan regulasi diperlukan untuk menyelaraskan kebijakan daerah dengan ketentuan yang berlaku sekaligus meningkatkan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Empat poin utama dalam perubahan Raperda, salah satunya adalah substansi yang diusulkan adalah penataan struktur tarif PBB -P2. Pemkab Pasuruan merancang klasifikasi tarif secara progresif mulai dari 0.1 persen hingga 0.2 persen, berdasarkan nilai pajak.

Dalam rancangan tersebut pemerintah daerah juga mengusulkan tarif khusus sebesar 0,08 persen bagi obyek pajak berupa lahan produksi pangan dan ternak. Kebijakan ini diarahkan untuk memberikan stimulus kepada sektor pertanian dan peternakan sekaligus mendukung ketahanan pangan daerah.

Penyesuaian berikutnya menyasar kewajiban pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) wajib pajak yang melakukan pemungutan dan penyetoran sendiri diwajibkan menyampaikan laporan paling lambat 15 hari kerja setelah masa pajak berakhir.

Rancangan aturan itu turut memuat sanksi administratif bagi pelanggaran kewajiban pelaporan. Namun pengecualian sanksi juga diatur apabila keterlambatan terjadi akibat keadaan kahar atau force majeure, seperti bencana alam, kebakaran,wabah penyakit, kerusuhan.

Poin ketiga berkaitan dengan pemberian insentif pemungut pajak dan retribusi daerah, ketentuan ini disiapkan untuk menyesuaikan regulasi daerah dengan Undang Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Daerah (UU HKPD) dengan pemberian insentif berdasarkan pencapaian kinerja tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara poin ke empat berfokus pada penyempurnaan obyek dan pelayanan retribusi daerah,pada sektor jasa umum, Pemkab Pasuruan mengusulkan penataan tarif pelayanan kesehatan di rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan puskesmas melalui pengelompokan layanan reguler dan non reguler, dengan pengecualian untuk pelayanan intensif.

Adapun pada sektor jasa usaha, penyesuaian diarahkan pada penataan struktur tarif agar terdapat kepastian biaya, transparansi serta akuntabilitas atas layanan yang diberikan pemerintah daerah.

Hanya dua fraksi yang menyampaikan pandangan umum di forum Rapat Paripurna. 

Setelah agenda penyampaian pengantar Raperda oleh Bupati selesai, Rapat Paripurna dilanjutkan ke sidang paripurna ke 2 dengan agenda penyampaian pandangan umum Oleh Fraksi Fraksi DPRD Kabupaten Pasuruan. (Usj)

Pasuruan, suarakpkcyber.com– Kapolres Pasuruan gelar silaturahmi Akbar dengan Driver Ojol se-Pasuruan Raya di Pasuruan Creative Center Bang Kodir, Bangil, Rabu (28/10/2026).

Dalam kesempatan ini, Kapolres Pasuruan AKBP Irawan Setyono memberikan bantuan sosial berupa sembako kepada driver ojek online (ojol) sekaligus mengingatkan pentingnya keselamatan berkendara.

Kegiatan yang digelar dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda 2026 tersebut diikuti sekitar 200 driver ojol. Selain mempererat solidaritas antarkomunitas, silaturahmi ini juga menjadi momentum memperkuat sinergi antara driver ojol, kepolisian, dan pemerintah daerah.

“Keberadaan profesi ojek online sangat membantu aktivitas dan perekonomian masyarakat. Karena itu, saya mengingatkan rekan-rekan ojol agar selalu memperhatikan keselamatan saat berkendara,” ujar AKBP Irawan.

Kapolres juga menyoroti tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan roda dua di Kabupaten Pasuruan sepanjang 2026. Ia mengajak para driver ojol untuk mematuhi rambu lalu lintas dan mendukung pelaksanaan Operasi Patuh Semeru 2026.

“Masukan dari rekan-rekan ojol mengenai infrastruktur jalan juga sangat membantu. Tetap semangat mencari nafkah, patuhi peraturan lalu lintas, dan utamakan keselamatan diri,” tegasnya.

Silaturahmi akbar tersebut turut dihadiri Sekda Kabupaten Pasuruan Yudha Triwidya Sasongko, Kadishub Kabupaten Pasuruan Digdo Sucahyo, anggota Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan Febri Irawan Darwis, serta sejumlah pejabat Polres Pasuruan.

Rangkaian kegiatan diisi dengan pagelaran seni kolosal bertema Sumpah Pemuda, pembacaan ikrar Sumpah Pemuda, pemberian bantuan sosial, hiburan musik, dan pembagian doorprize. Seluruh kegiatan berlangsung tertib sebagai wujud penguatan persatuan dan kebersamaan komunitas ojol di Pasuruan Raya. (Usj)

Demak, suarakpkcyber.com— Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah (Laznas BMH) menyalurkan 14.000 liter air bersih kepada warga masyarakat di Desa Kangkung, Senggrong RT 003 RW 004, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, pada Selasa (27/10). Penyaluran ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap warga yang tengah mengalami dampak kekeringan berkepanjangan dan kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.

Distribusi air bersih dilakukan di dua titik, yakni di depan Mushola Al Mubarok dan di wilayah Senggrong, agar bantuan dapat menjangkau lebih banyak warga secara merata. Kehadiran mobil tangki air bersih tersebut disambut antusias masyarakat yang selama ini sangat membutuhkan pasokan air, terutama di tengah kondisi cuaca panas dan minimnya sumber air layak pakai.

Dalam sambutannya, Ketua BMH Demak, Aqiful Khoir, menyampaikan bahwa penyaluran air bersih ini merupakan bagian dari program kemanusiaan BMH untuk membantu masyarakat yang terdampak krisis air. Ia menegaskan bahwa BMH berupaya hadir di tengah masyarakat melalui aksi nyata yang langsung dirasakan manfaatnya.

Sementara itu, Muhammad Saiful Muslim, tokoh warga sekitar, menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas kepedulian BMH terhadap warga Senggrong. Menurutnya, bantuan air bersih tersebut sangat membantu masyarakat yang terdampak kekeringan berkepanjangan dan menjadi jawaban atas kebutuhan mendesak warga di wilayah tersebut.

Penyaluran air bersih ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus menjadi penguat semangat kebersamaan dalam menghadapi kondisi kekeringan yang masih melanda sebagian wilayah Demak. (Ihw)

Pasuruan, suarakpkcyber.com - Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 tahun 2026 dengan serangkaian upacara yang diadakan oleh pemerintah kabupaten Pasuruan di halaman kantor Bupati Kabupaten Pasuruan, selasa (28/10/2026).

Upacara yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Kabupaten Pasuruan, Shobi Asrori, dihadiri oleh Sekda,Forpimda,Kepala OPD, Camat,KNPI,serta ratusan pelajar se-kabupaten Pasuruan.

Dalam amanatnya,Wakil Bupati Shobi Asrori mengajak seluruh pemuda Kabupaten Pasuruan untuk melanjutkan semangat sumpah pemuda tahun 1928 dengan karya nyata bukan hanya seremonial saja.

"98 tahun lalu pemuda bersatu untuk Indonesia, hari ini pemuda Kabupaten Pasuruan harus bersatu untuk membangun Pasuruan,Satu Nusa,Satu Bangsa ,Satu Bahasa dan satu komitmen, yaitu Kabupaten Pasuruan maju dan Berkeadilan"tegas Gus Shobih sapaan akrab wakil Bupati Pasuruan.

Selain itu Gus Shobih juga menyoroti penting nya peran pemuda dalam menjaga kondusifitas wilayah dan pembangunan sebagai pilar utama daerah untuk menjunjung nama baik daerah khususnya kabupaten Pasuruan.

" pemuda jangan hanya menjadi penonton saja,mari kita semangat untuk membangun Kabupaten Pasuruan yang sejahtera lagi" pungkasnya. (Usj)

Pasuruan, suarakpkcyber.com - Dalam rangka memperingati hari Sumpah Pemuda ke 97 tahun 2026. Polres Pasuruan bidang Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Menggelar turnamen bagi para pemuda/pemudi berbagai elemen dari siswa SMA/SMK hingga karang taruna bertajuk Pasuruan Cup Sport.

Kegiatan dibuka langsung oleh Kasat Lantas Polres Pasuruan AKP Jauhar Rizqullah Sumirat, didampingi KBO Satlantas dan Kanit, serta diikuti oleh personil polri, komunitas gojek , pelajar SMA/SMK dan pemuda karang taruna se-Kabupaten Pasuruan di Gedung Tribrata Polres Pasuruan, Selasa (27/10/2026).

Turnamen Pasuruan Cup Sport tahun ini mempertandingkan lomba EA FC27 dengan hadiah uang pembinaan dan tropi bersumber dari Satlantas Polres Pasuruan.

Kasat Lantas Polres Pasuruan AKP Jauhar Rizqullah Sumirat, menjelaskan bahwa kegiatan ini dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke 97 sebagai bentuk upaya Polres Pasuruan dalam mensosialisasikan kepada para generasi penerus bangsa untuk tertib berlalu lintas.

" sekaligus untuk mengasah kreatifitas pemuda dalam menyalurkan bakat, mempererat hubungan Polisi dan pemuda serta mengkampayekan tertib ber lalu lintas secara humanis dan sporty" ujarnya.

Disamping itu Pasuruan Cup Sport juga sebagai ajang mempererat silaturahmi dan  persatuan untuk mengarahkan pemuda agar berkegiatan positif serta menjunjung sportivitas dalam sebuah ajang perlombaan.

" Menumbuhkan persatuan para pemuda sesuai dengan semangat sumpah pemuda serta sebagai ajang mendekatkan Satlantas Pasuruan Dengan komunitas pemuda, pelajar serta masyarakat luas" imbuh AKP Jauhar Rizqullah. (Usj)

Sorong, Papua Barat Daya | suarakpkcyber.com- Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Kabupaten Sorong terkait sengketa tanah Jalan Osok yang digelar Selasa (20/10) meninggalkan sejumlah pertanyaan. Salah satunya adalah belum tersalurnya notulen rapat kepada kuasa hukum, beserta persoalan mekanisme undangan dan posisi pemohon dalam pembahasan. 

Riswandi Pandjaitan, Ketua Persatuan Pewarta Warga Indonesia wilayah Papua Barat Daya, menegaskan bahwa keberadaan notulen atau risalah rapat adalah hal krusial dalam setiap rapat formal seperti RDP.

“Secara tata tertib dan akuntabilitas, risalah rapat menjadi jaminan kepastian hukum bagi semua peserta. Dokumen ini bisa berupa catatan lengkap kata‑demi‑kata atau laporan singkat kesimpulan, yang berhak diterima peserta sebagai bukti otentik,” ujarnya.

Berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPR, setiap rapat komisi wajib didokumentasikan oleh Sekretariat Jenderal. Jika rapat bersifat terbuka, risalahnya dapat diakses publik; jika tertutup, hanya dibagikan kepada pihak berwenang. Kendala yang sering muncul adalah kecepatan penyebarannya, sehingga biasanya diberikan laporan singkat terlebih dahulu sebelum risalah verbatim selesai.

Adnan Bontho Wali, S.H., kuasa hukum Mar Lester, menyampaikan belum menerima notulen hasil RDP. Baginya dokumen itu penting untuk mengetahui pokok bahasan, kesimpulan, dan rencana tindak lanjut.

Ia juga menyoroti posisi Lexy Durimalang, anggota DPRD Kabupaten Sorong yang menjadi pemohon dalam rapat tersebut.

 Menurut penjelasan Adnan, sertifikat lama tanah yang disengketakan masih dipegang Mar Lester, lalu muncul sertifikat lain atas nama Nolce Thomasowa beserta dua anaknya. Persoalan ini terungkap saat pengurusan BPHTB di instansi pendapatan daerah. Ia telah mengirim surat ke Kantor Pertanahan untuk meminta penangguhan dan mediasi yang berlangsung empat‑lima bulan namun tidak mencapai kesepakatan.

 Ia juga mempertanyakan permohonan koreksi sertifikat tahun 2015 yang memuat tanda tangan Gottlieb Minora, padahal orang tersebut sudah meninggal pada 2009. Kasus ini telah dilaporkan ke Polres Sorong atas dugaan pemalsuan dokumen tanah.

 Adnan juga menyayangkan pembatasan akses wartawan saat RDP. “Persoalan seperti ini seharusnya diketahui publik sebagai edukasi demokrasi,” katanya.

 Sebelumnya, Lexy Durimalang menjelaskan bahwa pembatasan tersebut mengikuti tata tertib internal dewan, dan wartawan bisa memperoleh keterangan melalui konferensi pers setelah rapat selesai.

 Hingga berita ini diterbitkan, belum ada konfirmasi resmi dari pimpinan Komisi I DPRD Kabupaten Sorong terkait ketersediaan notulen, daftar undangan, pihak yang dilibatkan, kedudukan pemohon, serta hasil dan tindak lanjut RDP.(dd)

Suasana Audensi bersama Komisi III DPRD kabupaten Pasuruan

Pasuruan, suarakpkcyber.com - Audensi Ormas Ghaib Perjuangan dengan Komisi III DPRD kabupaten Pasuruan kini menemukan titik terang kesepakatan bersama. Dengan diundangnya 14 perusahaan meskipun 5 perusahaan yang hadir dalam Audiensi hari ini, Senin (26/10/2026).

Agenda membahas kerusakan jalan Purwosari hingga Ngembal tepatnya di jalan Puntir yang didominasi kendaraan kelas berat dari 14 perusahaan yang ada disekitar jalan Puntir arah Ngembal.

Ketua Umum Ormas Ghaib Perjuangan Habib Yusuf Asegaf menegaskan bahwa jalan Puntir arah Ngembal adalah jalan kelas 3 yang menurutnya tidak boleh dilewati oleh kendaraan berat sehingga jalan menjadi rusak.

" kalau memang ada kesepakatan jalan itu harus dibenahi jangan menggunakan anggaran APBN" ujarnya.

Habib juga menambahkan pembiayaan harus menemukan kesepakatan dari 14 perusahaan tersebut agar jalan yang rusak bukan menjadi tanggungan pemkab Pasuruan.

"Saya harap 14 perusahaan itu ada kesepakatan untuk memperbaiki dengan jalan urunan" ungkapnya.

Dalam kesepakatannya ke 5 Perusahaan yang hadir sepakat untuk memperbaiki jalan tersebut. Namun dengan catatan ke 14 Perusahaan yang melewati harus ikut partisipasi dalam pembenahan jalan rusak di Puntir arah Ngembal.

" memohon kepada Komisi III DPRD kabupaten Pasuruan untuk memberikan Sanksi kepada Perusahaan yang mangkir dari undangan DPRD" ujar Made Kordinator dari Perusahaan Umbul Jaya Beton.

Sedangkan Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan Tri Laksono, menyarankan kepada 5 Perusahaan yang hadir untuk musyawarah terlebih dahulu agar menemukan nominal dana dan tupoksi untuk partisipasi perbaikan jalan.

" untuk menghasilkan kesepakatan memperbaiki jalan,dan saya tunggu di ruang rapat komisi III" Ujar Tri Laksono.

Dalam musyawarah mufakat berdasarkan rembukan antara perwakilan 5 Perusahaan dengan Ormas Ghaib menghasilkan kesepakatan dimana perbaikan jalan akan diperbaiki segera dan adanya sanksi bagi perusahaan yang tidak hadir dalam Audiensi saat ini.

" bahwa perbaikan jalan Puntir arah Ngembal akan segera di perbaiki paling lama 2 Minggu,dan Perusahaan yang tidak hadir akan mendapatkan Sanksi" ungkap Made saat melaporkan hasil musyawarah dari 5 perusahaan yang hadir. (Usj)

Pasuruan, suarakpkcyber.com– Polres Pasuruan melaksanakan Operasi Patuh Semeru 2026 selama 14 hari, mulai 26 Oktober hingga 8 November 2026. Dalam pelaksanaannya, Polres Pasuruan menekankan penindakan tegas terhadap pelanggaran lalu lintas dengan tetap mengedepankan pendekatan humanis, sesuai arahan Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko Purwono.

Kapolda Jatim meminta seluruh jajaran memastikan operasi tersebut tidak sekadar menjadi agenda rutin tahunan, tetapi benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas.

“Saya meminta seluruh jajaran agar operasi ini benar-benar nyata dan dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.

Pelaksanaan Operasi Patuh Semeru 2026 dibagi menjadi tiga metode, yakni preemtif sebesar 20 persen, preventif 50 persen, dan represif 30 persen. Penindakan pelanggaran lalu lintas dilakukan melalui sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dan tilang manual.

Kapolda Jatim juga mengingatkan seluruh personel agar tidak menyalahgunakan kewenangan saat melakukan penindakan terhadap pengendara. Penegakan hukum harus dilaksanakan secara profesional dan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Jangan ada penyalahgunaan wewenang, seperti melakukan tilang manual untuk mencari kesalahan pengendara kendaraan bermotor. Apabila saya temukan, akan saya pastikan memberikan sanksi yang tegas kepada oknum tersebut,” ujarnya.

Kapolres Pasuruan AKBP Irawan Setyono menegaskan komitmen jajarannya untuk melaksanakan Operasi Patuh Semeru 2026 secara tegas dan humanis. Penindakan akan dilakukan terhadap pelanggaran lalu lintas sesuai ketentuan, tanpa mengabaikan sikap santun dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Kami berkomitmen melaksanakan Operasi Patuh Semeru 2026 secara tegas dan humanis. Penindakan dilakukan sesuai aturan yang berlaku, dengan tetap mengedepankan sikap profesional dan santun serta tidak menyalahgunakan kewenangan,” tegas Irawan.

Pendekatan humanis juga menjadi perhatian dalam pelaksanaan operasi. Personel, khususnya polisi lalu lintas, diharapkan menjaga sikap dan perkataan saat berinteraksi dengan masyarakat agar kehadiran polisi dapat memberikan rasa aman dan meningkatkan kepercayaan publik.

Kapolda Jatim turut memerintahkan Direktur Lalu Lintas selaku Kepala Operasi Daerah untuk melakukan analisis dan evaluasi setiap hari. Hasil pelaksanaan operasi wajib dilaporkan sebagai bahan evaluasi terhadap efektivitas kegiatan dan kinerja personel di lapangan.

Melalui Operasi Patuh Semeru 2026, kepolisian berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas, menekan risiko kecelakaan, serta mewujudkan lalu lintas yang tertib, aman, dan berkeselamatan. (Usj)

Pasuruan, suarakpkcyber.com – Anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Pasuruan kembali menggelar audiensi bersama Ormas Gaib Perjuangan pada Kamis (22/10/2026). Audiensi ini membahas kerusakan jalan dari Purwosari, tepatnya ruas Jalan Puntir arah Ngembal, yang dominan dilalui kendaraan kelas berat.

Dari 14 perusahaan yang diundang, hanya satu perwakilan perusahaan yang hadir dalam forum tersebut. Ketua Umum Ormas Gaib Perjuangan, Habib Yusup, dalam menegaskan bahwa Jalan Puntir arah Ngembal mayoritas dilewati mobil kelas 1 dan 2 yang tidak sesuai dengan peruntukan jalan, sehingga menyebabkan kerusakan jalan terjadi berulang kali.

Anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Pasuruan menyayangkan banyaknya tamu undangan dari perusahaan yang tidak menghadiri rapat. Akibatnya, forum tidak dapat menghasilkan penyelesaian menyeluruh. Komisi 3 pun memberikan rekomendasi berupa pemanggilan ulang yang dijadwalkan pada Senin pekan depan.

Sementara itu, perwakilan PT. Merak meminta agar audiensi kembali digelar sebelum dilakukan penutupan jalan. Menanggapi hal itu, Habib Yusup menegaskan sikap ormas. "Kalau Senin depan tidak ada kesepakatan, maka kita lakukan aksi tutup jalan pada hari Selasa," ujarnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari perusahaan-perusahaan yang tidak hadir dalam audiensi tersebut. (Usj/red)