Segenap Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD Kota Pasuruan Mengucapkan: Selamat Hari Pahlawan Nasional - 10 November 2025- "Semanga...
Segenap Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD Kota Pasuruan Mengucapkan:
Selamat Hari Pahlawan Nasional
- 10 November 2025-
"Semangat 10 November harus hidup dalam setiap tindakan kita hari ini"
#DPRD Kota Pasuruan
#Hari Pahlawan
Jakarta, suarakpkcyber.com — Divisi Humas Polri menggelar acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Karo Multimedia serta pengantar purna bakti bagi sejumlah personel, bertempat di Aula Rastra Sewakottama Gedung Divhumas Polri, Kamis (6/11/2025). Acara berlangsung khidmat dan penuh kehangatan, dipimpin langsung oleh Kadivhumas Polri, Irjen Pol. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum.
Serah terima jabatan dilakukan dari Irjen Pol. Gatot Repli Handoko, S.I.K. yang mendapat promosi menjadi Dosen Utama Tk. I STIK Lemdiklat Polri kepada Brigjen Pol. Ade Ary Syam Indradi, S.H., S.I.K., M.H., yang sebelumnya menjabat sebagai Kabid Humas Polda Metro Jaya. Mutasi jabatan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1764/VIII/KEP./2025.
Selain itu, kegiatan juga dirangkai dengan pengantar purna bakti kepada tiga personel Divhumas Polri yang telah menyelesaikan masa pengabdiannya, yakni Kombes Pol. (Purn) Ir. Pertiwi Sitardhani, AKBP (Purn) Drs. Suwanda, M.Si., dan Penata Dwi Restuadi.
Acara dihadiri oleh para Karo, Penata Kehumasan Utama, para Kabag, Penata Kehumasan Madya, serta seluruh personel Divisi Humas Polri. Momentum tersebut menjadi wujud penghargaan atas dedikasi dan pengabdian yang telah diberikan para personel selama bertugas di lingkungan Divhumas Polri.
Dalam sambutannya, Kadivhumas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho menekankan pentingnya semangat kebersamaan dan sinergi dalam menjaga soliditas organisasi. Ia menyebut bahwa kekuatan Divisi Humas Polri lahir dari kerja kolektif seluruh personel, bukan dari individu semata.
“Kehebatan Humas adalah karena hebatnya anak buah kita. Baik di tingkat PNS, Bintara, Perwira, Pamen, maupun Pati, semuanya memiliki peran yang sama. Ibarat puzzle, setiap bagian jika digabungkan akan membentuk satu kekuatan besar,” ujar Kadivhumas.
Mengakhiri sambutannya, Kadivhumas mengingatkan seluruh personel agar senantiasa berbuat dan memberikan yang terbaik dalam setiap tugas.
"Maka itu, orang-orang baik adalah hatinya baik, dan orang yang baik pasti akan beri kerja yang terbaik,” pesannya disambut tepuk tangan hangat dari seluruh peserta acara.
Acara kemudian diakhiri dengan penyerahan cendera mata dan sesi foto bersama, sebagai simbol kebersamaan dan apresiasi terhadap dedikasi para pejabat dan personel yang telah mengabdi bagi Divisi Humas Polri. (Usj)
Pasuruan,suarakpkcyber.com - Sejumlah perwakilan warga Arjosari Desa Kejapanan yang sebelumnya oleh pihak Desa akan difasilitasi untuk melakukan audensi dengan panitia penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa Kejapanan di kantor Balai Desa batal lantaran pihak panitia tak hadir tanpa alasan yang jelas.
Perwakilan Warga Arjosari menunggu sejak pukul 09.00 wib namun setelah ditunggu satu jam lebih pihak panitia penjaringan dan penyaringan perangkat Desa Tak Kunjung hadir tanpa alasan yang jelas.
Hal tersebut membuat warga kesal dan kecewa yang awalnya dijanjikan hari ini untuk audiensi bersama panitia ternyata pupus sudah harapan warga. Kamis (06/11/2025).
Untuk meredam kekecewaan warga pihak kepala desa Kejapanan dan Sekdes menemui warga dalam ruang pertemuan.
Randi Saputra selaku Kepala Desa Kejapanan meminta kepada warga untuk memberikan bukti secara akurat apabila ada dugaan uang pelicin.
" Kami berharap agar warga menunjukkan bukti adanya dugaan uang pelicin, mengklarifikasi kepada yang bersangkutan bukan hanya berdasarkan informasi saja" ungkap Kades Kejapanan saat menemui warga.
Randi menambahkan pihak Pemdes telah melakukan persiapan secara matang melalui proses rapat desa dalam pembentukan panitia yang sesuai regulasi yang ada. Langkah ini dilakukan agar semua tahapan tidak menyalahi aturan.
" Kami tidak main-main dalam proses penjaringan, silakan buktikan bila ada bukti kecurangan jika memang ada buktinya" imbuhnya.
Rencananya Kepala desa akan melakukan penjadwalan ulang dengan mengundang pihak panitia penjaringan secepatnya, agar persoalan ini bisa cepat selesai dan proses pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan lancar. (Usj)
Pasuruan,suarakpkcyber.com - Sejumlah perwakilan umat hindu yang tergabung dalam Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI), Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia (PERADAH) dan Pecalang mendatangi kantor DPRD, Rabu (5/11/2025) siang.
Kedatangan perwakilan umat hindu ini untuk silaturahmi dengan wakil rakyat di gedung dewan. Rombongan ditemui langsung Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Samsul Hidayat didampingi Agus Setiya Wardana, Ketua Komisi II dan Ketua Komisi IV Andri Wahyudi.
Puja Wasista, Sekretaris PHDI mengatakan, ada beberapa hal yang didiskusikan dalam pertemuan ini. Dia berterima kasih karena sudah mendapat kesempatan untuk bisa bertemu dan diterima dengan baik di gedung dewan. Ini sebuah hal yang istimewa.
Kedua, dia juga menyampaikan informasi dan kondisi umat Hindu yang ada di Pasuruan dengan jumlah kurang lebih 20 ribu. Dan itu tersebar di beberapa lokasi, mulai Kecamatan Tutur, Tosari, Puspo dan beberapa kecamatan lainnya. Semuanya masyarakat Kabupaten Pasuruan.
Ketiga, kata dia, pihaknya juga menyampaikan beberapa agenda atau even keagamaan umat Hindu seperti Hari Raya Nyepi, Kasada dan lainnya. Selama ini, belum ada perhatian pemerintah terkait agenda keagamaan umat Hindu. Padahal ini bisa menjadi potensi yang baik.
“Kami mohon support dan dukungan pemerintah. Selama ini, kami juga belum punya kantor yang bisa digunakan untuk melayani teman - teman Hindu. Kami berharap, kebutuhan kami bisa disupport dan didukung oleh pemerintah,” tambahnya.
Disisi lain, dia juga ingin ada perhatian khusus terhadap
Pasraman, lembaga pendidikan khusus di bidang agama Hindu. Pasraman ini berfungsi sebagai tempat belajar yang yang melengkapi pendidikan formal. Menurutnya, perlu ada bantuan agar pasraman bisa beroperasi maksimal.
“Ada kurang lebih 21 pasraman di Kabupaten Pasuruan. Ada yang aktif, dan ada yang tidak aktif. Operasional pasraman itu dibiayai secara mandiri. Kalau ada support pemerintah lebih baik sehingga pasraman bisa beroperasi semua. Untuk buku saja, beli pakai biaya sendiri,” jelasnya.
Ketua Komisi II Agus Seteya Wardana yang juga tokoh tengger atau umat Hindu mengaku akan menyampaikan
aspirasi ini ke Bupati Pasuruan. Targetnya, kata dia, mulai tahun 2026, kebutuhan PHDI ini bisa diakomodir dan bisa diberikan perhatian untuk kebutuhannya.
“Kami ingin, pemerintah juga memikirkan masyarakat Hindu tanpa mengesampingkan masyarakat lainnya. Selama ini, belum ada perhatian banyak dari pemerintah karena tidak ada perwakilan. Nah, kebetulan saya warga Tengger, saya akan perjuangkan betul ini,” imbuhnya.
Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Samsul Hidayat mengaku akan menampung dan memperjuangkan aspirasi yang disampaikan, baik terkait rencana pembangunan Kantor PHDI, Pasraman, pemberian insentif bagi Guru Pasraman, maupun dukungan terhadap kegiatan budaya Hindu.
Menurutnya, Pawai Ogoh-ogoh yang menjadi bagian dari kekayaan tradisi umat Hindu di Kabupaten Pasuruan. Ia menegaskan, Pemkab dan DPRD memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memberikan ruang dan perhatian yang sama ke semua umat beragama.
“Kehadiran PHDI hari ini menjadi bukti nyata semangat kebersamaan dan pluralitas di Kabupaten Pasuruan. Kami di DPRD akan berupaya agar apa yang menjadi aspirasi umat Hindu bisa difasilitasi sesuai kemampuan keuangan daerah dan regulasi yang berlaku,” paparnya.
Ia juga mendorong agar sinergi antara PHDI, Pemkab, dan DPRD terus diperkuat, terutama dalam pengembangan Pasraman sebagai sarana pembinaan karakter generasi muda umat Hindu, serta pelestarian budaya seperti Ogo-ogo yang dapat menjadi potensi wisata budaya.
“Harapannya, komunikasi dan koordinasi lintas umat terus terjaga, sehingga Pasuruan tetap damai, harmonis, dan toleransi. Kebersamaan dan saling menghormati antarumat beragama adalah modal utama membangun Pasuruan yang maju dan berkeadilan untuk semua,” tutupnya. (Red)
Pasuruan,suarakpkcyber.com - Tugas penanganan konflik kasus pembongkaran makam di Dusun Serambi, Desa Winongan Kidul, Kabupaten Pasuruan bukan hanya tugas pemerintah daerah, tapi juga tugas pemerintah provinsi jawa timur sesuai dengan UU no; 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik “ Ismail Makky Ketua Forum Rembuk Masyarakat (FORMAT) Pasuruan
Forum Rembuk Masyarakat (FORMAT) Pasuruan, melayangkan surat kepada Gubernur Jawa Timur, Nomor : 0101/NGO-Format/XI.1/2025, tentang Penanganan konflik sosial Terhadap Kasus Pembongkaran Makam di Dusun Serambi, Desa Winongan kidul, Kabupaten Pasuruan, Kamis 6 November 2025
Ismail Makky ketua Forum Rembuk Masyarakat (FORMAT) Pasuruan mengatakan” sejak peristiwa kasus pembongkaran makam di Dusun Serambi, Desa Winongan kidul, Kab. Pasuruan, tanggal 1 Oktober 2025 sampai saat ini belum ada perubahan signifikan terhadap penyelesaian konflik sosial, putusan pengadilan yang final atau penyelesaian konflik adat yang mengikat untuk semua pihak, sehingga kondisi di Dusun Serambi dapat dikatakan masih dalam kondisi konflik dan berpotensi mengganggu stabilitas regional, atau berpotensi menyebar ke wilayah lain di Jawa Timur “ ujarnya
Ditambahkan pula secara hukum pidana, kasus ini sudah ditangani di tingkat Polda Jatim (aparat provinsi). sementara untuk aspek penanganan konflik sosial dan mediasi, meskipun Bupati Pasuruan dan Forkopimda setempat masih mengupayakan restorative justice, potensi Gubernur Jawa Timur untuk terlibat aktif sebagai koordinator penanganan konflik tetap ada, agar kasus ini cepat terselesaikan “,
“ Penanganan konflik harus menciptakan perdamaian dengan melibatkan berbagai pendekatan seperti resolusi konflik, mediasi, dan negosiasi, dengan fokus pada penyelesaian akar masalah melalui dialog dan pemahaman bersama, dengan pertimbangan tersebut FORMAT Pasuruan meminta Gubernur Jawa Timur untuk aktif dan mengambil peran dalam penanganan konflik sosial Kasus Pembongkaran Makam di Dusun Serambi, Desa Winongan kidul, Kabupaten Pasuruan “ tambahnya. (Usj)
Kota Pasuruan,suarakpkcyber.com - Aliansi Forum Rakyat Pasuruan Bangkit (FRPB) dan gabungan dari berbagai LSM dan Ormas menggelar demo di depan Balai Kota Pasuruan dilanjutkan ke Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan, Rabu (05/11/2025).
Aksi demo ini menuntut kejelasan dan komitmen Pemkot Pasuruan terkait kelanjutan proyek strategis Daerah yaitu Jalur Lingkar Utara (JLU) dengan nilai sebesar Rp 1 triliun.
Aksi demo gabungan beberapa LSM dikordinasi oleh LSM Bara-Bara (Saiful Arif) Ormas Gaib Perjuangan ( Habib M. Yusuf), LSM Penjara Indonesia ( Syaiful).
Dalam orasinya massa aksi tersebut menyampaikan delapan tuntutan pernyataan sikap.
Tuntutan utama yaitu berpusat tiga isu, diantaranya Penetapan Lokasi yang dianggap kadaluarsa penetapan lokasi dari Pemprov Jatim yang berlaku sejak 2018 masih belum terealisasi dinilai mengindikasikan kelalaian Pemkot.
Masalah anggaran Pemkot diduga tidak serius tentang pembebasan lahan yang dianggarkan sebesar Rp 200 miliar, sehingga berpotensi menghentikan proyek.
Tentang rasionalitas pembiayaan proyek Rp 1 triliun dinilai tidak rasional dari segi pembiayaan dan perencanaan, mengingat rendahnya kapasitas keuangan daerah.
Orasi dilanjutkan dengan mendatangi Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan untuk mengawasi serius proyek JLU tentang berbagai aspek pengelolaan keuangan serta pelelangan tender guna mencegah sistem praktek kongkalikong antara kontraktor dan memastikan adanya pemerataan bagi kontraktor lokal.
Adi Wibowo walikota Pasuruan didampingi Sekda Rudi serta jajaran Kepala Dinas menemui langsung massa aksi. Walikota mengatakan bahwa Pemkot selama ini bekerja sesuai regulasi, namun memang banyak kendala yaitu yang utama proyek JLU pada habisnya masa berlaku penetapan lokasi.
" Sebab ketentuan terbaru Pemprov Jatim mengharuskan seluruh anggaran dari mulai pembebasan lahan hingga pembangunan harus sudah tersedia. Karena kapasitas kemampuan keuangan kita yang masih rendah,tentu kita tidak realistis dengan kapasitas kita" Jelas Walikota.
Adi Wibowo menambahkan Meski kapasitas keuangan kita rendah Walikota menegaskan bahwa proyek JLU tetap menjadi prioritas karena penting sebagai mobilisasi dan pembangkit sektor perekonomian.
" Saya akan mengevaluasi keluhan terkait pemenang tender dari luar daerah, bahwa Pemkot sangat terbuka jika ada temuan bukti kecurangan pasti saya tindak" imbuhnya. (Usj)
Pasuruan,suarakpkcyber.com - Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Kejapanan, Kecamatan Gempol telah usai. Panitia telah mengumumkan nama-nama calon peserta yang meraih nilai tertinggi usai mengikuti ujian akademik di SMPN 1 Gempol kemarin (4/11).
Proses Penjaringan dan penyaringan menyisahkan polemik. Kini muncul dugaan kabar mengenai setoran Rp15 juta untuk Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa.
Pantauan media dilapangan perwakilan warga Dusun Arjosari siang ini mendatangi Kantor Kepala Desa, Rabu (5/11/2025) untuk mengklarifikasi persoalan tersebut.
Informasi yang didapat warga menduga ada permainan culas dalam penjaringan kali ini. Khususnya dalam posisi Pelaksana Teknis Kewilayahan Dusun (Kawil/Kasun) Arjosari.
Camat Gempol Hadi Mulyono yang di konfirmasi melalui selulernya, ia mengatakan baru mengetahui informasi adanya protes warga terkait pelaksanaan penjaringan tersebut dari media.
“ Saya akan segera panggil pihak panitia penjaringan untuk mengetahui linformasi tersebut,langkah ini penting agar isu ini tidak melebar kemana mana” jelasnya pada Rabu (05/11).
Anam perwakilan warga Arjosari mendatangi kantor balai Desa untuk bertemu dengan panitia penjaringan harus tertunda.
Menurut Sekdes Kejapanan Juadi mengonfirmasi bahwa panitia hari ini tidak bisa hadir di Balai Desa dan akan hadir pada pertemuan lanjutan Besok
“Ketua dan wakil panitia sudah saya hubungi. Mereka bersedia hadir besok (Kamis). Insyaallah besok sekitar pukul 09.00 akan menemui perwakilan warga," pungkasnya.(Red)
Dengan mengenakan jaket hijau khas ojek online, para pengemudi ini berkonvoi dari GOR Untung Surapati menuju kantor DPRD. Sepanjang perjalanan, mereka membawa berbagai spanduk dan poster berisi kecaman serta tuntutan agar pemerintah segera turun tangan menyelidiki dugaan kualitas BBM yang buruk.
Salah satu pengemudi, Nur Jannah, mengaku mengalami kerugian karena motornya tiba-tiba mogok setelah mengisi bensin di SPBU.
“Motor saya mberebet dan mati total. Sejak itu saya tidak bisa narik lagi. Sudah rugi waktu, tenaga, dan penghasilan,” ujarnya dengan nada kecewa.
Ketua Paguyuban Ojol Kota Pasuruan, Mohammad Yunus, mengatakan bahwa aksi ini merupakan bentuk desakan kepada pemerintah agar melakukan audit dan sidak terhadap kualitas BBM yang dijual di SPBU.
“Kami minta pemerintah bersikap transparan dalam pengawasan kualitas BBM. Libatkan masyarakat pengguna, terutama pengemudi ojol, karena kami yang paling terdampak,” tegas Yunus.
Dari hasil pendataan sementara, lanjut Yunus, terdapat lebih dari 200 pengemudi ojol yang mengaku motornya rusak setelah mengisi BBM di SPBU tertentu. Para pengemudi menduga adanya campuran bahan yang tidak sesuai standar atau bahkan BBM oplosan yang menyebabkan performa mesin terganggu.
Dalam aksinya, para ojol menyerahkan lima poin tuntutan kepada DPRD Kota Pasuruan, di antaranya:
1. Menolak kebijakan BBM campuran etanol.
2. Meminta DPRD melakukan audit independen terhadap kualitas Pertalite dan jenis BBM lainnya.
3. Menuntut jaminan kualitas BBM agar layak digunakan masyarakat.
4. Menuntut kompensasi kerugian bagi pengemudi yang motornya rusak.
5. Membentuk posko pengaduan konsumen untuk menampung laporan kerusakan akibat BBM bermasalah.
“Kami tidak hanya minta ganti rugi, tapi juga solusi jangka panjang agar kasus seperti ini tidak terulang lagi,” tambah Yunus.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kota Pasuruan, H. M. Toyib, menerima perwakilan pengunjuk rasa dan menyatakan dukungannya terhadap aspirasi para pengemudi ojol. Ia berjanji akan membawa persoalan ini ke forum resmi dewan dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk Pertamina dan Dinas Perdagangan.
“Kami memahami keluhan para pengemudi. Ini persoalan serius karena menyangkut hajat hidup banyak orang dan berdampak langsung pada mata pencarian mereka,” ujar Toyib.
Ia juga menegaskan bahwa DPRD akan mendorong pemerintah daerah untuk segera menindaklanjuti laporan masyarakat dan memastikan pengawasan terhadap kualitas BBM di setiap SPBU lebih ketat ke depannya.
Aksi unjuk rasa ini berlangsung tertib dan damai. Setelah menyampaikan aspirasi dan menyerahkan tuntutan, para pengemudi ojol membubarkan diri dengan pengawalan aparat kepolisian.(Usj/Red)
Kapolres Madiun AKBP Kemas Indra Natanegara memimpin pelaksanaan Apel Kesiapan Tanggap Bencana tersebut untuk memastikan seluruh personel dan sarana tanggap bencana siap menghadapi potensi bencana alam di musim pancaroba.
"Apel kesiapan ini bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan wujud nyata komitmen bersama untuk melindungi dan melayani masyarakat, terutama dalam menghadapi situasi darurat bencana," tegas AKBP Kemas di Lapangan Tri Brata Mapolres Madiun, Senin (3/11/2025).
Apel tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat dari berbagai instansi, antara lain Wakapolres Madiun Kompol Mukhamad Lutfi, Pasiops Kodim 0803 Madiun, Kasatpol PP Kabupaten Madiun, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Madiun, para Pejabat Utama Polres Madiun, serta para Kapolsek jajaran.
Kapolres Madiun AKBP Kemas Indra Natanegara juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh peserta apel yang hadir dengan penuh semangat dan tanggung jawab.
“Melalui apel ini, kita memastikan bahwa personel, peralatan, dan sarana pendukung berada dalam kondisi siap," ujarnya.
Dengan kesiapan seluruh personel dan peralatanya, Kapolres Madiun berharap apabila sewaktu-waktu dibutuhkan dapat bergerak cepat, tepat, dan terkoordinasi dalam memberikan perlindungan terbaik bagi masyarakat.
Kapolres Madiun juga menyoroti kondisi cuaca ekstrem di masa pancaroba yang meningkatkan potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, angin kencang, dan tanah longsor.
Ia menyebutkan bahwa beberapa wilayah di Kabupaten Madiun telah terdampak bencana, antara lain banjir di Pilangkenceng, Saradan, Wonoasri, Balerejo, dan Wungu; tanah longsor di wilayah Kare, Dagangan, serta Gemarang; serta angin puting beliung yang melanda Pilangkenceng, Mejayan, dan Wonoasri.
Menanggapi kondisi tersebut, Kapolres Madiun menekankan pentingnya sinergitas antarinstansi dalam memperkuat sistem tanggap darurat.
“Perkuat koordinasi, pastikan informasi dan peringatan dini tersampaikan cepat dan tepat," tegasnya.
Ia juga meminta seluruh personel meningkatkan kemampuan, menyiapkan sarana dan prasarana pendukung, serta memberikan edukasi kepada masyarakat agar siap menghadapi bencana.
"Ingat, kekuatan Kabupaten Madiun tidak hanya terletak pada instansi dan perlengkapannya, tetapi juga pada semangat gotong royong, kepedulian, dan kebersamaan seluruh masyarakat,"pungkasnya.
Dengan kesiapan dan kebersamaan ini diharapkan mampu menghadapi segala tantangan bencana yang mungkin terjadi. (Usj/Adf)
Kunjungan ini sambil diskusi tentang Program Kemitraan FRIC dan Polres Jakarta Selatan Kombes Pol Nicolas Ary Lilipaly, S.I.K., M.H., M.Si membahas tentang kerja sama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Jakarta Selatan sesuai arahan Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol.) Asep Edi Suheri, S.I.K., M.Si. yang memiliki beberapa program untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Jakarta diantaranya Program Cooling System yaitu program keagamaan, Peran Bhabinkamtibmas serta Kemitraan dengan Masyarakat.ujar ketum FRIC.
Rencana pembukaan kantor baru FRIC dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan FRIC kepada masyarakat.
FRIC sebagai mitra Polri dapat membahas tentang bagaimana meningkatkan dukungan terhadap program-program Polri dan menjaga marwah institusi kepolisian.
Dengan adanya silaturahmi ini, diharapkan dapat memperkuat hubungan antara FRIC dan Polres Jakarta Selatan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Kemitraan yang baik antara FRIC dan Polri sangat penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Indonesia. Dengan kerja sama yang erat, keduanya dapat saling mendukung dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Ujar Ketum FRIC.
Kemitraan ini juga dapat membantu meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sejahtera bagi seluruh warga Indonesia. Semoga kerja sama antara FRIC dan Polri dapat terus terjalin dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat . Pungkas ketum FRIC .(Usj/Adf)
Pasuruan, suarakpkcyber.com,– Salah satu proyek strategis nasional (PSN) di Kabupaten Pasuruan, yakni rehabilitasi Dam Irigasi Selang di Desa Wonosari, Kecamatan Gempol, kini tengah menjadi sorotan. Proyek bernilai Rp 4,333 miliar yang dikerjakan oleh CV Anugrah Perdana tersebut masih dalam tahap pengerjaan. Hingga memasuki minggu ke-17, progres fisik proyek tercatat telah mencapai 70,355 persen.
Artinya, masih ada sekitar 30 persen pekerjaan yang belum terselesaikan sesuai dengan dokumen kontrak yang menjadi tanggung jawab pihak rekanan. Publik pun mempertanyakan apakah sisa waktu sekitar satu bulan setengah dapat dimaksimalkan untuk menuntaskan proyek, atau justru proyek ini terancam tidak rampung dan anggaran hibah dari BNPB tidak terserap optimal.
Konsultan pengawas proyek dari CV Trijaya, Ilham Gilang Ramadhan, saat dikonfirmasi di lokasi menyampaikan bahwa secara umum pengerjaan fisik sudah berjalan dengan baik. Ia menilai progres tersebut menunjukkan keseriusan pelaksana proyek dalam mempercepat pekerjaan.
“Secara umum, realisasi fisik sudah bagus. Saat ini progres mencapai 70,355 persen di minggu ke-17. Kami juga telah menyarankan agar dilakukan penambahan tenaga kerja di lapangan untuk mempercepat penyelesaian,” jelas Ilham.
Lebih lanjut, Ilham menyebutkan bahwa kendala utama nonteknis yang dihadapi dalam proyek ini adalah medan yang sulit, karena sebagian besar area proyek berada di tengah persawahan. Hal itu membuat mobilitas distribusi material menjadi terhambat.
“Medan di lokasi cukup sulit, kendaraan pengangkut material tidak bisa membawa muatan penuh karena jalur menuju lokasi melewati sawah. Kondisi ini tentu memperlambat proses dropping material,” tambahnya.
Sementara itu, pihak pelaksana proyek dari CV Anugrah Perdana, Khoiron, belum dapat dikonfirmasi lebih lanjut terkait langkah-langkah percepatan yang akan ditempuh. Saat dihubungi melalui sambungan seluler, yang bersangkutan tidak memberikan jawaban.
Meski demikian, masyarakat berharap proyek rehabilitasi dam irigasi ini dapat diselesaikan tepat waktu. Sebab, keberadaan Dam Selang memiliki peran penting dalam menunjang sistem pengairan pertanian di wilayah Gempol dan sekitarnya, yang menjadi penopang ekonomi masyarakat.
Dengan waktu yang tersisa, pihak pengawas optimistis apabila pelaksana proyek mampu menambah tenaga kerja dan memperbaiki manajemen distribusi material, maka target penyelesaian proyek dapat tercapai sesuai jadwal.(Usj/Adf)
