Pasuruan, suarakpkcyber.com - Paripurna ke- III DPRD kabupaten Pasuruan tentang jawaban Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo,atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD mengenai perubahan Raperda Nomor 3 tahun 2023 dan Raperda APBD tahun anggaran 2027.

Rusdi menyampaikan anggaran 2027 secara detail di fokuskan pada efesiensi anggaran dan digitalisasi pendapatan daerah, tentang pemerataan pembangunan hingga transparansi rencana pinjaman untuk pembiayaan pembangunan, Rabu (04/11/2026).

Sedangkan pandangan umum dari fraksi PKB tentang optimalisasi Pajak dan perlindungan Ekonomi Rakyat. Pemerintah Daerah berkomitmen dan mengoptimalkan tentang penerimaan pajak, retribusi daerah melalui digitalisasi, perbaikan pelayanan dan pengawasan dalam potensi pendapatan.

Mengenai soal target penerimaan disesuaikan dengan dinamika pertumbuhan ekonomi lokal tanpa menggangu investasi, khususnya bagi UMKM, masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Bidang pendidikan, kesehatan, mengenai beasiswa santri dan siswa yang berprestasi, anak yatim kurang mampu terus dilakukan. Sedang di bidang kesehatan dilakukan pembangunan puskesmas dan pengembangan puskesmas 24 jam dan rawat inap, perluasan UHC JKN,cek kesehatan gratis dan rencana pembangunan RSUD Purwodadi.

Sedangkan disektor Infrastruktur alokasi anggaran difokuskan pada perbaikan jembatan, jalan, irigasi, drainase serta penanggulangan banjir, sanitasi dan perbaikan RTLH dengan afirmasi pada kawasan kumuh pedesaan.

Terkait pinjaman daerah sebesar Rp 363 milliar dari PT SMI dialokasikan untuk infrastruktur diprioritaskan untuk sektor kesehatan ekonomi, sosial,dan menerapkan ke hati-hati an dalam pelaksanaan dan pembayarannya yang telah direncanakan secara matang.

Selain itu, Bupati Rusdi Sutejo juga menjawab pandangan dari Fraksi Gerindra beliau menjelaskan Revitalisasi ekonomi, wisata, pembiayaan di fokuskan pada pemenuhan belanja wajib, pembangunan RSUD Purwodadi, serta revitalisasi pemandian alam Banyu biru dan Pasar Cheng Hoo untuk lapangan kerja dan untuk pengembangan usaha.

Mengenai pengelolaan sampah, Pemkab akan memfokuskan pada penguatan TPS3R, Bank sampah, penetapan BLUD sampah dan mengoptimalkan TPA Wonokerto hingga pengelolahan sampah menjadi energi listrik/PTLS.

Selanjutnya jawaban terkait pandangan dari Fraksi PDI perjuangan mengenai pandangan umum soal Intensif pajak UMKM, tata kelola pinjaman secara transparan. 

Pemkab menyambut baik masukan dari Fraksi PDI perjuangan, untuk menetapkan sejumlah kebijakan insentif fiskal, diantaranya paket intensif bebas pajak. Pemkab memberikan pembebasan pajak bagi UMKM dengan omset hingga Rp 5.000.000 pembebasan BPHTB bagi masyarakat yang mempunyai penghasilan rendah dan tarif lebih murah untuk lahan produksi pangan dan ternak.

" Sedangkan soal cicilan pinjaman daerah Rusdi Sutejo memastikan tidak mengurangi anggaran pelayanan dasar seperti, pendidikan, kesehatan,serta infrastruktur desa ,sebab telah dihitung secara cermat dan baik,sejak awal perencanaan" tegas Rusdi Sutejo.

Fraksi Golkar menyampaikan soal objektivitas penganggaran belanja pegawai serta modernisasi sektor pertanian. Rusdi Sutejo menjelaskan untuk program sektor pertanian diprioritaskan pada peningkatan produktivitas padi dan jagung, penguatan sarana irigasi dan perlindungan lahan pertanian.

Di akhir jawabannya, Rusdi Sutejo menyatakan bahwa pemerintah Kabupaten Pasuruan juga berkomitmen dalam penganggaran yang efisien dan berdampak pada masyarakat langsung, dialokasikan belanja pada program prioritas yang terukur dan menghindari kegiatan secara seremonial. (Usj)

Pasuruan, suarakpkcyber.com – Kapolres Pasuruan AKBP Irawan Setyono, S.H., S.I.K., M.H., mengukuhkan Da'i Kamtibmas tingkat kecamatan hingga desa dan kelurahan dalam apel pengukuhan yang digelar di Lapangan Sarja Arya Racana Polres Pasuruan, Rabu (4/11/2026) pagi.

Kegiatan yang dimulai pukul 08.00 WIB tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat peran tokoh agama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), sekaligus membangun komunikasi antara kepolisian dan masyarakat melalui pendekatan keagamaan.

Pengukuhan tersebut diikuti para Da'i Kamtibmas dari tingkat kecamatan hingga desa dan kelurahan. Kegiatan juga dihadiri Wakapolres Pasuruan, para pejabat utama (PJU), kapolsek jajaran, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), serta personel Polres Pasuruan.

Selain itu, hadir pula para purnawirawan Polri dan pegawai negeri pada Polri (PNPP), para Kanit Binmas, serta Bhabinkamtibmas yang selama ini bersentuhan langsung dengan masyarakat di wilayah tugas masing-masing.

Rangkaian apel diawali dengan laporan komandan apel, kemudian dilanjutkan pembacaan doa. Setelah itu, Kapolres Pasuruan melaksanakan prosesi pengukuhan Da'i Kamtibmas yang menjadi inti kegiatan.

Usai prosesi pengukuhan, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian amanat Kapolres Pasuruan. Apel kemudian ditutup dengan sesi foto bersama seluruh unsur yang hadir.

Dalam kegiatan tersebut, keberadaan Da'i Kamtibmas diharapkan dapat memperkuat pendekatan persuasif dalam menjaga situasi keamanan di tengah masyarakat. Peran tokoh agama dinilai strategis karena memiliki kedekatan sosial serta ruang komunikasi yang kuat dengan warga.

Melalui kegiatan keagamaan dan interaksi sosial, pesan mengenai pentingnya menjaga kerukunan, persatuan, serta keamanan lingkungan dapat disampaikan secara lebih dekat kepada masyarakat.

Sinergi antara kepolisian, tokoh agama, dan unsur masyarakat juga diharapkan mampu membangun suasana yang kondusif, terutama dalam menghadapi berbagai persoalan sosial yang berpotensi memengaruhi keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. (Usj)

Kami melihat rencana ini sebagai salah satu langkah untuk menjawab kebutuhan pembangunan, khususnya pembangunan RSUD Purwodadi, revitalisasi Pasar Wisata Cheng Hoo, dan Pemandian Alam Banyubiru.

Ketiga proyek tersebut diharapkan mampu meningkatkan pelayanan kesehatan, menggerakkan perekonomian masyarakat, membuka peluang usaha, serta memberikan manfaat jangka panjang bagi Kabupaten Pasuruan.

Kami memahami bahwa kebutuhan pembangunan cukup besar, sementara kemampuan anggaran daerah memiliki keterbatasan. Karena itu, alternatif pembiayaan melalui pinjaman daerah patut mendapat dukungan, dengan tetap memperhatikan kemampuan fiskal, ketentuan perundang-undangan, dan prinsip transparansi.

Bagi Fraksi Gerindra, pinjaman daerah bukan semata-mata persoalan menambah utang, tetapi bagaimana pembiayaan tersebut digunakan untuk menghadirkan pembangunan yang produktif dan bermanfaat bagi masyarakat.

Kami percaya, dengan perencanaan yang matang, pengelolaan yang bertanggung jawab, serta pengawasan bersama DPRD, langkah ini dapat menjadi bagian dari percepatan pembangunan daerah.

Fraksi Gerindra berkomitmen mendukung kebijakan Bupati sekaligus mengawal pelaksanaannya agar tepat sasaran dan memberikan hasil nyata.

Prinsip kami jelas, pembangunan tidak boleh berhenti hanya karena keterbatasan anggaran. Tetapi setiap langkah pembiayaan harus tetap terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasuruan harus terus bergerak maju.

Pasuruan Bangkit, Bersama Kita Bisa!

Febri Irawan Darwis

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Pasuruan

Pasuruan, Suarakpkcyber.com - Pembangunan Jembatan Garuda Merah Putih Sungai Petung Desa Kepulungan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan diinisiasi oleh TNI AD kini diresmikan, Selasa (03/11/2026).

Dengan dibangunnya jembatan tersebut menjadi kabar gembira bagi masyarakat sekitar sungai petung karena diharapkan semakin memperlancar akses transportasi dan mobilitas warga yang menghubungkan Desa Kepulangan dengan desa Betas.

Rampungnya Pembangunan ini merupakan hasil kerja sama dan semangat gotong royong antara TNI bersama masyarakat setempat. Masyarakat membantu sejak proses pengerjaan hingga tahap penyelesaian, mereka warga bahu membahu membangun jembatan tersebut untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang dikerjakan selama 60 hari lamanya.

Mayjen TNI Primadi Saiful Sulun menyampaikan bahwa selesainya pembangunan Jembatan Garuda Merah Putih Sungai Petung Kepulungan merupakan wujud nyata kepedulian Pemerintah terhadap kebutuhan Infrastruktur masyarakat khususnya dalam membuka dan meningkatkan akses penghubung antar wilayah.

Menurutnya pembangunan jembatan ini tidak hanya menghadirkan sarana penghubung secara fisik tetapi juga menjadi bukti nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat melalui semangat kebersamaan dan gotong royong.

" Semangat Gotong royong merupakan bagian utama dari selesainya jembatan merah putih" ungkap Primadi.

Ia berharap dengan selesainya pembangunan jembatan tersebut masyarakat dapat memanfaatkan dan merawat sebaiknya

" Sehingga bisa bermanfaat sampai anak cucu mendatang" harapnya.

Sementara itu Wakil Bupati Kabupaten Pasuruan, Shobi Asrori mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas dibangun nya jembatan ini oleh TNI dan Presiden Prabowo Subianto atas program TNI membangun jembatan Garuda Merah Putih ini.

" Atas nama masyarakat dan saya mengucapkan terima kasih atas di bangun nya jembatan ini, semoga dapat bermanfaat dan membantu masyarakat dalam mobilitas ekonomi warga" ungkap Gus shobih

Sekarang masyarakat sudah dimudahkan mobilisasinya Dengan adanya Jembatan Merah Putih tanpa harus memutar apabila hendak ke Dusun Betas.

" Dengan selesainya jembatan Garuda Merah Putih tersebut masyarakat tidak lagi jalan memutar, sehingga memudahkan antara penghubung desa Kepulungan dan dusun Betas" ujar Wakil Bupati. (Usj)

Pasuruan, suarakpkcyber.com – Rapat Paripurna DPRD dengan agenda Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2027 menjadi perhatian khusus Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan akan memproyeksikan belanja daerah mencapai lebih dari Rp4 triliun, sementara target pendapatan ditetapkan sebesar Rp3,52 triliun.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat. Turut hadir Wakil Bupati Shobih Asrori, jajaran pimpinan dan anggota DPRD, Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, serta insan pers, Senin (2/11/2026).

Paripurna kali ini berlangsung dalam dua pembahasan penting yakni penyampaian jawaban bupati atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Raperda perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta penyampaian pemandangan fraksi-fraksi.

Dalam kesempatan tersebut, Rusdi memberikan tanggapan atas sejumlah pertanyaan, saran, serta masukan yang sebelumnya disampaikan masing-masing fraksi.

Fraksi yang menyampaikan pandangan di antaranya Fraksi Gabungan yang terdiri dari Partai Demokrat, Gelora, PPP, dan NasDem, serta fraksi-fraksi PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, dan PKS.

Bupati menyatakan, seluruh masukan dari anggota legislatif menjadi bahan evaluasi sekaligus penyempurnaan regulasi mengenai pajak dan retribusi daerah.

“Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh fraksi yang telah memberikan saran, pendapat, dan masukan konstruktif untuk evaluasi serta penyempurnaan perubahan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,” ujar Rusdi.

Ia berharap penjelasan yang disampaikan pemerintah daerah dapat menjawab berbagai pertanyaan dan memberikan pemahaman terhadap substansi perubahan regulasi tersebut.

APBD 2027: Belanja Lebih Besar dari Pendapatan

Usai agenda penyampaian jawaban bupati, DPRD Kabupaten Pasuruan melanjutkan rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2027.

Di hadapan anggota dewan, Rusdi memaparkan gambaran umum rancangan keuangan daerah yang memperlihatkan target pendapatan sebesar Rp3.528.332.982.000.

Sementara itu, belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp4.075.185.923.222.

Artinya, terdapat selisih sekitar Rp546,85 miliar antara proyeksi belanja dan pendapatan yang perlu dijelaskan dalam struktur pembiayaan APBD 2027.

Dari sisi pendapatan, pemerintah daerah merencanakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1.761.705.401.360.

PAD tersebut bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Adapun pendapatan transfer diproyeksikan sebesar Rp1.766.627.580.960, yang berasal dari transfer pemerintah pusat dan transfer antardaerah.

Pemaparan nota keuangan tersebut selanjutnya mendapat tanggapan dari fraksi-fraksi DPRD melalui pemandangan umum.

Berbagai pertanyaan dan masukan dari legislatif nantinya akan dijawab oleh Bupati Pasuruan dalam rapat paripurna berikutnya yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu mendatang.

Besarnya proyeksi belanja daerah dalam RAPBD 2027 tentu menjadi perhatian tersendiri. Publik kini menanti bagaimana pemerintah daerah menjabarkan prioritas penggunaan anggaran tersebut, termasuk pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, serta program-program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

Pembahasan bersama DPRD menjadi tahapan penting untuk memastikan rancangan anggaran tidak hanya besar secara nominal, tetapi juga tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi warga Kabupaten Pasuruan. (Usj)

Pasuruan, suarakpkcyber.com - Untuk menunjang kinerja wakil rakyat agar tetap prima dalam menjalankan kinerjanya, sebanyak 50 anggota DPRD Kabupaten Pasuruan menjalani Medical Check Up (MCU) secara rutin di RSUD Bangil pada Rabu (14/10/2026) pagi.

Serangkaian pemeriksaan medis yang meliputi pemeriksaan fisik, Bioelectrical Impedance Analysis (BIA), rekam jantung (EKG), serta pemeriksaan mata dan audiometri (pendengaran).

Selain itu, para anggota dewan juga menjalani tes laboratorium (darah lengkap dan urine lengkap), radiologi toraks, USG abdomen/ABUS, serta pemberian vaksinasi influenza.

Saat ditemui awak media ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, menyampaikan bahwa MCU merupakan agenda tahunan wajib. Hal ini penting untuk mendeteksi secara dini gangguan kesehatan yang akan mengganggu kinerja anggota dewan.

” Kegiatan dewan sangat padat, sehingga sering kali lupa menjaga kondisi tubuh. Makanya dilakukan MCU setiap tahunnya untuk mendeteksi dini penyakit,” ujarnya.

Selain itu hasil dari MCU anggota Dewan akan menjadi rujukan awal bagi setiap anggota dewan untuk mendeteksi dini potensi gangguan kesehatan sehingga dapat dicegah lebih awal.

Plt. Direktur RSUD Bangil, dr. Tri Dinar Herturini, menjelaskan bahwa perbedaan mendasar MCU tahun ini terletak pada hadirnya metode pemeriksaan BIA.

”BIA adalah metode non-invasif yang aman untuk menilai komposisi tubuh secara menyeluruh melalui sinyal listrik lemah.

Pemeriksaan ini mencakup analisis massa dan distribusi otot, persentase lemak tubuh (viseral dan subkutan), kadar air seluler, massa tulang, Indeks Massa Tubuh (IMT), hingga Basal Metabolic Rate (BMR),” terang dr. Tri Dinar. 

Kelengkapan peralatan medis dan kemudahan pelayanan serta keramahan petugas merupakan hal yang terus diupayakan oleh RSUD Bangil agar dapat melayani pasien dengan prima, sesuai dengan slogan RSUD Bangil yakni "Peduli dan Berkualitas dalam Pelayanan". (Usj)

Pasuruan, suarakpkcyber.com - Pemerintah Kabupaten Pasuruan (Pemkab) Terus memperkuat komitmen dalam menuntaskan persoalan kawasan kumuh di wilayahnya. Dengan fokus utama penanganan dalam pengurangan kawasan kumuh yang saat ini ada di Kawasan Desa Kalirejo Kecamatan Kraton dengan malaksanakan program infrastruktur dan pemenuhan standar kelayakan lingkungan berbarengan.

Susanti Edi Peni, S.T selaku Plt Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman ketika ditemui di ruang kerjanya mengatakan berdasarkan keputusan Bupati Pasuruan No 100.3.3.2/723/HK/424.012/2025 tentang penerapan lokasi kumuh di Kabupaten Pasuruan yang pada tahun ini di Desa Kalirejo Kecamatan.

Dalam upaya penanganan kawasan kumuh di Desa Kalirejo Kecamatan Kraton,ini Pemerintah mengulirkan sejumlah program yang sasarannya untuk mengurangi kawasan kumuh di wilayah tersebut.

" Ada sebanyak 48 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang menjadi sasaran perbaikan, ini dibagi dalam kategori kawasan kumuh guna mendongkrak perluasan kawasan kumuh secara signifikan" ujarnya, Jumat (30/10/2026).

Tidak hanya fokus pada perbaikan rumah warga melainkan pemerintah kabupaten Pasuruan juga mengintegrasikan pembangunan infrastruktur jalan lingkungan dan saluran drainase secara bersamaan, dengan cara pendekatan ini agar sekali langkah pengerjaannya dapat menyelesaikan dua permasalahan sekaligus.

Penanganan kawasan kumuh di Desa Kalirejo merujuk pada tujuh indikator penilaian utama yang meliputi, kondisi bangunan gedung ( termasuk dalam penanganan RTLH) kondisi jalan lingkungan yang memadai yang terhubung baik dengan pembangunan sanitasi lingkungan, penyediaan air minum, drainase untuk mengatasi genangan air , kondisi pengelolaan air limbah dan kondisi pengelolaan sampah dengan TPS 3R.

Selain itu Pemerintah Kabupaten Pasuruan menargetkan dapat menurunkan luas kawasan kumuh secara signifikan.  Berdasarkan data luas kawasan kumuh di wilayah intervensi tercatat seluas 10,03 hektar.

Dengan melalui intervensi terpadu mencakup perbaikan jalan , sanitasi, drainase, air bersih, hingga RTLH. Pemerintah Kabupaten Pasuruan optimis skor kawasan kumuh dapat ditekan dibawa skor minimum,dan target penuntasan kawasan kumuh di Desa Kalirejo dapat segera terwujud secara menyeluruh. (Usj)

Jakarta, Suarakpkcyber.com -ALIANSI MADURA ASLI (AMAS) Dan Majelis Madura Asli-Aliansi Pemuda Nasional (MADAS-APN) Gagas Komite Peduli Migas Madura. Hal ini disampaikan oleh Sekjen AMAS (Aliansi Madura Asli) Sayidi dan Ketua Umum MADAS -APN (Majelis Madura Asli-Aliansi Pemuda Nasional) Abdullah Amas.

"MIGAS Yang ada di Madura harus bermanfaat bagi Warga Madura, CSR Harus didorong makin banyak dan makin merata"tegas Abdullah Amas, yang Juga Ketua Dewan Migas Rakyat Madura (DMRM) dan dikenal sebagai pegiat Migas yang sejak Mahasiswa sibuk mempresure Pertamina WMO agar makin peduli pada Kabupaten Bangkalan

Geliat Warga di Tanah Garam

Ya Aliansi Madura Asli (AMAS) bersama MADAS-APN menggagas pembentukan Dewan Migas Rakyat Madura. Suara lokal menuntut bagian kue eksplorasi yang lebih adil dan merata.

DI BAWAH TERIK matahari Pulau Madura, kekayaan minyak dan gas bumi yang mengalir dari perut bumi harus diupayakan berbanding lurus dengan kesejahteraan warga lokal. Upaya inilah yang memicu aliansi pergerakan masyarakat sipil di Madura untuk mengambil langkah patriotik

Aliansi Madura Asli (AMAS) bersama Majelis Madura Asli-Aliansi Pemuda Nasional (MADAS-APN) menginisiasi lahirnya Dewan Migas Rakyat Madura (DMRM)—sebuah wadah yang digadang-gadang bakal menjadi taring baru bagi kontrol sosial atas pengelolaan kekayaan alam di wilayah tersebut.

Langkah ini dirajut lewat kesepakatan bersama antara Sekjen DPP AMAS, Sayidi, dan Ketua Umum MADAS-APN, Abdullah Amas. Keduanya sepakat bahwa eksplorasi minyak dan gas bumi di kawasan Madura tidak boleh sekadar menjadikan warga lokal sebagai penonton di tanah kelahiran sendiri.

"Migas yang ada di Madura harus bermanfaat bagi warga Madura. Corporate Social Responsibility (CSR) harus didorong makin banyak dan makin merata," tegas Abdullah Amas saat ditemui usai penggagasan komite tersebut.

Abdullah Amas—yang didapuk memimpin Dewan Migas Rakyat Madura (DMRM)—bukan sosok baru di panggung advokasi energi Madura. Jejak pergerakannya membekas sejak era perkuliahan, ketika ia aktif melayangkan presur kepada Pertamina West Madura Offshore (WMO) demi menuntut kepedulian yang lebih riil terhadap pembangunan sosial dan ekonomi di Kabupaten Bangkalan.

Pembentukan DMRM menandai babak baru konsolidasi gerakan rakyat di Pulau Garam. Lewat wadah ini, AMAS dan MADAS-APN bertekad mengawal ketat kebijakan pengelolaan migas, mendorong transparansi alokasi CSR, serta memastikan dampak ekonomi dari pengolahan energi nasional benar-benar menetes hingga ke akar rumput Madura.

Selain itu AMAS dan MADAS APN Menggagas Majelis Rakyat Madura Untuk Prabowo 2 Periode (MARA PRO 08)

Kemudian kedua organisasi sepakat ikut memerangi Parkir Liar Dan Rokok Ilegal yang sangat meresahkan Rakyat. "Jaga Kesehatan Rakyat ayo perangi Rokok Ilegal yang harganya bisa dikonsumsi Masyarakat Ekonomi Bawah"tegas Amas lantang. Oleh sebab itu Kedua Organisasi Sepakat Menjadikan Eri Cahyadi sebagai Ikon Perangi Parkir Liar Dan Rokok Ilegal.

Terakhir, Kedua Organisasi Sepakat Ikut menyebarluaskan Pesan Al-Mubasyirat Sayyid Muhammad Qasim sebagai solusi masyarakat untuk hidup lebih berkah dan sejahtera (ihw)

Pasuruan, suarakpkcyber.com - Pembukaan turnamen bola volly Birawidha Cup 2026 Pusdik Brimob Watukosek resmi dibuka, Jumat (30/10/2026) bertempat di lapangan bola voli Pusdik Brimob, Watukosek kecamatan Gempol.

Diikuti oleh putra-putri dari berbagai daerah di Jawa Timur dengan pertandingan pembuka antara Putri Majapahit vs Ivorda Pandaan (putri) serta palapa Mojokerto vs KDS Surabaya (putra).

Turnamen Bola Voli Birawidha Cup 2026 diadakan dalam rangka memperingati HUT Brimob yang ke 81 sekaligus sebagai wadah mencari bibit-bibit unggul atlit bola voli dan sekaligus menyambung silaturahmi antar club.

" Tujuan turnamen birawidha cup 2026, dalam rangka memperingati HUT Brimob yang ke-81, dengan tujuan untuk mencari bibit-bibit unggul dalam atlit bola voli sehingga bisa mewakili Kabupaten Pasuruan di kancah yang lebih tinggi lagi" ujar AKP. Ragil selaku panitia penyelenggara.

Selain itu AKP. Ragil berharap kegiatan turnamen bola voli dapat diadakan setiap tahun atau dua tahun sekali dengan kategori umum bebas, dengan kategori pelajar atau kategori usia.

" Harapannya kedepan bisa diadakan lagi paling tidak satu tahun dua sampai tiga kali turnamen" harapannya.

Sesuai pantauan dilapangan pembukaan pertandingan bola voli putri antara Putri Majapahit vs Ivorda Pandaan dengan pertarungan sengit dimenangkan oleh Tim Putri Majapahit Bulusari dengan skor 3-0. 

Sedangkan Palapa Mojokerto vs KDS Surabaya untuk putra masih berlangsung, dan pertandingan akan berlanjut selama beberapa hari kedepan dengan menampilkan pertandingan putra-putri se Jatim. (Usj)

Pasuruan, suarakpkcyber.com – Satreskrim Polres Pasuruan menangkap empat orang tersangka dalam kasus dugaan pengemasan ulang beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan. Dalam pengungkapan tersebut, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk 1.900 sak beras SPHP dan berbagai perlengkapan pengemasan ulang.

Pengungkapan kasus ini bermula dari informasi masyarakat mengenai dugaan aktivitas pengemasan ulang beras SPHP. Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas melakukan penyelidikan hingga mengamankan lima orang di lokasi pembongkaran beras pada Kamis, 29 Oktober 2026 sekitar pukul 18.30 WIB.

Lokasi pengungkapan berada di Lingkungan Bakalan, RT 02/RW 01, Desa Pagak, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan. Dari hasil pemeriksaan dan pengembangan perkara, penyidik kemudian menetapkan empat orang sebagai tersangka.

Kapolres Pasuruan AKBP Irawan Setyono menjelaskan, pengungkapan tersebut merupakan tindak lanjut dari informasi masyarakat terkait dugaan penyimpangan distribusi beras SPHP.

"Pengungkapan ini berawal dari informasi masyarakat mengenai dugaan pengemasan ulang beras SPHP. Kami kemudian menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan di lokasi," ujar Irawan dalam pers rilis di Mapolres Pasuruan, Jumat Malam, (30/10/2026).

Empat tersangka yang ditetapkan masing-masing berinisial I.H., F., S.Y., dan M. Mereka memiliki latar belakang pekerjaan serta domisili berbeda.

I.H. merupakan warga Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan. F. berdomisili di Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, sedangkan S.Y. tinggal di Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk. Adapun M. merupakan warga Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, I.H. diduga membeli beras SPHP sebanyak 20.000 kilogram atau 20 ton dari F. dan S.Y. dengan harga Rp1.750 per kilogram.

Beras tersebut diduga berasal dari Gudang Bulog Kebonagung, Malang, dan diangkut menggunakan dua unit truk bernomor polisi N 8415 UG dan N 8605 ES. Beras kemudian dibawa ke rumah I.H. di Lingkungan Bakalan, Desa Pagak, Kecamatan Beji.

Di lokasi tersebut, kemasan beras SPHP diduga dibuka dan isinya dipindahkan ke dalam karung polos berwarna hijau berkapasitas 50 kilogram. Proses pengemasan ulang tersebut diduga melibatkan I.H., W., S.D., dan A.W.

Dalam rangkaian dugaan perbuatan tersebut, M. diduga memerintahkan Y. mengantarkan W., S.D., dan A.W. dari Kabupaten Karanganyar ke Kabupaten Pasuruan untuk membantu proses pengemasan ulang.

Setelah dikemas ulang, beras tersebut diduga dijual kembali kepada M. dengan harga Rp12.200 per kilogram. Penyidik masih mendalami alur pembelian, pengangkutan, pengemasan ulang, hingga penjualan untuk mengetahui keseluruhan rangkaian perbuatan serta kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Dalam pengungkapan awal, polisi mengamankan satu unit truk bernomor polisi N 8415 UG yang mengangkut beras dalam kemasan polos. Berdasarkan uraian awal, beras tersebut tercatat sebanyak 800 kilogram, sementara beras SPHP yang dicatat mencapai 20 ton.

Sejumlah barang bukti turut diamankan, di antaranya satu unit truk, satu unit kendaraan pikap Mitsubishi Colt tahun 2024, 1.900 sak beras SPHP, 14 sak beras dalam karung hijau polos berkapasitas 50 kilogram, serta satu unit mesin jahit karung beras.

Polisi juga mengamankan 100 karung beras hijau polos, 100 kemasan beras SPHP ukuran 5 kilogram, 384 karung polos hijau, 508 kemasan bekas beras SPHP ukuran 5 kilogram, satu lembar surat jalan, serta satu unit telepon seluler iPhone 11 warna perak.

Kapolres Pasuruan menegaskan, penanganan perkara tersebut dilakukan untuk memastikan program pangan pemerintah berjalan sesuai tujuan dan tidak disalahgunakan.

"Kami berkomitmen mengawal program pangan pemerintah agar berjalan sesuai tujuan. Setiap dugaan penyimpangan akan ditangani secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti, dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah," tegasnya.

Atas dugaan perbuatan tersebut, penyidik mencantumkan Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan/atau Pasal 139 juncto Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Polres Pasuruan menyatakan penerapan pasal, unsur tindak pidana, serta ketentuan sanksi akan disesuaikan dengan hasil pemeriksaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyidik juga masih mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut.

Brigjen Pol. Hermawan, S.I.K. M. M., Deputi 1 Bapenas RI yang turut hadir menyampaikan selamat dan penghargaan yang setinggi tingginya atas ungkap kasus yang di lakukan jajaran Polres Pasuruan berhasil menyita ribuan paket sak yang bisa merugikan masyarakat serta para pedagang mari kita dukung program Pemerintah sehingga subsidi beras ini tepat sampai pada yang membutuhkan. (Usj)

JAKARTA _ Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menekankan penanganan kasus kejahatan siber maupun sindikat lintas negara tidak boleh berhenti pada penangkapan pelaku. Tetapi juga perlu memutus aliran dana agar jaringan tidak terus berkembang.

Hal itu disampaikan Jenderal Suyudi saat memberikan pembekalan kepada peserta Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) Angkatan 70 di Lemhannas RI, Jakarta Pusat. Jenderal Suyudi mengingatkan pola sindikat kejahatan telah semakin kompleks dan melampaui batas yurisdiksi antarnegara.

"Jangan kita cuma sekadar menangkap, tapi tidak kita tracing asetnya. Karena kalau kita tidak miskinkan, dia akan terus bekerja terus, dia mengembangkan jaringannya," kata Suyudi melalui keterangannya, Kamis (29/10/2026).

Dalam kasus penipuan daring, kata dia, uang hasil kejahatan umumnya disamarkan melalui mutasi berlapis ke berbagai rekening, dikonversi menjadi aset digital, hingga dilarikan ke luar negeri.

Modus tersebut kini juga kerap bersinggungan langsung dengan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Korban yang awalnya tergiur tawaran pekerjaan palsu berakhir disekap dan dipaksa menjadi operator penipuan daring, pengelola judi online, hingga terlibat sindikat peredaran narkoba.

"Penanganan kejahatan yang tidak hanya berfokus pada pelaku di lapangan, tapi juga yang lebih penting adalah pengungkapan jaringan, penelusuran aliran dana, dan pemulihan kerugian kepada masyarakat korban," jelas Suyudi.(DD)