Kapolres Madiun AKBP Mohammad Zainur Rofik mengatakan sengaja menggelar kegiatan yang bersentuhan dengan masyarakat bawah sebagai wujud kepedulian sosial Polri dalam hal ini Polres Madiun Polda Jatim.

Kali kegiatan sosial itu dilaksanakan di Dukuh Ngledong Dusun Giringan Desa Kepel, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun.

Kapolres Madiun AKBP Mohammad Zainur Rofik bersama pejabat utama dan anggota Polres Madiun harus menggunakan kendaraan R2 Trail karena akses jalan yang sangat sulit dan tidak bisa menggunakan kendaraan R4 untuk menuju ke lokasi.

"Alhamdulillah, meskipun daerah ini tidak bisa dijangkau dengan kendaraan roda 4, namun kami tetap semangat untuk menyapa warga dan sedikit memberikan bantuan sosial," kata AKBP Rofik di Dusun Giringan, Senin (9/6).

Kapolres Madiun mengatakan bahwa kegiatan ini juga merupakan bentuk dalam mempererat hubungan dengan warga setempat.

“Kegiatan bakti sosial ini kami laksanakan sebagai wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, bertepatan menyambut Hari Bhayangkara ke-79," ujar AKBP Rofik.

Kepala Desa Kepel, Sungkono menyampaikan apresiasi atas kepedulian dan perhatian yang diberikan oleh jajaran Polres Madiun melalui kegiatan bakti sosial tersebut.

“Kami mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada Polres Madiun yang telah peduli terhadap warga masyarakat kami yang kurang mampu," ungkap Sungkono.

Kegiatan bakti sosial yang dilaksanakan oleh Polres Madiun Polda Jatim ini diharapkan dapat mempererat tali silaturahmi antara Polri dan masyarakat.

"Ini sekaligus menjadi implementasi nyata dari nilai-nilai pengabdian Korps Bhayangkara," pungkas Kepala Desa Kepel.(*)

Penyerahan bantuan yang dilaksanakan di Posko Banjir Desa Morowudi itu dipimpin langsung oleh Kapolres Gresik, AKBP Rovan Richard Mahenu, didampingi Wakapolres, pejabat utama Polres Gresik, serta unsur Forkopimcam Benjeng dan pemerintah desa setempat.

Rangkaian kegiatan dimulai dengan penyerahan bantuan secara simbolis oleh Kapolres Gresik kepada Kepala Desa Balurejo, yang mewakili warganya. 

Adapun bantuan yang disalurkan kepada warga terdampak di Desa Morowudi meliputi sembako dan kebutuhan warga sehari - hari.

Usai penyerahan bantuan, rombongan meninjau langsung lokasi banjir di sepanjang jalan raya Benjeng dan pemukiman warga yang tergenang air.

Kepala Desa Balurejo, menyampaikan rasa terima kasihnya atas bantuan yang diberikan oleh Polres Gresik dan Forkopimda Kabupaten Gresik.

Ia menyebut bahwa bantuan tersebut sangat berarti bagi warganya yang tengah menghadapi musibah.

"Terimakasih atas perhatian dan kepedulian Bapak Kapolres dan pemerintah Kabupaten Gresik yang sudah membantu warga kami," ungkap Kepala Desa Balurejo.

Sementara itu Kapolres Gresik menyampaikan bahwa saat ini Kecamatan Benjeng menjadi prioritas penanganan bencana banjir.

Ia menyebutkan sesuai data terdapat 12 desa terdampak, dengan jumlah rumah tergenang mencapai sekitar 3.000 unit. 

"Alhamdulillah kondisi banjir yang di wilayah Menganti dan Driyorejo dilaporkan mulai surut," ujar AKBP Rovan.

Ke depan, Polres Gresik berkolaborasi dengan Pemda dan TNI akan terus meningkatkan penanganan bencana ini termasuk pengaktifan dapur umum dan penyediaan makanan siap saji untuk masyarakat.

Ia juga mengimbau masyarakat agar lebih waspada, terutama dalam menjaga anak-anak agar tidak bermain di area genangan air untuk mencegah risiko terbawa arus atau terjangkit penyakit.

“Bila ada masyarakat yang membutuhkan bantuan, jangan ragu menghubungi posko terdekat. Kami siap menurunkan tim SAR secepatnya,” tambah AKBP Rovan.

Kegiatan ini mencerminkan sinergi dan kepedulian seluruh pihak dalam membantu warga yang terdampak musibah banjir, sekaligus menjadi wujud nyata kehadiran negara di tengah masyarakat. (Red)

Polres Pacitan Polda Jatim punya jurus baru yang memudahkan warga, khususnya di desa, untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi. 

Hal itu seperti disampaikan oleh Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar, melalui Kasatlantas Polres Pacitan, AKP Angga Bagus Sasongko, Selasa (10/6/2025).

"Program baru kami dari Satlantas Polres Pacitan, namanya SIM Bolo Bhabin,"kata AKP Angga.

Sesuai dengan namanya, inovasi ini menggandeng Bhabinkamtibmas sebagai pendamping warga dalam proses pengurusan SIM.

“SIM Bolo Bhabin ini kami gagas untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat,yang mana proses pengurusannya akan didamping Bhabinkamtibmas di desa masing - masing,"jelas AKP Angga.

Masih kata AKP Angga, selain diberi pendampingan, warga yang akan mengurus SIM juga akan dibimbing sebelum mengikuti ujian SIM di Satpas.

Sistemnya sederhana. Warga yang ingin mengurus SIM cukup menyampaikan ke kepala desa atau lurah. 

Selanjutnya, kepala desa akan berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas. 

Mereka akan menggelar coaching clinic, yakni semacam pelatihan dan edukasi berlalu lintas.

Warga diberi materi soal etika berkendara, pengetahuan rambu, hingga praktik langsung mengemudi. 

Tujuannya agar saat tes nanti, mereka lebih siap dan tidak gagal.

“Kadang kegagalan saat ujian SIM itu bukan karena tak bisa mengemudi, tapi karena kurang paham prosedur atau grogi,” tambahnya.

Sementara itu Polsek Pacitan Kota ditunjuk sebagai lokasi percontohan pertama program ini. 

Tak menutup kemungkinan ke depan akan diterapkan di seluruh wilayah hukum Polres Pacitan Polda Jatim.

Coaching clinic ini digelar secara langsung, baik di lapangan praktik maupun di jalan raya, sebagai simulasi ujian praktik yang sebenarnya.

Program ini dinilai membawa banyak manfaat. Selain memperbesar peluang lulus ujian, juga membantu warga yang sebelumnya tidak punya akses pelatihan mengemudi.

Melalui program SIM Bolo Bhabin ini, warga bisa mengasah keterampilan mengemudi dengan bimbingan petugas.

Selain itu juga persiapan lebih matang sehingga warga tak lagi nekat ikut ujian tanpa tahu aturan dan teknik dasar.

Dan yang tak kalah penting, warga masyarakat bisa lebih dekat dengan Polisi.

Menariknya, seluruh pelatihan ini diberikan gratis. Warga hanya perlu membayar biaya penerbitan SIM sesuai tarif resmi yang diatur dalam PP Nomor 76 Tahun 2020.

“Tidak ada biaya tambahan selama ikut coaching SIM Bolo Bhabin ini. Biaya tetap sesuai ketentuan PNBP,” tegas AKP Angga.

Sebagai informasi, biaya PNBP mencakup pembuatan dan perpanjangan SIM, termasuk SIM internasional, dan besarannya tergantung jenis SIM yang dibuat.

Terpisah, Kapolres Pacitan, AKBP Ayub berharap program ini bisa menekan angka kegagalan ujian SIM dan menciptakan pengemudi yang lebih tertib.

“Kami ingin pelayanan lebih proaktif, tidak hanya menunggu di kantor. Polisi harus hadir di tengah masyarakat,” pesan Kapolres Pacitan.

Dengan hadirnya program SIM Bolo Bhabin, Polres Pacitan Polda Jatim ingin memastikan bahwa setiap warga punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan SIM secara sah dan sesuai aturan. 

"Sekaligus mendorong kesadaran masyarakat tertib berlalu lintas," pungkas Kapolres Pacitan. (Red)

Pasuruan,suarakpkcyber.com — Kapolres Pasuruan, AKBP Jazuli Dani Iriawan, memberikan apresiasi terhadap langkah preventif dan humanis yang dilakukan Polsek Beji dalam menjaga kondusivitas wilayah. Menurutnya, pendekatan dialogis dan partisipatif merupakan kunci untuk membangun keamanan berbasis masyarakat.

“Kami ingin setiap polsek menjadi ruang dialog. Keamanan bukan semata tugas polisi, tapi tanggung jawab bersama. Saya dukung penuh inisiatif Kapolsek Beji,” ujar Kapolres.

Pernyataan itu disampaikan menyusul kegiatan silaturahmi yang digelar Polsek Beji bersama para pimpinan perguruan silat se-Ranting Beji, Selasa malam (10/6), di Mapolsek Beji. Acara tersebut dipimpin langsung oleh Kapolsek Beji, AKP Hudi Supriyanto, S.H., M.H., didampingi Kanit Intel IPTU Sumarjono.

Turut hadir dalam pertemuan itu sejumlah ketua perguruan silat, di antaranya Budi Wiyono (PSHT), Humaidi (IKSPI), Deni Susanto (WINONGO), dan Asmunir (PAGAR NUSA). Tujuan utama kegiatan ini adalah meredam potensi konflik antarperguruan silat dan memperkuat koordinasi dalam menjaga ketertiban masyarakat.

Dalam sambutannya, AKP Hudi menegaskan pentingnya sinergi antarperguruan silat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan damai.

“Jangan saling menjatuhkan. Kita semua saudara dalam satu wilayah. Kalau bisa menjaga diri dan saling menghormati, maka keamanan wilayah akan terjaga,” ungkap Kapolsek Beji.

Ia juga meminta kepada seluruh ketua perguruan untuk lebih aktif membina anggotanya, khususnya agar tidak terlibat dalam kegiatan negatif seperti geng atau aksi kriminal.

Sementara itu, Kanit Intel IPTU Sumarjono menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi sebelum menggelar kegiatan.

“Kami siap memfasilitasi penyelesaian masalah secara kekeluargaan jika ada gesekan. Jangan buru-buru membawa ke jalur hukum bila masih bisa dibicarakan,” ujarnya.

Langkah Polsek Beji ini menjadi ikhtiar untuk membangun komunikasi yang sehat, bertukar gagasan, dan memperkuat kebersamaan antarorganisasi pencak silat serta aparat keamanan di wilayah Kecamatan Beji. (Usj)

Pasuruan,suarakpkcyber.com - Lonjakan kasus Demam Berdarah (DBD) di kabupaten Pasuruan menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Bupati Pasuruan Rusdi Sutedjo meminta penanganan pasien DBD di seluruh fasilitas kesehatan di kabupaten Pasuruan harus cepat dan tidak lama apalagi terlambat.

Hal ini disampaikan saat memberi pengarahan kepada seluruh unit organisasi bersifat fungsional (UOBF) Puskesmas se-Kabupaten Pasuruan bertempat di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, Selasa (10/05/2025).

Hasil evaluasi dua tahun terakhir menurut Rusdi Sutedjo kasus penyakit DBD di Kabupaten Pasuruan mengalami peningkatan di tahun 2023 terdapat 724 kasus DBD dan 824 Kasus DBD ditahun 2024, hingga bulan mei 2025 terdapat 169 orang yang positif DBD dan 1 orang dilaporkan meninggal dunia.

Dengan fakta tersebut Rusdi Sutedjo meminta semua pihak harus gerak cepat agar kasus DBD dapat berangsur turun dan berkurang dari tahun sebelumnya.

" Kita targetkan dalam penanganan kasus DBD lebih baik mulai dari pencegahan hingga penanganan kegawatdaruratan pasien harus sat set wat wet " ungkapnya.

Ia meminta kepada seluruh puskesmas untuk melakukan tindak pencegahan dengan gencar melakukan penyuluhan kepada masyarakat dan secara proaktif mencari pasien yang diduga terjangkit DBD.

" Seluruh Puskesmas harus fast respon. Tidak usah nunggu waktu yang lama. Mulai dari pencegahan sampai penanganan pasien itu sendiri,” tambahnya.

Kolaborasi untuk menurunkan angka penyakit DBD bersama pemerintah Daerah dalam hal ini Dinkes bersama Pemerintah Desa dan masyarakat harus sinergi. Termasuk menggalakan kembali Gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN). Seperti pembersihan genangan air, serta menerapkan 3M atau 4M untuk mencegah perkembangbiakan nyamuk Aedes Aegypti.

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan Ani Latifah menerangkan bahwa ketika ada kasus DBD di Puskesmas atau Rumah sakit seharusnya lapor kepada Dinkes Kabupaten Pasuruan agar dapat ditindak dengan cepat.

Ani menyayangkan selama ini banyak faskes atau rumah sakit swasta terlambat melaporkan pasien DBD kepada Pihak Dinkes.

Begitu ada pelaporan, kita langsung melakukan penyelidikan epidemologi. Kemudian kita koordinasi dengan desa untuk dilakukan fogging atau cara lainnya,” ujarnya.

Ani juga menghimbau Masyarakat untuk intens melakukan kerja bakti membersihkan saluran air atau genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk.

Hal itu disampaikan oleh Kasihumas Polres Madiun Kota,Iptu Ubaidillah saat konferensi pers di Gedung Sunaryo Polres Madiun Kota Polda Jatim, Selasa (10/6).

"Dari pengungkapan kasus ini, Polisi mengamankan Dua orang tersangka berinisial ARZ dan SFH warga Wonosobo dan Semarang," kata Iptu Ubaidillah.

Menurut Kasihumas Polres Madiun Kota, kedua pelaku ditangkap setelah Polisi melakukan pengintain di salah satu Hotel yang berada di Kecamatan Manguharjo Kota Madiun pada Jumat, (6/6/2025).

Sementara itu Kasat Reskrim Polres Madiun Kota, AKP Agus Setiawan mengatakan pengungkapan kasus itu berawal dari laporan masyarakat yang resah dengan praktik esek-esek daring berbasis aplikasi.

"Pelaku melakukan perekrutan dan menjual korban melalui platform media sosial," kata AKP Agus.

Korbannya pun berganti-ganti karena kedua pelaku mencari orang yang mau diajak bekerja.

Dalam aksinya pelaku membawa korban ke beberapa tempat di wilayah Madiun dan Surabaya.

’’Dari pemeriksaan awal, tersangka menjalankan bisnis ini sejak setahun terakhir,’’ kata AKP Agus.

Polisi juga menyita barang bukti berupa dua bungkus alat kontrasepsi, uang tunai Rp 400 ribu, kartu ATM, dan empat unit ponsel.

Para tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) dan/atau (2) UU 21/2017 tentang TPPO, Pasal 88 jo Pasal 76 UU 35/2014 tentang perlindungan anak, serta Pasal 296 dan 506 KUHP.

"Ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun,"pungkas AKP Agus. (Red)

Kegiatan donor darah dibuka Kapolresta Sidoarjo,Kombes Pol Christian Tobing didampingi Wakapolresta Sidoarjo AKBP I Made Bayu Sutha Sartana, di Gedung Serbaguna Polresta Sidoarjo, pada Selasa (10/6/2025).

Dalam kegiatan donor darah ini, Polresta Sidoarjo Polda Jatim bersinergi bersama Pokdar Kamtibmas dan juga Mahasiswa.

Kombes Pol Christian Tobing mengatakan selain sebagai wujud soliditas sinergitas antar instansi di Kabupaten Sidoarjo, kegiatan ini diharapkan dapat memotivasi kepedulian anggota Polresta Sidoarjo beserta jajaran terhadap sesama.

Kapolresta Sidoarjo Kombes. Pol. Christian Tobing menerangkan, peringatan Hari Bhayangkara ke-79 pihaknya akan melaksanakan berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan. 

"Kegiatan sosial kemasyarakatan kami laksanakan untuk lebih mendekatkan diri dengan masyarakat serta meningkatkan pelayanan terbaik bagi masyarakat," ungkap Kombes Pol Christian Tobing .

Diharapkan dengan donor Hari Bhayangkara ke-79, dapat bermanfaat bagi masyarakat.

"Semoga bermanfaat dan dapat memotivasi kami guna peningkatan mutu pelayanan bagi masyarakat," pungkasnya. (Red)

Korban ditemukan dalam keadaan telanjang, dengan luka lebam di sekujur tubuhnya. Berdasarkan kondisi jenazah yang sudah mengeluarkan bau menyengat, diperkirakan korban telah meninggal dunia lebih dari tiga hari sebelum ditemukan.

Yang mengejutkan, jasad wanita tersebut ditemukan di rumah milik pacarnya yang berinisial ZA. Namun saat polisi datang ke lokasi, ZA diketahui tidak berada di rumah dan diduga kabur.

“Iya, saya tidak kenal dekat dengan korban. Tapi saya tahu ZA memang sering bawa pacarnya ke rumah karena dia memang duda,” ujar Hajah Sumik, bibi dari ZA, saat ditemui di lokasi.

Kepala Desa Kambingan Rejo, Wasis, yang juga berada di tempat kejadian perkara, membenarkan kondisi mengenaskan korban saat ditemukan. 

“Korban ditemukan telanjang bulat di atas tempat tidur. Penuh lebam-lebam di tubuhnya,” ungkap Wasis.

Dalam ungkap kasus ini, Polisi mengamankan Empat orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Adapun modus operandi para tersangka adalah memindahkan isi tabung LPG 3 kg subsidi ke tabung 12 kg non-subsidi untuk dijual bebas ke masyarakat.

Hal itu seperti disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast dalam konferensi pers di Gedung Bidhumas Polda Jatim,Selasa (10/6).

Dalam keterangannya Kombes Pol Abast menjelaskan bahwa pengungkapan ini berawal dari Laporan Polisi Nomor: LP/A/20/VI/2025 tertanggal 3 Juni 2025. 

"Unit II Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Jatim kemudian melakukan penyelidikan di Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang dan berhasil mengamankan para tersangka," kata Kombes Pol Abast.

Para pelaku yang telah diamankan adalah RH selaku pemodal sekaligus pemilik usaha, PY, TL, dan RN yang masing-masing berperan sebagai penyuntik isi gas. 

"Mereka melakukan praktik ilegal dengan membeli LPG 3 kg subsidi dari wilayah Jombang dan Malang, lalu memindahkan isinya ke tabung 12 kg non-subsidi menggunakan alat suntik atau pen,” jelas Kombes Pol Abast.

Masih kata Kabid Humas Polda Jatim, saat dilakukan penggrebekan para tersangka tengah melakukan proses pemindahan isi tabung dengan cara meletakkan tabung 3Kg di atas tabung 12 kg, dan isi gas dipindahkan menggunakan alat suntik. 

"Dalam sehari, para pelaku dapat menyuntik 40 hingga 50 tabung," ujar Kombes Abast.

Selain 4 tersangka Polisi juga menyita Barang bukti meliputi 10 tabung LPG 12 kg berisi, 110 tabung kosong ukuran sama, 150 tabung LPG 3 kg berisi, 45 tabung 3 kg kosong, satu tabung LPG 5,5 kg kosong, 15 buah alat suntik (pen), satu unit mobil pick-up Suzuki Carry, serta perlengkapan lainnya.

“Polda Jatim akan terus menyelidiki lebih lanjut kasus ini karena barang bersubsidi ini adalah milik negara dan harus digunakan untuk kepentingan masyarakat,” tegas Kombes Pol Abast.

Sementara itu, Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim, AKBP Lintar Mahardhono, menambahkan bahwa aksi sindikat ini telah berlangsung selama empat bulan. 

“Modus mereka adalah membeli LPG subsidi dari pengecer secara acak di berbagai wilayah, dari Jombang hingga Malang," kata AKBP Lintar.

Diterangkan oleh AKBP Lintar, Gas yang dibeli tersangka kemudian dikumpulkan di Ngantang, sebelum dipindahkan ke tabung 12 kg yang tidak disubsidi. 

"Keuntungan yang didapatkan dari penjualan tabung LPG 12 kg yang telah dipindahkan isinya diperkirakan mencapai Rp100.000 per tabung,” ungkap AKBP Lintar.

Dari hasil pemeriksaan tim penyidik Ditreskrimsus Polda Jatim, para tersangka mengaku bisa memproduksi antara 40 hingga 50 tabung per hari. 

"Tabung-tabung tersebut kemudian dijual ke toko-toko kelontong di sekitar wilayah Malang," terang AKBP Lintar.

Setelah dipindahkan isinya, para tersangka menyegel ulang tabung tersebut dan ditimbang agar beratnya tetap sesuai dengan yang tertera pada tabung LPG 12 kg.

"Pengakuan tersangka hal itu agar masyarakat tidak curiga," imbuh AKBP Lintar.

Lebih lanjut, AKBP Lintar menyatakan bahwa kerugian negara akibat praktik ilegal ini diperkirakan mencapai sekitar Rp228 juta.

Sementara keuntungan yang diperoleh oleh tersangka RH mencapai Rp384 juta selama Empat bulan operasinya.

Atas tindakan mereka, para tersangka dijerat dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. 

"Ancaman hukuman untuk para pelaku adalah pidana penjara maksimal 6 tahun serta denda hingga Rp10 miliar," pungkas AKBP Lintar.

Polda Jawa Timur juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap praktik ilegal semacam ini, yang tidak hanya merugikan negara tetapi juga dapat membahayakan keselamatan konsumen. 

Pemerintah melalui subsidi LPG 3 kg bertujuan untuk meringankan beban masyarakat kurang mampu, sehingga setiap tindakan yang merusak sistem ini akan ditindak tegas. (Red)