Pasuruan, suarakpkcyber.com - Musyawarah Cabang ke- VII Badan Pimpinan Cabang Perhimpunan Hotel dan Restaurant Indonesia (BPC PHRI) Pasuruan yang diadakan di Hotel Royal Senyiur Prigen, Rabu (15/04/2026).

Dalam Muscab PBC PHRI sebagai sarana  forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat Kabupaten atau Kota Pasuruan untuk organisasi PHRI. 

Muscab Ke-VII tersebut melahirkan dan mengukuhkan ketua baru PHRI serta penyusunan program kerja periode 2026-2031. PHRI Pasuruan kini dinahkodai oleh Bapak Fuji Subagyo HRD Manager Royal Senyiur yang menjabat kembali setelah periode sebelumnya.

Adapun program kerja yaitu menyusun pokok pokok program kerja BPC PHRI 5 tahun kedepan disesuaikan dengan kondisi pariwisata daerah dan merumuskan internet untuk BPC dan eksternal untuk Pemkab serta BPD PHRI Jawa Timur.

Sedangkan peserta anggota PHRI yang  mempunyai hak diantaranya pemilik atau General Manager hotel, restoran, kafe, catering, serta usaha jasa makanan dan minuman yang terdaftar secara resmi.

Kegiatan Muscab tersebut disupport langsung oleh Pemkab Pasuruan yang diwakili oleh Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan Nurul Puspatiningrum, Ketua terpilih PHRI, Pengurus beserta seluruh anggota PHRI se-kabupaten Pasuruan Raya.

Dalam sambutannya Nurul Puspitaningrum sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan mengucapkan selamat atas terpilihnya Ketua BPC PHRI Pasuruan periode 2026 - 2031 yaitu Bapak Fuji Subagyo.

Nurul juga berterimakasih untuk pengurus demisioner atas kerja keras selama ini beliau juga menyampaikan agar dapat berkolaborasi dengan baik antara PHRI dan Pemkab Pasuruan untuk perkuat sektor Pariwisata.

" Mari kita perkuat kolaborasi, PHRI kuat, pariwisata Pasuruan tumbuh, PAD meningkat masyarakat sejahtera" himbaunya.

Selain itu beliau juga menghimbau untuk percepatan sertifikasi halal dan penguatan desa wisata yang dipromosikan secara menarik.

" kami titip tiga hal kepada pengurus baru yaitu percepatan sertifikasi CHSE dan halal, penguatan desa wisata bersama homestay dan kuliner lokal, dan digitalisasi promosi" ujarnya.

Selain itu dalam proses percepatan dan kemajuan sektor pariwisata di Kabupaten Pasuruan khususnya pihaknya bersedia menjadi mitra bagi PHRI.

" Dinas pariwisata siap jadi Mitra dan fasilitator" pungkasnya.

Sementara Ketua terpilih BPC PHRI periode 2026-2031, Fuji Subagyo dalam pidato nya menyatakan penghormatan dan penghargaan setinggi-tingginya untuk Ketua dan pengurus demisioner.

" capaian 5 tahun terakhir menjadi fondasi kuat untuk kita melangkah. Amanah ini milik bersama" ujarnya.

Fuji Subagyo juga menambahkan amanah yang beliau emban merupakan kewajiban yang harus dijalankan dengan baik untuk terus meningkatkan sektor pariwisata khususnya dalam hal perhotelan di tengah situasi perekonomian yang tidak menentu.

" saya sadar jabatan ini bukan soal saya pribadi, ini amanah seluruh anggota dari hotel berbintang, budget hotel, homestay, restoran besar, kafe, sampai UMKM kuliner PHRI kuat kalau kita bersatu mari kita tingkatkan kerja kita di situasi perekonomian dunia yang tidak menentu" ujarnya.

Beliau juga menghimbau untuk saling menjaga Sinergitas dan kolaborasi dengan baik terhadap pemerintah kabupaten Pasuruan dan BPD PHRI.

" Mari kita prioritaskan fokus pada, solidaritas pendataan dan digitalisasi anggota, sertifikasi percepatan CHSE, halal dan kompetensi SDM, dan bersinergi aktif kolaborasi dengan Pemkab, Dispar, BPD PHRI Jatim untuk promosi bersama" himbaunya.

Subagyo juga terbuka atas saran dan kritik demi kemajuan bersama serta kekompakan dalam sebuah organisasi merupakan kunci utama.

" Pintu PHRI terbuka, kritik , saran, komplain silakan disampaikan, kalau kita kompak insyaallah okupansi hotel naik, restoran rame sehingga PAD daerah ikut meningkatkan" ucapanya. (Usj)

Pasuruan, suarakpkcyber.com - LSM Gema Anak Indonesia Bersatu (GAIB) Pasuruan menerima banyak aduan masyarakat mengenai dampak kegiatan tambang di Pasuruan.

Dipimpin M. Yusuf atau biasa akrab disapa Habib Yusuf melakukan audensi bersama Pemkab Pasuruan. Bertempat di Meet Room Dinasti Isyana lantai 4 gedung putih raci, Bangil Pasuruan, Rabu (15/1/04/2).

Pada audensi kali ini , bupati Pasuruan Rusdi Sutejo tidak hadir dan di wakili oleh Wakil Bupati Pasuruan Shobih Asrori didampingi oleh sekda dan kepala Dinas lingkungan hidup (DLH) Kabupaten Pasuruan, ketua DPP GAIB M.Yusuf beserta anggotanya dan juga para wartawan Pasuruan Raya dari berbagai media cetak atau online.

Dalam audensi tersebut, ketua DPP GAIB Pasuruan M.Yusuf menyampaikan permasalahan terkait masalah tambang tambang yang ada di wilayah kabupaten Pasuruan, maslah CSR dan juga masalah reklamasi kepada pemerintah kabupaten Pasuruan.

Tujuannya audensi ini adalah agar pemerintah kabupaten Pasuruan menutup tambang ilegal dan mengevaluasi perbub terkait masalah kelas jalan yang di dilalui oleh muatan tambang yang melebihi tonase yang menyebabkan dampak negatif bagi masyarakat.

Menanggapi permasalahan yang di sampaikan tersebut, wakil bupati Pasuruan Shobih Asrori mengatakan, akan menyampaikan permasalahan ini kepada pak bupati.

"Terkait masalah tambang yang muatannya melebihi tonase, pemkab kabupaten Pasuruan akan berencana memasang portal tahun ini, dengan tujuan agar kendaraan bermuatan sesuai kelas jalannya," tuturnya.

Sementara itu, Ketua DPP GAIB Habib Yusuf menyampaikan bahwa audensi hari ini di lakukan karena banyaknya keresahan dan kelurahan masyarakat terkait kegiatan tambang di kabupaten Pasuruan yang sangat berdampak pada aktivitas masyarakat di karenakan jalan rusak akibat truk tambang yang melebihi tonase.

"Akibat dari kegiatan tambang yang muatannya melebihi tonase, khususnya di wilayah kabupaten Pasuruan, banyak jalan kelas 3 yang mengalami kerusakan parah. Apalagi saat musim penghujan jalan menjadi licin karena material muatan yang sangat membahayakan para pengendara motor," tuturnya.

Ketua GAIB tersebut menekankan kepada pemkab kabupaten Pasuruan agar untuk mengevaluasi perbub terkait kelas jalan yang ada di kabupaten Pasuruan.

"Kami meminta perbub masalah tambang di kabupaten Pasuruan di Evaluasi," ujarnya.

Saat dikonfimasi oleh awak media terkait akan di pasangnya portal di jalan oleh Pemkab Pasuruan, habib mendukung program tersebut, kerena dengan adanya portal, nantinya tidak akan ada lagi permasalahan terkait kelas jalan.

"Saya dukung program Pemkab Pasuruan terkait pemasangan portal. Tapi jika tidak ada realisasi terkait program tersebut sampai akhir tahun ini. Kami Gema Anak Indonesia Bersatu (GAIB) akan turun ke jalan melakukan demo besar-besaran," tegasnya. (Usj)

Pasuruan,suarakpkcyber.com,– Aparat Unit Reskrim Polsek Gempol berhasil mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan yang terjadi di wilayah Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Pengungkapan kasus tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa (14/04/2026) di ruang Polsek Gempol.

Kasus ini berawal dari laporan seorang warga bernama Darmawan (40), yang menjadi korban pencurian di rumahnya yang berada di Dusun Jembrung II, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol. Laporan tersebut tercatat dengan nomor LP/B/07/III/2026/SPKT Polsek Gempol.

Peristiwa pencurian diketahui terjadi pada Selasa (24/03/2026) sekitar pukul 23.26 WIB. Saat itu pelaku diduga masuk ke rumah korban dengan cara merusak atau mencongkel jendela kamar yang berada di bagian belakang rumah. Setelah berhasil membuka jendela, pelaku masuk ke dalam rumah dan mengambil sejumlah barang berharga milik korban.

Korban baru menyadari rumahnya telah dibobol pada Rabu pagi (25/03/2026) sekitar pukul 06.00 WIB, setelah pulang dari mudik Lebaran ke Jombang. Saat memasuki rumah, korban melihat jendela kamar dalam keadaan terbuka dan kondisi di dalam kamar sudah berantakan. Setelah dicek, sejumlah barang berharga berupa perhiasan emas dan uang tunai telah hilang.

Akibat kejadian tersebut korban diperkirakan mengalami kerugian hingga Rp21.507.000.

Mendapat laporan itu, Unit Reskrim Polsek Gempol langsung melakukan serangkaian penyelidikan untuk mengungkap pelaku. Dari hasil penyelidikan, polisi akhirnya berhasil mengidentifikasi pelaku bernama Muhammad Irkham bin Sulkan (38), seorang karyawan swasta yang juga berdomisili di Dusun Jembrung, Desa Bulusari.

Petugas kemudian bergerak melakukan penangkapan pada Selasa (31/03/2026) sekitar pukul 11.00 WIB. Saat diamankan, pelaku diketahui sedang tertidur di sebuah kandang kambing yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian.

Dalam penangkapan tersebut, polisi juga menemukan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan tindak pencurian tersebut. Barang bukti yang diamankan antara lain satu kalung emas seberat 5 gram, dua cincin emas dengan total berat 2 gram, satu liontin emas seberat 1,24 gram, uang tunai sebesar Rp3.400.000, serta satu bilah sabit yang digunakan pelaku untuk mencongkel jendela rumah korban.

Kini pelaku telah diamankan di Mapolsek Gempol untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Penyidik juga tengah melengkapi berkas perkara sebelum dilimpahkan ke jaksa penuntut umum.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 477 ayat (1) huruf e dan f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan, yakni melakukan pencurian dengan cara merusak akses masuk ke rumah dalam kondisi kosong.

Pihak kepolisian juga mengingatkan masyarakat agar lebih waspada terhadap potensi tindak kejahatan, terutama ketika meninggalkan rumah dalam waktu lama. Warga diimbau memastikan keamanan rumah serta saling menjaga lingkungan agar kejadian serupa tidak kembali terulang.(Usj)

Situasi fiskal daerah saat ini memang sedang mengalami tekanan. Hal itu dipicu oleh adanya pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah serta terbitnya surat edaran dari Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri terkait kebijakan efisiensi belanja pemerintah daerah.

Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, saat dikonfirmasi awak media pada Selasa (14/04/2026) menjelaskan bahwa dirinya secara pribadi maupun sebagai pimpinan lembaga memahami kondisi fiskal daerah yang sedang menghadapi keterbatasan. Oleh sebab itu, diperlukan kehati-hatian dalam merencanakan maupun menjalankan program yang menggunakan anggaran daerah.

Menurutnya, keputusan untuk menunda pengadaan mobil dinas merupakan langkah yang tepat dan sejalan dengan semangat efisiensi anggaran. Ia menilai anggaran tersebut lebih baik dialihkan untuk program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Dalam kondisi seperti sekarang, belanja yang sifatnya penunjang bisa ditunda terlebih dahulu. Anggaran tersebut nantinya dapat difokuskan pada program-program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa DPRD sebagai representasi rakyat harus memberikan contoh dalam pengelolaan keuangan daerah secara bijak dan bertanggung jawab. Terlebih, masih banyak sektor yang membutuhkan perhatian serius seperti pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, serta kesehatan.

Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang akrab disapa Lek Sul itu juga menegaskan bahwa keputusan ini merupakan bentuk komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif dalam menjaga stabilitas keuangan daerah.

“Kami mendukung penuh langkah efisiensi ini. Harapannya setiap rupiah dari anggaran daerah benar-benar memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” jelasnya.

Ke depan, DPRD Kabupaten Pasuruan juga berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan efisiensi anggaran agar tetap tepat sasaran, transparan, dan tidak mengganggu pelayanan publik.

Saat disinggung mengenai salah satu pimpinan DPRD yang saat ini masih menggunakan kendaraan pribadi karena kendaraan dinas yang ada mengalami kerusakan berat, Samsul Hidayat mengaku persoalan tersebut telah dikomunikasikan dengan Rusdi Sutejo selaku Bupati Pasuruan guna mencari solusi terbaik.

Menurutnya, hal tersebut perlu segera dicarikan jalan keluar agar tidak menghambat aktivitas kerja legislatif di parlemen.

“Masalah itu sudah kami sampaikan kepada Mas Bupati agar turut dipikirkan solusinya, apakah nantinya menggunakan kendaraan dinas milik OPD atau kendaraan dari Pemkab,” tambahnya.

Dukungan terhadap penundaan pengadaan mobil dinas juga disampaikan Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan, Yusuf Daniel. Ia menilai keputusan tersebut merupakan sikap bijak dari para pimpinan DPRD dalam menyikapi kondisi keuangan daerah saat ini.

Ia juga mengusulkan agar anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk mobil dinas dapat dialihkan untuk membiayai program pembangunan, terutama yang berkaitan dengan penanganan dampak bencana serta layanan dasar masyarakat yang belum terakomodasi dalam anggaran induk.

“Pada prinsipnya kami sangat mendukung penundaan tersebut. Ini merupakan sikap negarawan dari para pimpinan DPRD. Pengalihan anggaran sebaiknya difokuskan pada program-program pro rakyat serta pelayanan dasar yang masih membutuhkan perhatian,” tegasnya.(Usj)

Dalam kegiatan tersebut, Kapolres didampingi sejumlah pejabat utama Polres Pasuruan dan disambut langsung oleh Pengasuh Ponpes KH. Mujtabah Abdushomad.

“Kolaborasi antara ulama dan kepolisian penting dalam menjaga kamtibmas agar tetap aman dan kondusif,” ujar AKBP Harto Agung Cahyono.

Ia menyebut, pendekatan keagamaan memiliki peran strategis dalam mencegah berbagai potensi gangguan keamanan, seperti paham radikalisme dan kenakalan remaja.

“Melalui kerja sama ini, kami berharap pembinaan masyarakat bisa berjalan lebih efektif,” tambahnya.

Kapolres juga menyampaikan apresiasi kepada pihak pesantren atas kontribusinya dalam membina santri serta menjaga stabilitas sosial di lingkungan sekitar.

Sementara itu, KH. Mujtabah Abdushomad menyambut baik kunjungan tersebut dan menyatakan dukungannya terhadap upaya kepolisian dalam menjaga keamanan dan kerukunan umat.

Kegiatan berlangsung dalam suasana akrab dan diakhiri dengan dialog terkait situasi kamtibmas serta komitmen bersama untuk menjaga kondisi wilayah Pasuruan tetap aman dan kondusif.(Usj)

Pasuruan, suarakpkcyber.com - Pengadaan mobil dinas Pimpinan DPRD Kabupaten Pasuruan kemungkinan besar akan di tunda pada tahun ini. Langkah ini merupakan bentuk dukungan politis para wakil rakyat seiring dengan adanya terbitnya surat edaran dari Mendagri No 800.1.5/3345.A/SJ tentang transformasi budaya kerja ASN.

Hal tersebut di sampaikan oleh wakil ketua DPRD Muhammad Zaini melalui selulernya pada Minggu (12/04/26). Politisi PDI.P ini mengatakan bahwa DPRD sepakat akan mengikuti surat daerah tersebut termasuk soal efesiensi perjalanan dinas dalam negri.

“ Kita sepakat ikuti aturan pusat terkait efesiensi” jelasnya

Saat di tanya soal rencana pengadaan mobil dinas pimpinan dalam minggu ini, Zaini meski sudah di anggarkan namun pihaknnya tidak akan memaksakan untuk dapat dilaksanakan pada tahun ini. 

Dirinya akan mewusyarahkan dengan seluruh pimpinan dalam waktu dekat ini, hal ini di ambil sebagai bentuk komitmen legislative dalam mendukung kebijakan pusat.

“ kita sepakat untuk menunda pengadaan mobil dinas pimpinan,minggu depan di rapatkan,konfirmasi ke pimpinan DPRD juga bapak Samsul Hidayat" imbuhnya. (Usj)

Pasuruan,suarakpkcyber.com - Pengadaan Mobil Dinas bagi Pimpinan Dewan di DPRD Kabupaten Pasuruan menurut mayoritas fraksi di DPRD Kabupaten Pasuruan menyatakan sepakat dan mendukung penuh pembatalan pengadaan mobil pimpinan dewan tahun 2026 ini.

Wakil rakyat tersebut mendukung penuh pengurangan program program aspirasi legistatif yang tidak urgent yang tidak berdampak kebutuhan layanan dasar Masyarakat.

Langkah ini di ambil sebagai konsekuensi logis atas terbitnya surat edaran mendagri No 800.1.5/3345.A /SJ tentang transformasi budaya kerja ASN, utamakan kegiatan rapat, Bimtek,seminar melalui daring pengurangan Perdin 50 persen ( dalam negri ) Perdin 70 persen ( luar negri).

H. Arifin, S.Sos Ketua DPC PDIP

H.Arifin, S sos ketua DPC PDI.P sekaligus sekretaris komisi II yang di konfirmasi awak media pada Minggu (12/04/26) menjelaskan dirinya mendukung sekali rencana pembatalan pengadaan mobil pimpinan dan juga kegiatan program legistatif yang akan di laksanakan tahun 2026.

“kami mendukung sekali pembatalan itu, karena kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja, maka progam program yang tak urgent sebaiknya di pending dulu untuk di alihkan di kegiatan yang pro rakyat kecil serta program layanan dasar masyarakat” jelasnya.

Dirinya memastikan semua kader PDI.P yang duduk di legistif dipastikan semuanya mendukung kebijakan efesiensi tersebut.

 “semua kader sepakat , tidak ada yang ngeyel soal pembatalan pengadaan mobil,sudah sepakat dialihkan untuk program dasar masyarakat” tambahnya pria asal Wonokoyo Beji ini.

Najib Setiawan Ketua Fraksi PKS

Ketua Fraksi PKS Najib Setiawan menjelaskan seharusnya anggota DPRD harus mendukung kebijakan efesiensi melalui SE dari Mendagri tersebut yakni dengan melakukan pembatalan pengadaan mobil pimpinan dewan,pengurangan program usulan legislative yang tidak relevan dengan kondisi ekonomi Negara

“apalagi mobil pimpinan yang di pakai saat ini kondisi fisik dan tahun rakitan masih layak tahun 2023 sebaiknya di pending dahulu saja lah”jelasnya.

Eko Suryono Ketua Fraksi Gabungan

Dukungan all out di sampaikan oleh Eko Suryono, Ketua fraksi Gabungan , ia menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah menerbitkan aturan efesiensi saat kondisi ekonomi Negara lagi susah, maka seyogyanya para wakil rakyat di DPRD bisa mengoptimal anggaran yang ada untuk kepentingan rakyat

“kita sangat mengapresiasi Keputusan pimpinan yang membatalkan mobdil dinas thun 2026 ,ini bentuk komitmen dalam mendukung program pemerintah dan berpartisipasi aktif bagi mayarakat”jelas politisi Nasdem ini.(Usj)

Pasuruan, suarakpkcyber.com— Kapolres Pasuruan AKBP Harto Agung Cahyono mengajak seluruh personel mengikuti kegiatan olahraga bersama di kawasan Taman Dayu, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jumat (10/4/2026).

Kegiatan ini menekankan pentingnya soliditas antar anggota tanpa sekat jabatan. Olahraga bersama diikuti oleh Wakapolres Pasuruan Kompol Andy Purnomo, pejabat utama (PJU), Kapolsek jajaran, serta seluruh personel Polres Pasuruan.

Kapolres Pasuruan AKBP Harto Agung Cahyono mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari pembinaan internal guna menjaga kesiapan personel dalam menjalankan tugas kepolisian.

“Olahraga bersama ini penting untuk menjaga kebugaran fisik dan kesiapan mental personel dalam mendukung pelaksanaan tugas di lapangan,” ujarnya.

Ia menegaskan, kegiatan tersebut juga menjadi sarana untuk membangun kebersamaan di lingkungan kerja.

“Kegiatan ini kami dorong untuk memperkuat soliditas dan kebersamaan tanpa sekat jabatan di antara personel,” tambahnya.

Pelaksanaan kegiatan bertempat di kawasan Taman Dayu yang memiliki lingkungan terbuka dengan udara sejuk serta fasilitas yang memadai untuk menunjang aktivitas olahraga secara optimal.

Selain menjaga kesehatan jasmani, kegiatan ini juga bertujuan mempererat hubungan emosional serta meningkatkan sinergitas antar personel, sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas kepolisian secara profesional di wilayah hukum Polres Pasuruan. (Usj)

Pasuruan, suarakpkcyber.com - Pemerintah Kabupaten Pasuruan Pasuruan melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (Diskoperindag) akan memastikan 9 pasar tradisional di Kabupaten Pasuruan akan di rehap tahun ini.

Langkah tersebut diambil untuk memastikan dan mengupayakan untuk meningkatan dan kenyamanan pengunjung dan pedagang yang berada di pusat ekonomi rakyat yakni melalui pasar tradisional.

Total ada 15 pasar daerah yang ada di Kabupaten Pasuruan, 9 diantaranya masuk dalam prioritas perbaikan meliputi pasar, Purwosari, Ngempit, Prigen, Sukorejo, Pasrepan, Nguling, Grati, Warungdowo dan Wonorejo.

Rehabilitasi 9 Pasar tersebut didanai dari dana APBD Kabupaten Pasuruan yang mencakup beberapa perbaikan fisik disesuaikan kebutuhan di masing-masing pasar.

Rencana rehabilitasi yang meliputi pemeliharaan lingkungan pasar, pengoptimalan drainase, perbaikan kantor pengelola, perbaikan los pedagang hingga perbaikan pasar hewan.

Taufikhul Ghony Kepala Diskoperindag Kabupaten Pasuruan menegaskan, bahwa hingga bulan April ini daftar pasar yang akan direhab tidak mengalami perubahan, seluruh nya tetap sesuai hasil survei dan hasil usulan yang sudah diajukan pada tahun yang lalu.

" Ada sembilan pasar rakyat yang dijadwalkan mendapat perbaikan tahun ini. Sejauh ini rencana tersebut masih tetap, tidak ada perubahan sasaran," ujar Ghony

Adapun mengenai teknik pelaksanaannya menurut Ghony perencanaan nya telah rampung saat ini masih dalam tahapan penyesuaian akhir sebelum tahap realisasi fisik.

"Perencanaan sudah selesai sekarang tinggal tahap penyesuaian. Untuk pelaksanaannya nanti akan melalui proses Penunjukkan Langsung," ujarnya.

Program rehabilitasi ini diharapkan dapat segera terealisasi guna menciptakan pasar tradisional yang nyaman dan tertata agar daya tarik masyarakat untuk membeli di pasar tradisional meningkat. (Usj)

Pasuruan, suarakpkcyber.com - Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) sebagai langkah awal untuk menjadi calon ketua DPC PKB. Sekretaris DPC PKB Kabupaten Pasuruan Samsul Hidayat,S,ag.Mpd menjadi kader pertama dari Kabupaten Pasuruan yang mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) calon Ketua DPC PKB di Universitas Malang, bersama dengan para kader SE Jatim pada Jumat (10/4/2026).

Dirinya menuturkan bahwa UKK tersebut merupakan bagian dari tahapan penjaringan kepemimpinan di internal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Kegiatan dimulai sejak pagi hingga sore hari dan diikuti sejumlah kandidat dari berbagai daerah di Jawa Timur.

Kepada awak media yang di temui di rumahnya, politisi tulen PKB ini dan memiliki segudang pengalaman di organisasi partai mengaku seluruh proses yang dijalaninya berlangsung lancar tanpa kendala berarti.

Ia menyebut tahapan ini sebagai bagian penting dalam mekanisme demokrasi partai.

“Alhamdulillah, semua proses berjalan lancar. Ini bagian dari tahapan yang harus dilalui dalam mekanisme partai,” ujarnya.

Samsul juga menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk mengikuti proses seleksi tersebut.

Menurutnya, kesempatan ini menjadi kehormatan sekaligus tanggung jawab yang harus dijalani dengan serius.

“Terima kasih atas kepercayaan dan dukungan dari berbagai pihak. Ini tentu menjadi amanah yang tidak ringan,” katanya.

Meski telah mengikuti UKK, Samsul menegaskan bahwa penentuan Ketua DPC PKB tetap mengacu pada mekanisme organisasi yang berlaku.

Seluruh keputusan nantinya akan ditetapkan melalui tahapan yang demokratis di internal partai.

“Semua akan berproses sesuai aturan dan mekanisme partai. Kita hormati bersama,” tegasnya.

Sementara itu, sejumlah kandidat lain dijadwalkan mengikuti UKK pada hari ini, Sabtu (11/4).

Mereka diantaranya Rudi Hartono, Yusuf Daniyal, Laily Qomariyah, Abdul Karim, Sa’ad Muafi, dan Helmi Sudiono Fauzan.

Di tengah proses tersebut, Samsul memastikan tetap fokus menjalankan tugasnya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan.

Ia menegaskan komitmennya untuk terus mengawal aspirasi masyarakat dan mendukung pembangunan daerah.

“Saat ini saya tetap fokus menjalankan tugas di DPRD, memastikan aspirasi masyarakat terakomodasi dengan baik,” jelasnya.

Ia juga mengajak seluruh kader untuk menjaga soliditas dan kebersamaan dalam proses penjaringan kepemimpinan yang tengah berlangsung.

“Yang terpenting adalah menjaga kebersamaan dan semangat pengabdian kepada masyarakat,” pungkasnya.(Usj)