Pasuruan, suarakpkcyber.com - Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2025 mencapai 88.82% dengan kategori Sangat Baik. Hal ini dikarenakan DPRD Kabupaten Pasuruan terus berbenah dari berbagai aspek terutama dari segi Pelayanan.

Capaian tersebut menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, mulai dari sistem, mekanisme hingga prosedur pelayanan yang diterapkan di Sekretariat DPRD kabupaten Pasuruan.

Pada indikator sistem, mekanisme, dan prosedur layanan, nilai yang diperoleh sebesar 87,28.

Disisi lain, indeks indikator biaya atau tarif mencatat skor tertinggi, yakni capai 99,89, untuk aspek sarana dan prasarana, penilaian mencapai 93,09.

Nilai ini menegaskan bahwa seluruh layanan yang diberikan tidak dipungut biaya.

Adapun penanganan pengaduan, saran, dan masukan masyarakat memperoleh skor 99,01, menunjukkan responsivitas dan keterbukaan layanan terhadap aspirasi publik dinilai sangat baik.

Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan di kesempatan yang sama menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Hasil ini menjadi refleksi atas kerjasama seluruh unsur di DPRD dan para ASN yang di lingkungan sekretariat DPRD.

“Alhamdulillah, penilaian IKM Tahun 2025 menunjukkan hasil sangat baik dengan nilai 88,82. Ini adalah buah dari kerja kolektif pimpinan dan anggota DPRD, Sekretariat DPRD, serta dukungan masyarakat Kabupaten Pasuruan,” ujar Samsul, Kamis (19/02/2026).

Samsul juga menambahkan capaian tersebut bukan untuk berpuasa diri melainkan sebagai cambuk untuk terus menerus memperbaiki kinerja dewan.

“Penilaian ini menjadi bukti komitmen kami dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, keterbukaan informasi, serta respons terhadap aspirasi masyarakat. Namun, kami tidak boleh berhenti di sini,” Papar politisi PKB sekaligus Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan.

Beliau juga menekankan untuk selalu meningkatkan pelayanan yang baik harus sejalan dengan integritas dan profesionalitas.

" Kedepan, kami akan terus meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan demi mewujudkan pemerintahan daerah yang profesional, aspiratif, dan berintegritas,” katanya.

Beliau juga mengapresiasi atas kepercayaan Masyarakat sekaligus membuka ruang aspirasi saran dan kritik sebagai masukan.

“Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Kritik dan saran tetap kami harapkan sebagai energi perbaikan untuk membangun Kabupaten Pasuruan yang lebih maju, sejahtera, dan berkeadilan,” tutupnya.

Pasuruan, suarakpkcyber.com - Imbas diterjang banjir atau longsor sejumlah infrastruktur dan jalan rusak. Pemkab Pasuruan segara melakukan perbaikan sejumlah infrastruktur yang rusak akibat di terjang bencana ( banjir,longsor ) yang terjadi di beberapa wilayah Kecamatan agar kerusakan tidak semakin parah.

Perbaikan tersebut direncakan menggunakan anggaran dana BTT (Belanja Tidak Terduga: red) tahun 2026.

Menurut Informasi yang dihimpun di lapangan terhadap sejumlah kontraktor yang di beri amanat oleh Pemkab Pasuruan melalui Dinas Pangairan, Bina Marga dan Bina Kontruksi untuk mengerjakan perbaikan fisik imbas bencana mereka mengatakan di undang oleh Dinas rapat untuk pengerjaan fisik bencana.

“Saya di undang Dinas untuk mengerjakan berjonjong, untuk lokasi dan nominalnya belum tahu masih mau rapat" jelasnya nama disamarkan saat ditemui di kantor Dinas Pangairan, Bina Marga dan Bina Kontruksi Rabu (18/02/26) siang.

Saat awak media mencari informasi di ruang tempat kegiatan rapat antara PPTK dengan sejumlah kontraktor, salah satu pegawai menemui untuk mengarahkan agar dapat melewati pintu depan

“Mas kalau masuk harus lewat pintu depan di sana ada lobi , mau ketemu siapa”jelasnya pegawai tersebut  

Data yang di peroleh tahun 2026 ini ada 15 lokasi penanganan darurat yang akan di tangani melalui kontraktual ( menggunakan jasa kontraktor ) dengan rincian 10 lokasi merupakan usulan dari bidang Sumberdaya air,dan 6 lokasi dari usulan bidang Bina Marga.

Terpisah, Sarina Roestif Plt Dinas Sumberdaya Air,Bina Marga dan Bina Kontruksi yang di konfirmasi melalui selulernya, yang bersangkutan belum bisa memberikan keterangan karena sedang ada kegiatan di luar

" Masih di luar mas mohon maaf” jawabnya singkat.

Rencana perbaikan imbas bencana ada di wilayah Bangil ( Kelurahan Kiduldalem,Kelurahan Kali anyar ) Kecamatan Gempol ( Desa carat), Kecamatan Winongan Desa Karangjati, Desa Sruwi Kecamatan Nguling, Kecamatan Gondangwetan ( Desa Sekarputih ) sedangkan di 6 titik ada di Kecamatan Tutur dan Kecamatan Tosari.(Red)

Sorong, Papua Barat Daya| suarakpkcyber.com -  Sangat miris perbuatan tersangka kasus kayu ilegal yang tinggal menunggu agenda tuntutan Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Sorong, Selasa (17/02/2026).

Bagaimana tidak, istri tersangka yang tidak terima atas pemberitaan-pemberitaan beberapa media langsung mengusir wartawan dan membentak-bentak wartawan yang saat akan hendak mengkonfirmasi agenda tuntutan tersangka Felix Wiliyanto yang diduga telah melakukan aktifitas bisnis penebangan atau pembelian kayu ilegal di wilayah Sorong Provinsi Papua Barat Daya.

" wartawan-wartawan telah menyusahkan Bapak. Bos sudah tidak ada uang karena kalian buat susah pak Felix " ungkap wanita yang di duga adalah istri tersangka.

Lanjut, Tanpa banyak tanya, ia mengeluhkan dan terus menerus membentak dan memarahi jurnalis yang akan mengkonfirmasi agenda tuntutan tersebut .

Istri tersangka yang terus menerus mengeluhkan bahwa suaminya (tersangka) hanya dihukum biasa saja. Tetapi beberapa media mengangkat berita-berita dan menambahkan terkait ada temuan baru yang di sangsikan kepada suaminya atau tersangka Felix.

" Masa wartawan ada yang tulis Tindak Pidana Pencucian uanglah atau money laundry" kesalnya.

Sementara itu, salah satu wartawan yang hendak akan mengkonfirmasi langsung memberikan penjelaskan bahwa niat kami (wartawan/jurnalis) adalah ingin bertemu untuk konfirmasi agenda yang akan di terima oleh tersangka dalam hal ini adalah Felix. 

Sehingga apakah ada keluhan atau permintaan yang bisa dinaikan melalui media. Sebelum ada tuntuhan dari jaksa.

" kita mau tanya apakah mungkin selama persidangan ada kejanggalan-kejanggalan mulai dari saksi-saksi atau penyidik. Karena kami netral tidak memihak siapapun" jawab salah satu wartawan kepada istri tersangka.

Sembari mengatakan bahwa kami tidak di sogok atau meminta uang. Hanya ingin memberikan keluhan tersangka. Karena kebutulan tersangka tidak berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sorong, tetapi berada di luar tahanan. Jadi tidak ada salahnya untuk didatangi dan meminta konfirmasi kepada yang bersangkutan.(dedi)

Pasuruan, suarakpkcyber.com -  Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Pasuruan bersama instansi terkait menertibkan pedagang kaki lima (PKL) liar dan parkir liar di kawasan bawah jembatan tol Bundaran Sirkel Gempol, Kabupaten Pasuruan, Senin (16/2/2026).

Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 09.00 WIB hingga 14.00 WIB itu berjalan aman, lancar, dan tertib. Penertiban dilakukan untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas serta ketertiban umum di kawasan strategis tersebut.

Kasat Lantas Polres Pasuruan, AKP Derie Fradesca, S.T.K., S.I.K., M.H., mengatakan penertiban difokuskan pada lapak PKL liar dan kendaraan yang parkir sembarangan di sepanjang jalur bawah tol.

“Kami melaksanakan penertiban PKL liar dan parkir liar di bawah jembatan tol Sirkel Gempol guna menjaga kelancaran arus lalu lintas serta menciptakan situasi yang tertib dan aman,” ujar AKP Derie.

Menurutnya, keberadaan lapak dan parkir liar di lokasi tersebut berpotensi mengganggu arus kendaraan serta membahayakan pengguna jalan.

“Selain penertiban, personel juga melakukan pengaturan lalu lintas untuk memastikan aktivitas masyarakat tetap berjalan dengan lancar,” tambahnya.

Dalam kegiatan tersebut, hadir Kanit Turjawali Satlantas Polres Pasuruan Ipda Aries Setyandono, S.H., bersama anggota Turjawali Satlantas. Penertiban juga melibatkan Satpol PP Kabupaten Pasuruan dan Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan sebagai bentuk sinergi lintas instansi.

Kapolres Pasuruan, AKBP Harto Agung Cahyono, menegaskan pentingnya penataan kawasan publik agar tetap kondusif.

“Penertiban ini bagian dari upaya menjaga ketertiban dan keselamatan masyarakat pengguna jalan,” singkatnya.

Satlantas Polres Pasuruan memastikan kegiatan serupa akan terus dilakukan secara berkala sebagai langkah preventif dalam menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) di wilayah hukum Polres Pasuruan. (Usj

Pasuruan,suarakpkcyber .com,— Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Pasuruan terus memperkuat komitmen dalam mengurangi kawasan permukiman kumuh secara menyeluruh pada tahun 2026. Penanganan tidak lagi dilakukan secara parsial, melainkan menggunakan pendekatan terintegrasi agar hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat dan berkelanjutan.

Kebijakan ini dijalankan di wilayah Kabupaten Pasuruan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hunian, kesehatan lingkungan, serta kesejahteraan sosial-ekonomi warga.

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman, Eko Bagas Sasongko, menjelaskan bahwa langkah tersebut merupakan tindak lanjut arahan Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo, agar penanganan kawasan kumuh dilakukan dengan pendekatan komprehensif, tidak hanya membangun fisik semata tetapi juga memberdayakan masyarakat.

“Konsep yang diterapkan adalah memadukan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan lingkungan, sanitasi, ruang terbuka hijau, dan penyediaan air bersih dengan peningkatan kualitas sosial dan ekonomi masyarakat. Program ini dilaksanakan lintas sektor, melibatkan pemerintah pusat hingga pemerintah daerah,” ujarnya saat ditemui di sela Forum Perangkat Daerah dan Konsultasi, Jumat (13/2/2026).

Penanganan kawasan kumuh secara terintegrasi mencakup berbagai komponen utama, di antaranya:

• Perbaikan jalan lingkungan permukiman

• Pembangunan dan revitalisasi drainase

• Pengelolaan sampah melalui TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle)

• Penyediaan sarana air bersih

• Pembangunan jamban sehat bagi warga

• Penataan ruang lingkungan agar lebih layak dan sehat

Selain pembangunan fisik, program ini juga diarahkan untuk mengurangi kesenjangan sosial, menciptakan ruang publik yang nyaman, serta mendorong produktivitas ekonomi masyarakat di kawasan yang sebelumnya tergolong kumuh.

Ratusan RTLH Akan Dibangun Sebagai bagian dari target tahun 2026, pemerintah daerah akan membangun dan memperbaiki Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 552 unit. Selain itu, akan dibangun 79 unit jamban sehat, peningkatan kualitas sistem drainase, serta penguatan fasilitas TPS3R guna menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan.

Program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup warga melalui hunian yang layak, akses sanitasi yang baik, serta lingkungan yang sehat dan tertata. Dengan pendekatan terintegrasi, Pemkab Pasuruan optimistis pengurangan kawasan kumuh dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Tujuan akhirnya bukan hanya memperbaiki kawasan, tetapi membangun kehidupan yang lebih sehat, produktif, dan berkelanjutan bagi warga,” pungkas Eko.(Usj)

Direktur RSUD Bangil, dr. Arma Roosalina, menjelaskan bahwa inovasi tersebut merupakan upaya meningkatkan kualitas layanan sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat yang datang berobat.

“Simuter kami hadirkan untuk menjemput dan mengantar pasien menuju unit pelayanan yang dituju, sehingga mereka tidak perlu berjalan jauh. Ini bagian dari komitmen kami memberikan pelayanan yang lebih ramah, cepat, dan nyaman,” ujarnya.

Mobil Simuter dioperasikan setiap hari dengan berkeliling di area rumah sakit. Layanan ini terutama membantu pasien lanjut usia, pasien dengan keterbatasan fisik, maupun keluarga pasien yang membutuhkan akses transportasi internal.

Wahyudi Irawan, pengemudi Simuter, mengatakan bahwa kendaraan tersebut aktif menjemput pasien dari titik kedatangan dan mengantarkannya ke poli atau ruang pelayanan terdekat.

“Kami berkeliling setiap hari untuk menjemput pasien agar tidak kesulitan menuju lokasi layanan. Tujuannya supaya mereka merasa lebih terbantu dan tidak kelelahan,” jelasnya.

Luncurkan “Simaster” untuk Skrining TBC Keliling Selain Simuter, RSUD Bangil juga menghadirkan mobil layanan kesehatan “Simaster” (Screening Mobile Stop TBC Terintegrasi). Kendaraan ini difungsikan sebagai unit skrining tuberkulosis (TBC) bergerak guna mempercepat deteksi dini di masyarakat.

Menurut dr. Arma, Simaster nantinya akan beroperasi langsung ke kecamatan hingga sekolah-sekolah, sehingga masyarakat tidak perlu datang ke rumah sakit untuk pemeriksaan awal.

“Ke depan, skrining TBC akan dilakukan di masing-masing wilayah. Mobil ini akan keliling untuk mempercepat pelayanan sekaligus memberikan perlindungan dini kepada masyarakat,” terangnya.

Unit Simaster telah dilengkapi berbagai fasilitas medis, seperti laboratorium skrining TBC dan perangkat rontgen mobile untuk menunjang pemeriksaan langsung di lapangan. Namun, operasional penuh masih menunggu perizinan dari BAPETEN terkait penggunaan alat radiologi.

“Secepatnya akan kami operasionalkan setelah izin terbit, sehingga bisa langsung dimanfaatkan masyarakat,” imbuhnya.

Penambahan dua layanan tersebut menjadi bagian dari transformasi pelayanan kesehatan di Kabupaten Pasuruan, dengan pendekatan yang lebih proaktif tidak hanya menunggu pasien datang, tetapi juga menghadirkan layanan langsung ke tengah masyarakat.

Melalui inovasi Simuter dan Simaster, RSUD Bangil berharap dapat meningkatkan aksesibilitas layanan, mempercepat penanganan penyakit menular, serta menghadirkan pelayanan kesehatan yang semakin inklusif dan merata.

“Inovasi ini adalah langkah nyata kami untuk terus berbenah dan memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih mudah dijangkau dan berkualitas,” pungkas dr. Arma.

Sorong Papua Barat Daya, Suarakpkcyber.com - Ketua Divisi Humas dan Publikasi Promedia Jurnalis Siber (PJS) Papua Barat daya Dedi angkat bicara soal tersangka Felix Wiliyanto terduga kasus kayu eksport ilegal yang dalam waktu dekat akan diagendakan menjalani sidang tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) di pengadilan Negeri Sorong, Jumat (13/02).

 Menurut Dedi tersangka tersebut harus diberikan hukuman lebih tinggi dari pada hukuman yang biasa dijalani oleh tersangka. 

"Kalau hanya 1-2 tahun sudah terbiasa oleh Felix karena sudah terbiasa. Tetapi kalau ditambah dengan kasus atau ditingkatkan lagi ke kasus Money Laundry atau TPPU pasti akan lebih tinggi hukumannya" pintanya sembari mengharapkan tuntutan Jaksa nanti lebih tinggi.

Lanjut Dedi, tersangka mengatakan kasus-kasus kayu ini sudah biasa dijalaninya. Bahkan dirinya sendiri baru menjalani pemeriksaan di Makasar dengan kasus yang sama.

Parahnya lagi beliau habiskan anggaran yang cukup besar atau banyak untuk kasusnya di Makasar.

" Saya baru diperiksa di Makasar dan balik ke Sorong ditahan lagi oleh Gakum"katanya sembari meniru bahasa Felix kepada wartawan.

Ia juga berharap agar kasus Felix bisa dinaikan ke kasus lainya seperti Money Laundry atau TPPU.

Karena di Jakarta atau daerah luar Papua sudah mencapai triliunan kalau berbicara persoalan kasus hutan atau ilegal loging.

" masa seorang Felix yang usahanya sampai ke nasional dan eksport ke luar negeri hanya 100-200 juta, kan tidak masuk akal seorang mafia kayu internasional"bebernya.

Ia kembali berpesan agar bisa segera ditindak lanjuti dengan hukuman yang sesuai dengan perbuatan pelaku.(dedi)

Pasuruan, suarakpkcyber.com – Satuan Pembinaan Masyarakat (Satbinmas) Polres Pasuruan menggelar kegiatan rutin program Cooling System melalui istighotsyah dan pembinaan penyuluhan (binluh) harkamtibmas di SMPN 2 Beji, Jumat (13/2/2026) pagi.

Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 06.30 hingga 07.45 WIB itu dipimpin KBO Binmas Iptu Bambang Hariyadi, S.Sos, dan diikuti sekitar 800 siswa bersama dewan guru. Acara diawali dengan istighotsyah di halaman sekolah, kemudian dilanjutkan penyuluhan di lapangan sekolah.

Kasat Binmas Polres Pasuruan, AKP Sunarti, S.H., M.H., mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya preventif kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas) di lingkungan pelajar.

“Melalui program Cooling System ini, kami ingin meningkatkan kesadaran pelajar tentang bahaya narkoba, bullying, gengster, hingga tindak pidana kriminalitas. Pencegahan harus dimulai sejak usia sekolah,” ujar AKP Sunarti, S.H, M.H

Dalam penyuluhan tersebut, petugas menyampaikan sejumlah materi, antara lain sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, pencegahan bullying, larangan merokok, serta imbauan agar pelajar tidak terlibat gengster, perkelahian antar pelajar, maupun tindak pidana lainnya.

AKP Sunarti menegaskan bahwa pembinaan karakter menjadi fokus utama dalam kegiatan tersebut.

“Kami mengajak para siswa untuk berani berkata tidak pada narkoba, tidak menjadi pelaku bullying, dan tidak mudah terpengaruh ajakan negatif. Pelajar harus fokus belajar dan menyiapkan masa depan yang lebih baik,” tegasnya.

Selain itu, kegiatan juga diisi dengan sesi tanya jawab antara siswa dan petugas sebagai bentuk pendekatan humanis kepolisian kepada generasi muda.

Kapolres Pasuruan, AKBP Harto Agung Cahyono, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara kepolisian dan pihak sekolah dalam menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif.

“Kami berkomitmen hadir di tengah pelajar untuk memberikan edukasi dan perlindungan. Sinergi antara polisi, sekolah, dan orang tua sangat penting untuk mencegah kenakalan remaja serta menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman,” ujar AKBP Harto Agung Cahyono.

Menurutnya, pendekatan persuasif dan pembinaan sejak dini merupakan langkah strategis dalam membentuk karakter generasi muda yang disiplin dan bertanggung jawab.

Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau tertib dan kondusif. Polres Pasuruan berharap program serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai bagian dari komitmen mewujudkan Pasuruan yang aman dan damai. (Usj)