Pasuruan, suarakpkcyber.com - Pelaksanaan KPPD ( kursus Pemantapan Pimpinan Daerah ) untuk seluruh Ketua DPRD se-Indonesia yang di laksanakan melalui program Lemhanas di Magelang selama 5 hari hasil kerjasama dengan seluruh ketua DPRDKabupaten/kota dan Ketua DPRD Propinsi bertujuan untuk mencetak para negarawan.

Pimpinan DPRD se-Indonesia yang punya integritas tinggi karena mereka mempunyai tugas penting dan merupakan bagian dari sistim pemerintahan.

Ketua DPRD Samsul Hidayat yang di konfirmasi pada Minggu (19/04/26) melalui selulernya ia menjelaskan bahwa pelaksanaan Retreat Ketua DPRD se-Indonesia di Magelang merupakan momentum strategis dalam memperkuat kapasitas kepemimpinan legislatif daerah.

Kegiatan yang di buka oleh Presiden RI Prabowo Subianto tersebut diikuti 503 Ketua DPRD dari seluruh Indonesia ini menjadi ruang konsolidasi nasional yang sangat penting dalam menyatukan visi kebangsaan serta memperkuat sinergi pusat dan daerah.

Kami atas nama pribadi dan ketua DPRD Kabupaten Pasuruan merasakan secara langsung bahwa pendekatan yang dilakukan dalam retreat ini tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, integritas, serta semangat patriotisme yang menjadi fondasi utama dalam menjalankan Amanah,tugas tugas legislasi sebagai pimpinan DPRD.

Arahan langsung yang di sampaikan Presiden RI ada yakni memberikan perspektif yang sangat kuat tentang pentingnya kesamaan komitmen kebangsaan, melampaui perbedaan latar belakang daerah, politik, maupun kepentingan sektoral.

Retreat ini juga memperkuat pemahaman kami bahwa DPRD bukan hanya lembaga pengawasan dan legislasi, tetapi juga mitra strategis pemerintah daerah dalam memastikan program pembangunan berjalan efektif, tepat sasaran, dan berpihak pada rakyat dan juga selaras dengan Asta Cita.

" Secara khusus, ada 4 point penting yang kami simpulkan yakni,Meningkatkan soliditas dan jejaring antar pimpinan DPRD se-Indonesia,Memperkuat wawasan kebangsaan dan kepemimpinan strategis,Mendorong kolaborasi nyata antara DPRD dan pemerintah daerah.Menyelaraskan arah kebijakan daerah dengan program prioritas nasional” jelas Politisi PKB ini

Ke depan, hasil dari retreat ini akan kami implementasikan dalam bentuk penguatan fungsi DPRD, peningkatan kualitas kebijakan daerah, serta pengawasan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat di Kabupaten Pasuruan.(Usj)

Pasuruan, suarakpkcyber.com - Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur fraksi PDI-P, Edy Paripurna menyapa dan menyerap aspirasi warga Desa Japanan Kecamatan Gempol. Anggota Fraksi PDI-P tersebut turun langsung ke wilayah Dapil 3 Probolinggo - Pasuruan.

Dialog bersama warga tersebut dibungkus dengan kegiatan Reses Perwakilan DPRD Provinsi Jatim Komisi II meliputi bidang Pertanian, Perhutanan, Pariwisata dan Koperasi. 

Kegiatan Reses tersebut dengan tema Sosialisasi Merawat Silaturahmi Dalam Toleransi Keberagaman, yang dihadiri oleh Anggota DPRD Jawa Timur Edy Paripurna, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama Takmir masjid, Guru TPQ, dan undangan lainnya, digelar di Gedung Muslimat Melian Kejapanan Gempol, Sabtu (18/04/2026).

Dalam sambutannya Edy Paripurna menyatakan bahwa Silaturahmi ini tidak ada hubungannya dengan politik, ini murni silaturahmi untuk menyerap aspirasi masyarakat dari Dapil 3.

" Kegiatan ini murni untuk menyerap aspirasi masyarakat Dari Dapil saya" ujarnya.

Reses dengan tema Silaturahmi dalam Keberagaman dinilai sangat tepat karena masyarakat Indonesia khususnya warga Pasuruan memiliki banyak sekali keberagaman mulai dari suku, Agama hingga profesi.

" karena kekuatan daerah kita justru ada pada keberagaman suku, agama, profesi petani nelayan, pelaku wisata dan pelaku koperasi, yang hidup berdampingan. Kalau silaturahmi terjaga, koordinasi lancar maka program di empat sektor komisi II ini bisa jalan efektif" ungkapnya.

Beliau juga menambahkan bahwa perbedaan ditengah masyarakat merupakan suatu keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Silaturahmi merupakan kunci dari pembangunan, perbedaan keyakinan hingga profesi dengan tujuan yang sama yakni hidup sejahtera.

" kehadiran saya ini untuk mendengar langsung apa yang Bapak/ Ibu butuhkan baik itu di sektor, pertanian , kehutanan, sosial, wisata, koperasi dan UKM" imbuhnya.

Edy juga berjanji untuk membawa usulan dan aspirasi masyarakat Desa Kejapanan sebagai catatan yang akan disampaikan pada komisi II DPRD Jawa Timur sebagai acuan pembuatan APBD tahun 2027.

" Aspirasi anda semua jadi kerja saya, semua usulan hari ini akan saya catat dan saya bawa ke komisi II, dengan saya dorong masuk Pikir DPRD untuk APBD 2027,seperti contoh bantuan alat pertanian, bibit tanaman hutan produktif, pelatihan pokdarwis dan penguatan koperasi desa" ucapnya.

Beliau juga berpesan untuk selalu menjaga kebersamaan ditengah perbedaan jangan sampai terpecah belah. Selain itu juga menekankan untuk selalu merawat silaturahmi hindari hoaks serta manfaatkan program pemerintah bersama dengan baik dan bijak.

" Saya mohon Bapak/ibu terbuka menyampaikan usulan , saya akan kawal usulan itu sampai hasil" tutupnya. (Usj)

Pasuruan, suarakpkcyber.com — Polres Pasuruan menyiagakan puluhan personel dan melakukan penyekatan untuk mengantisipasi potensi kerusuhan suporter menjelang pertandingan Persis Solo melawan Arema di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang di Exit Tol Purwodadi pada Sabtu (18/4/2026) mulai pukul 12.30 WIB.

Pengamanan dilakukan di titik perbatasan wilayah hukum Polres Pasuruan dengan Polres Malang. Sebanyak 59 personel diterjunkan dalam kegiatan tersebut, terdiri dari 29 personel di Simpang 3 Exit Tol Purwodadi dan 30 personel Dalmas Rayon Selatan.

Kapolsek Purwodadi, AKP Mochammad Yusuf, menyatakan bahwa langkah ini merupakan upaya preventif untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah perbatasan.

“Penempatan personel dan penyekatan ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi gangguan kamtibmas, khususnya pergerakan suporter menuju wilayah Kabupaten Malang,” ujarnya.

Ia menambahkan, hingga kegiatan berlangsung, situasi di lokasi terpantau aman dan kondusif serta belum ditemukan adanya pergerakan suporter Persis Solo yang melintas melalui jalur tersebut.

“Selama kegiatan, situasi berjalan aman, lancar, dan kondusif. Belum ditemukan adanya suporter yang menuju Stadion Kanjuruhan melalui titik ini,” tambahnya.

Pengamanan ini dilakukan dengan mempertimbangkan pengalaman pada tahun-tahun sebelumnya yang sempat diwarnai kerusuhan antar suporter di wilayah Jawa Timur.

Kapolres Pasuruan AKBP Harto Agung Cahyono menegaskan bahwa jajarannya mengedepankan langkah pencegahan untuk menjaga stabilitas keamanan.

“Kami mengedepankan langkah preventif agar situasi tetap aman dan kondusif,” singkatnya.

Polres Pasuruan mengimbau seluruh pihak untuk menjaga ketertiban serta mematuhi aturan yang berlaku demi terciptanya keamanan selama berlangsungnya kegiatan pertandingan. (Usj)

Kota Sorong, suarakpkcyber.com – Dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 yang jatuh pada 16 April 2026, Tim Penggerak PKK Kota Sorong menggelar kegiatan senam bersama dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kantor Wali Kota Sorong. Kegiatan yang berlangsung di lapangan upacara kantor Wali Kota Sorong pada Jumat (17/4/2026).

Senam dan pemeriksaan gartis tersebut disambut meriah dan diikuti dengan penuh antusias oleh para peserta. Sejak pagi hari, para ASN tampak memadati lokasi kegiatan untuk mengikuti senam bersama yang dipandu instruktur.

Selain menghadirkan suasana kebersamaan, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran para ASN akan pentingnya menjaga kesehatan di tengah kesibukan menjalankan tugas pemerintahan.

Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasinya terhadap inisiatif TP PKK Kota Sorong yang telah menyelenggarakan kegiatan positif bagi para ASN.

Usai melaksanakan senam, para ASN melanjutkan dengan pemeriksaan Kesehatan Gratis

“Kegiatan seperti ini sangat penting untuk menjaga kebugaran tubuh sekaligus mempererat kebersamaan antarpegawai. Kami berharap ini bisa rutin dilakukan,” ujar Septinus Lobat.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kota Sorong, Jemima Elisabeth Windesi Lobat, menegaskan bahwa momentum HKG PKK ke-54 menjadi pengingat pentingnya peran keluarga dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin mengajak semua pihak, khususnya ASN, untuk lebih peduli terhadap kesehatan diri dan keluarga,” ungkapnya.

Tak hanya senam bersama, panitia juga menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan gratis yang meliputi pengecekan tekanan darah, gula darah, serta konsultasi kesehatan.

Para peserta terlihat memanfaatkan layanan tersebut dengan baik, sebagai langkah deteksi dini terhadap berbagai potensi gangguan kesehatan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Wali Kota Sorong, H. Anshar Karim, serta Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW), Ny. Entin Suminar Karim, yang turut memberikan dukungan atas pelaksanaan kegiatan.

Melalui peringatan HKG PKK ke-54 ini, diharapkan semangat hidup sehat dan kebersamaan dapat terus terjaga di lingkungan Pemerintah Kota Sorong serta menjadi contoh positif bagi masyarakat luas.(dd)

Kabupaten Sorong, suarakpkcyber.com  – Kondisi memprihatinkan dialami para petani padi di Kelurahan Klaru, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong. Kelompok Tani (Poktan) Sidodadi yang selama ini menjadi salah satu penopang lumbung pangan daerah, kini justru menghadapi kemunduran signifikan dalam proses produksi pertanian mereka pada Jumat (17/4/2026).

Alih-alih menikmati kemajuan teknologi pertanian, para petani di wilayah tersebut terpaksa kembali menggunakan metode manual dalam memanen padi. Setiap hari, mereka harus membungkuk memotong padi menggunakan arit karena mesin perontok padi (alsintan) bantuan pemerintah sudah lama tidak berfungsi dan kerap mengalami kerusakan.

Kondisi ini mendapat perhatian serius dari akademisi Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sorong (Unamin), Dr. Ajang Maruapey, SP., MP. Ia yang rutin turun langsung mendampingi petani menilai situasi tersebut sebagai bentuk ketidakefisienan yang merugikan petani secara ekonomi.

“Memanen secara manual tidak hanya menguras tenaga, tetapi juga meningkatkan kehilangan hasil panen. Secara ekonomi, petani kita dipaksa rugi sebelum berperang,” tegas Maruapey saat berada di lokasi persawahan.

Permasalahan tidak hanya terjadi pada tahap panen. Pada fase tanam, para petani juga masih mengandalkan tenaga manusia akibat tidak tersedianya mesin tanam. Kondisi ini semakin diperparah dengan risiko gagal panen (puso) yang tinggi, terutama pada lahan kering.

Ketua Poktan Sidodadi, Saiman, menyampaikan kekecewaannya terhadap pemerintah daerah. Ia bahkan mengancam akan menghentikan aktivitas pertanian jika tidak ada bantuan nyata yang diberikan.

“Buat apa kami berkeringat kalau biaya dan tenaga yang keluar tidak sebanding dengan hasilnya. Pemerintah seolah menutup mata,” ujar Saiman dengan nada kecewa.

Kesulitan petani semakin bertambah akibat kesalahan penggunaan bibit. Salah satu petani, Trimo, mengaku mengalami gagal panen total karena menggunakan varietas padi yang tidak sesuai dengan kondisi lahannya.

“Kalau tidak ada benih padi gogo asli, saya ganti tanam sayur saja. Hasilnya lebih cepat dan risikonya tidak sebesar ini,” keluh Trimo.

Situasi ini juga berdampak pada regenerasi petani di wilayah Mariat. Banyak orang tua kini melarang anak-anak mereka untuk terjun ke sektor pertanian karena tidak ingin mewarisi kesulitan yang sama. Akibatnya, generasi muda lebih memilih bekerja sebagai buruh kasar atau pekerja serabutan di perkotaan.

Maruapey menegaskan bahwa kolaborasi antara akademisi dan petani tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan konkret dari pemerintah. Ia menilai pengadaan alsintan modern seperti combine harvester serta penyediaan bibit yang sesuai dengan kondisi lahan merupakan langkah mendesak.

“Tanpa intervensi serius dari pemerintah, kawasan yang selama ini menjadi andalan pangan bisa berubah menjadi lahan tidur yang ditinggalkan petaninya,” pungkasnya. (Dedi)

Sorong, suarakpkcyber.com – Pemerintah Kabupaten Sorong terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan efektif melalui penguatan kapasitas aparatur. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Kamis,(16/04/2026)bertempat di ruang Hobart Aimas Hotel, dan diselenggarakan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong.

Bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen dan profesionalisme para aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah, sekaligus meminimalisir risiko kesalahan dalam proses pengadaan barang dan jasa serta penyerapan anggaran.

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi upaya strategis dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia agar mampu menjalankan tata kelola keuangan yang kredibel dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Staf Ahli Bupati Sorong Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Luis Maurits Urbanus Osok, SE., MM., yang hadir mewakili Bupati Sorong saat membuka kegiatan tersebut, menegaskan pentingnya peran para pejabat pengelola anggaran dalam siklus pemerintahan.

“Peran Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sangat strategis dalam perencanaan anggaran, pelaksanaan kegiatan, pengadaan barang/jasa, dan pertanggungjawaban keuangan daerah,” ujarnya dalam sambutan.

Ia juga menambahkan bahwa peningkatan kompetensi dan pemahaman para peserta menjadi kunci dalam mewujudkan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan sesuai regulasi.

Melalui kegiatan ini, para peserta dibekali pengetahuan dan keterampilan terkait pengelolaan keuangan negara dan daerah, khususnya dalam proses pengadaan barang dan jasa. Materi yang diberikan mencakup penyusunan rencana penarikan dana, pengujian dokumen, hingga pelaporan dan penatalaksanaan administrasi sesuai aturan terbaru.

Bimtek yang berlangsung selama satu hari ini diikuti oleh peserta dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta perwakilan distrik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong.

Sementara itu, narasumber dalam kegiatan ini berasal dari Sinergi Risalah Management, yakni Samsul Ramli yang merupakan konsultan ahli di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Materi yang disampaikan meliputi kebijakan dan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah, peran dan tanggung jawab PA, KPA, PPK, dan PPTK dalam pelaksanaan kegiatan, serta mitigasi risiko administratif dan hukum dalam pengelolaan keuangan daerah.

Melalui pelaksanaan Bimtek ini, diharapkan seluruh peserta mampu meningkatkan kualitas kinerja serta menjaga akuntabilitas dalam setiap proses pengelolaan anggaran dan kegiatan pemerintahan. (Dedi)

Sorong, Papua Barat Daya – Penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Tambrauw menggelar rekonstruksi kasus dugaan pembunuhan berencana yang terjadi di Kabupaten Tambrauw. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman Polda Papua Barat Daya, Rabu (15/4/2026), mulai pukul 15.00 hingga 17.30 WIT.

Dalam rekonstruksi itu, sebanyak 17 adegan diperagakan guna mengungkap secara rinci kronologi peristiwa tragis yang menewaskan korban di kawasan hutan Tambrauw.

Berdasarkan hasil rekonstruksi, peristiwa bermula pada 14 Maret 2026 saat sejumlah tersangka berkumpul di sebuah pondok di dalam hutan dekat Kampung Sumbekas. Pertemuan tersebut kemudian berlanjut setelah salah satu tersangka mengajak untuk kembali berkumpul keesokan harinya di lokasi berbeda, yakni di hutan sekitar Kampung Jukbi.

Pada 15 Maret 2026, para tersangka kembali berkumpul dengan membawa sejumlah peralatan, termasuk parang dan senjata api rakitan. Setibanya di lokasi, mereka bergabung dengan kelompok lain hingga jumlahnya bertambah. Dalam pertemuan tertutup itu, pimpinan kelompok diduga menyusun rencana pembunuhan secara terstruktur.

Strategi penyerangan kemudian dirancang dengan membagi para pelaku ke dalam beberapa posisi di sepanjang jalan sekitar Kampung Banfot. Mereka selanjutnya menunggu target yang melintas sesuai skenario yang telah disepakati.

Peristiwa puncak terjadi pada 16 Maret 2026 sekitar pukul 12.30 WIT, ketika tiga sepeda motor yang ditumpangi korban dan saksi melintas di lokasi yang telah dipersiapkan. Para pelaku yang telah bersiaga langsung melancarkan aksi dengan melepaskan tembakan dari senjata api rakitan.

Situasi berubah mencekam ketika para pelaku keluar dari persembunyian dan menghadang korban menggunakan senjata tajam. Upaya korban untuk melarikan diri gagal setelah kendaraan mereka terjatuh akibat pengereman mendadak dan tabrakan beruntun.

Dalam kondisi tidak berdaya, para korban kemudian menjadi sasaran kekerasan secara bersama-sama oleh para pelaku. Rekonstruksi memperlihatkan aksi kekerasan dilakukan berulang kali hingga menyebabkan korban meninggal dunia di lokasi kejadian.

Tak hanya itu, para pelaku juga diduga sempat merekayasa situasi dengan membuat dokumentasi video di tempat kejadian guna membangun narasi tertentu terkait peristiwa tersebut. Setelah aksi dilakukan, para pelaku melarikan diri ke dalam hutan sejauh kurang lebih satu kilometer dari lokasi kejadian.

Rekonstruksi ini dihadiri oleh sejumlah pejabat kepolisian, jaksa penuntut umum, penyidik gabungan, serta keluarga korban. Kehadiran keluarga korban menambah suasana haru sekaligus tegang selama proses rekonstruksi berlangsung.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Papua Barat Daya, Kombes Pol Junov Siregar, menyampaikan bahwa rekonstruksi menjadi bagian penting dalam melengkapi berkas perkara sebelum dilimpahkan ke tahap penuntutan. “Rekonstruksi ini penting untuk memastikan kesesuaian antara keterangan tersangka dengan fakta di lapangan,” ujarnya.

Pihak kepolisian menegaskan bahwa dari seluruh adegan yang diperagakan, ditemukan kecocokan antara keterangan para tersangka dengan rangkaian kejadian sebenarnya.

Kasus ini menjadi perhatian serius aparat penegak hukum karena menunjukkan adanya perencanaan matang dalam aksi kekerasan yang berujung pada hilangnya nyawa. Polda Papua Barat Daya berkomitmen menuntaskan perkara ini secara profesional dan transparan guna memberikan keadilan bagi para korban dan keluarganya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Kabid Propam Polda Papua Barat Daya AKBP Mathias Yosias Krey, Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Papua Barat Daya AKBP Ardy Yusuf, Kasat Reskrim Polres Tambrauw IPTU Rudolf Kasenda, serta Jaksa Penuntut Umum Harlan.

Selain itu, hadir pula penyidik gabungan dari Polres Tambrauw dan Polda Papua Barat Daya, keluarga korban, serta tim kuasa hukum dari Yayasan Bantuan Hukum Gerakan Papua Optimis (YBH-GERIMIS) yang mendampingi para tersangka selama proses rekonstruksi. (Dedi)

Kanit II Satreskrim Polres Pasuruan, Ipda Eko Hadi Saputro, mengatakan pihaknya mendistribusikan 9.600 liter atau 9,6 ton Minyakita dalam operasi pasar yang digelar Kamis (16/4).

“Total ada 800 karton, masing-masing berisi 12 botol ukuran 1 liter. Distribusi kami arahkan ke tujuh retail Bulog,” ujarnya.

Distribusi difokuskan di dua titik utama, yakni Pasar Bangil yang mendapat jatah untuk enam retail dan Pasar Pandaan untuk satu retail. Langkah ini diambil karena sebelumnya terjadi kekosongan stok di sejumlah pasar, bahkan sejak sebelum Lebaran.

Selain dropping stok, Satgas Pangan juga melakukan pengawasan ketat di lapangan. Polisi mengingatkan pedagang agar tidak menjual di atas HET serta mewaspadai praktik penimbunan yang bisa memicu kelangkaan.

Kapolres Pasuruan, Harto Agung Cahyono, menegaskan pihaknya akan memastikan ketersediaan dan stabilitas harga tetap terjaga.

“Kami pastikan stok Minyakita aman. Jika ditemukan penjualan di atas HET, akan kami tindak tegas,” ujarnya.

Di sisi lain, pedagang mengakui sebelumnya harga sempat melonjak karena pasokan terhenti. Sinta, salah satu pedagang pasar, mengatakan kondisi kini mulai membaik setelah distribusi kembali lancar.

“Dulu sempat naik karena stok habis sejak sebelum Lebaran. Sekarang sudah ada kiriman lagi, jadi lebih normal,” katanya.

Satgas Pangan memastikan operasi serupa akan terus dilakukan secara bertahap ke pasar lain seperti Sukorejo dan Gempol, guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan minyak goreng di wilayah Kabupaten Pasuruan.(Usj)

Kota Sorong, Papua Barat Daya | suarakpkcyber.com — Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, S.H., MPA, menegaskan pentingnya penajaman program Otonomi Khusus (Otsus) yang berorientasi pada pemberdayaan Orang Asli Papua (OAP) dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kota Sorong Tahun 2026.

Kegiatan yang berlangsung di Gedung Lambert Jitmau pada Rabu (15/4/2026) tersebut menjadi momentum strategis untuk merumuskan arah pembangunan daerah di tengah berbagai tantangan, baik dari sisi anggaran maupun dinamika global.

Dalam sambutannya, Wali Kota menekankan bahwa Musrenbang di wilayah Papua memiliki kekhususan, karena menjadi forum utama dalam merancang program prioritas Otsus yang benar-benar berpihak kepada OAP.

“Musrenbang ini bukan sekadar rutinitas tahunan, tetapi forum penting untuk memastikan bahwa program yang kita susun benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, khususnya Orang Asli Papua,” ujar Wali Kota.

Ia mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar lebih selektif dalam menyusun program, mengingat keterbatasan anggaran yang harus dibagi secara proporsional ke seluruh wilayah Papua.

“Program tidak boleh banyak kalau tidak didukung anggaran. Kita harus fokus pada kegiatan yang benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat,” tegasnya.

Selain itu, Wali Kota juga menyoroti kondisi geopolitik global, termasuk konflik di Timur Tengah, yang berpotensi memicu kenaikan harga bahan pokok dan energi. Ia meminta jajaran pemerintah daerah untuk lebih sigap dalam mengantisipasi dampak tersebut.

Menurutnya, langkah konkret yang perlu dilakukan adalah memperkuat program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui dinas teknis seperti perdagangan, koperasi, dan perindustrian.

“Kita harus siapkan masyarakat agar tetap kuat menghadapi tekanan ekonomi, salah satunya melalui bantuan dan stimulus bagi pelaku usaha kecil,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi kondisi darurat, dengan menyiapkan dana tak terduga sebagai langkah antisipatif.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota turut menyinggung kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada penurunan kapasitas fiskal daerah. Salah satu langkah yang telah diterapkan adalah sistem kerja Work From Home (WFH) satu hari dalam seminggu.

“WFH kita terapkan sebagai bagian dari efisiensi, namun pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama dan tidak boleh terganggu,” jelasnya.

Lebih lanjut, Wali Kota mendorong peran aktif akademisi dalam memberikan masukan terhadap program strategis daerah, termasuk pengembangan kebijakan pendidikan gratis dan peningkatan layanan kesehatan.

Ia juga mengungkapkan rencana pembangunan kembali Rumah Sakit Siloam sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan di wilayah Papua Barat Daya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Sorong, Amos Kareth, S.H., dalam laporannya menyampaikan bahwa Musrenbang Tahun 2026 mengusung tema “Penguatan Landasan Transformasi Kota Sorong yang Inklusif Berbasis Digital, Ekonomi Kreatif, dan Lingkungan Berkelanjutan”.

“Melalui Musrenbang ini, kami menghimpun berbagai masukan dari pemangku kepentingan untuk menyempurnakan rancangan program dan anggaran Otsus serta RKPD Tahun 2027,” ungkapnya.

Ia menambahkan, forum ini diharapkan mampu menghasilkan kesepakatan terkait isu strategis serta prioritas pembangunan Kota Sorong ke depan.

Kegiatan Musrenbang dilaksanakan selama dua hari, mulai 15 hingga 16 April 2026, dengan jumlah peserta sebanyak 170 orang dan dibiayai melalui APBD Kota Sorong Tahun Anggaran 2026.

Sebelumnya, rangkaian perencanaan telah diawali dengan Musrenbang tingkat kelurahan pada 19-20 Februari 2026 dan tingkat distrik pada 26-27 Februari 2026 sebagai bagian dari proses partisipatif dalam perencanaan pembangunan daerah. (Dedi)

Kota Sorong Papua Barat Daya, suarakpkcyber.com – Pemerintah Kota Sorong resmi menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat, dengan tetap memastikan pelayanan publik berjalan optimal tanpa gangguan.

Kebijakan ini diberlakukan mulai 1 April 2026 dan mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri. Pemerintah Kota Sorong juga menetapkan bahwa kebijakan tersebut akan dievaluasi secara berkala setiap dua bulan untuk melihat efektivitas dan dampaknya terhadap kinerja pelayanan.

Dalam penerapannya, tidak semua ASN menjalankan WFH. Pejabat struktural, khususnya eselon II dan eselon III, tetap diwajibkan bekerja dari kantor atau Work From Office (WFO) guna menjaga koordinasi dan stabilitas organisasi.

Selain itu, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki peran langsung dalam pelayanan masyarakat juga tetap melaksanakan WFO. Unit pelayanan kesehatan, layanan administrasi kependudukan, serta OPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat menjadi prioritas untuk tetap beroperasi secara penuh di kantor.

Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya transformasi budaya kerja ASN di lingkungan Pemerintah Kota Sorong. Pemerintah mendorong pola kerja yang lebih modern dengan menitikberatkan pada kinerja berbasis output, pemanfaatan teknologi digital, serta efisiensi dalam penggunaan anggaran dan operasional.

Selain meningkatkan efisiensi, penerapan WFH setiap Jumat juga bertujuan untuk mengurangi konsumsi energi serta menekan biaya operasional perkantoran. Langkah ini diharapkan dapat mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Pemkot Sorong menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah wajib memastikan pelayanan publik tetap berjalan maksimal. Penyesuaian sistem kerja tidak boleh berdampak pada kualitas layanan kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, penggunaan teknologi informasi menjadi kunci utama. ASN diharapkan memanfaatkan berbagai platform digital untuk mendukung koordinasi, komunikasi, serta pelaporan kinerja selama menjalankan WFH.

Selain itu, pemerintah juga menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi internal di masing-masing OPD agar implementasi kebijakan ini berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk mendukung penyebarluasan informasi, Bidang Diseminasi diminta mengemas materi surat edaran ke dalam bentuk komunikasi publik yang lebih efektif dan mudah dipahami oleh masyarakat.

Melalui kebijakan ini, Pemerintah Kota Sorong berharap dapat menciptakan sistem kerja yang lebih fleksibel, adaptif, dan produktif, tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. (Dedi)

Pasuruan, suarakpkcyber.com - Musyawarah Cabang ke- VII Badan Pimpinan Cabang Perhimpunan Hotel dan Restaurant Indonesia (BPC PHRI) Pasuruan yang diadakan di Hotel Royal Senyiur Prigen, Rabu (15/04/2026).

Dalam Muscab PBC PHRI sebagai sarana  forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat Kabupaten atau Kota Pasuruan untuk organisasi PHRI. 

Muscab Ke-VII tersebut melahirkan dan mengukuhkan ketua baru PHRI serta penyusunan program kerja periode 2026-2031. PHRI Pasuruan kini dinahkodai oleh Bapak Fuji Subagyo HRD Manager Royal Senyiur yang menjabat kembali setelah periode sebelumnya.

Adapun program kerja yaitu menyusun pokok pokok program kerja BPC PHRI 5 tahun kedepan disesuaikan dengan kondisi pariwisata daerah dan merumuskan internet untuk BPC dan eksternal untuk Pemkab serta BPD PHRI Jawa Timur.

Sedangkan peserta anggota PHRI yang  mempunyai hak diantaranya pemilik atau General Manager hotel, restoran, kafe, catering, serta usaha jasa makanan dan minuman yang terdaftar secara resmi.

Kegiatan Muscab tersebut disupport langsung oleh Pemkab Pasuruan yang diwakili oleh Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan Nurul Puspatiningrum, Ketua terpilih PHRI, Pengurus beserta seluruh anggota PHRI se-kabupaten Pasuruan Raya.

Dalam sambutannya Nurul Puspitaningrum sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan mengucapkan selamat atas terpilihnya Ketua BPC PHRI Pasuruan periode 2026 - 2031 yaitu Bapak Fuji Subagyo.

Nurul juga berterimakasih untuk pengurus demisioner atas kerja keras selama ini beliau juga menyampaikan agar dapat berkolaborasi dengan baik antara PHRI dan Pemkab Pasuruan untuk perkuat sektor Pariwisata.

" Mari kita perkuat kolaborasi, PHRI kuat, pariwisata Pasuruan tumbuh, PAD meningkat masyarakat sejahtera" himbaunya.

Selain itu beliau juga menghimbau untuk percepatan sertifikasi halal dan penguatan desa wisata yang dipromosikan secara menarik.

" kami titip tiga hal kepada pengurus baru yaitu percepatan sertifikasi CHSE dan halal, penguatan desa wisata bersama homestay dan kuliner lokal, dan digitalisasi promosi" ujarnya.

Selain itu dalam proses percepatan dan kemajuan sektor pariwisata di Kabupaten Pasuruan khususnya pihaknya bersedia menjadi mitra bagi PHRI.

" Dinas pariwisata siap jadi Mitra dan fasilitator" pungkasnya.

Sementara Ketua terpilih BPC PHRI periode 2026-2031, Fuji Subagyo dalam pidato nya menyatakan penghormatan dan penghargaan setinggi-tingginya untuk Ketua dan pengurus demisioner.

" capaian 5 tahun terakhir menjadi fondasi kuat untuk kita melangkah. Amanah ini milik bersama" ujarnya.

Fuji Subagyo juga menambahkan amanah yang beliau emban merupakan kewajiban yang harus dijalankan dengan baik untuk terus meningkatkan sektor pariwisata khususnya dalam hal perhotelan di tengah situasi perekonomian yang tidak menentu.

" saya sadar jabatan ini bukan soal saya pribadi, ini amanah seluruh anggota dari hotel berbintang, budget hotel, homestay, restoran besar, kafe, sampai UMKM kuliner PHRI kuat kalau kita bersatu mari kita tingkatkan kerja kita di situasi perekonomian dunia yang tidak menentu" ujarnya.

Beliau juga menghimbau untuk saling menjaga Sinergitas dan kolaborasi dengan baik terhadap pemerintah kabupaten Pasuruan dan BPD PHRI.

" Mari kita prioritaskan fokus pada, solidaritas pendataan dan digitalisasi anggota, sertifikasi percepatan CHSE, halal dan kompetensi SDM, dan bersinergi aktif kolaborasi dengan Pemkab, Dispar, BPD PHRI Jatim untuk promosi bersama" himbaunya.

Subagyo juga terbuka atas saran dan kritik demi kemajuan bersama serta kekompakan dalam sebuah organisasi merupakan kunci utama.

" Pintu PHRI terbuka, kritik , saran, komplain silakan disampaikan, kalau kita kompak insyaallah okupansi hotel naik, restoran rame sehingga PAD daerah ikut meningkatkan" ucapanya. (Usj)