Kegiatan ini dihadiri seluruh pejabat utama (PJU) Mabes Polri dan Kapolda se-Indonesia serta ribuan personel Polri. Pelepasan purna tugas ini merupakan tradisi sebagai bentuk penghormatan kepada putra terbaik Polri yang memasuki masa pensiun.

Jenderal Sigit pun menyampaikan terima kasih kepada Komjen Pol. Dofiri atas dedikasinya di Korps Bhayangkara. Baginya, Komjen Pol. Dofiri adalah sosok dengan dedikasi penuh terhadap institusi Polri.

“Dalam kesempatan ini tentunya sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dofiri karena saya tahu bahwa beliau memiliki kemampuan yang sangat luar biasa dan yang menonjol dari beliau adalah beliau selalu mengutamakan kepentingan organisasi daripada kepentingan pribadi,” jelas Jenderal Sigit, Selasa (19/8/25). 

Diakui Jenderal Sigit, dirinya adalah salah satu yang mengidolakan sosok Komjen Pol. Ahmad Dofiri. Dijelaskan Kapolri, dengan jabatan yang pernah diemaban Komjen Pol. Dofiri, banyak sekali tugas-tugas yang dibantunya sehingga meringankan Jenderal Sigit.

“Dan saya tentunya ucapan saya ini tidak hanya dari mulut tapi juga dari hati, karena saya betul-betul merasakan bantuan beliau” ungkap Kapolri. 

Lebih lanjut disampaikan Jenderal Sigit, dirinya meyakini di manapun Komjen Pol. Dofiri berada akan menjadi Bhayangkara yang selalu terus memberikan terbaik. Kapolri pun berharap di manapun Komjen Pol. Dofiri berada bisa terus memberikan sumbangsi kepada Polri.

“Karena memang yang berpisah hanyalah masalah posisi dan jabatan, namun jiwa-jiwa dan Bhayangkara sejati yang sudah ternanam di dalam diri Pak Dofiri, saya kira akan terus melihat di manapun beliau berada,” ujar Kapolri.

Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Dir PPA PPO Bareskrim Polri, Wadir PPA PPO Bareskrim Polri, para Kasubdit, serta personel jajaran PPA PPO Bareskrim Polri. Sementara itu, secara daring turut hadir perwakilan dari Kementerian Sosial RI, Direktorat Pelayanan Tahanan dan Anak, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, hingga para pekerja sosial profesional, Kasubdit Renakta Polda Jajaran, Kanit PPA Satreskrim Polres Jajaran dan para penyidik PPA seluruh Indonesia.

Dalam sambutannya, Dir PPA & PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol. Dr. Nurul Azizah menegaskan pentingnya momentum ini sebagai upaya memperkuat implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), serta menyesuaikan dengan amanat KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023).

“Anak adalah generasi penerus bangsa yang wajib kita lindungi. Dalam konteks penegakan hukum, anak tidak boleh diperlakukan semata-mata sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai individu yang berhak mendapatkan perlindungan, pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan,” tegas Brigjen Pol. Nurul Azizah.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pedoman teknis yang disusun Polri ini menjadi acuan seragam dan aplikatif bagi penyidik anak di seluruh Indonesia. Pedoman tersebut diharapkan dapat mencegah perbedaan penafsiran di lapangan serta memastikan setiap penanganan anak berjalan cepat, tepat, dan berlandaskan prinsip perlindungan anak.

“Melalui pendekatan keadilan restoratif, kita mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan. Karena itu, saya berharap para penyidik bersama seluruh pemangku kepentingan terus meningkatkan sinergi, mengedepankan musyawarah diversi, memberikan pendampingan menyeluruh, serta mendukung proses reintegrasi sosial anak agar mereka dapat kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat tanpa stigma,” jelasnya.

Kegiatan sosialisasi ini sekaligus menjadi wadah penyamaan persepsi antar aparat penegak hukum dan mitra terkait dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), khususnya anak di bawah usia 12 tahun, sehingga penerapan keadilan restoratif dapat berjalan konsisten di seluruh wilayah.

Upacara ini merupakan peringatan kedua sejak ditetapkannya Hari Juang Polri, dengan mengusung tema “Dengan Semangat Hari Juang, Polri untuk Masyarakat Menuju Indonesia Maju.”

Peringatan serentak juga akan dilaksanakan di Mabes Polri dan seluruh Polda, serta Polres jajaran pada tanggal 21 Agustus 2025 pukul 07.00 WIB. 

Sementara di Surabaya, upacara khusus akan dimulai pukul 08.00 WIB, yang dijadwalkan dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Inspektur Upacara, bersama jajaran Pejabat Utama Mabes Polri.

“Pada upacara tersebut, rencananya bapak Kapolri akan bertindak sebagai Inspektur Upacara,” ujar Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast, Selasa (19/8/2025).

Lebih lanjut, Kombes Pol Jules Abraham Abast menyampaikan bahwa usai pelaksanaan upacara, agenda dilanjutkan dengan rangkaian kegiatan khusus. 

“Setelah upacara itu selesai, dilanjutkan dengan pemutaran film dokumenter dan peresmian patung M. Jasin oleh bapak Kapolri,” jelasnya.

Tak hanya itu, Kapolri juga dijadwalkan berinteraksi langsung dengan keluarga pahlawan Polri, M. Jasin, sekaligus memberikan santunan kepada keluarga M. Jasin dan para veteran.

“Usai peresmian patung, Bapak Kapolri juga menyapa keluarga M. Jasin sekaligus memberikan santunan kepada keluarga M. Jasin dan Veteran,” imbuh Kombes Pol Jules.

Peringatan Hari Juang Polri 2025 ini diharapkan semakin memperkuat semangat pengabdian anggota Polri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta meneguhkan komitmen Polri dalam mewujudkan Indonesia maju. (Red)

Sebanyak 2 ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) disediakan dengan harga Rp12 ribu per kilogram atau Rp60 ribu per kemasan 5 kilogram.

Kapolres Pasuruan AKBP Jazuli Dani Iriawan menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat.

“Kami ingin memastikan masyarakat tetap bisa mengakses kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Gerakan pangan murah ini adalah wujud nyata komitmen Polri mendukung ketahanan pangan sekaligus menjaga stabilitas harga di Kabupaten Pasuruan,” ujarnya.

Ia menambahkan, Polres Pasuruan akan terus menghadirkan program serupa.

“Kami berharap kegiatan ini tidak hanya meringankan beban masyarakat, tetapi juga memperkuat kebersamaan antara Polri, pemerintah, dan masyarakat. Keamanan dan kesejahteraan adalah tanggung jawab bersama,” imbuhnya.

Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan Agus Setya Wardhana, Kabag Ops Polres Pasuruan Kompol Tulus Adhi Sanyoto, Kapolsek Tosari AKP Agus Purnomo, Kasat Intelkam AKP Lubis Ibroril Chosam, Kasat Samapta AKP Rudi Santosa, Ka SPKT Polres Pasuruan IPTU Dr. Santi Wijaya, Danramil Tosari Lettu Inf. Nur Kholiq, Sekcam Tosari Agung Wara Laksana, serta Kepala Desa Wonokitri Wirya Aditya.

Dalam sambutannya, Kepala Desa Wonokitri menyampaikan terima kasih atas program tersebut.

“Dengan adanya pangan murah ini, masyarakat kami bisa memperoleh beras dengan harga terjangkau. Ini sangat membantu warga Tosari,” ucapnya.

Senada dengan itu, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan Agus Setya Wardhana mengapresiasi langkah Polres Pasuruan.

“Upaya ini bukan hanya membantu masyarakat, tetapi juga wujud hadirnya negara di tengah rakyat untuk menjaga stabilitas pangan dan ekonomi. Kami berharap kegiatan seperti ini dapat diperluas ke seluruh pelosok Pasuruan,” kata Agus.

Kabag Ops Polres Pasuruan Kompol Tulus Adhi Sanyoto menegaskan bahwa kegiatan ini diharapkan meringankan beban masyarakat sekaligus menjaga stabilitas harga pangan.

“Mari kita manfaatkan kegiatan ini sebaik-baiknya agar memberi manfaat besar bagi masyarakat Tosari dan Pasuruan secara umum,” ujarnya.

Rangkaian acara dimulai sejak pukul 06.00 WIB dengan pemasangan gerai stand, registrasi peserta, hingga pembukaan pada pukul 09.00 WIB. Kegiatan berlangsung lancar hingga selesai pada pukul 10.30 WIB.

Melalui GPM, Polres Pasuruan tidak hanya menyalurkan pangan murah, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah serta menunjukkan sinergi nyata antara Polri, Bulog, dan pemerintah daerah dalam menjaga ketahanan pangan.

Pasuruan,suarakpkcyber.com - Adanya efesiensi anggaran bertujuan  untuk mendukung program prioritas daerah yang berpihak kepada kepentingan masyarakat kecil, ketua DPRD Samsul Hidayat bersama empat pimpinan Dewan dengan tegas serta pertimbangan rasional menolak fasilitas dalam bentuk kendaraan atau mobil dinas (Mobdin).

Saat ditemui awak media, Samsul membenarkan bahwa beliau dan pimpinan DPRD Kabupaten Pasuruan menolak Fasilitas Mobil Dinas, Selasa (19/08/2025).

" Betul mas, kita kompak cancel fasilitas kendaraan dinas, karena kondisi anggaran tidak memungkinkan, harus mengedepankan efisiensi untuk lebih mengutamakan kepentingan masyarakat kecil " tegas Samsul Hidayat.

Politisi senior PKB asal Desa Bulusari Kecamatan Gempol ini menambahkan meskipun dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil tidak menggunakan mobdin baru, menurutnya hal tersebut tidak akan berdampak pada pelayanan kepada masyarakat dan kinerja pimpinan Dewan tidak akan terganggu karena masih ada kendaraan dinas lama.

" Pakai Mobdin yang lama tidak apa-apa. Toh kondisinya masih bagus dipakai kedinasan. Yang penting kinerja kita bisa berjalan dengan baik," tuturnya.

Ia menuturkan bahwa sebelumnya  memang ada usulan mobdin untuk unsur pimpinan Dewan. Karena melihat struktur APBD yang memprihatinkan serta masih banyak program urgen yang harus dicukupi.

" Kita unsur pimpinan Dewan kompak cancel pembelian mobdin," ucapnya.

Tahun 2026, menurutnya juga berat mengusulkan mobdin tersebut. Akhirnya, saya bersama unsur pimpinan Dewan sepakat memutuskan untuk membatalkan rencana pengadaan Mobdin.

" Rencana pembelian mobdin senilai Rp 3,2 miliar. Keputusan batalnya pembelian mobdin diambil dengan pertimbangan kondisi keuangan daerah yang saat ini belum sepenuhnya stabil," paparnya. 

Para pimpinan DPRD Kabupaten Pasuruan menilai, akan lebih bijak jika anggaran tersebut dialihkan untuk mendukung program-program prioritas daerah yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, serta pemberdayaan ekonomi rakyat. 

"Dewan berkewajiban memberi teladan dengan menempatkan kebutuhan masyarakat di atas kepentingan fasilitas kami," pungkasnya. (Usj)

Acara tasyakkuran tidak hanya diisi dengan hiburan, tetapi juga doa bersama untuk para pahlawan bangsa yang telah gugur memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Bagi Ellys, pelajar asal Papua Tengah penerima Beasiswa Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM), pengalaman ini sangat berkesan. Ia merasakan bagaimana kemerdekaan dapat menjadi ruang belajar tentang disiplin, kerja sama, dan persaudaraan lintas daerah.

 “Kami bisa saling mengenal meskipun berbeda daerah. Itu pembelajaran terbaik bagi saya,” ungkap Ellys dengan penuh semangat.

H. Sutrisno, salah satu tokoh masyarakat, berpesan kepada generasi muda agar merayakan kemerdekaan dengan cara yang bermakna.

“Generasi muda bisa mengisi hari kemerdekaan dengan kegiatan yang bukan hanya seru, tapi juga berdampak positif,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua RT 4/1 Agus Siswanto menegaskan pentingnya menunaikan janji kemerdekaan dengan penuh tanggung jawab.

 “Merdeka dari kebodohan, merdeka dari kemiskinan, dan merdeka dari ketergantungan. Kita bersatu demi Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur,” tegas Agus.

Ia menambahkan bahwa bangsa yang maju adalah bangsa dengan sumber daya manusia yang kuat, unggul, religius, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkarakter rendah hati dan bertanggung jawab.

Agus juga mengingatkan bahwa hakikat manusia merdeka adalah mereka yang memiliki cita-cita, kegigihan, serta semangat belajar sepanjang hayat. Kemerdekaan bukan sekadar bebas, melainkan kesempatan untuk berbuat lebih baik, dengan ilmu, amal shalih, serta kontribusi nyata bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa.

Pesan serupa juga disampaikan Aqiful Khoir, mewakili panitia acara dalam doa penutupnya. Ia mengutip hadis Rasulullah SAW:

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya.” (HR. Ahmad)

 “Mari dalam malam menjelang 17 Agustus ini kita jadikan tirakatan sebagai momen doa dan renungan. Kita hadiahkan doa untuk para pahlawan, para ulama, dan seluruh pejuang bangsa. Semoga Allah selalu menjaga negeri ini, memberi pemimpin yang adil, dan menjadikan kita hamba yang menjaga kemerdekaan dengan akhlak dan amal,” tuturnya.

Perayaan ini menjadi bukti nyata bahwa semangat kemerdekaan dapat mempersatukan masyarakat dari berbagai latar belakang budaya dan daerah. Warga Ngembal Kulon bersama pelajar Papua menunjukkan bahwa kemerdekaan adalah ruang kebersamaan, persaudaraan, dan semangat membangun bangsa.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo hadir langsung di lokasi untuk meninjau jalannya kegiatan dan memastikan seluruh rangkaian berlangsung aman dan tertib. Didampingi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Kapolri berkeliling menyapa warga, berdialog dengan peserta karnaval, serta menyaksikan penampilan di panggung rakyat yang menjadi daya tarik utama malam itu.

Karnaval budaya dimulai usai upacara penurunan bendera di Istana Merdeka, menampilkan 29 kendaraan hias dari 42 kementerian dan lembaga. Iring-iringan bergerak dari Monas, melewati Bundaran HI, hingga ke kawasan Senayan, memamerkan berbagai ornamen dan tema yang mencerminkan program-program prioritas pemerintah.

Sejak sore, masyarakat sudah memenuhi kawasan Bundaran HI. Suasana penuh antusiasme tercermin dari atribut merah putih, pakaian bertema nasional, dan nyanyian lagu-lagu perjuangan yang menggema di sepanjang Jalan MH Thamrin dan Jenderal Sudirman, yang telah dihias dengan nuansa merah putih.

Di area panggung rakyat, musisi-musisi nasional menghibur warga yang berkumpul dalam suasana meriah dan hangat. Kapolri tampak menikmati suasana bersama masyarakat. Banyak warga yang mengabadikan momen saat Jenderal Listyo Sigit melintas, dengan antusias menyapa dan berswafoto.

Untuk mendukung kelancaran acara, Polri mengerahkan ribuan personel dari berbagai satuan, termasuk Mabes Polri, Polda Metro Jaya, jajaran Polres, serta unsur TNI dan instansi terkait lainnya. Kehadiran pengamanan ini menjadi faktor penting dalam menjaga kenyamanan dan keselamatan warga selama perayaan.

Perayaan malam itu ditutup dengan pertunjukan kembang api yang memukau di langit ibu kota. Bundaran HI kembali menjadi simbol kebersamaan nasional, dan kehadiran langsung Kapolri serta jajaran pemerintahan memperkuat pesan bahwa semangat kemerdekaan dirayakan bersama, oleh seluruh elemen bangsa.

Penangkapan dilakukan di sebuah rumah di Pandaan, pada Jumat (8/8/2025) malam pekan lalu.

Kasat Resnarkoba Polres Pasuruan menjelaskan penangkapan APH merupakan hasil pengembangan dari kasus yang melibatkan tersangka lain berinisial K, MA, dan DA. 

“APH berperan membantu serta menyediakan sarana dan prasarana untuk peredaran sabu, dan mendapatkan keuntungan untuk kebutuhan sehari-hari,” ujarnya, Senin (18/8/25).

Berdasarkan penyelidikan, keterlibatan APH terungkap setelah penyidik menemukan bukti komunikasi dan transaksi yang mengarah pada aktivitas peredaran narkoba. 

Saat penggeledahan, Polisi menyita satu unit mobil Honda Brio warna abu-abu, dua ponsel, buku tabungan, dan kartu ATM yang diduga digunakan untuk transaksi narkotika.

APH dijerat Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman minimal lima tahun penjara hingga maksimal hukuman mati.

Kapolres Pasuruan, AKBP Jazuli Dani Iriawan, menegaskan pihaknya akan terus memburu pelaku peredaran narkoba di wilayahnya.

“Kami tidak akan memberi ruang sedikit pun bagi pelaku peredaran narkotika. Penindakan akan dilakukan tegas demi melindungi generasi muda Pasuruan,” tegasnya. (Red)

Surabaya,suarakpkcyber.com,—Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Luthfi Sulistiawan, menegaskan bahwa peringatan Hari Juang Polri tahun 2025 bukan sekadar seremoni, melainkan momentum untuk menggali kembali api perjuangan yang diwariskan para pahlawan kepolisian bersama rakyat Surabaya.

Dalam sejarahnya, Kepolisian memiliki peran penting dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, khususnya pada masa pertempuran Surabaya tahun 1945. 

Peristiwa heroik itu menjadi tonggak lahirnya Polisi Indonesia yang setia berjuang bersama rakyat.

Kombes Pol Luthfi menjelaskan, salah satu peristiwa penting yang menjadi penanda perjuangan kepolisian adalah pengibaran bendera Merah Putih oleh Negolan, seorang laskar rakyat Dinoyo. 

Aksi ini memicu semangat perlawanan rakyat Surabaya terhadap penjajahan pada masanya.

Kala itu, M. Yasin yang menjabat sebagai komandan pasukan polisi di bawah pimpinan Jepang, memimpin operasi pembongkaran senjata. 

Senjata tersebut kemudian dibagikan kepada laskar rakyat dan pasukan Polisi Istimewa yang resmi menjadi Polisi Indonesia pada 21 Agustus 1945.

Keberanian Polisi bersama rakyat Surabaya menjadi bukti nyata bahwa semangat juang tidak bisa dibendung. 

"Polisi bahu-membahu bersama laskar rakyat untuk merebut senjata musuh, menghadapi pasukan sekutu, hingga meletus pertempuran besar di Surabaya,” tutur Kombes Pol Luthfi, pada Senin (18/08/2025).

Pertempuran Surabaya 1945 meninggalkan catatan penting: pengorbanan jiwa raga demi tegaknya kemerdekaan Republik Indonesia. 

Banyak anggota kepolisian dan rakyat gugur dalam pertempuran itu, namun semangat mereka tidak pernah padam.

“Peristiwa bersejarah ini adalah filosofi yang mengajarkan kita untuk tidak gentar menghadapi tantangan, meski dengan keterbatasan sekalipun," tegas Kombes Luthfi.

Ia menambahkan nilai perjuangan para pahlawan kepolisian Surabaya akan terus menjadi pegangan dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada bangsa.

Peringatan Hari Juang Polri menjadi momen refleksi agar setiap anggota kepolisian tidak melupakan akar perjuangan yang telah ditorehkan para pendahulu. 

"Semangat juang itu harus terus diwariskan sebagai pedoman dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta mengabdi kepada masyarakat," kata Kombes Luthfi.

Dengan menghidupkan kembali nilai-nilai heroisme, kepolisian diharapkan mampu menjaga kepercayaan publik serta menguatkan sinergi dengan masyarakat dalam membangun bangsa. (Red)

Pusat bisnis UINSA sendiri dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No.511/KMK.05/2009 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU). Melalui ketentuan tersebut, UINSA mengelola sejumlah unit usaha, mulai dari travel, merchandise, catering, hingga manajemen properti dan perhotelan. Namun, belakangan, pengelolaan pusat bisnis itu menuai kritik keras lantaran dinilai tidak transparan.

Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur tahun 2023, terdapat dugaan penggunaan pendapatan langsung tanpa mekanisme pengesahan di lingkungan UINSA sebesar Rp4,7 miliar. Selain itu, sorotan serupa juga terjadi di sembilan satuan kerja (satker) Kementerian Agama dengan nilai mencapai Rp5,9 miliar.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Surabaya, Putu Arya Wibisana, S.H., M.H., membenarkan laporan tersebut.

 “Pihak kami sedang melakukan penyelidikan terkait laporan teman-teman aktivis dan juga dari lembaga anti korupsi Jatim JCW. Kita tunggu hasil penyelidikan, nanti akan kami sampaikan perkembangannya,” ujar Putu Arya.

Ketua Umum DPP ICON RI (Indobara Cakrabuana Anti Konspirasi Nasional Republik Indonesia), Ramot H. Batubara, S.H., menyatakan dukungan penuh terhadap aparat hukum untuk mengusut tuntas dugaan korupsi di UINSA Surabaya.

 “Lembaga pendidikan adalah tempat menimba ilmu, bukan arena bisnis demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Dugaan praktik penyalahgunaan wewenang mulai dari dosen, dekan, hingga rektor harus diusut tuntas,” tegas Ramot Batubara.

Ia menambahkan, pihaknya tengah menyiapkan dokumen tambahan terkait berbagai dugaan penyimpangan di UINSA, termasuk proyek perpustakaan yang mangkrak, ketidaktransparanan layanan pusat bisnis, hingga pemecatan sejumlah pejabat universitas tanpa mekanisme yang jelas.

ICON RI juga menyoroti dugaan pelanggaran dalam proses pengangkatan dekan dan wakil dekan di lingkungan UINSA. Menurut Ramot, kebijakan pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran yang tidak berstatus PNS bertentangan dengan Peraturan Menteri Agama RI No.56 Tahun 2015 jo. No.52 Tahun 2016 tentang Statuta UINSA, yang mensyaratkan calon dekan harus berstatus pegawai negeri sipil (PNS).

 “Ada dugaan konspirasi di kalangan oknum pejabat kampus. Sejumlah kebijakan dinilai menabrak peraturan perundang-undangan maupun aturan internal,” ujarnya.

ICON RI menilai berbagai praktik ini terindikasi sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ramot Batubara memastikan pihaknya akan segera melaporkan tambahan kasus ke sejumlah lembaga penegak hukum.

 “Minggu depan kami resmi menambah laporan ke Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Agung, dan juga ke KPK di Jakarta,” pungkasnya.(Isman) 

Dalam kesempatan tersebut, Ayik menyampaikan sejumlah pesan kritis terkait dunia pendidikan, kondisi pemerintahan, hingga peran pemuda dalam membangun bangsa. Ia menegaskan bahwa kemerdekaan bukan sekadar dirayakan, tetapi juga harus diisi dengan semangat perjuangan yang nyata.

“Kami hadir hari ini bersama anggota untuk memperingati 17 Agustus 2025 sebagai bentuk penghormatan kepada para pejuang kemerdekaan. Namun, di usia 80 tahun Indonesia merdeka, kami merasa terpanggil mengingatkan pemerintah agar kembali menerapkan kurikulum Pendidikan Moral Pancasila (P4) di sekolah-sekolah,” tegas Ayik.

Menurutnya, generasi muda saat ini mulai kehilangan jati diri dan nilai-nilai kebangsaan. Ia mengingatkan pentingnya sejarah dan Pancasila sebagai pegangan hidup berbangsa dan bernegara.

“Jas Merah  jangan sekali-kali melupakan sejarah  harus menjadi pedoman. Tanpa pemahaman sejarah dan Pancasila, bangsa ini bisa kehilangan arah,” ujarnya.

Selain soal pendidikan dan moral bangsa, Ayik juga menyoroti persoalan ekonomi yang hingga kini masih membelenggu masyarakat, terutama kemiskinan dan pengangguran. Ia menilai korupsi sebagai akar masalah terbesar yang harus diberantas secara serius oleh pemerintah.

“Pemerintah harus serius memberantas korupsi, karena inilah akar masalah kemiskinan. Selain itu, penting mendorong investasi ke Pasuruan dan Indonesia secara keseluruhan agar lapangan kerja terbuka,” tambahnya.

Di akhir penyampaiannya, Ayik mengajak para pemuda Pasuruan untuk melanjutkan perjuangan para pendahulu dengan karya nyata.

“Kita harus bersyukur dan menghargai jasa pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan. Tugas kita sekarang adalah mengisi kemerdekaan dengan karya nyata, menjaga persatuan, dan memajukan bangsa,” pungkasnya.

Upacara HUT RI ke-80 di Bangil berlangsung khidmat dan penuh semangat kebangsaan. Acara ini dihadiri jajaran Forkopimda, tokoh masyarakat, pelajar, hingga berbagai organisasi kemasyarakatan. Momentum peringatan kemerdekaan ini diharapkan mampu menginspirasi seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat persatuan dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa.(Usj)