Pasuruan, suarakpkcyber.com - Pemerintah Kabupaten Pasuruan mengadakan sosialisasi dan launching platform Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan (TJSL)serta Pembayaran Jasa dan Lingkungan Hidup (PJLH).
Acara Launching platform tersebut bertempat di Auditorium Mpu Sindok Kantor Bupati Pasuruan, kamis (19/11/2026) dihadiri oleh Wakil Bupati Pasuruan Shobi Asrori, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nurcholis, Ketua Kadin, Ketua APINDO , Ketua Forum TJSL BU dan undangan lainnya.
Nurcholis Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan mengatakan bahwa platform ini dirancang sebagai sarana informasi dan kordinasi yang menghubungkan tiga komponen utama yaitu Pemerintah Daerah sebagai penyedia kebijakan, data dan kebutuhan prioritas pembangunan lingkungan hidup; kedua dunia usaha sebagai mitra pembangunan yang memiliki komitmen, potensi sumber daya program TJSL dan PJLH sedangkan komponen yang ketiga adalah masyarakat dan kelompok pengelola lingkungan sebagai pelaksana dan penerimaan manfaat.
" Dengan adanya platform ini diharapkan menjadi jembatan kolaborasi antara komitmen perusahaan dan kebutuhan nyata pembangunan dan lingkungan hidup di Kabupaten Pasuruan" ujarnya.
Disamping itu tujuannya sebagai pengembangan kedua platform ini cukup beragam diantaranya dalam rangka mengintrogasikan program TJSL perusahaan dengan prioritas kebutuhan pembangunan lingkungan hidup Kabupaten Pasuruan. Dengan menyediakan basis data potensi dan kontribusi perusahaan dalam mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
"Sebab itu platform ini menjadi langkah awal dalam mewujudkan kolaborasi pembangunan yang berkelanjutan dengan lebih terencana, terintegrasi di Kabupaten Pasuruan" ungkapnya.
Sementara Wakil Bupati Kabupaten Pasuruan, Shobi Asrori menegaskan bahwa TJSL perlu ditata Lantaran belum seluruh badan usaha melaporkan pelaksanaan TJSL kepada Pemerintah daerah sehingga administrasi nya perlu ditertibkan.
Selain data program dan realisasi nya belum terdokumentasi secara terpadu plus ditambah monitoring serta evaluasinya belum optimal sehingga harus dikelola semaksimal transparan.
"Apalagi tata kelola TJSL ini sekarang jadi perhatian BPK dan KPK dan BPK Jatim telah melakukan konfirmasi kepada 88 perusahaan tentang pelaksanaan TJSL.KPK juga tengah menangani dugaan penyimpangan penggunaan dana TJSL yang tidak sesuai peruntukannya" ujarnya. (Usj)

