Pasuruan, suarakpkcyber.com - Pemerintah Kabupaten Pasuruan (Pemkab) Terus memperkuat komitmen dalam menuntaskan persoalan kawasan kumuh di wilayahnya. Dengan fokus utama penanganan dalam pengurangan kawasan kumuh yang saat ini ada di Kawasan Desa Kalirejo Kecamatan Kraton dengan malaksanakan program infrastruktur dan pemenuhan standar kelayakan lingkungan berbarengan.

Susanti Edi Peni, S.T selaku Plt Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman ketika ditemui di ruang kerjanya mengatakan berdasarkan keputusan Bupati Pasuruan No 100.3.3.2/723/HK/424.012/2025 tentang penerapan lokasi kumuh di Kabupaten Pasuruan yang pada tahun ini di Desa Kalirejo Kecamatan.

Dalam upaya penanganan kawasan kumuh di Desa Kalirejo Kecamatan Kraton,ini Pemerintah mengulirkan sejumlah program yang sasarannya untuk mengurangi kawasan kumuh di wilayah tersebut.

" Ada sebanyak 48 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang menjadi sasaran perbaikan, ini dibagi dalam kategori kawasan kumuh guna mendongkrak perluasan kawasan kumuh secara signifikan" ujarnya, Jumat (30/10/2026).

Tidak hanya fokus pada perbaikan rumah warga melainkan pemerintah kabupaten Pasuruan juga mengintegrasikan pembangunan infrastruktur jalan lingkungan dan saluran drainase secara bersamaan, dengan cara pendekatan ini agar sekali langkah pengerjaannya dapat menyelesaikan dua permasalahan sekaligus.

Penanganan kawasan kumuh di Desa Kalirejo merujuk pada tujuh indikator penilaian utama yang meliputi, kondisi bangunan gedung ( termasuk dalam penanganan RTLH) kondisi jalan lingkungan yang memadai yang terhubung baik dengan pembangunan sanitasi lingkungan, penyediaan air minum, drainase untuk mengatasi genangan air , kondisi pengelolaan air limbah dan kondisi pengelolaan sampah dengan TPS 3R.

Selain itu Pemerintah Kabupaten Pasuruan menargetkan dapat menurunkan luas kawasan kumuh secara signifikan.  Berdasarkan data luas kawasan kumuh di wilayah intervensi tercatat seluas 10,03 hektar.

Dengan melalui intervensi terpadu mencakup perbaikan jalan , sanitasi, drainase, air bersih, hingga RTLH. Pemerintah Kabupaten Pasuruan optimis skor kawasan kumuh dapat ditekan dibawa skor minimum,dan target penuntasan kawasan kumuh di Desa Kalirejo dapat segera terwujud secara menyeluruh. (Usj)

Jakarta, Suarakpkcyber.com -ALIANSI MADURA ASLI (AMAS) Dan Majelis Madura Asli-Aliansi Pemuda Nasional (MADAS-APN) Gagas Komite Peduli Migas Madura. Hal ini disampaikan oleh Sekjen AMAS (Aliansi Madura Asli) Sayidi dan Ketua Umum MADAS -APN (Majelis Madura Asli-Aliansi Pemuda Nasional) Abdullah Amas.

"MIGAS Yang ada di Madura harus bermanfaat bagi Warga Madura, CSR Harus didorong makin banyak dan makin merata"tegas Abdullah Amas, yang Juga Ketua Dewan Migas Rakyat Madura (DMRM) dan dikenal sebagai pegiat Migas yang sejak Mahasiswa sibuk mempresure Pertamina WMO agar makin peduli pada Kabupaten Bangkalan

Geliat Warga di Tanah Garam

Ya Aliansi Madura Asli (AMAS) bersama MADAS-APN menggagas pembentukan Dewan Migas Rakyat Madura. Suara lokal menuntut bagian kue eksplorasi yang lebih adil dan merata.

DI BAWAH TERIK matahari Pulau Madura, kekayaan minyak dan gas bumi yang mengalir dari perut bumi harus diupayakan berbanding lurus dengan kesejahteraan warga lokal. Upaya inilah yang memicu aliansi pergerakan masyarakat sipil di Madura untuk mengambil langkah patriotik

Aliansi Madura Asli (AMAS) bersama Majelis Madura Asli-Aliansi Pemuda Nasional (MADAS-APN) menginisiasi lahirnya Dewan Migas Rakyat Madura (DMRM)—sebuah wadah yang digadang-gadang bakal menjadi taring baru bagi kontrol sosial atas pengelolaan kekayaan alam di wilayah tersebut.

Langkah ini dirajut lewat kesepakatan bersama antara Sekjen DPP AMAS, Sayidi, dan Ketua Umum MADAS-APN, Abdullah Amas. Keduanya sepakat bahwa eksplorasi minyak dan gas bumi di kawasan Madura tidak boleh sekadar menjadikan warga lokal sebagai penonton di tanah kelahiran sendiri.

"Migas yang ada di Madura harus bermanfaat bagi warga Madura. Corporate Social Responsibility (CSR) harus didorong makin banyak dan makin merata," tegas Abdullah Amas saat ditemui usai penggagasan komite tersebut.

Abdullah Amas—yang didapuk memimpin Dewan Migas Rakyat Madura (DMRM)—bukan sosok baru di panggung advokasi energi Madura. Jejak pergerakannya membekas sejak era perkuliahan, ketika ia aktif melayangkan presur kepada Pertamina West Madura Offshore (WMO) demi menuntut kepedulian yang lebih riil terhadap pembangunan sosial dan ekonomi di Kabupaten Bangkalan.

Pembentukan DMRM menandai babak baru konsolidasi gerakan rakyat di Pulau Garam. Lewat wadah ini, AMAS dan MADAS-APN bertekad mengawal ketat kebijakan pengelolaan migas, mendorong transparansi alokasi CSR, serta memastikan dampak ekonomi dari pengolahan energi nasional benar-benar menetes hingga ke akar rumput Madura.

Selain itu AMAS dan MADAS APN Menggagas Majelis Rakyat Madura Untuk Prabowo 2 Periode (MARA PRO 08)

Kemudian kedua organisasi sepakat ikut memerangi Parkir Liar Dan Rokok Ilegal yang sangat meresahkan Rakyat. "Jaga Kesehatan Rakyat ayo perangi Rokok Ilegal yang harganya bisa dikonsumsi Masyarakat Ekonomi Bawah"tegas Amas lantang. Oleh sebab itu Kedua Organisasi Sepakat Menjadikan Eri Cahyadi sebagai Ikon Perangi Parkir Liar Dan Rokok Ilegal.

Terakhir, Kedua Organisasi Sepakat Ikut menyebarluaskan Pesan Al-Mubasyirat Sayyid Muhammad Qasim sebagai solusi masyarakat untuk hidup lebih berkah dan sejahtera (ihw)

Pasuruan, suarakpkcyber.com - Pembukaan turnamen bola volly Birawidha Cup 2026 Pusdik Brimob Watukosek resmi dibuka, Jumat (30/10/2026) bertempat di lapangan bola voli Pusdik Brimob, Watukosek kecamatan Gempol.

Diikuti oleh putra-putri dari berbagai daerah di Jawa Timur dengan pertandingan pembuka antara Putri Majapahit vs Ivorda Pandaan (putri) serta palapa Mojokerto vs KDS Surabaya (putra).

Turnamen Bola Voli Birawidha Cup 2026 diadakan dalam rangka memperingati HUT Brimob yang ke 81 sekaligus sebagai wadah mencari bibit-bibit unggul atlit bola voli dan sekaligus menyambung silaturahmi antar club.

" Tujuan turnamen birawidha cup 2026, dalam rangka memperingati HUT Brimob yang ke-81, dengan tujuan untuk mencari bibit-bibit unggul dalam atlit bola voli sehingga bisa mewakili Kabupaten Pasuruan di kancah yang lebih tinggi lagi" ujar AKP. Ragil selaku panitia penyelenggara.

Selain itu AKP. Ragil berharap kegiatan turnamen bola voli dapat diadakan setiap tahun atau dua tahun sekali dengan kategori umum bebas, dengan kategori pelajar atau kategori usia.

" Harapannya kedepan bisa diadakan lagi paling tidak satu tahun dua sampai tiga kali turnamen" harapannya.

Sesuai pantauan dilapangan pembukaan pertandingan bola voli putri antara Putri Majapahit vs Ivorda Pandaan dengan pertarungan sengit dimenangkan oleh Tim Putri Majapahit Bulusari dengan skor 3-0. 

Sedangkan Palapa Mojokerto vs KDS Surabaya untuk putra masih berlangsung, dan pertandingan akan berlanjut selama beberapa hari kedepan dengan menampilkan pertandingan putra-putri se Jatim. (Usj)

Pasuruan, suarakpkcyber.com – Satreskrim Polres Pasuruan menangkap empat orang tersangka dalam kasus dugaan pengemasan ulang beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan. Dalam pengungkapan tersebut, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk 1.900 sak beras SPHP dan berbagai perlengkapan pengemasan ulang.

Pengungkapan kasus ini bermula dari informasi masyarakat mengenai dugaan aktivitas pengemasan ulang beras SPHP. Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas melakukan penyelidikan hingga mengamankan lima orang di lokasi pembongkaran beras pada Kamis, 29 Oktober 2026 sekitar pukul 18.30 WIB.

Lokasi pengungkapan berada di Lingkungan Bakalan, RT 02/RW 01, Desa Pagak, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan. Dari hasil pemeriksaan dan pengembangan perkara, penyidik kemudian menetapkan empat orang sebagai tersangka.

Kapolres Pasuruan AKBP Irawan Setyono menjelaskan, pengungkapan tersebut merupakan tindak lanjut dari informasi masyarakat terkait dugaan penyimpangan distribusi beras SPHP.

"Pengungkapan ini berawal dari informasi masyarakat mengenai dugaan pengemasan ulang beras SPHP. Kami kemudian menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan di lokasi," ujar Irawan dalam pers rilis di Mapolres Pasuruan, Jumat Malam, (30/10/2026).

Empat tersangka yang ditetapkan masing-masing berinisial I.H., F., S.Y., dan M. Mereka memiliki latar belakang pekerjaan serta domisili berbeda.

I.H. merupakan warga Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan. F. berdomisili di Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, sedangkan S.Y. tinggal di Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk. Adapun M. merupakan warga Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, I.H. diduga membeli beras SPHP sebanyak 20.000 kilogram atau 20 ton dari F. dan S.Y. dengan harga Rp1.750 per kilogram.

Beras tersebut diduga berasal dari Gudang Bulog Kebonagung, Malang, dan diangkut menggunakan dua unit truk bernomor polisi N 8415 UG dan N 8605 ES. Beras kemudian dibawa ke rumah I.H. di Lingkungan Bakalan, Desa Pagak, Kecamatan Beji.

Di lokasi tersebut, kemasan beras SPHP diduga dibuka dan isinya dipindahkan ke dalam karung polos berwarna hijau berkapasitas 50 kilogram. Proses pengemasan ulang tersebut diduga melibatkan I.H., W., S.D., dan A.W.

Dalam rangkaian dugaan perbuatan tersebut, M. diduga memerintahkan Y. mengantarkan W., S.D., dan A.W. dari Kabupaten Karanganyar ke Kabupaten Pasuruan untuk membantu proses pengemasan ulang.

Setelah dikemas ulang, beras tersebut diduga dijual kembali kepada M. dengan harga Rp12.200 per kilogram. Penyidik masih mendalami alur pembelian, pengangkutan, pengemasan ulang, hingga penjualan untuk mengetahui keseluruhan rangkaian perbuatan serta kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Dalam pengungkapan awal, polisi mengamankan satu unit truk bernomor polisi N 8415 UG yang mengangkut beras dalam kemasan polos. Berdasarkan uraian awal, beras tersebut tercatat sebanyak 800 kilogram, sementara beras SPHP yang dicatat mencapai 20 ton.

Sejumlah barang bukti turut diamankan, di antaranya satu unit truk, satu unit kendaraan pikap Mitsubishi Colt tahun 2024, 1.900 sak beras SPHP, 14 sak beras dalam karung hijau polos berkapasitas 50 kilogram, serta satu unit mesin jahit karung beras.

Polisi juga mengamankan 100 karung beras hijau polos, 100 kemasan beras SPHP ukuran 5 kilogram, 384 karung polos hijau, 508 kemasan bekas beras SPHP ukuran 5 kilogram, satu lembar surat jalan, serta satu unit telepon seluler iPhone 11 warna perak.

Kapolres Pasuruan menegaskan, penanganan perkara tersebut dilakukan untuk memastikan program pangan pemerintah berjalan sesuai tujuan dan tidak disalahgunakan.

"Kami berkomitmen mengawal program pangan pemerintah agar berjalan sesuai tujuan. Setiap dugaan penyimpangan akan ditangani secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti, dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah," tegasnya.

Atas dugaan perbuatan tersebut, penyidik mencantumkan Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan/atau Pasal 139 juncto Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Polres Pasuruan menyatakan penerapan pasal, unsur tindak pidana, serta ketentuan sanksi akan disesuaikan dengan hasil pemeriksaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyidik juga masih mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut.

Brigjen Pol. Hermawan, S.I.K. M. M., Deputi 1 Bapenas RI yang turut hadir menyampaikan selamat dan penghargaan yang setinggi tingginya atas ungkap kasus yang di lakukan jajaran Polres Pasuruan berhasil menyita ribuan paket sak yang bisa merugikan masyarakat serta para pedagang mari kita dukung program Pemerintah sehingga subsidi beras ini tepat sampai pada yang membutuhkan. (Usj)

JAKARTA _ Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menekankan penanganan kasus kejahatan siber maupun sindikat lintas negara tidak boleh berhenti pada penangkapan pelaku. Tetapi juga perlu memutus aliran dana agar jaringan tidak terus berkembang.

Hal itu disampaikan Jenderal Suyudi saat memberikan pembekalan kepada peserta Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) Angkatan 70 di Lemhannas RI, Jakarta Pusat. Jenderal Suyudi mengingatkan pola sindikat kejahatan telah semakin kompleks dan melampaui batas yurisdiksi antarnegara.

"Jangan kita cuma sekadar menangkap, tapi tidak kita tracing asetnya. Karena kalau kita tidak miskinkan, dia akan terus bekerja terus, dia mengembangkan jaringannya," kata Suyudi melalui keterangannya, Kamis (29/10/2026).

Dalam kasus penipuan daring, kata dia, uang hasil kejahatan umumnya disamarkan melalui mutasi berlapis ke berbagai rekening, dikonversi menjadi aset digital, hingga dilarikan ke luar negeri.

Modus tersebut kini juga kerap bersinggungan langsung dengan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Korban yang awalnya tergiur tawaran pekerjaan palsu berakhir disekap dan dipaksa menjadi operator penipuan daring, pengelola judi online, hingga terlibat sindikat peredaran narkoba.

"Penanganan kejahatan yang tidak hanya berfokus pada pelaku di lapangan, tapi juga yang lebih penting adalah pengungkapan jaringan, penelusuran aliran dana, dan pemulihan kerugian kepada masyarakat korban," jelas Suyudi.(DD)

Manokwari, suarakpkcyber.com– Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Papua Barat menegaskan dukungan penuh terhadap langkah Ketua Umum DPP PPP, H. Muhammad Mardiono, terkait pergantian Wakil Ketua Umum Agus Suparmanto dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Taj Yasin.

Dukungan tersebut ditegaskan Sekretaris Wilayah DPW PPP Papua Barat, H. Asri, S.T., yang menyatakan bahwa keputusan pergantian kedua pengurus pusat tersebut merupakan bagian dari dinamika organisasi yang dibahas melalui mekanisme dan forum resmi partai.

Menurut Asri, keputusan tersebut bukan semata-mata kehendak pribadi Ketua Umum, melainkan hasil pembahasan bersama dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) III PPP yang melibatkan jajaran DPP serta ketua dan sekretaris DPW PPP dari seluruh Indonesia.

“Keputusan ini bukan keinginan pribadi Ketua Umum, tetapi merupakan keputusan bersama melalui forum resmi partai dengan mempertimbangkan kepentingan organisasi,” ujar Asri dalam keterangannya, Jumat (30/10/2026).

Ia menjelaskan, Rakornas III PPP dilaksanakan secara daring dan diikuti oleh 38 ketua dan sekretaris DPW PPP se-Indonesia, Mahkamah Partai, serta P3Muda.

Dalam forum tersebut, sejumlah agenda strategis dibahas, mulai dari perkembangan konsolidasi organisasi di daerah, penyusunan program kerja, hingga evaluasi dan persiapan menghadapi verifikasi partai politik peserta Pemilu.

Asri menegaskan, dukungan DPW PPP Papua Barat terhadap langkah Ketua Umum merupakan bentuk komitmen untuk menjaga soliditas, memperkuat konsolidasi, serta memastikan roda organisasi berjalan sesuai keputusan yang telah dibahas dalam forum partai.

Menurutnya, setiap keputusan strategis dalam organisasi harus ditempatkan dalam kerangka kepentingan partai secara menyeluruh, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Soroti Tanggung Jawab Pengurus

Selain mendukung keputusan Rakornas III PPP, Asri juga menyoroti pentingnya tanggung jawab dan partisipasi aktif setiap pengurus dalam menjalankan tugas organisasi.

Ia menyampaikan bahwa kehadiran pengurus dalam berbagai agenda resmi partai merupakan bagian penting untuk menjaga komunikasi, koordinasi, dan kesinambungan pelaksanaan program kerja.

Asri turut menyinggung sejumlah agenda internal partai, seperti Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I, Rakornas I dan II, Musyawarah Wilayah (Muswil), Musyawarah Cabang (Muscab), serta rapat strategis DPP PPP lainnya.

Menurutnya, keterlibatan pengurus dalam agenda-agenda tersebut diperlukan untuk memastikan setiap kebijakan dan keputusan partai dapat dipahami serta dijalankan secara bersama-sama.

Ia menegaskan bahwa dinamika kepengurusan harus menjadi momentum untuk memperkuat disiplin organisasi, meningkatkan koordinasi, dan menyatukan langkah seluruh kader dalam membesarkan PPP.

Enam DPW PPP se-Papua Raya Tetap Solid

Sementara itu, Koordinator PPP se-Papua Raya, Yasman Yasir, S.E., sebelumnya menegaskan bahwa enam DPW PPP di wilayah Papua Raya tetap solid mendukung kepemimpinan Ketua Umum DPP PPP, H. Muhammad Mardiono.

Enam DPW tersebut meliputi DPW PPP Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.

Yasman menekankan bahwa persatuan dan konsolidasi merupakan modal penting bagi PPP untuk menghadapi agenda politik ke depan sekaligus memperkuat peran partai dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Ia mengajak seluruh jajaran pengurus dan kader PPP di Papua Raya agar tidak terjebak dalam polemik internal yang dapat menghambat kerja-kerja organisasi.

“Enam DPW di Papua Raya harus tetap solid. Mari kita jaga persatuan, perkuat koordinasi, dan fokus membesarkan PPP demi kepentingan masyarakat,” tegas Yasman.

Dukungan DPW PPP Papua Barat bersama jajaran PPP se-Papua Raya tersebut menegaskan pentingnya konsolidasi internal sebagai langkah menjaga stabilitas organisasi dan memperkuat kesiapan partai menghadapi agenda politik mendatang.(DD)

Pasuruan, suarakpkcyber.com - Kekosongan Direksi dan Dewas Perumda Giri Nawatirta membuat Pemerintah Kabupaten Pasuruan membuka seleksi terbuka calon Direksi dan Dewas Perumda Giri Nawa Tirta Tahun 2026, setelah pejabat yang sebelumnya memasuki masa pensiun pada bulan juli 2026 yang lalu.

Berdasarkan pengumuman resmi nomor 06/X/Pansel/GNT/2026 beberapa formasi yang dibuka meliputi meliputi 1 orang posisi Direksi, 1 orang posisi Dewan Pengawas, berdasarkan data di website Kabupaten Pasuruan. 

Dalam kekosongan formasi tersebut dibentuklah panitia seleksi BUMD dengan dipilihnya Yudha Triwidya Sasongko, S.Sos, M.Si sebagai ketua panitia seleksi juga menjabat sebagai Sekda Kabupaten Pasuruan, kamis (29/10/2026).

Persyaratan utama yang harus dipenuhi untuk Calon Direksi diantaranya : 

1. Warga Negara Indonesia (WNI),
2. sehat jasmani dan rohani serta bebas NAPZA
3. Berijazah minimal S-I, memiliki pengalaman kerja manajerial minimal 5 tahun di perusahaan berbadan hukum.
4. Serta berusia antara 35 hingga 55 tahun.Diutamakan bagi pelamar memiliki sertifikat manajemen air minum minimal tingkat madya.

Pasuruan, suarakpkcyber.com - Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan Yudha Triwidya Sasongko resmi membuka Pasuruan Agrofest 2026 yang digelar di Kampus Universitas Yudharta Pasuruan di kecamatan Purwosari, Kamis (29/10/2026).

Kegiatan Pasuruan Agrofest yang mengusung Petani Milenial Agribisnis berkelanjutan untuk Pasuruan maju berkeadilan ini dihadiri Rektor Universitas Yudharta, Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan(DKP3), Forkompincam Purwosari, serta ratusan mahasiswa, petani milenial dan pelaku UMKM pertanian se Kabupaten Pasuruan.

Dalam sambutannya Sekda Yudha Triharto Sasongko yang mewakili Bupati Kabupaten Pasuruan, mengatakan bahwa kabupaten Pasuruan memiliki potensi pertanian yang luas biasa dari daratan tinggi Tosari dan Puspo untuk sayur dan apel , dataran Grati dan Nguling untuk padi dan mangga, namun potensi itu harus dikelola dengan inovasi dan teknologi.

" Pasuruan ini lumbung pangan Jawa Timur tapi tantangan kita adalah regenerasi petani, rata-rata petani kita sudah tua, melalui Pasuruan Agrofest di Universitas Yudharta ini kita ingin melahirkan petani modern yang melek teknologi informasi dan digital" ujar Sekda Yudha.

Yudha juga mengapresiasi Universitas Yudharta Purwosari sebagai kampus yang bekerja sama dengan Pemkab Pasuruan dengan mengembangkan konsep pertanian terpadu dan ekonomi syariah.

" Ini kolaborasi ideal pemkab bersama Yudharta, dimana Pemerintah punya lahan dan program, Universitas Yudharta punya ilmu dan riset, kita satukan untuk Pasuruan yang lebih maju dan berdaya saing yang tinggi" tambahnya. 

drh. Ainur Alfiyah Kepala Dinas DKP3 Kabupaten Pasuruan menyatakan bahwa Kabupaten Pasuruan ini secara ketahanan pangan terutama beras tetap surplus.

" Produksi Beras alkhamdulillah masih surplus. Produksi beras kita masih aman, cadangan beras daerah lebih dari cukup, tapi kami di DKP3 tidak mau berpuas diri" ujarnya.

Alfiyah juga menambahkan bahwa tantangan kedepannya bukan soal menanam melainkan tentang stok pangan dengan jumlah aman.

" Tantangan kedepannya menjaga pangan tetap aman, bergizi dan bernilai jual" ujarnya. 

Alfiyah juga memberi tiga pesan yakni Diversifikasi pangan, Keamanan Pangan dan Hilirisasi pangan serta digitalisasi petani dalam menyongsong petani milenial.

" karena itu pada Agrofest hari ini kami dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKP3) membawa tiga pesan utama pertama Diversifikasi pangan, Keamanan pangan, Hilirisasi dan digitalisasi petani" imbuhnya. 

Selain itu Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKP3) sudah menyiapkan program untuk menyongsong gerakan tani diatas yakni: 

• Gerakan pangan murah.
• Lumbung pangan desa.
• Pendampingan petani milenial dan KUR/ bantuan pertanian.

Jakarta Timur, suarakpkcyber.com -  Komando Pasukan Khusus (Kopassus) melaksanakan upacara Serah Terima Jabatan Inspektur Kopassus dari Mayor Jenderal TNI Putra Widiastawa kepada Brigadir Jenderal TNI Vivin Alivianto, S.I.P., yang berlangsung di Markas Komando Kopassus (Makopassus), Jalan R.A. Fadillah Raya No. 1, Cijantung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, Rabu (28/10/2026).

Kegiatan serah terima jabatan ini merupakan bagian dari dinamika organisasi TNI Angkatan Darat dalam rangka pembinaan personel, regenerasi kepemimpinan, serta kesinambungan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab organisasi. Momentum tersebut sekaligus menegaskan komitmen Kopassus untuk terus menjaga profesionalisme, disiplin, dan kesiapan dalam menghadapi tantangan tugas yang semakin kompleks.

Penyerahan jabatan Inspektur Kopassus dari Mayjen TNI Putra Widiastawa kepada Brigjen TNI Vivin Alivianto, S.I.P. menjadi wujud keberlanjutan kepemimpinan dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemeriksaan di lingkungan Kopassus. Peran Inspektorat sangat penting dalam mendukung tata kelola organisasi yang tertib, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, guna menunjang efektivitas pelaksanaan tugas satuan.

Sebagai bagian dari Korps Baret Merah, Inspektorat Kopassus memiliki tanggung jawab strategis dalam mendukung pengawasan internal, meningkatkan kepatuhan terhadap aturan, serta mendorong terwujudnya tata kelola organisasi yang profesional dan bertanggung jawab. Melalui pelaksanaan fungsi tersebut, setiap program dan kegiatan diharapkan dapat berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Pergantian pejabat dalam suatu organisasi militer bukan sekadar pergantian kepemimpinan, melainkan juga bagian dari upaya menjaga kesinambungan pengabdian, meningkatkan kualitas kinerja, serta memperkuat komitmen terhadap tugas pokok dan tanggung jawab organisasi. Dengan demikian, proses regenerasi kepemimpinan menjadi salah satu unsur penting dalam menjaga soliditas dan keberlanjutan pembinaan satuan.

Melalui serah terima jabatan ini, diharapkan pelaksanaan tugas Inspektorat Kopassus semakin optimal dalam mendukung penguatan pengawasan internal, pembinaan organisasi, serta peningkatan kualitas kinerja di seluruh jajaran. Semangat pengabdian, integritas, dan profesionalisme diharapkan senantiasa menjadi landasan dalam setiap pelaksanaan tugas demi menjaga kehormatan dan nama baik Korps Baret Merah.

Dengan semangat pengabdian dan profesionalisme, Kopassus terus memperkuat soliditas organisasi serta menjaga kesinambungan kepemimpinan dalam mendukung tugas TNI Angkatan Darat demi kepentingan bangsa dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.(DJ)

Pasuruan, suarakpkcyber.com - Dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Pasuruan pertama Pemkab mengusulkan empat perubahan penting dalam regulasi pajak dan retribusi daerah melalui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Non APBD tahun 2026.

Usulan tersebut mencakup kepatuhan melaporkan pajak, penyesuaian tarif pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB -P2) retribusi kebersihan, hingga pemberian intensif bagi instansi pemungut. Penyampaian usulan itu berlangsung dalam sidang paripurna pertama di Gedung DPRD Kabupaten Pasuruan, Rabu (28/10/2026).

Di hadapan pimpinan dan anggota DPRD serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Rusdi menjelaskan bahwa perubahan regulasi diperlukan untuk menyelaraskan kebijakan daerah dengan ketentuan yang berlaku sekaligus meningkatkan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Empat poin utama dalam perubahan Raperda, salah satunya adalah substansi yang diusulkan adalah penataan struktur tarif PBB -P2. Pemkab Pasuruan merancang klasifikasi tarif secara progresif mulai dari 0.1 persen hingga 0.2 persen, berdasarkan nilai pajak.

Dalam rancangan tersebut pemerintah daerah juga mengusulkan tarif khusus sebesar 0,08 persen bagi obyek pajak berupa lahan produksi pangan dan ternak. Kebijakan ini diarahkan untuk memberikan stimulus kepada sektor pertanian dan peternakan sekaligus mendukung ketahanan pangan daerah.

Penyesuaian berikutnya menyasar kewajiban pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) wajib pajak yang melakukan pemungutan dan penyetoran sendiri diwajibkan menyampaikan laporan paling lambat 15 hari kerja setelah masa pajak berakhir.

Rancangan aturan itu turut memuat sanksi administratif bagi pelanggaran kewajiban pelaporan. Namun pengecualian sanksi juga diatur apabila keterlambatan terjadi akibat keadaan kahar atau force majeure, seperti bencana alam, kebakaran,wabah penyakit, kerusuhan.

Poin ketiga berkaitan dengan pemberian insentif pemungut pajak dan retribusi daerah, ketentuan ini disiapkan untuk menyesuaikan regulasi daerah dengan Undang Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Daerah (UU HKPD) dengan pemberian insentif berdasarkan pencapaian kinerja tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara poin ke empat berfokus pada penyempurnaan obyek dan pelayanan retribusi daerah,pada sektor jasa umum, Pemkab Pasuruan mengusulkan penataan tarif pelayanan kesehatan di rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan puskesmas melalui pengelompokan layanan reguler dan non reguler, dengan pengecualian untuk pelayanan intensif.

Adapun pada sektor jasa usaha, penyesuaian diarahkan pada penataan struktur tarif agar terdapat kepastian biaya, transparansi serta akuntabilitas atas layanan yang diberikan pemerintah daerah.

Hanya dua fraksi yang menyampaikan pandangan umum di forum Rapat Paripurna. 

Setelah agenda penyampaian pengantar Raperda oleh Bupati selesai, Rapat Paripurna dilanjutkan ke sidang paripurna ke 2 dengan agenda penyampaian pandangan umum Oleh Fraksi Fraksi DPRD Kabupaten Pasuruan. (Usj)

Pasuruan, suarakpkcyber.com– Kapolres Pasuruan gelar silaturahmi Akbar dengan Driver Ojol se-Pasuruan Raya di Pasuruan Creative Center Bang Kodir, Bangil, Rabu (28/10/2026).

Dalam kesempatan ini, Kapolres Pasuruan AKBP Irawan Setyono memberikan bantuan sosial berupa sembako kepada driver ojek online (ojol) sekaligus mengingatkan pentingnya keselamatan berkendara.

Kegiatan yang digelar dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda 2026 tersebut diikuti sekitar 200 driver ojol. Selain mempererat solidaritas antarkomunitas, silaturahmi ini juga menjadi momentum memperkuat sinergi antara driver ojol, kepolisian, dan pemerintah daerah.

“Keberadaan profesi ojek online sangat membantu aktivitas dan perekonomian masyarakat. Karena itu, saya mengingatkan rekan-rekan ojol agar selalu memperhatikan keselamatan saat berkendara,” ujar AKBP Irawan.

Kapolres juga menyoroti tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan roda dua di Kabupaten Pasuruan sepanjang 2026. Ia mengajak para driver ojol untuk mematuhi rambu lalu lintas dan mendukung pelaksanaan Operasi Patuh Semeru 2026.

“Masukan dari rekan-rekan ojol mengenai infrastruktur jalan juga sangat membantu. Tetap semangat mencari nafkah, patuhi peraturan lalu lintas, dan utamakan keselamatan diri,” tegasnya.

Silaturahmi akbar tersebut turut dihadiri Sekda Kabupaten Pasuruan Yudha Triwidya Sasongko, Kadishub Kabupaten Pasuruan Digdo Sucahyo, anggota Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan Febri Irawan Darwis, serta sejumlah pejabat Polres Pasuruan.

Rangkaian kegiatan diisi dengan pagelaran seni kolosal bertema Sumpah Pemuda, pembacaan ikrar Sumpah Pemuda, pemberian bantuan sosial, hiburan musik, dan pembagian doorprize. Seluruh kegiatan berlangsung tertib sebagai wujud penguatan persatuan dan kebersamaan komunitas ojol di Pasuruan Raya. (Usj)