Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya penegakan hukum yang dilakukan secara berkelanjutan dan konsisten guna melindungi masyarakat sekaligus menciptakan iklim perekonomian yang sehat dan adil. Pemusnahan kali ini difokuskan pada barang kena cukai berupa rokok ilegal serta minuman mengandung etil alkohol (MMEA).

Dalam kegiatan tersebut, petugas memusnahkan sebanyak 4.233.186 batang rokok ilegal dengan total berat mencapai 8,466 ton. Selain itu, turut dimusnahkan 15.000 gram tembakau iris (TIS) atau setara 0,015 ton, serta 1.982,80 liter minuman mengandung etil alkohol (MMEA) dengan berat sekitar 1,487 ton.

Barang-barang tersebut merupakan hasil dari berbagai operasi penindakan yang dilakukan di wilayah Kabupaten Pasuruan. Penindakan dilakukan melalui operasi pasar, pengawasan jalur distribusi, hingga penggerebekan di lokasi yang diduga menjadi tempat produksi maupun peredaran rokok ilegal.

Dari hasil operasi yang dilakukan, petugas menemukan sejumlah modus pelanggaran yang digunakan pelaku. Modus tersebut antara lain penggunaan pita cukai bekas, pita cukai palsu, serta peredaran rokok tanpa pita cukai atau yang dikenal sebagai rokok polos.

 Pasuruan, Rusdi Sutejo, menegaskan bahwa peredaran barang kena cukai ilegal, khususnya rokok, merupakan persoalan serius yang berdampak luas. Tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan, tetapi juga merusak iklim usaha yang sehat dan merugikan pelaku usaha yang taat terhadap aturan.

“Peredaran barang kena cukai ilegal sangat merugikan. Oleh karena itu saya mengajak seluruh masyarakat dan aparat pemerintah untuk bersinergi dalam memberantas peredaran barang ilegal,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa membeli maupun mengedarkan barang ilegal bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga berdampak negatif bagi perekonomian dan masyarakat secara luas.

“Marilah kita tingkatkan kesadaran kolektif. Membeli dan mengedarkan barang ilegal bukan hanya melanggar hukum, tetapi dampaknya sangat merugikan kita semua,” tambahnya.

Melalui kegiatan pemusnahan ini, pemerintah berharap masyarakat semakin memahami bahaya dan dampak peredaran barang kena cukai ilegal sehingga peredarannya dapat ditekan secara signifikan. Pemerintah daerah juga menegaskan akan terus mendukung berbagai langkah pengawasan dan penindakan yang dilakukan bersama aparat terkait.

Selain penindakan, edukasi kepada masyarakat juga terus dilakukan. Hal ini karena cukai merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peran penting dalam pembangunan daerah melalui skema Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Dalam skema tersebut, daerah penghasil tembakau memperoleh alokasi sekitar 3 persen dari total penerimaan cukai. Dengan meningkatnya penerimaan negara dari sektor cukai, maka dana yang kembali ke daerah juga akan semakin besar.

“Semakin besar penerimaan negara dari cukai, maka semakin besar pula dana yang kembali ke daerah. Hal ini tentu akan berdampak langsung pada peningkatan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat,” pungkas Bupati.(Usj)

Pasuruan,suarakpkcyber.com,— Ketika banyak daerah di Indonesia sedang melakukan pengetatan anggaran akibat kebijakan efisiensi nasional, kebijakan belanja di Kabupaten Pasuruan justru memunculkan tanda tanya besar. Di tengah laporan penurunan APBD hingga hampir Rp 600 miliar pada tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Pasuruan tetap mengalokasikan anggaran sekitar Rp 25 miliar untuk renovasi Stadion R. Soedrasono Pogar.

Kebijakan ini menjadi sorotan Forum Rembuk Masyarakat Pasuruan (FORMAT Pasuruan) yang mempertanyakan prioritas pembangunan daerah di tengah kondisi fiskal yang sedang mengetat.

Pengetatan anggaran tersebut tidak terjadi tanpa sebab. Pemerintah pusat sebelumnya menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja negara dan daerah. Kebijakan ini diperkuat dengan pemangkasan dana desa melalui PMK Nomor 15 Tahun 2026 yang disebut memangkas alokasi hingga sekitar 70 persen.

Akibat kebijakan tersebut, banyak desa harus menunda berbagai program pembangunan. Jalan desa, perbaikan irigasi, hingga kegiatan posyandu terpaksa diprioritaskan ulang karena keterbatasan anggaran.

Namun di tengah situasi itu, Pemkab Pasuruan justru tetap melanjutkan rencana renovasi stadion dengan nilai proyek yang tidak kecil.

Rp 25 Miliar untuk Apa?

FORMAT Pasuruan menilai angka Rp 25 miliar bukan sekadar angka dalam dokumen anggaran. Nilai tersebut memiliki dampak besar jika dialokasikan untuk kebutuhan dasar masyarakat.

Dengan dana sebesar itu, pemerintah daerah dinilai dapat merenovasi ratusan ruang kelas yang mengalami kerusakan berat di sejumlah sekolah dasar. Anggaran tersebut juga dinilai cukup untuk membangun beberapa puskesmas pembantu di desa terpencil atau memperbaiki belasan kilometer jalan desa yang selama ini rusak dan menghambat aktivitas ekonomi warga.

Bagi petani, jalan desa yang layak berarti biaya distribusi hasil panen menjadi lebih murah. Bagi masyarakat desa terpencil, fasilitas kesehatan yang memadai dapat mempersingkat akses layanan medis yang selama ini sulit dijangkau.

“Pertanyaannya sederhana, apa dampak langsung renovasi stadion bagi masyarakat kecil?” demikian salah satu pernyataan dari FORMAT Pasuruan.

Kontras dengan Sikap Legislatif

Menariknya, dalam situasi efisiensi yang sama, DPRD Kabupaten Pasuruan dilaporkan memilih menunda rencana pengadaan mobil dinas baru dan mengalihkan anggarannya ke kebutuhan yang dinilai lebih mendesak bagi masyarakat.

Keputusan tersebut dinilai sebagai langkah penghematan yang selaras dengan kebijakan efisiensi nasional.

Kontras kebijakan ini memunculkan pertanyaan publik mengenai arah prioritas pembangunan daerah. Di saat satu lembaga memilih menahan belanja, pemerintah daerah justru menjalankan proyek renovasi stadion bernilai puluhan miliar rupiah.

Kontroversi juga mengemuka ketika publik menelusuri pihak yang pertama kali mendorong rencana renovasi stadion tersebut. Nama Suryono Pane disebut dalam sejumlah pemberitaan sebagai pihak yang menyuarakan rencana renovasi sejak awal.

Ia diketahui menjabat sebagai CEO klub sepak bola Pasuruan United yang menjadikan Stadion R. Soedrasono Pogar sebagai kandang utama klub. Pada saat yang sama, ia juga tercatat sebagai anggota Tim Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan.

Situasi ini memunculkan pertanyaan mengenai potensi konflik kepentingan. FORMAT Pasuruan menegaskan pihaknya tidak menuduh adanya pelanggaran, namun menilai penting adanya klarifikasi terbuka kepada publik mengenai proses perencanaan proyek tersebut.

“Publik perlu mengetahui apakah proyek ini benar-benar lahir dari kajian kebutuhan yang objektif atau dipengaruhi oleh kepentingan tertentu,” ujar perwakilan FORMAT Pasuruan.

Politik Citra atau Kebutuhan?

Proyek pembangunan stadion sering kali dianggap sebagai proyek yang mudah dilihat hasilnya dan mudah diklaim sebagai capaian pembangunan. Berbeda dengan program kesehatan, pendidikan, atau perbaikan irigasi yang dampaknya tidak selalu terlihat secara langsung.

FORMAT Pasuruan menilai pemerintah boleh saja berargumen bahwa stadion dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau menggerakkan UMKM di sekitarnya. Namun klaim tersebut, menurut mereka, seharusnya didukung kajian ekonomi yang terbuka dan dapat diuji publik.

Apalagi dalam kondisi ketika APBD mengalami penurunan signifikan dan desa kehilangan sebagian besar sumber pembiayaan pembangunan mereka.

Menurut FORMAT Pasuruan, dana Rp 25 miliar yang dialokasikan untuk renovasi stadion berasal dari uang rakyat yang dihimpun melalui berbagai pajak dan retribusi daerah.

Karena itu masyarakat dinilai berhak mengetahui alasan di balik keputusan tersebut.

Beberapa pertanyaan yang muncul antara lain: mengapa stadion menjadi prioritas pembangunan saat ini, siapa yang mengusulkan proyek tersebut masuk dalam APBD, serta bagaimana jaminan transparansi dalam proses lelang proyek.

Di tengah banyaknya kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi, keputusan pembangunan stadion dinilai wajar jika memunculkan kritik dan pertanyaan publik.

“Jika stadion bukan kebutuhan paling mendesak saat ini, maka yang terjadi bukan sekadar pembangunan. Bisa jadi itu adalah pengabaian terhadap prioritas rakyat,” demikian pernyataan FORMAT Pasuruan.(Tim)

Dugaan polisi kos yang di grebek polisi dijadikan “gudang” pil double L di wilayah Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan. Mirisnya, seorang pemuda berinisial M.R.M (20) warga setempat ditangkap sebagai terduga pelaku.

Kapolres Pasuruan, Harto Agung Cahyono, menjelaskan, “Pengungkapan ini berawal dari laporan masyarakat terkait maraknya peredaran pil double L, kemudian kami lakukan penyelidikan hingga berhasil mengamankan tersangka MRM beserta barang bukti berupa 104.961 butir pil double L dan 14 poket sabu di kamar kosnya di Desa Karangsono, Sukorejo.”

Dalam penggerebekan tersebut, petugas mengamankan barang bukti berupa 104.961 butir pil double L, 14 poket sabu dengan berat total 2,42 gram, satu unit timbangan elektrik, tiga bendel plastik klip kosong, satu alat sekrop dari sedotan, satu unit sepeda motor tanpa nomor polisi, dua unit telepon genggam, serta uang tunai sebesar Rp1 juta.

Pengungkapan kasus ini bermula dari keluhan masyarakat yang resah terhadap maraknya peredaran pil double L di sejumlah wilayah di Kabupaten Pasuruan. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim Satresnarkoba melakukan pemetaan dan pendalaman hingga mengerucut pada satu titik di Desa Karangsono, Kecamatan Sukorejo.

Selama dua hari, petugas melakukan pengintaian intensif. Berdasarkan informasi yang diperoleh, barang bukti telah lebih dulu disimpan di dalam kamar kos, sementara pelaku berada di luar lokasi. Setelah menunggu sekitar empat jam, pelaku akhirnya datang dan masuk ke kamar kosnya. Saat itulah petugas langsung melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan pelaku tanpa perlawanan.

Dari hasil pemeriksaan awal, pelaku mengaku memperoleh pil double L dari Jakarta dalam jumlah besar, yakni satu karton berisi 34 bungkus, masing-masing berisi 1.000 butir, dengan harga Rp16 juta. Barang tersebut kemudian diedarkan kembali dengan harga Rp700 ribu hingga Rp900 ribu per bungkus.

Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, serta sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Untuk kasus narkotika jenis sabu, pelaku terancam pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun. Sementara untuk peredaran obat keras berbahaya, ancaman hukuman maksimal mencapai 12 tahun penjara dan denda hingga Rp5 miliar.

Saat ini, pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Mapolres Pasuruan guna menjalani proses penyidikan lebih lanjut serta pengembangan jaringan peredaran narkoba yang lebih luas.(Usj)

Sorong Papua Barat Daya | suarakpkcyber.com -  Dalam upaya memperkuat sinergi lintas sektor guna mendukung percepatan pembangunan di wilayah Papua, Aslog Danpasmar 3 Kolonel Mar Wahyu Widodo, M.Tr.Opsla., menghadiri rapat kunjungan kerja Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia bersama Komite Eksklusif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPPOKP). Kegiatan tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor Gubernur Papua Barat Daya, Lantai 2, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Sabtu (25/04/2026).

Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti, S.T., M.Si., M.Eng., Ph.D., Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, S.Sos., Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau, S.Pd.I., serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Papua Barat Daya dan instansi terkait lainnya.

Dalam sambutannya, Gubernur Papua Barat Daya menyampaikan ucapan selamat datang kepada Kepala BPS RI beserta rombongan. Ia menegaskan bahwa kunjungan kerja ini diharapkan mampu memperkuat koordinasi dan sinergi antarinstansi dalam mendukung percepatan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menghadirkan data yang akurat dan berkualitas di wilayah Papua Barat Daya.

Sementara itu, Kepala BPS RI menyampaikan apresiasi atas dukungan seluruh jajaran Forkopimda dan instansi terkait. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menyukseskan program strategis nasional, khususnya pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang akan berlangsung pada 1 Mei hingga 31 Juli 2026.

Lebih lanjut, Kepala BPS RI mengimbau kepada seluruh masyarakat agar menerima petugas sensus dengan baik serta memberikan data dan informasi yang valid dan akurat. Hal tersebut menjadi kunci dalam menghasilkan data statistik berkualitas sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.

Di tempat terpisah, Komandan Pasmar 3 Mayjen TNI (Mar) Andi Rahmat M. menegaskan kesiapan jajarannya untuk mendukung dan berkolaborasi dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 sebagai bagian dari kontribusi nyata TNI AL khususnya Korps Marinir dalam mendukung pembangunan nasional, khususnya di wilayah Papua.

Mengakhiri kegiatan, dilaksanakan penyerahan cinderamata secara simbolis dari Kepala BPS RI kepada Gubernur Papua Barat Daya, yang dilanjutkan dengan sesi foto bersama sebagai wujud kebersamaan dan komitmen dalam mendukung percepatan pembangunan di Papua Barat Daya.(dedi)

Pasuruan, suarakpkcyber.com – Polres Pasuruan melalui Satuan Reserse Narkoba menyampaikan ungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu dalam konferensi pers yang digelar di Press Room Polres Pasuruan, pada Jumat, (24/04/2026).

Dalam penangkapan kali ini, polisi berhasil mengamankan seorang pria berinisial WNT alias BDT (41), warga Kecamatan Pandaan, dengan barang bukti sabu seberat total 118,287 gram.

Penangkapan dilakukan pada Rabu (11/03) lalu sekitar pukul 22.30 WIB di pinggir jalan depan Perumahan Griya Pandaan, Desa/Kelurahan Sumber Gedang, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan.

Selain sabu yang dikemas dalam tujuh plastik klip dengan berat bervariasi, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti lain berupa satu unit timbangan elektrik, satu unit handphone, plastik klip kosong, sendok plastik, dos box HP, serta satu unit sepeda motor Honda Vario.

Pengungkapan kasus ini bermula dari patroli malam Tim 3 Satresnarkoba yang mencurigai percakapan seorang pengunjung warung kopi terkait rencana transaksi sabu. Dari informasi tersebut, petugas melakukan penyelidikan dan berhasil melacak keberadaan pelaku.

Saat dilakukan pengejaran di kawasan Jalan By Pass Pandaan, pelaku sempat membuang barang yang kemudian diketahui berisi sabu. Petugas langsung melakukan penangkapan dan pengembangan ke rumah pelaku, termasuk rumah neneknya yang berjarak sekitar 15 meter, hingga ditemukan tambahan barang bukti.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika junto ketentuan KUHP terbaru, dengan ancaman pidana mati, penjara seumur hidup, atau minimal 6 tahun dan maksimal 20 tahun penjara.

Kapolres Pasuruan, AKBP Harto Agung Cahyono, menegaskan bahwa pihaknya akan terus meningkatkan upaya pemberantasan narkotika di wilayah hukumnya.

“Kami berkomitmen untuk terus memberantas peredaran narkoba di wilayah Pasuruan. Keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras anggota di lapangan serta dukungan informasi dari masyarakat. Kami mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk tidak ragu melaporkan jika mengetahui adanya aktivitas mencurigakan terkait narkotika,” tegas AKBP Harto Agung Cahyono. (Usj)

Pasuruan, suarakpkcyber.com– Polres Pasuruan melalui Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) menyampaikan hasil ungkap aktivitas tambang batu andesit tanpa izin di Dusun Gunungsari, Desa Kertosari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan dalam jumpa pers di Pers Room, Jum'at (24/04/2026).

Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Pasuruan menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus yang berlangsung sejak Januari hingga Maret 2026 tersebut. Pengungkapan ini bermula dari laporan polisi Nomor LP/A/8/III/2026 SPKT.SATRESKRIM/POLRES PASURUAN/POLDA JAWA TIMUR tertanggal 9 Maret 2026.

Kasus ini mengarah pada dugaan pelanggaran Pasal 158 jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Para pelaku terancam hukuman penjara maksimal lima tahun dan denda hingga Rp100 miliar.

Lima tersangka yang diamankan masing-masing berinisial S.A. (31), M.Y. (53), N.J.W. (34), E.A.J. (34), dan M.S. (39). S.A. berperan sebagai pengelola tambang, M.Y. sebagai pihak yang mengupayakan izin, N.J.W. pemilik lahan sekaligus pembeli hasil tambang, E.A.J. sebagai pengawas lapangan, serta M.S. sebagai pemodal kegiatan tersebut.

Dalam praktiknya, kegiatan penambangan dilakukan di lahan milik N.J.W. dengan dukungan pendanaan dari M.S. Operasional tambang tetap berjalan karena para tersangka meyakini izin dapat diurus kemudian, termasuk melalui pengajuan surat kepada pihak berwenang.

Hasil tambang berupa batu andesit dijual kepada pemilik lahan, dengan total omzet yang diperkirakan mencapai sekitar Rp648 juta selama tiga bulan beroperasi.

Kapolres Pasuruan AKBP Harto Agung Cahyono menegaskan pihaknya akan bertindak tegas terhadap praktik pertambangan ilegal.

“Kami akan tindak tegas tambang tanpa izin. Selain melanggar hukum, juga berdampak pada kerusakan lingkungan dan merugikan masyarakat,” tegasnya.

Dalam pengungkapan kasus ini, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa dua unit alat berat excavator, satu unit dump truk bermuatan batu andesit, empat jerigen plastik, dokumen kendaraan, surat organisasi, tangkapan layar percakapan WhatsApp, buku tabungan, kartu ATM, serta satu unit telepon genggam.

Saat ini, kelima tersangka telah diamankan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Polisi juga masih mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam aktivitas tambang ilegal tersebut.

Pasuruan, suarakpkcyber.com- Menjelang peringatan Hari Buruh (May Day), Humas Polres Pasuruan menggelar kegiatan Ngopi Bersama Awak Media (PIRAMIDA) di Kolursari pada Rabu (22/04/2026).

Kegiatan tersebut dilaksanakan guna menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif, sekaligus mengantisipasi potensi peningkatan aktivitas massa saat peringatan Hari Buruh.

Kasi Humas Polres Pasuruan, Joko Suseno, menyampaikan bahwa kegiatan bersama awak media ini menjadi bagian dari strategi komunikasi publik dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah.

“Melalui kegiatan Ngopi Bersama Awak Media ini, kami memperkuat sinergi dalam penyampaian informasi yang menyejukkan kepada masyarakat, khususnya menjelang Hari Buruh, agar situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif,” ujarnya.

Ia menambahkan, peran media dinilai penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat serta meredam potensi informasi yang dapat memicu gangguan keamanan.

Hari Buruh atau May Day diperingati setiap 1 Mei. Peringatan ini bermula dari perjuangan buruh di Amerika Serikat pada akhir abad ke-19 yang menuntut pembatasan jam kerja. Salah satu peristiwa penting terjadi di Chicago pada 1886, yang kemudian menjadi tonggak ditetapkannya 1 Mei sebagai Hari Buruh Internasional pada 1889.

Polres Pasuruan mengimbau seluruh masyarakat untuk tetap menjaga keamanan lingkungan serta mengedepankan penyampaian aspirasi secara damai selama peringatan Hari Buruh berlangsung. (Usj)

Pasuruan, suarakpkcyber.com - Konferensi pers PCNU Bangil Terkait polemik Yayasan Pancawahana Pasuruan saling klaim kepemilikan Yayasan Pancawahana Bangil yang menaungi Universitas Nahdlatul Ulama Bangil (Unuba) terus berlanjut.

KH Najib Syafi'i mantan Ketua PCNU Bangil tahun 2014 melalui unggahan di media sosial menyatakan bahwa dirinya bersama sesepuh NU Bangil anatara lain Hj Anisa Syakir, KH Subri SupriyonoDeh, HJ Abidah, H Sutrisno dan tokoh lainnya mengaku membangun dan memiliki gedung Unuba secara mandiri.

Beliau mengklim memiliki legalitas yang sah atas Yayasan Pancawahana yang membawahi Unuba dan menilai kepemilikan dan kepengurusan Unuba saat ini tidak sah dan cacat hukum.

Dengan demikian PCNU Bangil hasil muktamar 2025 masa khidmat tahun 2026-2031 Rois Syuriah KH Achmad Junaidi Sholeh dan Ketua Tanfidiyah H Edy Supriyanto beserta jajarannya mengelar konfrensi pers bertempat di Kantor PCNU Bangil, Rabu (22/04/2026).

H.M Sudiono Fauzan Seketaris PCNU Bangil menegaskan bahwa Universitas NU Bangil berada dibawah PCNU Bangil, sesuai dengan pendirian akta notaris nomor 69 dengan penerbitan notaris Syaiful Munir, di Sidoarjo tanggal 18/09/2014.

" Menurutnya pasal 44  ditegaskan bahwa Yayasan Pancawahana Bangil berada di bawah naungan PCNU Bangil dengan tanggung jawab penuh, bukan milik perorangan" tegasnya.

Dengan polemik dan persoalan ini PCNU Bangil dengan menggandeng LBH NU Bangil melayangkan somasi kepada KH. Najib Syafi'i, H Samiudin, KH Sobri Sutroyono serta notaris Retno Suharto, mereka diminta mencabut SK pengangkatan rektor Unuba serta membatalkan akta notaris yang telah dibuat.

" Dengan demikian apabila dalam batas waktu yang telah ditentukan tidak ada tanggapan dan etikat baik, kami akan menempuh jalur hukum baik secara pidana dan perdata" tambah Dion. (Usj)

Pasuruan, suarakpkcyber.com  – Kapolres Pasuruan AKBP Harto Agung Cahyono bersama Ketua Bhayangkari Cabang Pasuruan dan Forkopimcam Rembang melaksanakan kegiatan penanaman pohon di Waduk Kalisat, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, Rabu (22/4/2026) pagi.

Kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan dalam rangka HUT Yayasan Kemala Bhayangkari, HUT Bhayangkara, serta Hari Jadi Polwan ke-78 

Kapolres Pasuruan menegaskan bahwa kegiatan tersebut bukan sekadar seremonial, melainkan bagian dari komitmen nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

“Penanaman pohon ini adalah langkah konkret untuk menjaga keseimbangan alam,” ujarnya.

Ia menyampaikan, di tengah tantangan global seperti perubahan iklim, kerusakan hutan, dan meningkatnya polusi, langkah sederhana seperti menanam pohon memiliki peran strategis dalam memperbaiki kualitas lingkungan serta menjaga keberlangsungan kehidupan di masa depan.

Menurutnya, Polri tidak hanya berperan dalam menjaga keamanan, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dalam mendorong pelestarian lingkungan. Hal ini diwujudkan melalui keterlibatan aktif dalam berbagai kegiatan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Kapolres juga menekankan pentingnya sinergi antara Polri, TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga lingkungan. Ia menyebut keberhasilan pelestarian alam tidak dapat dilakukan secara individu, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh elemen.

Selain penanaman pohon, kegiatan juga dirangkaikan dengan penyerahan bantuan sosial kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian sosial serta upaya mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat. (Usj)

Pasuruan, suarakpkcyber.com - Peringatan Hari kartini ke-147 Pemerintah Kabupaten Pasuruan bersama Dinas Kesehatan dan tim Pengerak PKK menggelar Talk Show Kesehatan yang digelar di Pendopo Nyawiji Ngesti Wewaning Gusti Kota Pasuruan, selasa (21/04/2026) pagi.

Peringatan hari Kartini setiap tahunnya sebagai pengingat bahwa perempuan Indonesia sebagai pelopor kemerdekaan Indonesia. Perempuan juga sebagai sosok pejuang keluarga, pejuang pendidikan anak dan pejuang kesehatan masyarakat di masanya.

Momen Peringatan hari kartini dihadiri oleh Ketua Tim Pengerak PKK Kabupaten Pasuruan Mella Rusdi, Kepala Dinas Kesehatan, dr.Arma Rosalina, Ketua Pokja 4 bidang kesehatan, Tri Dinar Herturini, Kepala Puskesmas se-Kabupaten Pasuruan, ketua dan anggota PKK Kecamatan se-kabupaten Pasuruan, dan undangan lainnya.

Mella Rusdi bersama Narasumber dan peserta talk show

Mella Rusdi selaku ketua PKK kabupaten Pasuruan mengapresiasi atas kehadiran semua yang telah hadir di Pendopo kabupaten Pasuruan yakni perempuan-perempuan hebat di Kabupaten Pasuruan. 

Ia juga berpesan melalui peringatan hari Kartini yang diperingati sebagai upaya menanamkan jiwa patriotisme dan sebagai garda terdepan untuk kesehatan keluarga yang dikemas dalam sebuah Talk Show Kesehatan. Serta untuk meningkatkan kesadaran ibu tentang deteksi dini kanker serviks dan payudara.

Selain itu Talk Show tersebut juga bertujuan untuk menguatkan edukasi gizi keluarga dan pencegahan stunting, menjaga kesehatan ibu terutama sebagai penopang keharmonisan rumah tangga.

" Terima kasih kepada tim Pengerak PKK Kabupaten, Kecamatan dan Pokja 4 atas kolaborasi dan dedikasinya, mari kita manfaatkan Talkshow ini, bertanya langsung kepada narasumber dan terapkan ilmunya di keluarga masing masing" ujarnya.

Tidak hanya itu Mella Rusdi juga memberikan slogan sebagai wujud semangat Kartini sebagai pengingat para perempuan untuk selalu menjaga kesehatan diri dan keluarga.

" perempuan sehat keluarga kuat, masyarakat sejahtera, itulah semangat Kartini yang ingin kita wujudkan" ucapnya.

Sementara itu Seketaris Dinas Kesehatan yang sekaligus Ketua Pokja 4 bidang kesehatan Kabupaten Pasuruan, Tri Dinar Herturini menyampaikan bahwa peringatan hari kartini bukan hanya peringatan simbolik, ini adalah momentum untuk menguatkan peran perempuan dalam menjaga kesehatan keluarga.

" perempuan terutama ibu adalah garda terdepan dalam mencegah stunting, mengawasi anak, serta mendorong prilaku hidup bersih dan sehat di rumah" ucapnya.

Selain itu Tri Dinar juga menjelaskan mengenai tugas pokok dan fungsi dari Pokja 4 Tim PKK Kabupaten Pasuruan memiliki tugas utama di bidang kesehatan, lingkungan hidup, dan perencanaan sehat.

" Pokja 4 Tim PKK Kabupaten Pasuruan bergerak dalam bidang kesehatan, lingkungan hidup dan perencanaan hidup sehat" jelasnya.

Ia berharap dengan adanya talk show kesehatan ini para peserta dapat bertanya langsung kepada narasumber yang handal mengenai kesehatan.

" melalui talkshow ini, kami ingin memberikan edukasi langsung bersama Narasumber yang handal"  harapnya. (Usj)