Pasuruan,suarakpkcyber.com,– Proses mediasi gugatan terkait kebijakan biaya Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Randupitu, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, masih belum menghasilkan titik temu. Warga yang menantikan kepastian hukum terkait persoalan tersebut kini harus kembali menunggu kelanjutan proses mediasi yang dijadwalkan pekan depan.
Sidang mediasi yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Bangil pada Senin (13/7/2026) dipimpin oleh hakim mediator. Dalam kesempatan itu, mediator memberikan waktu hingga Selasa pekan depan kepada para tergugat untuk menyampaikan tanggapan secara tertulis atas resume perdamaian yang diajukan pihak penggugat.
Namun, mediasi berlangsung tanpa kehadiran seluruh pihak tergugat. Dari pihak tergugat, hanya kuasa hukum yang mewakili Pemerintah Desa Randupitu dan Panitia PTSL yang hadir mengikuti proses mediasi. Sementara sejumlah tergugat lainnya, di antaranya Bupati Pasuruan, Camat Gempol, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Pasuruan, tidak hadir secara langsung dalam agenda tersebut.
Kuasa Hukum Penggugat, Kudus Surya Dharma, menjelaskan bahwa pihaknya telah menyampaikan resume perdamaian yang berisi sejumlah usulan penyelesaian sengketa sebagai upaya mencari jalan keluar atas keberatan masyarakat terhadap biaya pelaksanaan program PTSL.
“Mediasi tetap berjalan meskipun tidak seluruh tergugat hadir. Alhamdulillah, resume perdamaian telah dibacakan beserta usulan dari pihak penggugat. Hakim mediator kemudian memberikan waktu hingga Selasa pekan depan kepada pihak tergugat untuk menyampaikan tanggapan secara tertulis,” ujar Kudus usai mediasi.
Menurutnya, gugatan tersebut diajukan karena masih banyak masyarakat yang mempertanyakan besaran biaya yang dibebankan dalam program PTSL. Ia berharap pemerintah dapat memberikan penjelasan yang jelas agar tidak terjadi perbedaan pemahaman dalam pelaksanaan program serupa di masa mendatang.
Di sisi lain, Kuasa Hukum Kepala Desa Randupitu, Nofi Hariyanto, menyatakan keberatan dan menolak isi resume perdamaian yang diajukan penggugat. Menurutnya, beberapa poin yang disampaikan tidak sesuai dengan ketentuan hukum maupun pelaksanaan program PTSL di lapangan.
Nofi menjelaskan, salah satu poin yang dipersoalkan penggugat adalah pelaksanaan PTSL seluas sekitar 6.000 hektare di Kabupaten Pasuruan yang didukung anggaran APBN sebesar Rp3 miliar. Menurutnya, anggaran tersebut merupakan alokasi untuk seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan dan pelaksanaannya telah diatur melalui ketentuan yang berlaku.
Selain itu, ia menilai terdapat tiga tuntutan penggugat yang tidak dapat dipenuhi, yakni permintaan agar pemerintah menerbitkan kebijakan tertulis mengenai batasan biaya tambahan PTSL, pengembalian uang yang telah dibayarkan masyarakat, serta kedudukan hukum penggugat yang dinilai bukan peserta maupun penerima manfaat langsung dari program PTSL.
“Program ini telah berjalan. Selama pelaksanaannya tidak dinyatakan gagal, pemerintah maupun panitia tidak memiliki kewajiban untuk mengembalikan uang yang telah dibayarkan masyarakat,” jelas Nofi.
Ia menambahkan, pihak tergugat akan menyampaikan tanggapan secara tertulis sesuai arahan hakim mediator dalam agenda mediasi lanjutan yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa pekan depan.(Usj)


.jpg)


