Sorong, suarakpkcyber.com – Pemerintah Kabupaten Sorong terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan efektif melalui penguatan kapasitas aparatur. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Kamis,(16/04/2026)bertempat di ruang Hobart Aimas Hotel, dan diselenggarakan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong.

Bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen dan profesionalisme para aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah, sekaligus meminimalisir risiko kesalahan dalam proses pengadaan barang dan jasa serta penyerapan anggaran.

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi upaya strategis dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia agar mampu menjalankan tata kelola keuangan yang kredibel dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Staf Ahli Bupati Sorong Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Luis Maurits Urbanus Osok, SE., MM., yang hadir mewakili Bupati Sorong saat membuka kegiatan tersebut, menegaskan pentingnya peran para pejabat pengelola anggaran dalam siklus pemerintahan.

“Peran Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sangat strategis dalam perencanaan anggaran, pelaksanaan kegiatan, pengadaan barang/jasa, dan pertanggungjawaban keuangan daerah,” ujarnya dalam sambutan.

Ia juga menambahkan bahwa peningkatan kompetensi dan pemahaman para peserta menjadi kunci dalam mewujudkan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan sesuai regulasi.

Melalui kegiatan ini, para peserta dibekali pengetahuan dan keterampilan terkait pengelolaan keuangan negara dan daerah, khususnya dalam proses pengadaan barang dan jasa. Materi yang diberikan mencakup penyusunan rencana penarikan dana, pengujian dokumen, hingga pelaporan dan penatalaksanaan administrasi sesuai aturan terbaru.

Bimtek yang berlangsung selama satu hari ini diikuti oleh peserta dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta perwakilan distrik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong.

Sementara itu, narasumber dalam kegiatan ini berasal dari Sinergi Risalah Management, yakni Samsul Ramli yang merupakan konsultan ahli di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Materi yang disampaikan meliputi kebijakan dan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah, peran dan tanggung jawab PA, KPA, PPK, dan PPTK dalam pelaksanaan kegiatan, serta mitigasi risiko administratif dan hukum dalam pengelolaan keuangan daerah.

Melalui pelaksanaan Bimtek ini, diharapkan seluruh peserta mampu meningkatkan kualitas kinerja serta menjaga akuntabilitas dalam setiap proses pengelolaan anggaran dan kegiatan pemerintahan. (Dedi)

Sorong, Papua Barat Daya – Penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Tambrauw menggelar rekonstruksi kasus dugaan pembunuhan berencana yang terjadi di Kabupaten Tambrauw. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman Polda Papua Barat Daya, Rabu (15/4/2026), mulai pukul 15.00 hingga 17.30 WIT.

Dalam rekonstruksi itu, sebanyak 17 adegan diperagakan guna mengungkap secara rinci kronologi peristiwa tragis yang menewaskan korban di kawasan hutan Tambrauw.

Berdasarkan hasil rekonstruksi, peristiwa bermula pada 14 Maret 2026 saat sejumlah tersangka berkumpul di sebuah pondok di dalam hutan dekat Kampung Sumbekas. Pertemuan tersebut kemudian berlanjut setelah salah satu tersangka mengajak untuk kembali berkumpul keesokan harinya di lokasi berbeda, yakni di hutan sekitar Kampung Jukbi.

Pada 15 Maret 2026, para tersangka kembali berkumpul dengan membawa sejumlah peralatan, termasuk parang dan senjata api rakitan. Setibanya di lokasi, mereka bergabung dengan kelompok lain hingga jumlahnya bertambah. Dalam pertemuan tertutup itu, pimpinan kelompok diduga menyusun rencana pembunuhan secara terstruktur.

Strategi penyerangan kemudian dirancang dengan membagi para pelaku ke dalam beberapa posisi di sepanjang jalan sekitar Kampung Banfot. Mereka selanjutnya menunggu target yang melintas sesuai skenario yang telah disepakati.

Peristiwa puncak terjadi pada 16 Maret 2026 sekitar pukul 12.30 WIT, ketika tiga sepeda motor yang ditumpangi korban dan saksi melintas di lokasi yang telah dipersiapkan. Para pelaku yang telah bersiaga langsung melancarkan aksi dengan melepaskan tembakan dari senjata api rakitan.

Situasi berubah mencekam ketika para pelaku keluar dari persembunyian dan menghadang korban menggunakan senjata tajam. Upaya korban untuk melarikan diri gagal setelah kendaraan mereka terjatuh akibat pengereman mendadak dan tabrakan beruntun.

Dalam kondisi tidak berdaya, para korban kemudian menjadi sasaran kekerasan secara bersama-sama oleh para pelaku. Rekonstruksi memperlihatkan aksi kekerasan dilakukan berulang kali hingga menyebabkan korban meninggal dunia di lokasi kejadian.

Tak hanya itu, para pelaku juga diduga sempat merekayasa situasi dengan membuat dokumentasi video di tempat kejadian guna membangun narasi tertentu terkait peristiwa tersebut. Setelah aksi dilakukan, para pelaku melarikan diri ke dalam hutan sejauh kurang lebih satu kilometer dari lokasi kejadian.

Rekonstruksi ini dihadiri oleh sejumlah pejabat kepolisian, jaksa penuntut umum, penyidik gabungan, serta keluarga korban. Kehadiran keluarga korban menambah suasana haru sekaligus tegang selama proses rekonstruksi berlangsung.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Papua Barat Daya, Kombes Pol Junov Siregar, menyampaikan bahwa rekonstruksi menjadi bagian penting dalam melengkapi berkas perkara sebelum dilimpahkan ke tahap penuntutan. “Rekonstruksi ini penting untuk memastikan kesesuaian antara keterangan tersangka dengan fakta di lapangan,” ujarnya.

Pihak kepolisian menegaskan bahwa dari seluruh adegan yang diperagakan, ditemukan kecocokan antara keterangan para tersangka dengan rangkaian kejadian sebenarnya.

Kasus ini menjadi perhatian serius aparat penegak hukum karena menunjukkan adanya perencanaan matang dalam aksi kekerasan yang berujung pada hilangnya nyawa. Polda Papua Barat Daya berkomitmen menuntaskan perkara ini secara profesional dan transparan guna memberikan keadilan bagi para korban dan keluarganya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Kabid Propam Polda Papua Barat Daya AKBP Mathias Yosias Krey, Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Papua Barat Daya AKBP Ardy Yusuf, Kasat Reskrim Polres Tambrauw IPTU Rudolf Kasenda, serta Jaksa Penuntut Umum Harlan.

Selain itu, hadir pula penyidik gabungan dari Polres Tambrauw dan Polda Papua Barat Daya, keluarga korban, serta tim kuasa hukum dari Yayasan Bantuan Hukum Gerakan Papua Optimis (YBH-GERIMIS) yang mendampingi para tersangka selama proses rekonstruksi. (Dedi)

Kanit II Satreskrim Polres Pasuruan, Ipda Eko Hadi Saputro, mengatakan pihaknya mendistribusikan 9.600 liter atau 9,6 ton Minyakita dalam operasi pasar yang digelar Kamis (16/4).

“Total ada 800 karton, masing-masing berisi 12 botol ukuran 1 liter. Distribusi kami arahkan ke tujuh retail Bulog,” ujarnya.

Distribusi difokuskan di dua titik utama, yakni Pasar Bangil yang mendapat jatah untuk enam retail dan Pasar Pandaan untuk satu retail. Langkah ini diambil karena sebelumnya terjadi kekosongan stok di sejumlah pasar, bahkan sejak sebelum Lebaran.

Selain dropping stok, Satgas Pangan juga melakukan pengawasan ketat di lapangan. Polisi mengingatkan pedagang agar tidak menjual di atas HET serta mewaspadai praktik penimbunan yang bisa memicu kelangkaan.

Kapolres Pasuruan, Harto Agung Cahyono, menegaskan pihaknya akan memastikan ketersediaan dan stabilitas harga tetap terjaga.

“Kami pastikan stok Minyakita aman. Jika ditemukan penjualan di atas HET, akan kami tindak tegas,” ujarnya.

Di sisi lain, pedagang mengakui sebelumnya harga sempat melonjak karena pasokan terhenti. Sinta, salah satu pedagang pasar, mengatakan kondisi kini mulai membaik setelah distribusi kembali lancar.

“Dulu sempat naik karena stok habis sejak sebelum Lebaran. Sekarang sudah ada kiriman lagi, jadi lebih normal,” katanya.

Satgas Pangan memastikan operasi serupa akan terus dilakukan secara bertahap ke pasar lain seperti Sukorejo dan Gempol, guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan minyak goreng di wilayah Kabupaten Pasuruan.(Usj)

Kota Sorong, Papua Barat Daya | suarakpkcyber.com — Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, S.H., MPA, menegaskan pentingnya penajaman program Otonomi Khusus (Otsus) yang berorientasi pada pemberdayaan Orang Asli Papua (OAP) dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kota Sorong Tahun 2026.

Kegiatan yang berlangsung di Gedung Lambert Jitmau pada Rabu (15/4/2026) tersebut menjadi momentum strategis untuk merumuskan arah pembangunan daerah di tengah berbagai tantangan, baik dari sisi anggaran maupun dinamika global.

Dalam sambutannya, Wali Kota menekankan bahwa Musrenbang di wilayah Papua memiliki kekhususan, karena menjadi forum utama dalam merancang program prioritas Otsus yang benar-benar berpihak kepada OAP.

“Musrenbang ini bukan sekadar rutinitas tahunan, tetapi forum penting untuk memastikan bahwa program yang kita susun benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, khususnya Orang Asli Papua,” ujar Wali Kota.

Ia mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar lebih selektif dalam menyusun program, mengingat keterbatasan anggaran yang harus dibagi secara proporsional ke seluruh wilayah Papua.

“Program tidak boleh banyak kalau tidak didukung anggaran. Kita harus fokus pada kegiatan yang benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat,” tegasnya.

Selain itu, Wali Kota juga menyoroti kondisi geopolitik global, termasuk konflik di Timur Tengah, yang berpotensi memicu kenaikan harga bahan pokok dan energi. Ia meminta jajaran pemerintah daerah untuk lebih sigap dalam mengantisipasi dampak tersebut.

Menurutnya, langkah konkret yang perlu dilakukan adalah memperkuat program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui dinas teknis seperti perdagangan, koperasi, dan perindustrian.

“Kita harus siapkan masyarakat agar tetap kuat menghadapi tekanan ekonomi, salah satunya melalui bantuan dan stimulus bagi pelaku usaha kecil,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi kondisi darurat, dengan menyiapkan dana tak terduga sebagai langkah antisipatif.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota turut menyinggung kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada penurunan kapasitas fiskal daerah. Salah satu langkah yang telah diterapkan adalah sistem kerja Work From Home (WFH) satu hari dalam seminggu.

“WFH kita terapkan sebagai bagian dari efisiensi, namun pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama dan tidak boleh terganggu,” jelasnya.

Lebih lanjut, Wali Kota mendorong peran aktif akademisi dalam memberikan masukan terhadap program strategis daerah, termasuk pengembangan kebijakan pendidikan gratis dan peningkatan layanan kesehatan.

Ia juga mengungkapkan rencana pembangunan kembali Rumah Sakit Siloam sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan di wilayah Papua Barat Daya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Sorong, Amos Kareth, S.H., dalam laporannya menyampaikan bahwa Musrenbang Tahun 2026 mengusung tema “Penguatan Landasan Transformasi Kota Sorong yang Inklusif Berbasis Digital, Ekonomi Kreatif, dan Lingkungan Berkelanjutan”.

“Melalui Musrenbang ini, kami menghimpun berbagai masukan dari pemangku kepentingan untuk menyempurnakan rancangan program dan anggaran Otsus serta RKPD Tahun 2027,” ungkapnya.

Ia menambahkan, forum ini diharapkan mampu menghasilkan kesepakatan terkait isu strategis serta prioritas pembangunan Kota Sorong ke depan.

Kegiatan Musrenbang dilaksanakan selama dua hari, mulai 15 hingga 16 April 2026, dengan jumlah peserta sebanyak 170 orang dan dibiayai melalui APBD Kota Sorong Tahun Anggaran 2026.

Sebelumnya, rangkaian perencanaan telah diawali dengan Musrenbang tingkat kelurahan pada 19-20 Februari 2026 dan tingkat distrik pada 26-27 Februari 2026 sebagai bagian dari proses partisipatif dalam perencanaan pembangunan daerah. (Dedi)

Kota Sorong Papua Barat Daya, suarakpkcyber.com – Pemerintah Kota Sorong resmi menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat, dengan tetap memastikan pelayanan publik berjalan optimal tanpa gangguan.

Kebijakan ini diberlakukan mulai 1 April 2026 dan mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri. Pemerintah Kota Sorong juga menetapkan bahwa kebijakan tersebut akan dievaluasi secara berkala setiap dua bulan untuk melihat efektivitas dan dampaknya terhadap kinerja pelayanan.

Dalam penerapannya, tidak semua ASN menjalankan WFH. Pejabat struktural, khususnya eselon II dan eselon III, tetap diwajibkan bekerja dari kantor atau Work From Office (WFO) guna menjaga koordinasi dan stabilitas organisasi.

Selain itu, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki peran langsung dalam pelayanan masyarakat juga tetap melaksanakan WFO. Unit pelayanan kesehatan, layanan administrasi kependudukan, serta OPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat menjadi prioritas untuk tetap beroperasi secara penuh di kantor.

Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya transformasi budaya kerja ASN di lingkungan Pemerintah Kota Sorong. Pemerintah mendorong pola kerja yang lebih modern dengan menitikberatkan pada kinerja berbasis output, pemanfaatan teknologi digital, serta efisiensi dalam penggunaan anggaran dan operasional.

Selain meningkatkan efisiensi, penerapan WFH setiap Jumat juga bertujuan untuk mengurangi konsumsi energi serta menekan biaya operasional perkantoran. Langkah ini diharapkan dapat mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Pemkot Sorong menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah wajib memastikan pelayanan publik tetap berjalan maksimal. Penyesuaian sistem kerja tidak boleh berdampak pada kualitas layanan kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, penggunaan teknologi informasi menjadi kunci utama. ASN diharapkan memanfaatkan berbagai platform digital untuk mendukung koordinasi, komunikasi, serta pelaporan kinerja selama menjalankan WFH.

Selain itu, pemerintah juga menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi internal di masing-masing OPD agar implementasi kebijakan ini berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk mendukung penyebarluasan informasi, Bidang Diseminasi diminta mengemas materi surat edaran ke dalam bentuk komunikasi publik yang lebih efektif dan mudah dipahami oleh masyarakat.

Melalui kebijakan ini, Pemerintah Kota Sorong berharap dapat menciptakan sistem kerja yang lebih fleksibel, adaptif, dan produktif, tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. (Dedi)

Pasuruan, suarakpkcyber.com - Musyawarah Cabang ke- VII Badan Pimpinan Cabang Perhimpunan Hotel dan Restaurant Indonesia (BPC PHRI) Pasuruan yang diadakan di Hotel Royal Senyiur Prigen, Rabu (15/04/2026).

Dalam Muscab PBC PHRI sebagai sarana  forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat Kabupaten atau Kota Pasuruan untuk organisasi PHRI. 

Muscab Ke-VII tersebut melahirkan dan mengukuhkan ketua baru PHRI serta penyusunan program kerja periode 2026-2031. PHRI Pasuruan kini dinahkodai oleh Bapak Fuji Subagyo HRD Manager Royal Senyiur yang menjabat kembali setelah periode sebelumnya.

Adapun program kerja yaitu menyusun pokok pokok program kerja BPC PHRI 5 tahun kedepan disesuaikan dengan kondisi pariwisata daerah dan merumuskan internet untuk BPC dan eksternal untuk Pemkab serta BPD PHRI Jawa Timur.

Sedangkan peserta anggota PHRI yang  mempunyai hak diantaranya pemilik atau General Manager hotel, restoran, kafe, catering, serta usaha jasa makanan dan minuman yang terdaftar secara resmi.

Kegiatan Muscab tersebut disupport langsung oleh Pemkab Pasuruan yang diwakili oleh Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan Nurul Puspatiningrum, Ketua terpilih PHRI, Pengurus beserta seluruh anggota PHRI se-kabupaten Pasuruan Raya.

Dalam sambutannya Nurul Puspitaningrum sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan mengucapkan selamat atas terpilihnya Ketua BPC PHRI Pasuruan periode 2026 - 2031 yaitu Bapak Fuji Subagyo.

Nurul juga berterimakasih untuk pengurus demisioner atas kerja keras selama ini beliau juga menyampaikan agar dapat berkolaborasi dengan baik antara PHRI dan Pemkab Pasuruan untuk perkuat sektor Pariwisata.

" Mari kita perkuat kolaborasi, PHRI kuat, pariwisata Pasuruan tumbuh, PAD meningkat masyarakat sejahtera" himbaunya.

Selain itu beliau juga menghimbau untuk percepatan sertifikasi halal dan penguatan desa wisata yang dipromosikan secara menarik.

" kami titip tiga hal kepada pengurus baru yaitu percepatan sertifikasi CHSE dan halal, penguatan desa wisata bersama homestay dan kuliner lokal, dan digitalisasi promosi" ujarnya.

Selain itu dalam proses percepatan dan kemajuan sektor pariwisata di Kabupaten Pasuruan khususnya pihaknya bersedia menjadi mitra bagi PHRI.

" Dinas pariwisata siap jadi Mitra dan fasilitator" pungkasnya.

Sementara Ketua terpilih BPC PHRI periode 2026-2031, Fuji Subagyo dalam pidato nya menyatakan penghormatan dan penghargaan setinggi-tingginya untuk Ketua dan pengurus demisioner.

" capaian 5 tahun terakhir menjadi fondasi kuat untuk kita melangkah. Amanah ini milik bersama" ujarnya.

Fuji Subagyo juga menambahkan amanah yang beliau emban merupakan kewajiban yang harus dijalankan dengan baik untuk terus meningkatkan sektor pariwisata khususnya dalam hal perhotelan di tengah situasi perekonomian yang tidak menentu.

" saya sadar jabatan ini bukan soal saya pribadi, ini amanah seluruh anggota dari hotel berbintang, budget hotel, homestay, restoran besar, kafe, sampai UMKM kuliner PHRI kuat kalau kita bersatu mari kita tingkatkan kerja kita di situasi perekonomian dunia yang tidak menentu" ujarnya.

Beliau juga menghimbau untuk saling menjaga Sinergitas dan kolaborasi dengan baik terhadap pemerintah kabupaten Pasuruan dan BPD PHRI.

" Mari kita prioritaskan fokus pada, solidaritas pendataan dan digitalisasi anggota, sertifikasi percepatan CHSE, halal dan kompetensi SDM, dan bersinergi aktif kolaborasi dengan Pemkab, Dispar, BPD PHRI Jatim untuk promosi bersama" himbaunya.

Subagyo juga terbuka atas saran dan kritik demi kemajuan bersama serta kekompakan dalam sebuah organisasi merupakan kunci utama.

" Pintu PHRI terbuka, kritik , saran, komplain silakan disampaikan, kalau kita kompak insyaallah okupansi hotel naik, restoran rame sehingga PAD daerah ikut meningkatkan" ucapanya. (Usj)

Pasuruan, suarakpkcyber.com - LSM Gema Anak Indonesia Bersatu (GAIB) Pasuruan menerima banyak aduan masyarakat mengenai dampak kegiatan tambang di Pasuruan.

Dipimpin M. Yusuf atau biasa akrab disapa Habib Yusuf melakukan audensi bersama Pemkab Pasuruan. Bertempat di Meet Room Dinasti Isyana lantai 4 gedung putih raci, Bangil Pasuruan, Rabu (15/1/04/2).

Pada audensi kali ini , bupati Pasuruan Rusdi Sutejo tidak hadir dan di wakili oleh Wakil Bupati Pasuruan Shobih Asrori didampingi oleh sekda dan kepala Dinas lingkungan hidup (DLH) Kabupaten Pasuruan, ketua DPP GAIB M.Yusuf beserta anggotanya dan juga para wartawan Pasuruan Raya dari berbagai media cetak atau online.

Dalam audensi tersebut, ketua DPP GAIB Pasuruan M.Yusuf menyampaikan permasalahan terkait masalah tambang tambang yang ada di wilayah kabupaten Pasuruan, maslah CSR dan juga masalah reklamasi kepada pemerintah kabupaten Pasuruan.

Tujuannya audensi ini adalah agar pemerintah kabupaten Pasuruan menutup tambang ilegal dan mengevaluasi perbub terkait masalah kelas jalan yang di dilalui oleh muatan tambang yang melebihi tonase yang menyebabkan dampak negatif bagi masyarakat.

Menanggapi permasalahan yang di sampaikan tersebut, wakil bupati Pasuruan Shobih Asrori mengatakan, akan menyampaikan permasalahan ini kepada pak bupati.

"Terkait masalah tambang yang muatannya melebihi tonase, pemkab kabupaten Pasuruan akan berencana memasang portal tahun ini, dengan tujuan agar kendaraan bermuatan sesuai kelas jalannya," tuturnya.

Sementara itu, Ketua DPP GAIB Habib Yusuf menyampaikan bahwa audensi hari ini di lakukan karena banyaknya keresahan dan kelurahan masyarakat terkait kegiatan tambang di kabupaten Pasuruan yang sangat berdampak pada aktivitas masyarakat di karenakan jalan rusak akibat truk tambang yang melebihi tonase.

"Akibat dari kegiatan tambang yang muatannya melebihi tonase, khususnya di wilayah kabupaten Pasuruan, banyak jalan kelas 3 yang mengalami kerusakan parah. Apalagi saat musim penghujan jalan menjadi licin karena material muatan yang sangat membahayakan para pengendara motor," tuturnya.

Ketua GAIB tersebut menekankan kepada pemkab kabupaten Pasuruan agar untuk mengevaluasi perbub terkait kelas jalan yang ada di kabupaten Pasuruan.

"Kami meminta perbub masalah tambang di kabupaten Pasuruan di Evaluasi," ujarnya.

Saat dikonfimasi oleh awak media terkait akan di pasangnya portal di jalan oleh Pemkab Pasuruan, habib mendukung program tersebut, kerena dengan adanya portal, nantinya tidak akan ada lagi permasalahan terkait kelas jalan.

"Saya dukung program Pemkab Pasuruan terkait pemasangan portal. Tapi jika tidak ada realisasi terkait program tersebut sampai akhir tahun ini. Kami Gema Anak Indonesia Bersatu (GAIB) akan turun ke jalan melakukan demo besar-besaran," tegasnya. (Usj)

Pasuruan,suarakpkcyber.com,– Aparat Unit Reskrim Polsek Gempol berhasil mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan yang terjadi di wilayah Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Pengungkapan kasus tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa (14/04/2026) di ruang Polsek Gempol.

Kasus ini berawal dari laporan seorang warga bernama Darmawan (40), yang menjadi korban pencurian di rumahnya yang berada di Dusun Jembrung II, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol. Laporan tersebut tercatat dengan nomor LP/B/07/III/2026/SPKT Polsek Gempol.

Peristiwa pencurian diketahui terjadi pada Selasa (24/03/2026) sekitar pukul 23.26 WIB. Saat itu pelaku diduga masuk ke rumah korban dengan cara merusak atau mencongkel jendela kamar yang berada di bagian belakang rumah. Setelah berhasil membuka jendela, pelaku masuk ke dalam rumah dan mengambil sejumlah barang berharga milik korban.

Korban baru menyadari rumahnya telah dibobol pada Rabu pagi (25/03/2026) sekitar pukul 06.00 WIB, setelah pulang dari mudik Lebaran ke Jombang. Saat memasuki rumah, korban melihat jendela kamar dalam keadaan terbuka dan kondisi di dalam kamar sudah berantakan. Setelah dicek, sejumlah barang berharga berupa perhiasan emas dan uang tunai telah hilang.

Akibat kejadian tersebut korban diperkirakan mengalami kerugian hingga Rp21.507.000.

Mendapat laporan itu, Unit Reskrim Polsek Gempol langsung melakukan serangkaian penyelidikan untuk mengungkap pelaku. Dari hasil penyelidikan, polisi akhirnya berhasil mengidentifikasi pelaku bernama Muhammad Irkham bin Sulkan (38), seorang karyawan swasta yang juga berdomisili di Dusun Jembrung, Desa Bulusari.

Petugas kemudian bergerak melakukan penangkapan pada Selasa (31/03/2026) sekitar pukul 11.00 WIB. Saat diamankan, pelaku diketahui sedang tertidur di sebuah kandang kambing yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian.

Dalam penangkapan tersebut, polisi juga menemukan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan tindak pencurian tersebut. Barang bukti yang diamankan antara lain satu kalung emas seberat 5 gram, dua cincin emas dengan total berat 2 gram, satu liontin emas seberat 1,24 gram, uang tunai sebesar Rp3.400.000, serta satu bilah sabit yang digunakan pelaku untuk mencongkel jendela rumah korban.

Kini pelaku telah diamankan di Mapolsek Gempol untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Penyidik juga tengah melengkapi berkas perkara sebelum dilimpahkan ke jaksa penuntut umum.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 477 ayat (1) huruf e dan f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan, yakni melakukan pencurian dengan cara merusak akses masuk ke rumah dalam kondisi kosong.

Pihak kepolisian juga mengingatkan masyarakat agar lebih waspada terhadap potensi tindak kejahatan, terutama ketika meninggalkan rumah dalam waktu lama. Warga diimbau memastikan keamanan rumah serta saling menjaga lingkungan agar kejadian serupa tidak kembali terulang.(Usj)

Situasi fiskal daerah saat ini memang sedang mengalami tekanan. Hal itu dipicu oleh adanya pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah serta terbitnya surat edaran dari Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri terkait kebijakan efisiensi belanja pemerintah daerah.

Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, saat dikonfirmasi awak media pada Selasa (14/04/2026) menjelaskan bahwa dirinya secara pribadi maupun sebagai pimpinan lembaga memahami kondisi fiskal daerah yang sedang menghadapi keterbatasan. Oleh sebab itu, diperlukan kehati-hatian dalam merencanakan maupun menjalankan program yang menggunakan anggaran daerah.

Menurutnya, keputusan untuk menunda pengadaan mobil dinas merupakan langkah yang tepat dan sejalan dengan semangat efisiensi anggaran. Ia menilai anggaran tersebut lebih baik dialihkan untuk program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Dalam kondisi seperti sekarang, belanja yang sifatnya penunjang bisa ditunda terlebih dahulu. Anggaran tersebut nantinya dapat difokuskan pada program-program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa DPRD sebagai representasi rakyat harus memberikan contoh dalam pengelolaan keuangan daerah secara bijak dan bertanggung jawab. Terlebih, masih banyak sektor yang membutuhkan perhatian serius seperti pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, serta kesehatan.

Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang akrab disapa Lek Sul itu juga menegaskan bahwa keputusan ini merupakan bentuk komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif dalam menjaga stabilitas keuangan daerah.

“Kami mendukung penuh langkah efisiensi ini. Harapannya setiap rupiah dari anggaran daerah benar-benar memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” jelasnya.

Ke depan, DPRD Kabupaten Pasuruan juga berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan efisiensi anggaran agar tetap tepat sasaran, transparan, dan tidak mengganggu pelayanan publik.

Saat disinggung mengenai salah satu pimpinan DPRD yang saat ini masih menggunakan kendaraan pribadi karena kendaraan dinas yang ada mengalami kerusakan berat, Samsul Hidayat mengaku persoalan tersebut telah dikomunikasikan dengan Rusdi Sutejo selaku Bupati Pasuruan guna mencari solusi terbaik.

Menurutnya, hal tersebut perlu segera dicarikan jalan keluar agar tidak menghambat aktivitas kerja legislatif di parlemen.

“Masalah itu sudah kami sampaikan kepada Mas Bupati agar turut dipikirkan solusinya, apakah nantinya menggunakan kendaraan dinas milik OPD atau kendaraan dari Pemkab,” tambahnya.

Dukungan terhadap penundaan pengadaan mobil dinas juga disampaikan Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan, Yusuf Daniel. Ia menilai keputusan tersebut merupakan sikap bijak dari para pimpinan DPRD dalam menyikapi kondisi keuangan daerah saat ini.

Ia juga mengusulkan agar anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk mobil dinas dapat dialihkan untuk membiayai program pembangunan, terutama yang berkaitan dengan penanganan dampak bencana serta layanan dasar masyarakat yang belum terakomodasi dalam anggaran induk.

“Pada prinsipnya kami sangat mendukung penundaan tersebut. Ini merupakan sikap negarawan dari para pimpinan DPRD. Pengalihan anggaran sebaiknya difokuskan pada program-program pro rakyat serta pelayanan dasar yang masih membutuhkan perhatian,” tegasnya.(Usj)

Dalam kegiatan tersebut, Kapolres didampingi sejumlah pejabat utama Polres Pasuruan dan disambut langsung oleh Pengasuh Ponpes KH. Mujtabah Abdushomad.

“Kolaborasi antara ulama dan kepolisian penting dalam menjaga kamtibmas agar tetap aman dan kondusif,” ujar AKBP Harto Agung Cahyono.

Ia menyebut, pendekatan keagamaan memiliki peran strategis dalam mencegah berbagai potensi gangguan keamanan, seperti paham radikalisme dan kenakalan remaja.

“Melalui kerja sama ini, kami berharap pembinaan masyarakat bisa berjalan lebih efektif,” tambahnya.

Kapolres juga menyampaikan apresiasi kepada pihak pesantren atas kontribusinya dalam membina santri serta menjaga stabilitas sosial di lingkungan sekitar.

Sementara itu, KH. Mujtabah Abdushomad menyambut baik kunjungan tersebut dan menyatakan dukungannya terhadap upaya kepolisian dalam menjaga keamanan dan kerukunan umat.

Kegiatan berlangsung dalam suasana akrab dan diakhiri dengan dialog terkait situasi kamtibmas serta komitmen bersama untuk menjaga kondisi wilayah Pasuruan tetap aman dan kondusif.(Usj)

Pasuruan, suarakpkcyber.com - Pengadaan mobil dinas Pimpinan DPRD Kabupaten Pasuruan kemungkinan besar akan di tunda pada tahun ini. Langkah ini merupakan bentuk dukungan politis para wakil rakyat seiring dengan adanya terbitnya surat edaran dari Mendagri No 800.1.5/3345.A/SJ tentang transformasi budaya kerja ASN.

Hal tersebut di sampaikan oleh wakil ketua DPRD Muhammad Zaini melalui selulernya pada Minggu (12/04/26). Politisi PDI.P ini mengatakan bahwa DPRD sepakat akan mengikuti surat daerah tersebut termasuk soal efesiensi perjalanan dinas dalam negri.

“ Kita sepakat ikuti aturan pusat terkait efesiensi” jelasnya

Saat di tanya soal rencana pengadaan mobil dinas pimpinan dalam minggu ini, Zaini meski sudah di anggarkan namun pihaknnya tidak akan memaksakan untuk dapat dilaksanakan pada tahun ini. 

Dirinya akan mewusyarahkan dengan seluruh pimpinan dalam waktu dekat ini, hal ini di ambil sebagai bentuk komitmen legislative dalam mendukung kebijakan pusat.

“ kita sepakat untuk menunda pengadaan mobil dinas pimpinan,minggu depan di rapatkan,konfirmasi ke pimpinan DPRD juga bapak Samsul Hidayat" imbuhnya. (Usj)