Kasatpol PP Jatim Dukung Formasy Praja Nusantara

SURABAYA- Suarakpkcyber, Kunjungan Ketua Umum Ormas Formasy Praja Nusantara (Forum Masyarakat Pranata Praja Nusantara) Dodik Purwoko,SP. sekaligus selaku Ketua Forum Komunikasi LSM & ORMAS se Kabupaten Lumajang beserta Aris Zainul Abidin (Ketua Umum LSM PASUS) yang berdomisili di Tuban di temui langsung oleh Budi Santoso selaku Kasatpol PP Jawa Timur telah menghasilkan kesepakatan di antara beberapa elemen yang hadir dan pihak Satpol PP.  Maksud tujuan para dedengkot LSM dari kedua dartah ini berupaya untuk menginisiasi agar para forkom LSM dapat bersatu dalam mewujudkan terbentuknya sebuah Satgas pertambangan ilegal di Propinsi Jawa Timur khususnya di kedua wilayah Lumajang dan Tuban.
Kamis (19/9/2019)

Upaya dalam mensinergikan kepentingan masyarakat Jawa Timur dengan beberapa Stakeholder baik dari institusi Perhutani Divre Jatim untuk bersama sama mensosialisasikan peningkatan kesadaran hukum dalam rangka mencegah dan mengantisipasi terjadinya bencana alam di Propinsi Jawa Timur.

Dalam kesempatan itu Kasatpol PP yang biasa di sebut BS menunjuk langsung Dodik Purwoko untuk mempersiapkan segala sesuatunya terutama di Kabupaten Lumajang. Selain itu Kasatpol PP yang terkenal ramah dan humanis ini juga menunjuk Aris Zaenal Abidin agar dapat mengkondisikan di wilayah Tuban.

“Kami sangat berterimakasih atas apresiasi Kasatpol PP Jatim terkait kunjungan kerja kami, bahwa persoalan pertambangan ilegal perlu dilakukan pembinaan dengan pendekatan secara Humanisme terutama kepada para penambang ilegal.” terang Ketua Forkom Lumajang kepada Rakyatjelata.com

Tak hanya itu, Dodi juga menambahkan bahwa adanya pertemuan ini adalah awal dari bentuk kerjasama yang bertujuan berbenah untuk ikut melestarikan alam dan mendukung program pemerintah saat ini. Maka dari itu Kasatpol PP Provinsi berjanji akan mengunjungi ke daerah asal masing – masing LSM tersebut.
“Nanti kita akan secepatnya datang ke kota Lumajang dan Tuban.’ ucap BS.

Dodik Purwoko juga menjelaskan, “Kita ingin melakukan pemutakhiran data dan merealisasikan program pemerintah di setiap wilayah khususnya Jatim, dan pertemuan ini dalam upaya mereview kembali akan adanya sinergisitas antara masyarakat dengan stakeholder dalam melakukan Penegakan supremasi hukum yang berkeadilan khususnya terkait dunia pertambangan adalah menjadi kewajiban kita bersama.” pungkasnya. (Red )