MAPPEKAT Gebrak mega korupsi 60 triliun di KPK

JAKARTA.Suarakpkcyber.topKasus YKPKS ( Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya)  yang selama ini menjadi polemik antara Walikota dengan pihak ke 3 ( perampok, red) menuai puncaknya. Pasalnya LSM ( Lembaga Swadaya Masyarakat ) MAPEKKAT  (Masyarakat Peduli Keadilan Kesejahteraan dan Transparansi) yang bercokol di Surabaya  melaporkan dan membawa kasus ini ke KPK pusat Jakarta Rabu 6/11/2019.

Permasalahan YKPKS sendiri di Surabaya seakan-akan dibungkam oleh oknum penegak hukum Surabaya.  Alasan MAPEKKAT yang di prakarsai Wiwin Cs membawa kasus YKPKS ini ke Jakarta adalah ditengarai kasus penegakkan megakorupsi diduga dibungkam sekaligus di peti es kan.  Terbukti dengan adanya pemberitaan di publik aset YKPKS diserahkan kembali kepada pemkot Surabaya, namun pada kenyataannya tidak ada satupun aset yang disebutkan secara terbuka kepada publik. Bahkan tersangka megakorupsi ini belum ditetapkan oleh Kejaksaan Tinggi Surabaya.
Meskipun pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Timur telah melakukan penggeledahan, penyitaan, mencekal, dan memblokir sejumlah rekening bank YKPKS dan PT. YEKAPE.  Namun masih belum npak adanya penetapan sebagai tersangka, bahkan sempat tercium adanya indikasi upaya SP3.

   Setelah adanya Pelaporan megakorupsi senilai 60 triliyun, KPK akan segera menindak lanjuti dan minimal melakukan supervisi dengan pemerintah kota Surabaya serta Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Dalam  aksinya di KPK, MAPEKKAT bersama GMBI ( Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia) mengharapkan usut tuntas pelaku  Korupsi, salah satunya kasus Walikota Tasikmalaya.

  Terkait dengan adanya kasus YKPKS,  MAPEKKAT bersama Elemen lain yang berada di DKI Jakarta menuntut dengan tegas Agar KPK melaksanakan fungsinya sebagai Lembaga Anti Rasuah.
" KPK  selama ini yang di agung-agungkan oleh ribuan mahasiswa di seluruh Indonesia jangan seolah olah malah bersembunyi diketiak Kejaksaan. Usut tuntas masalah ini sampai ke akarnya agar marwah KPK tetap terjaga sebagaimana mestinya," ujar Wiwin.

  Tak hanya itu Dede sebagai Anggota GMBI mengecam adanya praktek korupsi di Indonesia tak pernah ada ujungnya. "Ketua kami akan menyiapkan 1000  Hektar lahan untuk menanam para koruptor hidup-hidup," dalam oransinya di depan gedung KPK.

 Adapaun rencana dari aksi turunan, Dalam waktu dekat MAPEKKAT akan terus melakukan aksi terhadap Pemerintah kota Surabaya dan Kejaksaan tinggi Jawa Timur, sekaligus KPK dan pemerintah Pusat.(kkh,Ki/Red)