Menurut warga sekitar , mulai terkikisnya tanggul sekitar 15 hari yang lalu dan ambrolnya sekitar 5 hari yang lalu.
Untuk menyiasati agar ambrol tidak meluas, warga berinisiatif memasang pagar darurat.
Warga mengkhawatirkan jika ada longsor susulan , mengingat banyaknya anak-anak sekolah yang sering melintasi jalan tersebut.
"Kuatir sekali, di sini banyak anak-anak kecil. Jalan ini di lalui banyak anak-anak sekolah dari desa lain." kata Madi , warga setempat saat di temui suarakpkcyber di lokasi longsoran. Kamis (5/3/2020)
Madi menambahkan bahwa dari pihak pemerintah dan berbagai elemen aparat desa sudah menyikapi hal tersebut, untuk kemudian di ambil langkah-langkah pembenahan.
"Sudah, sudah mulai di benahi. Kemarin banyak datang dari lapisan pemerintah, dari aparat, dari desa sudah menyikapi" pungkasnya.
Dari pantauan Suarakpkcyber di lokasi , longsornya tanggul tersebut hingga 50 meter dan ada sekitar 1 meter yang memakan ¼ badan jalan. Tak jauh dari lokasi tersebut juga ada plengsengan yang ambrol sudah beberapa bulan yang lalu, terkesan ada pembiaran.
Pihak Desa tidak bisa berbuat lebih dalam menyikapi kondisi tersebut, hal ini di ungkap Hariyono , Kepala Desa Kedung Ombo saat di temui Suarakpkcyber di Kantor Desa tempat beliau berdinas.
Hariyono menerangkan bahwa sungai tersebut adalah wewenang BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai ) Jawa Timur. Hal ini yang menyebabkan pihak Pemerintah Desa hingga Kabupaten tidak punya wewenang untuk membenahi Normalisasi sungai tersebut.
"Itu sdh melalui Musrenbangdes , Forkompincam Kabupaten ,untuk normalisasi tangkis semuanya itu sudah di lakukan, itu wewenangnya BBWS ataupun WIJAD ataupun Balai Pusat" kata Hariyono.
"Itu bukan wewenang Desa , bukan wewenang Nganjuk. Otomatis kalau desa bekerja menyikapi bagaimanapun itu desa keliru, dana desa tidak boleh , memang bukan wewenang . jalur utamanya jalur Kabupaten. Arus sungai ini miliknya Balai Pusat Irigasi Jawa Timur. Nganjuk gak berani , juga gak berwenang untuk itu." imbuhnya
Akan tetapi Hariyono selaku Kepala Desa tetap mengambil langkah-langkah agar keluhan masyarakat segera teratasi. Bahkan Beliau sudah mengirim surat tembusan ke Pemprov Jatim.
"Kejadian seperti ini desa tdk berwenang, uang drmn lagi yg akan di buat plengsengan. (Pemkab) Nganjuk aja tdk bisa. Saya sudah mengirim surat tembusan ke Provinsi, di baca Gubernur , Tim turun (15 hr yang lalu) , di ukur di foto , kami menemani semuanya." Lanjut Hariyono.
Akhirnya Pemkab Nganjuk menanggapi dan akan di lakukan perbaikan jalan dan jembatan dalam waktu dekat ini.
"insyalah dalam akhir bulan ini akan di lakukan (perbaikan) karena ini emergency atau penyelamatan jalan dan jembatan." ujar Hariyono.
Hariyono juga menyayangkan kejadian seperti ini hanya untuk ajang selfi oknum-oknum Dinas Dinas terkait namun tidak ada kepastian kapan akan di realisasikan perbaikannya.
"Dinas sak nganjuk sak tanjung anom podo teko trimo selpi²nan ae . Yo kan ? Yg kerja sopo ? Ya Masyarakat dan TNI , Sementara kepolisian masih mingrang minggring." Sesalnya
Hariyono juga menyoroti Bendungan Baduk di hilir Sungai Bodor yang menggunakan system Hidrolis, dimana sekali di buka maka arus atas semakin deras dan menyebabkan terkikisnya bibir sungai di kawasan hulu.
"Dan kesalahannya pemerintah dulu seharusnya ingat mbaduk itu dulu (system) balok, Kalau air datang balok di atas. Otomatis arusnya arus atas (lemah), arus bawah terganjal oleh balok tersebut. Sekarang hidrolis akibatnya (saat dibuka) arus bawah sangat luar biasa (kuat) dan di situ tidak mengantisipasi, tidak ada check DAM entah 100m , 200m ,500m . jadi arusnya terganjal check DAM tersebut. (Kalau tidak di benahi) Saya yakin 10 tahun ke depan entek (habis,red) Kedung Ombo terkikis." pungkasnya.
Secara terpisah Dinas PUPR melalui Staff Perencanaan , Gunawan mengatakan bahwa hal ini sudah di lakukan survey bersama , untuk selanjutnya masalah penanganannya masih di musyawarahkan. (john/sr)
Post A Comment: