Untuk itu, pemerintah bertekad menyegerakan penyaluran berbagai bantuan sosial (bansos) melalui beberapa kementerian, termasuk penyaluran dana bansos Program Keluarga Harapan (PKH) oleh Kementerian Sosial. BNI menjadi pelopor _digital banking partner_ dalam menyukseskan penyaluran dana PKH ini. Sejak 2016, bersama bank-bank lain yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), BNI terus menyalurkan dana PKH tersebut, termasuk saat ini, meskipun berada dalam tekanan wabah COVID-19.
Pada 2016, BNI menyalurkan dana PKH kepada 1 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan nilai Rp 313 miliar. Kemudian, pada 2017, BNI menyalurkan dana kepada 2,7 juta KPM senilai Rp 5 triliun, pada 2018 kepada 3,7 juta KPM senilai Rp 7,1 triliun, dan pada 2019 penyaluran dana PKH oleh BNI menyentuh 4,1 juta KPM atau senilai Rp 12,4 triliun.
“Kemudian, semenjak wabah COVID-19 dimulai di Indonesia, sejak awal tahun ini, hingga April lalu, BNI telah menyalurkan dana bantuan sosial kepada 3,9 juta KPM senilai Rp 5,4 triliun, yang terdistribusi ke 411 kabupaten atau kota di Indonesia,” ujar Direktur Hubungan Kelembagaan BNI Sis Apik Wijayanto.
BNI juga menyalurkan bantuan pemerintah lainnya, yaitu bantuan pangan nontunai (BPNT), sejak 2017. Sepanjang 2017, BNI menyalurkan BPNT kepada 717 ribu KPM atau senilai Rp 948 miliar. Lalu, pada 2018, penyaluran BPNT oleh BNI melonjak menjadi senilai Rp 8,4 triliun kepada 6,3 juta KPM, pada 2019 menyentuh 6,9 juta KPM atau senilai Rp 9,1 triliun, dan pada 2020, hingga April, BNI telah menyalurkan BPNT kepada 6,4 juta KPM atau senilai Rp 4,6 triliun, yang tersebar di 123 kota atau kabupaten.
“Di masa seperti sekarang ini, saat menyalurkan bantuan sosial tersebut, BNI selalu menerapkan protokol kesehatan dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19. Untuk perluasan tahun ini, BNI mendapat tugas melakukan penyaluran di 112 kabupaten atau kota se-Indonesia. Hal itu diperkuat dengan sistem penyalurannya yang berbasis _online_, sehingga dapat meminimalkan pertemuan atau kerumunan,” ujar Sis Apik.
BNI menjadi salah satu bank pertama yang menyatakan siap menjadi _digital banking partner_ untuk program yang terkait dengan subsidi ataupun bantuan sosial pemerintah, termasuk bansos PKH dan BPNT.
BNI juga yang memperkenalkan kemudahan menggunakan teknologi perbankan untuk menajamkan penyaluran bansos PKH agar bisa dilakukan secara nontunai (_cashless_) dan memenuhi prinsip 6T seperti yang diharapkan pemerintah, yaitu tepat sasaran, tepat kualitas, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, dan tepat administrasi. Solusi yang diberikan BNI adalah penciptaan kartu _combo_ (satu kartu dengan dua fungsi, yaitu fungsi _saving_ dan fungsi _wallet_), yang sekarang dikenal sebagai KKS (kartu keluarga sejahtera), sehingga bansos dan subsidi dalam bentuk apa pun, baik uang maupun barang/natura, benar-benar sampai kepada keluarga penerima manfaat.
Guna memudahkan masyarakat melakukan transaksi dengan kartu bansos atau KKS tersebut, BNI menginisiasi digitalisasi e-Warong KUBE menjadi agen bank atau Agen46 dengan penempatan mesin _electronic data capture_ (EDC) bank sebagai alat akseptasi kartu pada warung yang ada di sekitar KPM. Dengan demikian, pemberdayaan keekonomian masyarakat akan berjalan seiring dengan berbagai program bansos atau subsidi yang diimplementasikan pemerintah. Program ini juga akurat karena secara teknologi mengharuskan KPM membelanjakan dana bansos hanya untuk pembelian sembako, bukan rokok atau pulsa telepon seluler.
Sukses penyaluran bansos PKH melalui KKS tersebut memberikan dampak positif bagi masyarakat, di antaranya terciptanya budaya bertransaksi secara nontunai (_cashless society_) dan literasi keuangan yang meluas. Maka, dalam perkembangannya, kesuksesan tersebut membuat pemerintah memercayakan penyaluran bantuan lain secara nontunai melalui ATM ataupun e-Warong KUBE, seperti BPNT, bekerja sama dengan Bulog.
Saat ini, program digitalisasi penyaluran bansos pemerintah yang awalnya digagas BNI telah berjalan baik dan dalam perkembangannya sudah melibatkan Himbara.(tim)
Post A Comment: