Menurut Alim, Ketajaman analisa masalah serta kelihaian me-manage masyarakat agar sama sama tak terdampak wabah penyakit mematikan asal Tiongkok ini menjadi tolak ukur kualitas kepemimpinan. "Siapa saja yang cakap dalam memimpin dan siapa yang gagal memimpin rakyatnya, bisa terlihat dari cara mereka menghadapi wabah penyakit ini," ujarnya.
Di sisi lain, lanjut dia, masyarakat juga punya kewajiban yang tidak kalah penting, agar beban negara tidak begitu berat dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini. Selain harus mulai terbiasa hidup sehat, masyarakat dituntut bisa lebih jujur terkait kondisi mereka, baik soal kesehatan maupun masalah ekonomi rumah tangga.
Alim pun mendorong agar sinergitas dua pihak di atas harus dimaksimal. Karena dengan begitu, upaya Indonesia untuk keluar dari masa krisis bencana non alam ini bisa lebih ringan "Jadi sudah saatnya pemerintah dan masyarakat bersinergi dalam menjalankan peran masing - masing," terang pria yang akrab disapa Obasa itu.
Menurut penilaian pria berdarah Ambon ini, sinergitas antara pemerintah dan masyarakat sampai saat ini terlihat belum berjalan dengan baik, yang mengakibatkan grafik penyebaran kian meningkat. Padahal, masa pandemi Covid -19 di tanah air sudah memasuki bulan ke-empat semenjak kasus pertama kali muncul di awal Maret lalu.
Alim menjelaskan, memang program penanganan Covid-19 yang selama ini dikeluarkan oleh pemerintah masih sebatas sporadis alias hanya memadamkan api dalam sementara waktu. "Padahal, Covid -19 ini adalah bencana non alam yang dampaknya sangat besar. Sehingga pola penanganan harus lebih strategis dan terukur," tegas Alim.
Dia lantas menyebutkan, program pembagian sembako yang digagas oleh pemerintah belakangan ini, hanya untuk menyelesaikan masalah jangka pendek.
Sebab, masyarakat sampai saat ini sudah dibatasi ruang gerak mereka selama berminggu minggu.
"Namun, bantuan yang mereka terima hanya cukup untuk bertahan hidup beberapa hari," kata Alim. "Hasilnya, tidak ada pilihan lain bagi masyarakat selain memaksa untuk keluar rumah mencari rejeki dengan segala resiko yang bakal dihadapi. Masalah semacam ini tidak tejadi, kalau konsepnya terukur dan strategis," timpalnya.
Pria yang juga dosen Pasca Sarjana Universitas Wijaya Kusuma Surabaya ini menyarankan agar pemerintah melakukan pendataan ulang masyrakat tidak mampu di Indonesia. Sebab, lanjut Alim, pandemi ini berpotensi memperbanyak daftar angka masyarakat yang tidak mampu.
Karena dengan adanya pandemi dan larangan beraktivitas di luar memaksa pengangguran meningkat. Dan, tentu mereka menjadi tanggung jawab negara. Tapi, lanjut Alim, negara juga harus berani menindak mereka yang pura pura miskin hanya untuk menumpuk bantuan dari pemerintah.
"Karena disetiap peristiwa, tentu tidak sedikit orang yang mencari keuntungan dengan menghalalkan segala cara. Mereka yang mencari keuntungan pribadi ini, juga harus mendapatkan penanganan khusus, karena mencari keuntungan tapi merugikan negara dan masyarakat," beber Alim .(red)
Post A Comment: