New Normal Di Tengah Kondisi Abnormal (bagian 5)

oleh dr. Sonny fadli

Residen Obstetri & Ginekologi FK Unair/RSUD dr. Soetomo Surabaya

Suarakpkcyber.com-NEW NORMALl? Istilah ini gencar terdengar  awal mei 2020 saat acara bersama Persatuan Insinyur Indonesia, Menko Perokonomian menyampaikan timeline pemulihan ekonomi Indonesia akibat ekses dari Covid-19.

 15 Mei 2020 Presiden Jokowi menyampaikan pidato terkait new normal yang diartikan sebagai upaya berdamai dengan Covid-19. Pada 26 Mei 2020, Presiden meninjau persiapan beberapa tempat perbelanjaan di Bekasi terkait rencana penerapan new normal. 

Presiden Jokowi menyampaikan penularan Covid-19 di Bekasi sudah menurun sehingga dimungkinkan diterapkan tata dunia yang baru, hidup berdampingan dengan Covid-19, menggerakkan roda perekonomian dengan tetap memperhatikan dan menjalankan protokol kesehatan.

New normal  sebetulnya sudah menjadi wacana global sebagai upaya untuk membuat tatanan dunia baru karena pertimbangan ekonomi harus tetap tumbuh. 

Dampak Covid-19 terhadap perekonomian global sangat besar. Asian Development Bank (ADB) menyatakan kerugian ekonomi dunia yang disebabkan oleh Covid-19 mencapai US $ 8,8 triliun. 

Indonesia tidak luput menjadi korban, banyak perusahaan gulung tikar, PHK massal, harga produk pertanian anjlok, dan sebagainya. Menteri keuangan Sri Mulyani memprediksi skenario terburuk pertumbuhan ekonomi indonesia bisa sampai 0,4 %.

Beberapa negara yang bisa dibilang sukses mengendalikan laju Covid-19 dalam waktu dekat akan  menerapkan new normal 1 Juni 2020 seperti Jerman, Korea Selatan, dan Singapura. 

Hal tersebut sangat bisa diterima karena negara tersebut mampu mengendalikan laju kasus Covid-19 dai angka satu digit. Pilihan ini bersifat gambling, tidak serta merta negara tersebut tidak akan terkena second wave dari Covid-19 ini dengan gejala dan jumlah korban yang lebih besar.

Sikap Indonesia mewacanakan new normal di tengah kondisi kasus Covid-19 yang tengah menanjak tinggi tentu dirasa kurang pantas dan belum waktunya. Karena kita bisa menyaksikan sendiri jumlah kasus Covid-19 di Indonesia masih tinggi, 

Beberapa hari lalu mencapai hampir seribu kasus per hari. Kita masih bisa melihat bagaimana penerapan PSBB di berbagai daerah masih terlalu longgar sehingga kasus Covid-19 semakin sulit untuk diprediksi kapan akan melandai.

Kita tidak bisa meloncat begitu saja dari PSBB yang longgar menuju new abnormal. Kita harus mengkaji lebih dulu bagaimana persiapan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan karena merupakan jantung pertahanan negara di era pandemi.

Rumah sakit rujukan Covid-19 di Jawa timur babak belur, ruang isolasi kebanyakan penuh. Di Surabaya, ada rumah sakit yang sementara ‘istirahat’ karena overload dan adanya tenaga kesehatan terinfeksi. 

Rata-rata rumah sakit rujukan Covid-19 merupakan rumah sakit umum daerah yang juga memiliki beban berat dengan pelayanan pasien non covid. 

Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah pusat apakah sebaiknya penanganan Covid-19 ini justru harus terpusat dan bukan dibebankan di rumah sakit daerah yang sudah menangani pasien kompleks seperti di RSUD dr. Soetomo dan RSUA.

Belum lagi praktek dokter, rumah bersalin bidan, puskesmas, rumah sakit non rujukan Covid-19 perlu diperhatikan. 

Kepastian APD harus benar-benar tersalurkan hingga ke unit pelayanan terkecil. Sebagai contoh, apabila ada bidan praktek di rumah, didatangi seorang ibu hamil yang hendak melahirkan. 

Siapa yang menjamin kepastian APD nya, karena kita tidak bisa menggampangkan ibu hamil ini terbebas dari Covid-19.

 Persoalan-persoalan kecil ini harus ditangkap oleh para pemangku kebijakan sebelum memutuskan tranformasi menuju tata dunia baru.

Kita mengharapkan para pemangku kebijakan tidak memandang new normal ini hanya sebatas kalkulasi untung atau rugi sebagaimana anjuran ekonom dunia atau para pengusaha lokal.

 Kita jangan mencoba-coba tatanan new normal dalam kondisi ketidaksiapan ini karena nyawa rakyat sebagai taruhannya. 

Menuju kehidupan beradaptasi dengan Covid-19 bukanlah tanpa syarat.(red)