Gimana Jadinya Jika Dana Bos Di Monopoli..? Kepsek Bingung Ambil Kebijakan Kemitraan Dengan Pers

GOWA SULAWESI SELATAN, Suarakpkcyber.com-Lagi-lagi dunia pendidikan tercoreng diduga dijadikan ajang bisnis kepentingan, seperti yang ditemukan awak media Bn. setelah berkunjung ke beberapa sekolah dasar di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. Sabtu (30 Juni 2020).

Saat melakukan kunjungan ke sekolah, kepala sekolah menyambut antusias kedatangan awak Bn, yang mana telah sepakat dalam menjalin kemitraan kepada perusahaan Pers melalui awak media bn yang berkunjung.

Namun ada hal yang sangat mengganjal ketika beberapa kepala sekolah telah sepakat bekerjasama membangun kemitraan bagi pewarta melalui perusahaan Pers milik BN, pada saat dilakukan penagihan koran kepsek tersebut tidak mau membayar biaya tagihan koran dengan alasan silahkan hubungi Korwil Kecamatan Somba Opu  (Muh.Yaris).

Menurut kepala sekolah yang tidak ingin namanya disebut mengatakan "Kami pak sangat ingin melakukan kemitraan dengan media, tapi saat ini kami tidak bisa. Silahkan ke Korwil (Muh.Yaris) maki dia ji itu yang atur semua pak".

Menambahkan "Kalau dana BOS yang sudah cair pak pasti kami semua kepala sekolah pergi ke kantor korwil dan ketemu  pak korwil (Muh Yaris) untuk menyetor uang media,  berbeda dulu pak, tidak ada Intervensi dari pak korwil (Muh.Yaris). Biasanya juga pak kalau pencairan dana BOS'mi, adami penagih uang media dari pak Korwil ke sekolah untuk ambil dana".Terang kepsek yang namanya tidak ingin disebutkan

Saat dikonfirmasi Korwil Kec.Somba Opu (Muh.Yaris) oleh awak bn terkait monopoli kemitraan Pers mengatakan "Tidak ada itu, tergantung situasi dan kondisi dengan kebutuhan sekolah, kecuali ada ucapan-ucapan kegiataan selamat (Iklan) ya..diatur agar tidak bersamaan semua media yang memuat. 

Selain itu Muh Yaris menambahkan "Saya tidak mengurus dan sampai membatasi orang, kalau ada yang mengatakan saya membatasi berlangganan apa urusannya saya dengan ibu itu, itu kan sesuai dengan kebutuhan'nya, cuma saja perlu disadari pak kadang kalah satu sekolah sampai 10 media, sehingga mungkin bahasanya perlu dibatasi bahwa satu kecamatan ini berapa?, Intinya bagi mana komunikasi dengan pihak sekolah".Pungkas Muh Yaris

Kami pihak pewarta berharap agar para kepala sekolah diberikan kebebasan sebagai penanggung jawab pengguna anggaran BOS dan tidak diintervensi dalam bentuk apapun, semua kebijakan yang diambil sepanjang sesuai petunjuk RKAS itu sah-sah saja, karna kami yakin para kepala sekolah yang tunjuk itu merupakan pilihan dan dapat dipercaya dalam mengembang amanah disekolah.

Ada beberapa kepala sekolah yang awak media BN temui, semuanya mengatakan "Yaris" selaku Korwil yang mengatur. .

Beberapa kepsek yang ditemui di Kecamatan Somba Opu mengatakan,  Jadi kami kepala sekolah bebas memilih siapa yang akan dijadikan mitra di sekolah. Sekarang tidak bisami pak, Korwilmi yang atur kami kepala sekolah cuman menyetorji dana". .

Salah satu Kepala Sekolah yang telah melakukan kemitraan dengan PT. BN juga mengatakan, tabe' pak kordinasiki dulu dengan pak "Yaris Dg. Tammu" dia itu Korwil Kecamatan Sombaopu pak. Itu hari saya bermitra dengan kita, karna saya fikir sudah maki cerita dengan pak Korwil dan dia suruhki kesekolah ini, jadi saya terimaki dan  Ttd mi Mou sekolah dengan kita. Kami pak tidak bisa bermitra dengan media lain kalau bukan pak korwil yang suruh, ucapnya.

Pak kalau kita tidak ikuti pak "Yaris" selaku korwil, "dulu kalau upacara dan kebetulan Korwil ambil alih dan dia tau kalau kita bermitra dengan media lain tampa sepengetahuan-nya, na singgungki pak jadi kita malu - malu kasian".

Merekapun mengakui jika semua itu melalui satu pintu, semuanya ke  H.M. Yaris selaku Korwil Kecamatan Sombaopu Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. (Haidir)