*1. FKPRM DI JAWA TIMUR SEPAKAT BAHWA KEBERADAAN MEDIA (CETAK,TV/RADIO,ONLINE) DALAM KINERJANYA DENGAN LEMBAGA/INSTITUSI BAIK NEGERI, SWASTA, BUMN, LEMBAGA NON PEMERINTAH YANG ANGGARAN NYA BERGANTUNG PEMERINTAH MENGACU PADA UU PERS TAHUN 1999, YAKNI BERBADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS (PT).*
*2. FKPRM DI JAWA TIMUR SEPAKAT UNTUK PENINGKATAN MUTU JURNALIS MEMPERCAYAKAN SEPENUHNYA KEPADA KOMINFO KABUPATEN DAN KOTA MENGADAKAN UKJ (UJI KEMAMPUAN JURNALIS) DENGAN STANDARISASI MATERI UJIAN YANG TELAH DI GUNAKAN DEWAN PERS UNTUK LEMBAGA PENGUJI UKW SELAMA INI.*
*UKJ MEMPUNYAI TINGKATAN WARTAWAN MUDA, MADYA, UTAMA, SEDANG TENTANG JENJANG WAKTU DARI MUDA KE MADYA , MADYA KE UTAMA AKAN DI KOMUNIKASI KAN DENGAN KOMINFO SE JATIM DAN FKPRM YANG ADA DI KABUPATEN DAN KOTA*.
*KOMINFO KABUPATEN DAN KOTA SESUAI OTONOMI DAERAH AKAN MENGATUR PENDATAAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI MEDIA DI DAERAHNYA MASING MASING SELANJUTNYA BERKOORDINASI DENGAN KOMINFO PEMPROV DAN PUSAT*.
*DEWAN PERS YANG MASUK UU PERS AKAN BERKOORDINASI DENGAN KOMINFO PUSAT TENTANG TUPOKSI YANG DI LAKUKAN SESUAI PERKEMBANGAN*
*3. MAKIN MARAKNYA KEJADIAN PELECEHAN, KRIMINALISASI DAN KEKERASAN TERHADAP JURNALIS, MAKA FKPRM MEMBENTUK ASOSIASI ADVOKAT MEDIA, HAL INI BENTUK PERLINDUNGAN TERHADAP PARA JURNALIS DALAM MENGHASILKAN KARYA JURNALISTIK SESUAI KEJ (KODE ETIK JURNALISTIK)*
*PEMBENTUKAN ASOSIASI ADVOKAT MEDIA AKAN DITINDAK LANJUTI DENGAN MoU DENGAN APARAT KEPOLISIAN UNTUK PKK (PELECEHAN, KRIMINALISASI, KEKERASAN) DAN KEJAKSAAN UNTUK KASUS KORUPSI DAN PUNGLI*.
*4. BERLATAR BELAKANG DARI KEKOSONGAN LITERASI MEDIA YANG DITUJUKAN UNTUK PENINGKATAN MUTU JURNALIS SELANJUTNYA BERDAMPAK PADA MUTU MEDIA MAKA FKPRM SEPAKAT PEMBENTUKAN PERPUSTAKAAN PERS DI SETIAP KABUPATEN DAN KOTA DENGAN BERKOORDINASI DENGAN PERPUSTAKAAN, KOMINFO KABUPATEN DAN KOTA, DENGAN TUJUAN PENGADAAN BUKU BACAAN DAN GEDUNG RUANG BACA.*
*5. FKPRM SEPAKAT UNTUK BELANJA MEDIA BAIK DI TINGKAT PROVINSI, KABUPATEN, KOTA DI SESUAIKAN DENGAN ANGGARAN, NAMUN TIDAK MEMBEDAKAN MEDIA KECIL DAN BESAR, MESKIPUN ADA UNSUR KEBIJAKAN YANG TIDAK ADA DALAM ATURAN TERTULIS.*
*GUBERNUR JAWA TIMUR MEMBERI KAN SEBUAH KEYAKINAN BAHWA TUMBUHNYA POTENSI DAN DIKENAL KHALAYAK PADA 38 KABUPATEN DAN KOTA TIDAK TERLEPAS PERAN AKTIF ANGGOTA FKPRM DI JAWA TIMUR UNTUK ITU TIDAK BERKELEBIHAN GUBERNUR MEMFASILITASI SEBELUM MENGESAHKAN APBD 2021 KABUPATEN DAN KOTA , PARA BUPATI DAN WALIKOTA MEMPERHATIKAN FKPRM DI 38 KABUPATEN DAN KOTA*
*6.FKPRM YANG ADA DI JAWA TIMUR SIAP MENYAJIKAN KARYA JURNALISTIK YANG TIDAK ADA UNSUR HOAX, RADIKAL, SARA, ADA DOMBA, TERUTAMA MENGHADAPI 19 PILKADA DI JATim TIMUR.*
*7. FKPRM SEPAKAT MENGHADAPI PANDEMI COVID-19 DI JATIM YANG MENUJU ZONA HIJAU KE DEPANNYA MEMBERIKAN IKLAN LAYANAN MASYARAKAT DENGAN BERBAGAI BENTUK KEEMASAN
YANG BEREDUKASI.
------- Pimred------
Post A Comment:
0 comments: