Pendiri MOI Ditip-Eks, Why..? Tanyalah Pada Rumput Yang Bergoyang

JAKARTA,suarakpkcyber.com- Puluhan pendiri perkumpulan Media Online Indonesia (MOI) berencana akan menggugat Rudi Sembiring sebagai ketua umum organisasi tersebut karena dinilai melakukan penyelewengan hasil Musyawarah Nasional (Munas).  

Demikian dikatakan Relawaty perwakilan MOI Kalimantan Barat (Kalbar) kepada wartawan Minggu (15/11/20).            

Menurut Bunda Rela, begitu dia biasa disapa,  sesuai AD pasal 13 Dewan Pendiri (DP) MOI dapat ditambahkan dari jumlah pendiri awal sebanyak 13 orang. 

"Hasil Munas MOI pada 27 September 2018 telah diputuskan bahwa, semua peserta yang mewakili daerah dapat dimasukan," ungkapnya.

Dan hasil Munas MOI, lanjut dia, telah memberi mandat kepada Rudi Sembiring sebagai Ketua Umum terpilih agar membuat akta perubahan dan mendaftarkannya ke KemenkumHAM.      

"Tapi faktanya tidak dilakukan. Berita acara penambahan pendiri di buang ke tong sampah," gumam Relawaty bernada kesal. Sebagai anggota DP bunda ini tercatat di berita acara di urutan nomor sembilan.

"Ini namanya penyelewengan organisasi," tegasnya.         

Di bagian lain, Bunda Rela inipun melontarkan uneg-unegnya, yakni setelah melakukan berbagai kegiatan demi membesarkan MOI di Kalbar, sampai saat ini SK-nya masih diganjal dengan alasan yang tidak jelas.                                     

Begitu juga Ikin Ruki'in, Ketua MOI Jawa Barat, di berita acara namanya tercantum diurutan 11, tapi namanya tidak diaktakan.

"Maksudnya apa ? Ini jaman  canggih, jejak digital tidak bisa seenaknya dihapus," tukas Ikin. 

Sama seperti halnya Rela, Ikin menyoroti sesuatu yang tak wajar yang dilakukan DPP dalam menjalankan organisasi. 

"Saya kan sudah dilantik oleh Ketum Rudi dan masa kepengurusan masih 4 tahun. Kok ganti Sekjen harus pelantikan lagi?" tanyanya.                                            

Sementara itu Nazara, Ketua MOI Riau kaget setelah mengetahui terbongkarnya masalah ini. "Saya memang bukan terlahir dari IPJI, tapi saya sedih dibohongi," katanya.  Nazara yang saat itu aktif sebagai anggota PWI dan memimpin media online, menandatangni berita acara dan cap jempol diurutan 3.       

Secara diplomatis ditegaskan Nazara, bahwa Riau tunduk kepada  AD/ART MOI.

"Tidak satupun bisa melawan itu. Kalau ada penyelewengan terhadap AD/ART, kami di Riau tetap berpihak ke yang benar," tegas anggota legislatif ini.                        

Salah seorang pendiri awal MOI, Andi Nirmansyah mengungkap, berdasarkan dokumen yang dimilikinya, terdapat berita acara pendiri tambahan sekitar 27 orang. 

Terdiri dari: Hendri Irawan (Aceh), Arif Tarigan (Sumut), A Nazara (Riau), Surata M (Sumsel), Rusmin T, Feriyandi (Babel), Nusyirwan (Sumbar), Zainul Abidin (Jambi), Rewayati, Hengki Abidin (DKI), Ikin Ruki'in (Jabar), Timerasi Labat (Kalteng), Didik Hargiyanto (Jateng), Dea Melani (Jatim), Relawaty (Kalbar), Hasanudin (Sulteng), Risnawati (Sultra), Garda Sunat (Maluku),  Tonjes (Papua), Jerison Togelang (Kaltim), Jaya Parima, Igo  Kleden (Bali), Abdul Syukur (NTB), Herry FB (NTT), Yandri Ginting dan Firdaus Amat (Maluku Utara).         

"Sayangnya berita acara tersebut tak pernah dieksekusi sampai sekarang. Jadi legalitas MOI masih menggunakan yang lama, sebagaimana saat pendirian, yakni Akta no 4 notaris Erna Novita, tanggal 21 September 2018, AHU Kemkumham no. Ahu-0011601, AH O1.07 Tahun 2018", jelas Nirmansyah 

Why ? Kenapa bisa begitu? "Silakan tanya sama rumput yang bergoyang," seloroh Nirmansyah  terkekeh (rel/Yandri)