Tag Label

Kepolisian (3684) daerah (918) Pemerintahan (538) Jurnalistik (309) Demontrasi (79) Lintas Opini (66) Desa (61) DPRD (59) RSUD (37) Kebakaran (33) KPU (27) Mahasiswa (11) Iklan (9) DPRD kota pasuruan (5) PDAM (5) Desperindag (4) DPR RI (2)
TNI

Danrem 181/PVT Menghadiri Rapat Koordinasi Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Secara Virtual

Share it:


SORONG,suarakpkcyber.com-Pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 pukul 15.20, Danrem 181/PVT Brigjen TNI Indra Heri, Kasiops Kasrem 181/PVT Kolonel Inf Slamet Supriyanto, Kasiter Kasrem 181/PVT Kolonel Arm Djoko Sujarwo, menghadiri Rapat Koordinasi Satuan Tugas Penanganan Covid-19 yang dilaksanakan secara virtual, bertempat di Ruang Data Makorem 181/PVT Jln. Pramuka no.1, Kelurahan Klagete, Distrik Malaimsimsa , Kota Sorong, Prov. Papua Barat.

Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo dalam sambutanya  menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang setiap saat selalu memberikan partisipasi yang terbaik kepada bangsa kita, mudah-mudahan apa yang telah bagus dalam evaluasi agar tetap dipertahankan yang masih belum tentu perlu adanya perbaikan dan pembenahan. Penanganan Covid-19  ini kita harapkan bisa lebih sukses karena melibatkan instrumen pemerintah terdepan yang paling rendah yaitu kepala desa dan lurah. Namun demikian kepala desa dan lurah diharapkan tidak boleh bekerja sendirian namun juga mampu menggandeng seluruh RT dan RW, serta mengikutsertakan seluruh komponen yang ada di Desa Kelurahan begitu juga RT/RW.


Dikatakan pula oleh Letjen TNI Donny Monardo bahwa, apa yang sudah kita kerjakan dalam beberapa minggu terakhir ini telah menunjukkan tren yang menggembirakan. Kasus aktif telah menurun cukup besar sekitar 17% ini angka yang cukup menggembirakan, demikian juga bor di semua rumah sakit rujukan covid terutama di kota besar khususnya di 7 provinsi yang menjadi prioritas utama pemerintah, juga telah mengalami penurunan yang cukup menonjol, cukup signifikan yang semula bor itu persentasenya diatas 80% sekarang sudah berada dibawah 70%. Demikian juga angka kematian sudah mengalami penurunan dan ini semuanya kita akan upayakan semaksimal mungkin untuk memberikan perlindungan yang lebih baik lagi kepada seluruh masyarakat.

Pada kesempatan ini pula Asisten Operasi Panglima TNI memaparkan tentang koordinasi dan kesiapan Kodam, Korem, kodim dan Koramil dalam PPKM Mikro dan Posko di tingkat Desa dan Kelurahan, Asops Panglima TNI menyampaikan bahwa untuk gelar kekuatan di 7 provinsi prioritas, ada lima (5) Kodam yaitu Kodam Jaya, Kodam III Siliwangi mencakup Jabar dan Banten, Kodam IV Diponegoro Jateng dan DIY, Kodam V Brawijaya dan Kodam  IX Udayana.

Tugas pokok sesuai dengan arahan panglima jadi di melaksanakan penanganan Covid 19 dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKN skala mikro terhitung mulai tanggal 9 sampai dengan 22 Februari 2021 di 7 provinsi prioritas dalam rangka mewujudkan masyarakat produktif dan aman Covid-19.

Konsep operasi penanganan covid 19 dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro di 7 provinsi prioritas dengan kegiatan tugas dan tanggung jawab penegakan 3M, 3T, dalwiltas dan transportasi lintas wilayah, sosialisasi dan pembatasan mobilitas, penegakan disiplin dan pemberian sanksi, pendukung data berupa pencatatan, penyaluran logistik berupa beras dan masker serta komunikasi dan administrasi.

Lebih lanjut dikatakan  bahwa masih ada permasalahan yang  perlu ditindaklanjuti  yaitu:

1. Petugas di posko desa kelurahan belum memahami tugasnya serta tujuan pembentukan posko dan fungsi-fungsi yang harus dijalankan oleh posko pendamping terus oleh Babinsa atau bhabinkamtibmas.

2. Tenaga kesehatan terbatas dan tidak bisa maksimal di posko karena tetap harus melaksanakan tugasnya di Puskesmas atau Rumah Sakit tempatnya bekerja.

3. Bantuan logistik bagi yang isolasi mandiri belum dapat dukungan secara menyeluruh sehingga desa atau kelurahan urunan atau swadaya.

4. Masih terbatas sarana prasarana di posko PPKM mikro tingkat desa kelurahan (Komputer, Alkom, APD, dll)

5. Masih ada kerancuan regulasi tentang penggunaan anggaran/dana desa untuk PPKM mikro.

6. Pembuatan posko PPKM mikro tertunda khususnya di wilayah yang terdampak.

7. Aplikasi lacak belum operasional. (Penrem 181/PVT). (Dedy)

Share it:

TNI

Post A Comment:

0 comments: