Polres Bontang Kalimantan Timur Diminta Bertindak Profesional Tangani Kasus TLS

Ilustrasi

JAKARTA,suarakpkcyber.com– Kepolisian Resor (Polres) Bontang, Kalimantan Timur melakukan penangkapan terhadap Saudara seorang tersangka berinisial TLS atas dugaan Tindak Pidana Penipuan dan atau pemalsuan dokumen. Polisi menangkap TLS pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, sekitar pukul 07.30 Wita, di rumahnya di Perumahan Kartini Residence Blok J1 Nomor 19, Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.

Setelah ditangkap, Saudara TLS diperiksa selama beberapa jam kemudian langsung ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan di Rumah Tahanan Negara Polres Bontang selama 20 (dua puluh hari) dari tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 07 Januari 2021, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/109/XII/RES.1.11/2020, tertanggal 19 Desember 2020.

Salah satu Kuasa Hukum TLS, Wirawan menjelaskan proses hukum terhadap kliennya terkesan terburu-buru tanpa didahului proses penyelidikan sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Karena itu, dia mengharapkan penyidik bisa bertindak secara Profesional. Bukan bekerja di bawah intervensi orang.

“Setelah saya bertemu dengan Klien Kami Saudara TSL di Rumah Tahanan Negara Polres Bontang, dia menceritakan bahwa dirinya hanya terlibat masalah utang-piutang dengan orang yang melaporkannya ke Polisi,” kata Wirawan kepada Wartawan di Jakarta, Selasa 9 Februari 2021.

Wirawan menuturkan, kasus yang menyeret TLS bermula sejak tanggal 16 Februari 2017, pada saat menerima Purchase Order (PO) 10633 dari PT. Badak LNG. Atas PO tersebut, Saudara TLS mencari rekan bisnis yang bisa meminjamkan dana. Setelah mendapatkan orang yang mau bekerja sama, mereka mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian kerjasama yang dilakukan di depan Notaris.

“Menurut pengakuan klien Kami, mereka terikat suatu perjanjian kerjasama pengadaan Intercooler yang merupakan pekerjaan dari PT Badak LNG. Jadi, klien saya mendapatkan pekerjaan dari PT. Badak LNG berdasarkan Purchase Order (PO) Nomor 10633 pada tanggal 16 Februari 2017. Namun, karena modalnya belum cukup dia datang ke Saudara IS dan Saudara LH untuk meminjamkan uang. Saudara TLS mendapat dukungan dana dari Saudara LH dan IS masing-masing sebesar Rp. 225.000.000, yang seharusnya menurut kesepakatan di depan Notaris sebesar Rp. 325.000.000. Dari keduanya Sdr. TLS mendapatkan uang sebesar 450.000.000.,” jelas wirawan.

Namun, dalam perjalanannya proyek pengadaan Intercooler tersebut tidak berhasil dipenuhi karena uang yang diperoleh Saudara TLS tidak cukup untuk membiayai pengadaan barang tersebut. Akibatnya, karena lewat waktu sesuai jangka waktu yang tercantum di dalam PO, proyek pengadaan Intercooler tersebut dibatalkan sebelah pihak oleh PT. Badak LNG pada tanggal 4 Januari 2018 berdasarkan Surat Bernomor: 003/BB40/2018-410 tentang Pembatalan PO 10633.

Karena merasa gagal memenuhi PO dari PT. Badak LNG, Saudari TLS kemudian mengembalikan uang yang telah dipinjamnya kepada Suadara LH dan IS.

“Dari total Utang itu, klien kami hingga saat ini sudah membayar 305 juta. Kepada saudara IS telah dikembalikan sebanyak Rp. 165.000.000 dan kepada saudara LH sebesar Rp. 140.000.000. Saudara TLS belum bisa melunasi uang kepada Saudara IS dan LH karena ia juga ditipu oleh supplier Intercooler di balikpapan,” terang Wirawan.

“Karena beritikad baik, klien kami telah menjaminkan surat tanah dan usaha tambaknya sebagai jaminan utang. Bahkan Ruko milik klien kami dijaminkan juga kepada Saudara IS dan LH. Namun, tiba-tiba pada tanggal 14 dan 18 Desember 2020 klien kami dilaporkan ke polisi dengan alasan telah melakukan penipuan dan pemalsuan dokumnen. Atas dasar laporan tersebut, pada tanggal yang sama klien kami dijemput paksa oleh polisi di rumahnya,” ungkap Hipatios.

Menurut Advokat Ferari ini, tindakan polisi menangkap TLS adalah tindakan sewenang-wenang dan melanggar hukum. Ia menilai, tindakan Polisi menangkap dan menahan TLS cacat materil

“Bahwa ketentuan pasal 17 KUHAP menyatakan “Perintah penangkapan dilakukan seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti pemulaan yang cukup.” Lebih lanjut penjelasan pasal 17 KUHAP menyatakan: “yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” ialah bukti permulaan untuk adanya tindak pidana sesuai dengan ketentuan pasal 1 butir 14. Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana,”Jelas Wirawan.

Karena itu, jelas Wirawan, terhadap Klien kami seharusnya tidak dapat dengan serta merta dikenai upaya paksa berupa penangkapan, karena ada syarat-syarat tertentu yang diatur Perkap No. 14 Tahun 2012 yang menyatakan tindakan penangkapan terhadap seorang tersangka hanya dapat dilakukan berdasarkan dua pertimbangan yang bersifat kumulatif (bukan alternatif), yaitu: pertama, Adanya bukti permulaan yang cukup yaitu laporan polisi didukung dengan satu alat bukti yang sah dengan turut memperhatikan ketentuan Pasal 185 ayat (3), Pasal 188 ayat (3) dan Pasal 189 ayat (1) KUHAP, dan kedua, Tersangka telah dipanggil dua kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar.

“Jadi, tindakan penangkapan hanya dapat dilakukan apabila tersangka tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar setelah dipanggil dua kali berturut-turut oleh penyidik. Apabila tersangka selalu hadir memenuhi panggilan penyidik, maka perintah penangkapan berdasarkan Perkap No. 14 Tahun 2012, tidak dapat dilakukan terhadap tersangka. Demikian halnya terhadap tersangka yang baru dipanggil satu kali dan telah menghadap pada penyidik untuk kepentingan pemeriksaan guna penyidikan, tidak dapat seketika juga dikenakan penangkapan. Berhubung tersangka telah datang memenuhi panggilan penyidik maka salah satu dari dua pertimbangan dilakukannya tindakan penangkapan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 36 ayat (1) Perkap No. 14 Tahun 2012,” tuturnya.

Wirawan juga menduga bahwa proses penyelidikan dan penyidikan polisi tidak dilakukan secara profesional.

“Proses yang dilakukan Polisi terkesan tidak profesional, buktinya berkas yang dilimpahkan penyidik polisi ke kejaksaan dinyatakan P-19 atau belum lengkap. Padahal Klien kami ini ditangkap dan langsung ditahan. Bahkan setelah membuat laporan Polisi, pelapor terkesan ingin memeras klien kami dengan meminta pelunasan utang dengan angka yang sangat tinggi,” ungkapnya.

Hingga berita ini diturunkan, TLS telah ditahan selama 54 hari. Namun, berkas masih dinyatakan belum lengkap oleh Kejaksaan Negeri Bontang.

Sementara itu, Ketua DPP Gerakan Indonesia Anti Korupsi (GIAK) Jerry Massie menilai cara proses penyidikan terhadap perkara TLS amburadul.

Karena itu, Dia meminta agar Kapolri dengan semboyannya "Presisi" mengubah manajemen penanganan perkara di daerah-daerah. 

"Polres perlu memprioritaskan mana kasus pidana murni dan mana kasus perdata, jika KPK tak ada penangguhan jika tersangka terkena OTT. Kalau di kepolisian  ada istilah penangguhan sampai pra peradilan," kata Jerry.

Direktur Political and Public Policy Studies ini juga berharap agar kepolisian menerapkan sistem management by profesionalism (manajemen profesional) dalam menangani perkara.

"Mana mungkin terhadap orang yang wanprestasi dilakukan penangkapan, beda kalau kasus perbuatan melawan hukum. Belum lagi sehari dilaporkan, langsung ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka. Ini kata dia masalah utang piutang ada regulasinya. Kecuali teroris tak ada halangan untuk melakukan penangkapan.

Jerry menambahkan, dalam kasus ini perlu juga diperiksa terkait dugaan kriminalisasi, 

Selanjutnya kata Jerry, pihak kepolisian harus menerapkan cara humanis seperti grand strategy Kapolri dan juga management by objective and management by profesionalism dalam tugas-tugas.

"Kalau terbukti Kapolres Bontang perlu dicopot dari jabatannya karena tak mampu menjadikan Polres Bontang good and clean dan tak ada abuse of power. Perlu diperiksa juga Kapolres setempat dan juga para penyidik juga. Kalau inprosuderal dan kriminalisasi, karena ini jelas melanggar HAM," tutup Jerry. (AN)