Tag Label

Kepolisian (3683) daerah (914) Pemerintahan (538) Jurnalistik (309) Demontrasi (79) Lintas Opini (66) Desa (61) DPRD (59) RSUD (36) Kebakaran (33) KPU (21) Mahasiswa (11) Iklan (9) DPRD kota pasuruan (5) PDAM (5) Desperindag (4) DPR RI (2)

Bakesbangpol Jatim Gelar Kegiatan FGD IDI Selama 2 Hari

Share it:


MALANG,suarakpkcyber.com - Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Timur yang di kepalai R. Heru Wahono Santoso, S.Sos, MM tengah menggelar kegiatan "Focus group discussion peningkatan pencapaian Indikator Indeks Demokrasi Indonesia" pada Kamis dan Jumat (18/03/2022).

Kegiatan tersebut digelar selama 2 hari, yakni 17-18 Maret 2022, dihadiri 110 peserta diantaranya adalah keseluruhan Kepala Bakesbangpol Kabupaten Kota se-Jawa Timur, Anggota Pokja IDI, Ketua Media Independen Online (MIO) Indonesia PW Jatim dan sebagainya, bertempat di Hotel Aria Gajayana Jalan Kawi nomor 24 Malang dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

Diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan laporan panitia yang dibacakan oleh Kabid Budaya Politik. Sesampainya langsung di buka oleh Kepala Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur.

Dalam sambutannya Kepala Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur mengapresiasi atas kedatangan seluruh peserta dan Kepala Bakesbangpol Kabupaten Kota se-Jawa Timur. Pihaknya juga berharap mudahan-mudahan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Jawa Timur mendapatkan predikat baik.

Ditempat yang sama Kepala BPS Provinsi Jawa Timur Dr. Dadang Hardiwan, S.Si, M.Si yang bertugas sebagai narasumber juga memaparkan potret Indeks Demokrasi Indonesia dan penyempurnaan Indeks Demokrasi Indonesia.

Menurutnya, perkembangan indeks aspek di Jatim 2009-2020 ada beberapa aspek yang mengalami kenaikan dan penurunan. Dan juga ada 4 urgensi revisi IDI, salah satunya diperlukan penajaman metodologi dalam penghitungan IDI melalui pembobotan ulang dan penimbang besaran wilayah.

Redevinisi demokrasi, demokrasi sebagai demonopolisasi memiliki tiga macam yakni, demonopolisasi politik, ekonomi, dan sosial.

Belum usai, Dr. Abdul Gaffar Karim selaku dosen FISIP UGM dan juga berkesempatan menjadi narasumber juga memaparkan peningkatan kesetaraan dan kapasitas lembaga demokrasi dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas.

Bagaimana demokrasi itu diterapkan dan seperti apa cara kita mengukur demokrasi, dua pertanyaan tersebut dijelaskan sedetail mungkin oleh dosen FISIP UGM tersebut, agar seluruh peserta kegiatan Focus group discussion memahami betul.

Madisonian model inspirasi praktik demokrasi di Indonesia meliputi legislatif eksekutif yudikatif. Ia juga memaparkan meskipun ada skor cadangan tetapi tabungan masalah di Indonesia juga ada, dikarenakan relasi yang tidak imbang membuat buruk.

Kebutuhan Indonesia saat ini adalah keseimbangan antara ketiga cabang kekuasaan sesuai kepatutan demokrasi dan kepatutan konstitusi. Pemahaman setiap aktor politik akan tugas dan kewenangannya.

Dihari kedua, pemaparan materi langsung dijelaskan oleh Dr. Abdul Malik Gismar, Ph.D. selaku dosen universitas Paramadina dengan judul penguatan kebebasan sebagai tantangan dalam demokrasi.

Menurutnya, demokrasi harus diupayakan, tidak bisa begitu saja diasumsikan akan berjalan baik. Mengetahui faktor-faktor apa yang perlu di perbaiki menjadi krusial dalam upaya ini.

Kondisi kebebasan sipil merupakan modal yang kuat bagi demokrasi di Indonesia, hasil dari IDI ini demokrasi memerlukan pemerintah yang punya legitimasi dan efektif. Pemerintahan yang efektif mempersyaratkan adanya perwakilan yang sesungguhnya. Demokrasi yang baik mempersyaratkan warganegara yang berdaya.

Senada, Dr. H. Freddy Poernomo, SH, MH selaku Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jatim yang berkesempatan menjadi narasumber juga menyampaikan pengembangan demokrasi di Jatim. Pihaknya juga sedikit mengulas tentang karirnya, di usia 29 pertama kalinya Ia nyaleg, akhirnya di tahun 1998 terjadi reformasi dan masih nyaleg, baru 2009 menjadi anggota DPRD.

Dalam materinya, apakah demokrasi di Indonesia tengah mengalami kemunduran, ini 4 pandangan menurut pengamat Pemilu Titi Anggraini yang salah satunya desain sistem pemilu yang melanggengkan (Barrier to entry), terjadinya polarisasi politik, kuatnya pengaruh oligarki.

"Provinsi Jawa Timur merupakan barometer politik nasional". Ucapnya.

Dengan bentuk simbolis tanda berakhirnya kegiatan forum group discussion, Handoko Hamdani selaku Kabid Budaya Politik memberikan sertifikat kepada peserta dan narasumber Forum group discussion peningkatan pencapaian Indikator Indeks Demokrasi Indonesia.

Ia juga berharap dengan metode baru ini kita dapat peningkatan dan semoga bisa mendapatkan predikat baik, pungkasnya (tim)

Share it:

Pemerintahan

Post A Comment:

0 comments: