Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jawa Timur Capai 81,31 Poin

Gubernur jatim khofifah indar parawansa

SURABAYA,suarakpkcyber.com–Indeks Demokrasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan angka nasional dan menempati urutan kedua nasional berdasarkan data BPS yang diterbitkan tanggal 18 Juni 2022.

Data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang dirilis BPS melaporkan bahwa nilai Indeks Demokrasi untuk Provinsi Jawa Timur mencapai 81,31 poin. Sementara pada tahun 2020 tercarat 70,71 poin.

Angka tersebut menempati urutan kedua setelah DKI Jakarta dengan poin 82,08. Namun angka Indeks Demokrasi Provinsi Jatim tercatat lebih tinggi dibandingkan angka nasional yaitu sebesar 78,12 poin.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan peningkatan capaian indeks demokrasi di Jatim terwujud berkat sinergi dan kolaborasi dari semua elemen strategis masyarakat di Jawa Timur dari semua level dan semua entitas.

“Alhamdulillah, angka IDI Jatim Tahun 2021 berdasarkan hasil dari BPS tercatat 81,31. Lebih tinggi dibandingkan angka nasional serta meningkat dibanding indeks demokrasi tahun 2020. Ini menunjukkan bahwa suasana demokrasi di Jatim terjaga dengan baik dan kondusif,” jelas Khofifah di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (28/6) siang.

Angka indeks demokrasi Jatim di tahun 2021 ini lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Rincinya di tahun 2020 angka indeks demokrasi Jatim adalah 70,71, kemudian di tahun 2019 adalah 77,68, dan di tahun 2018 angkanya adalah 72,86.

Menurut Khofifah, kenaikan indeks demokrasi ini tidak lepas dari terlayaninya hak-hak politik warga masyarakat. Selain itu lembaga penyelenggara demokrasi yaitu KPU dan Bawaslu yang juga berperan penting dalam kenaikan indeks demokrasi.

“Artinya dapat dikatakan bahwa capaian ini membuktikan bahwa kinerja lembaga penyelenggara demokrasi di Jatim juga semakin membaik,” tambahnya.

Gubernur Khofifah menjelaskan bahwa tingginya indeks Demokrasi Jatim dipengaruhi beberapa aspek. Antara lain aspek Kebebasan sebesar 88,11 poin, aspek Kesetaraan sebesar 81,14 poin, dan aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi.

Sedangkan indikator metode yang diterapkan dalam indeks demok

rasi meliputi beberapa hal. Yang pertama adalah dimensi ekonomi. Yang terdiri dari pemenuhan hak-hak pekerja, anti monopoli sumber daya ekonomi, akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial, dan kesetaraan kesempatan kerja antar wilayah.

Kemudian untuk dimensi politik meliputi Pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya, kesetaraan gender, Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan, Akses masyarakat terhadap informasi publik, kinerja lembaga legislatif dan yudikatif.

Juga, jaminan pemerintah/pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat, Transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBN/D oleh pemerintah, Pendidikan politik pada kader partai politik dan Kinerja birokrasi dalam pelayanan publik.

“Selain itu, tren digitalisasi informasi sudah harus dirangkum sebagai variabel untuk menghitung indeks demokrasi Indonesia. Media siber merupakan bagian dari upaya membangun persatuan dan kesatuan di Indonesia,” kata Khofifah.

Di sisi lain, seiring dengan perkembangan teknologi, saat ini demokrasi dan aspirasi masyarakat mengalami disrupsi ke media sosial. Untuk itu ia mengingatkan bahwa meski disampaikan melalui media sosial, demokrasi harus dijaga secara arif.

“Kembali saya mengingatkan, saat ini demokrasi juga banyak dilakukan masyarakat melalui media sosial. Namun, konten yang sehat juga menjadi bagian penting untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman dan nyaman,” pesan Khofifah.

Selain itu, menurut Khofifah, kenaikan indeks demokrasi di Jatim juga diraih atas ihtiar maksimal pelayanan publik yang prima terus gencar dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dimana hal ini dapat menjadi ruh pemerintahan yang demokratis.

“Idealnya memang pemerintah harus berjalan seiring dengan kehendak masyarakat. Dan masyarakat juga yang menentukan apa yang perlu dilakukan dan kemana arah kinerja pemerintahan ini dituju, apalagi untuk meningkatkan kesetaraan dan kapasitas lembaga demokrasi dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas,” kata orang nomor satu di Jatim.

Sebagai informasi, IDI tidak hanya melihat gambaran demokrasi yang berasal dari sisi kinerja pemerintah/birokrasi saja. Namun penilaian tersebut juga berpedoman pada aspek aspek peran masyarakat, lembaga legislatif (DPRD), partai politik, lembaga peradilan, dan penegak hukum.

Harganas 2022

Dalam kesempatan itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa juga menyebut peringatan Hari Keluarga Nasional 2022 yang jatuh pada 29 Juni harus dijadikan motor pendorong percepatan pencegahan stunting di Indonesia.

“Harganas harus dimanfaatkan untuk mendorong optimalisasi fungsi keluarga di Indonesia. Khususnya dalam upaya penurunan stunting,” ujar Khofifah di Gedung Negara Grahadi (29/6).

Khofifah menuturkan, keluarga adalah benteng utama dalam upaya pencegahan stunting pada setiap fase kehidupan. Mulai dari janin dalam kandungan, bayi, balita, remaja, menikah, hamil, dan seterusnya.

Setiap keluarga juga harus memahami pentingnya menjaga tumbuh kembang bayi balita khususnya pada masa emas, yaitu 1000 pertama kehidupan.

“Peran keluarga pun sangat penting di fase ini. Mulai dari asupan nutrisi yang baik untuk ibu hamil, selanjutnya ASI eksklusif, MPASI, hingga pola pengasuhan yang baik,” katanya.

Pemerintah, lanjut Khofifah, berkomitmen untuk menurunkan angka stunting di Indonesia. Pemerintah menargetkan prevalensi stunting turun dari 30,8 persen tahun 2018 dan 24,4 persen di tahun 2021 menjadi 14 persen di tahun 2024.

Dalam kesempatan tersebut, Khofifah juga menegaskan bahwa Harganas merupakan perwujudan pentingnya arti keluarga terhadap upaya memperkuat ketahanan nasional. Sebagai institusi terkecil dalam masyarakat, keluarga menjadi pondasi penting awal pembangunan karakter bangsa.

“Ambil contoh soal narkoba yang semakin merajalela, keluarga punya andil penting dalam menangkal penyebarannya. Dimulai dengan memberikan pendidikan agama sejak usia dini, agar ketika tumbuh dewasa bisa memikirkan setiap tindakan yang akan dilakukan dengan benar dan tidak berjalan di jalan yang sesat,” tuturnya.

Menurut Khofifah, karena segala sesuatu dimulai dari komponen terkecil dalam negara yaitu keluarga, maka sejahteranya sebuah negara juga diukur dari kesejahteraan keluarga-keluarga di negara tersebut.

“Jadi negara itu sehat, sejahtera dan bahagia jika seluruh keluarga di dalamnya sehat, sejahtera, dan bahagia juga,” pungkasnya. (tim)