Cak Nun & Suharto MIO Jatim Teriak : Dukung Dr KH Abdul Rokhim SH MH Cabup Mojokerto 2024 Independen, Pendidikan Gratis.!

MOJOKERTO.suarakpkcyber.com-Untuk memulai 'pemanasan' menuju Dr KH Abdul Rokhim SH MH Calon Bupati (Cabup) Mojokerto November 2024 melalui jalur perseorangan atau jalur independen, berbagai elemen masyarakat berkumpul di komplek Pondok Pesantren (PP / Ponpes) Sabilul Muttaqin Madyopuro - Kalipuro, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, hari Minggu 4 September 2022. Diantara berbagai elemen terdapat pengurus LSM, Ormas, pengurus organisasi media, bahkan pengurus partai politik (parpol) meskipun tidak mengatas-namakan organisasi parpolnya.

Momen yang sengaja dikemas sederhana dan merupakan forum terbatas karena Pilbup masih jauh yaitu 18 November 2024, didapuklah Suharto yang Ketua Pengurus Wilayah (PW) Media Independen Online (MIO) Provinsi Jawa Timur untuk memimpin dengan diawali silaturahmi hal-hal lain termasuk membahas pendidikan gratis yang penting untuk masyarakat.

Pendidikan gratis menjadi pembahasan yang menarik, apalagi Dr KH Abdul Rokhim SH MH pengasuh Pondok Pesantren (PP / Ponpes) Sabilul Muttaqin dikenal banyak menggratiskan beaya pendidikan untuk santri-nya yang sekitar empat ribu (4.000), dan memiliki puluhan ribu jaringan alumni, belum termasuk keluarga besarnya.

"Mayoritas yang belajar disini mendapatkan pendidikan secara gratis," ungkap Dr KH Abdul Rokhim SH MH yang disambut tepuk tangan meriah para hadirin disertai sorakan dukungan yang serius: untuk pendidikan gratis di Kabupaten Mojokerto secara luas.

"Kami dukung Kyai Rokhim jadi Cabup Mojokerto 2024 independen," ungkap Cak Nun, Kemlagi, serasa seperti berteriak karena semangatnya. 

Selain pendidikan gratis, Kyai Rokhim juga memiliki komitmen untuk berbagai kalangan termasuk para jurnalis (wartawan) melalui PW MIO Jatim dengan berbagai jaringannya untuk bisa kuliah di tempatnya (Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Sabilul Muttaqin / STAISAM) dengan semurah-murah mungkin untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menghadapi era yang terus berkembang ke depan.

Dengan mendukung Kyai Rokhim, Cak Nun berharap agar dalam Pilbup Mojokerto 2024 nantinya itu tidak hanya diisi oleh dua poros. Menurut Cak Nun, harus ada lebih daripada dua poros. "Untuk Pilbup Mojokerto 2024, tidak boleh hanya dua poros. Harus ada lebih daripada dua poros!" tandas Cak Nun.

Terpisah usai acara silaturahmi, Suharto ketua PW MIO Jatim yang didapuk untuk memimpin proses Cabup independen menyebutkan banyaknya elemen yang antusias mendukung. Tidak hanya dari internal dan puluhan ribu jaringan alumni akan tetapi juga dari berbagai kalangan masyarakat bawah, lebih-lebih yang merasa terbantu.

Siswahyu Kurniawan penulis buku biografi Asmuni-Srimulat justru melihat penting Cabup independen dengan sosok figur tokoh Kyai Rokhim muncul agak lebih awal, apalagi situasi-kondisi incumbent Mojokerto dan keluarganya sangat rawan dalam kasus hukum KPK.

Kyai Rokhim, para kepala desa dan para BPD, Badan Permusyawaratan Desa, ibaratnya adalah para independen yang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) bisa menjadi penentu independen sebagai Cakada atau Cawakada. Apalagi jika incumbent Kada beserta jajaran keluarganya terindikasi ada peluang besar untuk terkena KPK seperti Probolinggo, Mojokerto, maupun sejumlah daerah lain.

Jika Kada beserta keluarga dan jaringan tersapu KPK, jaringan independen akan menjadi kian penting dan strategis.

Sebagai catatan untuk bisa maju atau diusung sebagai Cabup dan Cawabup Mojokerto terdapat dua jalur yaitu yang pertama jalur partai politik (parpol) dengan mengantongi minimal sepuluh (10) kursi alias duapuluh persen (20%) jika dari hasil Pemilu 2019 yang terdapat lima puluh (50) kursi anggota DPRD Kabupaten Mojokerto. Sedangkan jalur yang kedua adalah Jalur Perseorangan atau jalur independen.

Lima puluh (50) kursi di DPRD Kabupaten Mojokerto hasil Pemilu 2019 adalah sebagaimana berikut dibawah ini.

1). PKB (10 kursi)

2). PDIP (9 kursi)

3). Golkar (6 kursi)

4). PPP (5 kursi)

5). Demokrat (5 kursi)

6). PKS (4 kursi)

7). Gerindra (3 kursi)

8). Nasdem (3 kursi)

9). PAN (2 kursi)

10). Hanura (2 kursi)

11). PBB (1 kursi)

Namun untuk Pilbup Mojokerto November 2024 harus menunggu hasil Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 14 Februari 2024 yang diadakan serentak mulai tingkat daerah hingga pusat bersamaan Pemilihan Presiden (Pilpres). Sehingga perolehan kursi dalam Pileg 2019 bisa saja berubah drastis ketika Pileg 2024. Belum lagi jika pimpinan parpol biasanya bisa dengan mudah berubah-ubah dalam mengusung Cabup - Cawabup, bahkan kursinya menjadi jauh lebih mahal. 

Beda dengan Cabup - Cawabup jalur independen yang hanya berpatokan pada prosentase jumlah fotokopi KTP (terverifikasi) yang untuk perubahan jumlahnya dari Pilbup ke Pilbup berikutnya tidaklah signifikan.

Untuk Calon Bupati - Calon Wakil Bupati dan Calon Walikota - Calon Wakil Walikota melalui jalur independen harus mengumpulkan sejumlah fotokopi KTP (dengan verifikasi tertentu, red.) dengan berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ada.

Pertama, daerah dengan jumlah DPT 0 - 250.000 jiwa, syarat minimal dukungannya adalah sebesar 10 persen (10 %). Jika jumlah DPT 250 ribu maka berarti 25 ribu fotokopi KTP.

Kedua, di daerah dengan jumlah DPT 250.000 - 500.000, maka syarat minimal dukungannya adalah sebanyak 8,5 persen (8,5 %). Jika jumlah DPT 500 ribu maka minimal harus mengumpulkan 42.500 fotokopi KTP.

Ketiga, di daerah dengan jumlah DPT 500.000 - 1 juta syarat minimal dukungan sebanyak 7,5 persen (7,5 %). Jika jumlah DPT 1 juta maka minimal mengumpulkan 75 ribu fotokopi KTP.

Dan yang keempat, yaitu 6,5 persen (6,5 %) untuk daerah dengan jumlah DPT lebih dari 1 juta.

Syarat dukungan tersebut dengan persebaran minimal di lebih dari 50 persen jumlah kecamatan di kabupaten / kota yang tersebut.

Dalam Pilbup Mojokerto dua tahun lalu, Desember 2020 yang lalu, jumlah minimal dukungan dan sebaran bakal calon bupati jalur perseorangan, yaitu sebanyak 62.338 jiwa yang tersebar di sedikitnya 10 kecamatan dari 18 kecamatan di Mojokerto. Hal tersebut berdasarkan hitungan 7,5 persen dari 831.172 DPT (Daftar Pemilih Tetap) Pemilu 2019.

Jumlah dukungan minimal tersebut mengikuti ketentuan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, dimana kabupaten yang jumlah penduduk terdaftar di DPT terakhir berada di kisaran 500.000 jiwa sampai 1 juta jiwa, maka untuk calon independen harus mengumpulkan minimal 7,5 persen dari DPT. Serta jumlah dukungan yang wajib disampaikan ke KPU harus tersebar di lebih dari 50 persen kecamatan di Kabupaten Mojokerto, yang itu berarti minimal meliputi sepuluh (10) kecamatan.

Untuk Pilbup November 2024 untuk DPT-nya akan mengacu pada Pemilu 14 Februari 2024. Diperkirakan jumlah dukungan yang diperlukan Cabup jalur independen tersebut tidak akan berubah secara signifikan. Untuk Cabup - Cawabup 2024 jalur independen diperkirakan cukup hanya dengan sekitar 65 ribu - 70 ribu fotokopi KTP terverifikasi, atau anggap saja 100 ribu KTP.

Dalam Pilbup Mojokerto dua tahun lalu, Desember 2020 yang lalu, ada sejumlah pasangan Cabup - Cawabup yang mencoba maju melalui jalur independen namum dinilai kurang serius alias hanya coba-coba sehingga belum bisa lolos. Diantara pasangan tersebut adalah Daimatul Alfiyah dan Ismail, lalu Edi Weliang dan Eka Setya Hari Suci, kemudian Supardi dan Aslikhatul Mahmudah. Serta yang agak serius adalah Subagya dan Abdi Subhan yang sempat memenuhi administrasi syarat minimal dan persebaran dukungan yakni dukungan berupa scan KTP dari 62.338 warga Kabupaten Mojokerto yang tersebar lebih dari 50 persen di 10 kecamatan. Akan tetapi tidak lolos setelah melalui proses verifikasi.

Padahal Cabup - Cawabup jalur independen memiliki banyak keuntungan jika dibandingkan maju melalui jalur parpol. Pertama, dengan patokan prosentase jumlah KTP maka lebih mudah ditata untuk menuju lolos serta tahap demi tahapnya jelas. Berbeda dengan dukungan parpol yang sewaktu-waktu bisa berubah tergantung pimpinan pusat parpol.

Kedua, beaya untuk proses maju Cabup - Cawabup independen bisa jauh lebih murah dibandingkan jika lewat jalur parpol. Melalui parpol, untuk satu parpol bisa Miliaran rupiah sebagaimana pernah diungkapkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Untuk satu parpol bisa miliaran rupiah, sehingga kalau perlu 2 hingga 3 parpol maka beayanya bisa jauh lebih besar. Pendapat Anda? Sms atau WA kesini= 081216271926 (Siswahyu).