SWI Pasuruan Raya Kecam Legislatif -Eksekutif Kabupaten Pasuruan Yang Nge-Prank Ke FORTRAN

Uswatun Jamilah Ketua SWI Pasuruanraya

PASURUAN,suarakpkcyber.com-Sekber Wartawan Indonesia (SWI) Pasuruan Raya yang membawahi Kabupaten dan Kota Pasuruan, turut menyatakan kekecewaan dan kecamannya atas sikap legislatif - eksekutif yang dinilai oleh FORTRAN telah melakukan prank dengan tidak sesuai janji untuk agenda audiensi di ruang rapat DPRD Kabupaten Pasuruan, Senin 17 Oktober 2022. Audiensi antara NGO (Non Governmen Organisation) yang tergabung dalam FORTRAN dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Pasuruan dan pihak eksekutif Pemkab Pasuruan.

SWI menyatakan kekecewaan dan kecamannya terhadap legislatif - eksekutif tersebut diantaranya karena pihak FORTRAN sudah hadir sejak pukul 09:00 WIB dengan jadwal audiensi pukul 10:00 WIB sesuai undangan yang ditanda-tangani Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan (HM Sudiono) akan tetapi setelah FORTRAN menunggu hingga satu jam, hingga sekitar pukul.11:00 WIB namun legislatif - eksekutif tidak kunjung nongol. Menurut SWI Pasuruan Raya hal tersebut menunjukkan kekurang-pedulian legislatif - eksikutif Kabupaten Pasuruan, kurang-nya sense terhadap elemen masyarakat padahal FORTRAN merupakan gabungan berbagai NGO.

"Kami mengecam sikap legislatif - eksekutif yang akan menerima audiensi FORTRAN yang sudah terjadwal akan tetapi tidak ditepati sesuai janji dalam surat undangan, sehingga Lujeng Sudarto (koordinator FORTRAN, red.) dan kawan-kawan memilih meninggalkan tempat karena ditunggu hingga pukul 11.00 WIB tidak ada legislatif - eksekutif yang nongol," cetus Uswatun Jamilah ketua SWI Pasuruan Raya didampingi Hary Utomo selaku Sekretaris.

Kekecewaan Lujeng Sudarto selaku koordinator FORTRAN terluapkan kepada jurnalis dari berbagai. Menurutnya ketidak-hadiran legislatif - eksekutif sesuai waktu yang ditentukan untuk rapat gabungan, telah mencederai. “Jelas ini telah mencederai dan tidak konsisten dari pihak legislatif dan legislatif dalam transparansi serta merendahkan harkat martabat kami,” tegas Lujeng Sudarto.

Lebih jauh Lujeng Sudarto menjelaskan pihaknya telah hadir sejak pukul 09.00 WIB untuk menghadiri undangan pukul 10:00 WIB. "Sejak pukul 09:00 pagi kami (Fortran) telah berada di gedung wakil rakyat ini. Namun hingga pukul 11:00 tak satupun legislatif dan eksekutif menemui kami. Apakah mereka (legislatif dan eksekutif) takut dengan adanya temuan kami, adanya kebocoran anggaran. Sehingga mereka, dengan sengaja mengolor waktu dan sengaja tidak menemui kami?" cetus Lujeng Sudarto.

Lujeng Sudarto menambahkan, kedepannya untuk menyikapi perilaku buruk legislatif dan eksekutif, temuan adanya kebocoran anggaran tersebut maka pihaknya akan segera melaporkan ke pihak APH. 

"Satu kali lagi,kami juga meminta saudara Ridwan selaku Sekretaris Dewan dicopot dari jabatannya, lantaran tak becus dalam pengalokasian jadwal hearing,”pungkas Direktur Pusat Studi Advokasi Kebijakan(Pusaka).

Terpisah, di tempat berbeda, HM Sudiono Fauzan Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan saat dikonfirmasi mengenai molornya jadwal hearing menyebutkan bahwa sebenarnya pihaknya selaku DPRD telah siap, menunggu di ruang masing-masing. "Saya bersama para wakil ketua sudah siap atau standby di ruangan kerja masing-masing. Terlambatnya acara ini, kami menunggu Pak Sekda dan jajaran. Kami juga mohon maaf atas kejadian yang tidak menyenangkan ini, akan kami jadwalkan kembali pada Kamis 20/10/2022,” ungkap HM Sudiono Fauzan.

"Tadi seumpama para pimpinan dewan yang sudah hadir di gedung dewan menemui Fortran khususnya saudara Lujeng Sudarto, sebatas ngobrol sembari menunggu kehadiran pak sekda, tak akan ada kejadian seperti ini. Kenapa para pimpinan dewan hanya berdiam diri didalam ruang kerjanya? Ini yang menjadi perhatian kami (Fortran),”tandasnya.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, kumpulan ketua LSM dan organisasi pers yang tergabung dalam Fortran, setidaknya telah menemukan adanya kejanggalan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Pasuruan tahun anggaran 2021 sesuai dengan hasil audit dari BPK Propinsi Jawa Timur.

Dalam hasil audit tersebut terdapat beberapa item yang dinilai sangat janggal diantaranya kelebihan bayar sejumlah SKPD dan piutang Pemkab Pasuruan yang semakin meningkat dari tahun sebelumnya.

Untuk itu SWI Pasuruan Raya sepakat dengan yang dilakukan Lujeng Sudarto selaku koordinator FORTRAN, untuk menindak-lanjuti temuan tersebut. SWI Pasuruan Raya pun mewanti-wanti agar eksekutif - legislatif Kabupaten Pasuruan tidak mengulangi prank yang mengecewakan tersebut, serta meminta agar lebih responsif terhadap persoalan-persoalan di masyarakat. "Ke depan kami minta legislatif - eksekutif Kabupaten Pasuruan lebih responsif termasuk ketika telah sepakat untuk audiensi seperti jadwal yang seharusnya sudah diberikan untuk FORTRAN," komentar tandas Hary Utomo Sekretaris SWI Pasuruan Raya.(tim)