Lembaga Sosial Ekonomi Pancasila, Desak Presiden Segera Buat Kepres Untuk Stimulus Ekonomi Pancasila Tampa Riba

JAKARTA,suarakpkcyber.com- Salam satu lembaga berbada hukum yang menjadi wadah dari Para Pegiat Pelestarian Pancasila menyatakan diri ingin menemui Presiden Joko Widodo, di tengah hiruk pikuk isu dan usulan pemakzulan yang sedang menjadi opini di tengah masyarakat 

Mohamad Fitrah selaku Ketua Umum Perkumpulan Sosial Ekonomi Pancasila menegaskan bahwa dirinya memiliki satu gagasan dan formula khusus yang hanya bisa dilakukan oleh Presiden guna kepentingan Menjaga Nilai Nilai Pancasila, dan mewujudkan masyarakat yang berkeadilan dalam situasi yang kondusif dan tanpa gejolak.

Saya ingin menyampaikan langsung kepada Presiden Jokowi, untuk segera membuat Dekrit Presiden yang klausulnya berisi tentang Gerakan Nasional Kembali Kepada Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kemudian Membuat Kebijakan Stimulus Ekonomi Pancasila Tanpa Riba agar kondisi bangsa dan negara, menjadi semakin siap untuk menyongsong Bonus Demografi dalam upaya mewujudkan Indonesia yang Maju, terang Bang Fitrah (panggilan akrabnya).

Bertempat di Bilangan Taman Amir Hamzah Jakarta Pusat, dirinya menyatakan bahwa solusi agar Indonesia terbebas dari jeratan Hutang yang berkepanjangan serta masyarakat menjadi semakin sejahtera dan maju, adalah dengan di awali satu kebijakan nasional dari Kepala Negara yakni Presiden, untuk mengembalikan nilai nilai Pancasila sebagai landasan Tata Kelola Negara, tambah Fitrah.

Wawancara yang dilakukan selama sekitar 1 jam ini (Jumat, 19 Jan 2024) membuat satu kesimpulan bahwa Perkumpulan Sosial Ekonomi Pancasila menyatakan Siap untuk bertemu dengan Presiden Jokowi guna menyampaikan Paparan seberapa penting dan tingkat urgensi untuk melakukan langkah kebijakan strategis, di penghujung jabatan Jokowi sebagai Presiden agar mampu di kenang oleh Rakyat Indonesia sebagai Presiden yang kembali meneruskan cita cita Bung Karno sejak awal Kemerdekaan Indonesia.

Hal hal buruk yang saat ini tengah menjadi komoditi opini publik terkait Jokowi, akan serta merta reda dan berganti dengan opini kebijakan Jokowi yang sangat Pro Rakyat dan melandaskan pada Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pedoman Hidup Bangsa Indonesia.

(Red_ANR001)