DENPASAR,suarakpkcyber.com-Acara seminar yang Bertemakan Potret dan Harapan Sektor Keadilan Pembangunan Indonesia Bagian Timur Acara yang di selenggarakan Di cafe Ledang Space & Studio Jl. Tukad Yeh Biu No.11, Sesetan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali senin, (04/03/2024)
Turut Hadir dalam kegiatan Seminar Ini
1. Efatha F B Duarte (Dosen Unud)
2. I Komang Kusumaedi (Kesbangpol Prov Bali)
3. Lingganus Murib, S.Ap (Ketua IMMAPA)
4. Faren Calvin Salak (Prodi ekonomi
2021 univ Udayana)
5. Ekaristi Panulu Manik (Direktur Eksekutif Maileum Iustitiae Institut)
6. I Made Nova (Moderator)
7. Perwakilan HMI, PMKRI, GMNI.
Dan Inti Penyampaian pemateri ini juga hadir
Bpk I Komang Kusumaedi, yang membahas tentang,Perkembangan pembangunan di indonesia dari tahun ke tahun mengalami kemajuan yg bertahap khususnya di papua dan diharapkan akan berkelanjutan serta memiliki rasa optimisme yg tinggi terhadap perkembangan pembangunan maupun struktur biokrasi bagi rakyat papua.
hadir juga Faren Calvin Salak Yang sempat juga merasakan diskriminasi ketika awal berkuliah dimana mahasiswa lain menganggap remeh dan cenderung enggan berkawan.
Para tokoh dan pembicara juga mengharapkan adanya perubahan di masa depan khususnya di bidang pendidikan bagi masyarakat Papua agar mampu mengelola sumber daya alam dan membangkitkan rasa semangat membangun negeri.
Seperti diketahui bersama bahwa Konflik di Papua telah berkepanjangan dan belum ada titik temu dari pemerintah pusat terkait hal ini.
Papua memiliki kondisi lingkungan universal dimana terdapat banyak kepentingan di dalamnya
dan juga isu terkait Insfrastuktur yg ada seperti perkantoran, rumah sakit dan lainnya sudah bagus, namun yg menjadi persoalan adalah pegawai/karyawan banyak dari NON OAP menurut Lingga Murib
Selain itu juga dari segi hukum, perseptif terkait Keadilan dalam bernegara belum tercapai/dirasakan bagi masyarakat papua.
Para perwakilan DPR yg ada pun dirasakan kurang mewakili aspirasi keinginan masyarakat Papua, dimana sering terjadi penyelewengan dana pusat yg hanya sampai di pemda dan tdk sampai kpd masyarakat bawah.
Persoalan perbedaan budaya dan komunikasi sosial, sejatinya kami ingin membaur dgn masyarakat lainnya.
Dengan belum dirasakan keadilan dikalangan mereka, maka banyak sekali perlawanan gerakan melalui KBB/OPM yg sangat menolak program otsus di Papua.
dan banyak dari pemimpin di papua tdk merealisasikan progam yg tepat sasaran sehingga diperlukan pengawalan khususnya terkait penyaluran anggaran bagi masyarakat OAP.
Papua seharusnya SDM yg lebih dahulu dikembangkan sehingga rakyat papua mampu mengelola daerah secara mandiri.
Menurut Efatha F B Duarte Hemat kami terkait program Otsus yg mengalami penolakan dari masyarakat merupakan bukti semangat memisahkan diri dari indonesia melalui stigma yg berkembang.
Diplomasi Luar Negeri untuk keutuhan wilayah Indonesia sangat dibutuhkan bagi masyarakat, sehingga menepis segala dinamika yg berkembang di Papua saat ini.
Distorsi terkait adanya OPM yang menjadi pahlawan bagi rakyat papua karena belum merasakan adanya keadilan yg nyata di Indonesia.
Problem di papua cukup kompleks, bahkan LMA juga belum ada kesepakatan dalam membahas pembangunan Papua.
Ujar Ekaristi Panulu Manik,Sangat diperlukan kepedulian pemerintah yg sungguh dalam menjalankan kebijakan bagi Papua, sehingga perkembangan pemerataan akan tercapai dan konflik sedikit berkurang menjadi harapan bersama tujuan dari seminar ini
(Red)
Post A Comment:
0 comments: