Sekretaris IMO Indonesia, Soroti Anggaran Publikasi Media Massa Pemilu PBD, Dewan Pers Harus Merespon Permasalahan Rekan-Rekan Pers Yang Ada Di Daerah-Daerah

SORONG ,suarakpkcyber.com-Sekretaris Ikatan Media Online (IMO) Indonesia Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya Dedy kemabli angkat suara. Terkait dengan kinerja Pemerintah sebagai penyelengara pesta Demokrasi Pemilihan umum kepala Daerah yang akan berlangsung di Bulan November 2024 mendatang.

Lebih khusus sebagai Sekretaris IMO, Ia lebih menyoroti terkait anggaran Pemilu yang diberikan pemerintah kepada media massa baik elektronik, cetak, online dan beberapa media massa lainya. Melalui Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu, baik yang ada di tingkat Provinsi, Kota dan Kabupaten.

" Ia memang bukan berarti diberikan sepenuhnya kepada media massa. Tetapi justru anggaran pemilu tersebut diberikan kepada penyelenggara pemilu melalui KPU dan Bawaslu yang sedang menyelenggarakan pesta demokrasi tersebut. Dan kami (media) red hanya sebagai fungsi kontrol. Yanga mana media ini berfungsi mengontrol jalannya pesta demokrasi pemilu, dan anggaran yang ada di penyelengara tersebut diberikan sebagai kemitraan dalam mempublikasikan kegiatan selama berjalanya pemilu atau pesta demokrasi tersebut"Ungkapnya.

Lebih lanjut,  Sekertaris yang nama Sapaan  sehari-hari di Dunia Pers "Bung DEO" pun sangat menyayangkan kondisi dunia Pers yang sangat menyedihkan dan memprihatinkan. 

Bagaimana tidak, beberapa bulan yang lalu hal yang sama telah dilewati oleh rekan-rekan media Pers di seluruh Indonesia, dengan mengikuti pemilihan umum atau yang disebut pesta demokrasi Kepala Negara dan Legeslatif.

Namun apa yang didapatkan oleh rekan-rekan jurnalis hingga bahkan kepada perusahaan Pers yang mereka bekerja. 

" saya tidak perlu membahas lebih jauh tentang kendala dan kondisi pers seluruhnya. Tetapi cukup permasalahan di kalangan Pers yang kami temui di salah satu daerah di Provinsi Papua Barat Daya. Disitu kami temukan tidak adanya keterbukaan mengenai anggaran kepada Pers dalam hal ini Jurnalis atau wartawan hingga kepada perusahaan atau medianya"beber Bung DEO.

Lebih lanjut, Ia menjelaskan bahwa contoh seperti merupakan kasus yang harus di angkat ke Dewan Pers sebagai lembaga yang harus mengambil keputusan mutlak kepada dunia pers. Memang itu merupakan masalah yang harus di bahas karena menyangkut anggaran Publikasih media. 

Dan memang setelah di kroscek dan di tindak lanjuti, ada anggaran untuk publikasi kepada media. Namun entah dengan cara apa anggaran tersebut bisa dicairkan. Karena saat di tindak lanjuti laporan mengenai anggaran Publikasih kepada media, tetapi dari pihak KPU di salah satu daerah tersebut mengatakan tidak dibayarkan.

Dengan demikian bahwa jawaban tersebut sangat tidak beralasan bahwa ada apa dibalik jawaban tersebut.

" kami pernah turung lapangan saat pemilihan kepala daerah dan Legeslatif belum lama ini. Dan kami juga menanyakan langsung kepada pihak KPU. Tetapi mereka menjawab dengan lantang bahwa tidak ada pembayaran bagi media maupun jurnalis"tegas DEO sembari meniru bahasa petugas KPU saat itu 

Untuk itu, Ia berharap agar pihak Dewan Pers (DP) lebih meneliti atau harus merespon secepatnya kondisi atau keluhan rekan-rekan Jurnalis atau Media Massa yang di daerah-daerah. Lebih Khusus di daerah Papua pada umumnya, memang Papua merupakan daerah tertinggal dalam dunia pers. Namun dengan berjalanya waktu Papua merupakan daerah yang menjadi pusat informasi dan pengetahuan bagi dunia Pers.

Yang mana segala permasalahan yang ada pasti ada di Papua (Sorong Papua Barat Daya), dari masalah inilah kita belajar bahwa Papua juga sudah menjadi pusat informasi. Yang mana informasi yang menarik, buruk,kacau dan lain sebagai.

Jadi untuk itu, kita harus memperbaiki sistem komunikasi yang buruk. Dan marilah kita membangun komunikasi yang baik efektif untuk mencegah terjadinya kasus yang akan terjadi pada pesta demokrasi pemilu tahun ini.(Dedi)