PASURUAN,Suarakpkcyber.com,–Audensi Gerakan Pemuda Peduli Pengamat Hukum (GP3H) dengan Komisi 1 DPRD Kabupaten Pasuruan,tentang mutasi dan dampaknya terhadap kinerja Pemerintah, Senin (06/01/2025).
Anjar Suprayitno Ketua LSM GP3H mengatakan mengenai mutasi jabatan di ASN jangan sampai menjadi ajang kepentingan politik, dan khawatir mutasi dilakukan berdasarkan suka atau tidak suka terhadap ASN, bukan berdasarkan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan.
Kekhawatiran juga mengingat banyaknya kekosongan jabatan Kepala OPD, kekosongan jabatan ini bisa menghambat jalan nya roda Pemerintahan. Oleh sebab itu setingkat Kepala OPD hendanya jangan sampai kosong , itu nanti nya berdampak bagi kemajuan dan menghambat pembangunan"Ujarnya.
Prima anggota LSM GP3H mencurigai adanya kepentingan politik dibalik rencana mutasi yang dilakukan oleh PJ Bupati Kabupaten Pasuruan, kabarnya desas desus dilapangan kurang enak artinya mutasi yang dilakukan ini transaksional"ungkapnya.
Sekertaris Daerah Kabupaten Pasuruan Yudha Triwidya Sasongko menanggapi hal ini menjelaskan bahwa mutasi berdasarkan pertimbangan yang matang, tentang kepangkatan, kemampuan, dan kualifikasi, sebab tinggi nya angka pensiun ASN menjadi tantangan tersendiri dalam memilih dan pengelolaan sumber daya manusia.
Jumlah ASN yang pensiun setiap tahun nya mencapai 400 orang, jumlah ini pun tidak sebanding dengan ASN yang ada, terkadang kepangkatannya belum memenuhi standar yang sesuai aturan yang ada sehingga menjadi polemik, "Jelasnya.
Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Pasuruan, Rudi Hartono ditempat terpisah meminta untuk bersama sama mengawasi proses mutasi , dan berharap mutasi ini dapat meningkatkan kinerja Pemerintah dalam membangun Kabupaten Pasuruan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Hal ini perlu mendapat perhatian publik, sehingga bisa mengawasi soal mutasi, dan jangan sampai ada transaksional dan kepentingan politik, sebab selama ini kami yang di DPRD pun tidak pernah tau ketika ada mutasi jabatan "Jelasnya.(Usj)
Post A Comment:
0 comments: