Papua, suarakpkcyber.com - Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke Desa Wanam, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, pada Minggu (3/11/2024), dalam rangka meninjau secara langsung pengembangan program pertanian berkelanjutan. 

Dalam kunjungan ini, Presiden Prabowo melihat persiapan demplot (Demontration Plot) padi untuk meningkatkan produktivitas pangan di wilayah timur Indonesia. Hal ini dapat menjadi percontohan bagi petani lokal  dengan teknik pertanian yang dapat meningkatkan hasil panen dan kwalitas padi. 

Selain itu, Presiden Prabowo Subianto secara langsung melihat proses pengolahan lahan dan tabur dolomit merupakan langkah penting untuk kesuburan tanah. 

Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam peninjauan ini adalah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala BIN Muhammad Herindra, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Pj Gubernur Papua Selatan Rudy Sufahriadi. (Dedi/Deo) 

Kudus, Suarakpkcyber.com - Laznas BMH BERSAMA SD IT Lukman Hakim menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan mengundang pendongeng, yakni Kak Ochi dan Kak Mochan,Rabu (18/09/2024). 

Kegiatan tersebut diikuti seluruh siswa-siswi SD IT Lukman Hakim Kudus

Maulid Nabi atau peringatan hari lahir Nabi Muhammad Saw merupakan peristiwa yang penting bagi umat Islam. Kata maulid atau milad memiliki arti sebagai hari lahir. Peringatan Maulid Nabi pada zaman dahulu di Indonesia dilakukan untuk menarik hati masyarakat memeluk agama Islam. Di wilayah Jawa Tengah atau Yogyakarta perayaan Maulid Nabi dikenal juga dengan sebutan gerebeg mulud.

Pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun ini, Laznas BMH melaksanakannya dengan mengundang pendongeng, yaitu Kak Ochi dan Kak Mochan. Kegiatannya dibagi menjadi dua tempat yaitu di kelas Reguler kampus Grogol dan kelas tahfidz Kampus Kaliwungu,

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Sekolah SD IT Lukman Hakim Ustad Ridlon S.Si., menyampaikan beberapa pesan kepada para siswa terkait peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. 

Pertama, Maulid Nabi Muhammad Saw menjadi ungkapan kegembiraan, karena kelahiran Nabi Muhammad SAW membawa manfaat bagi orang banyak.

“Kedua, meneguhkan kembali kecintaan umat Islam pada Rasulullah SAW dan menambah keimanan pada diri kita,” kata Ust Ridlon

Eko Kusniyanto selaku Kordinator BMH Gerai Kudus dalam sambutannya perlunya

,"meneladani perbuatan dan perilaku mulia Rasulullah SAW dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Allah SWT bersabda “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.” (QS Al Ahzab: 21).

"Alhamdulillah dalam meneladani peringatan maulid nabi Muhammad SAW,sekaligus membiasakan anak anak untuk infaq sejak dini dengan berbagi untuk pembangunan Masjid Hidayatulloh."ujar Eko

Alhamdulillah saya sangat senang di adakannya peringatan Maulid Nabi ini dan terhibur dengan adanya dongeng yang di bawakan oleh kak Ochi dan senang jug dapet Dor Prize."kata Ali An Naqi salah satu siswa SD IT Lukman Hakim. (IHW) 

Jakarta, Suarakpkcyber – Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (Ketum PPWI), Wilson Lalengke mendatangi Krimsus Polda Metro Jaya, di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Kamis(12/09/2024) 

Pada kesempatan tersebut, Wilson Lalengke didampingi Tim Penasehat Hukum (PH) PPWI, dalam rangka memenuhi undangan klarifikasi terkait Laporan Polisi Nomor: LP/B/2859/V/2024, atas nama pelapor mantan Ketum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Hendry Ch Bangun, tertanggal 22 Mei 2024.

Wilson Lalengke tiba di Gedung Krimsus Polda Metro Jaya sekira jam 10.20 Wib, dan menyampaikan kepada awak media bahwa dirinya datang ke Polda Metro Jaya bukan untuk memberikan keterangan kepada penyidik, tapi justru ingin memberikan bukti-bukti atas dugaan tindak pidana korupsi dan atau penggelapan dana hibah BUMN yang dilakukan Hendry Ch Bangun dan kawan-kawannya. “Saya hendak buktikan bahwa konten Youtube yang dipersoalkan oleh pelapor adalah fakta, makanya saya belum perlu memberikan keterangan sebelum dibuktikan bahwa laporan kami di KPK, Mabes Polri, Kejaksaan Agung, dan berbagai lembaga penegak hukum lainnya tentang kebenarannya,” ungkap alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 ini.

Berbagai dokumen dan data yang disampaikan ke Krimsus Polda Metro Jaya oleh Wilson Lalengke hari ini melalui tim pengacaranya antara lain berkas laporan dugaan korupsi/suap dana hibah BUMN ke KPK dan lembaga penegak hukum lainnya, slip bukti setoran pengembalian dana hibah, kwitansi penerimaan cashback dana hibah BUMN ke pegawai BUMN yang diklaim tidak pernah diterima oleh jajaran Forum Humas BUMN, Laporan Polisi ke Bareskrim Polri atas nama terlapor Hendry Ch Bangun oleh pelapor pengurus pusat PWI, Helmi Burman, dan setumpuk berkas bukti lainnya.

Tokoh pers nasional itu juga telah menyampaikan ke penyidik yang menangani laporan itu tentang pesan elektronik dari penyidik Dittipidkor Bareskrim Polri, AKBP H. Yusami, S.I.K., M.I.K, yang menyatakan bahwa Bareskrim Polri menemukan penyimpangan penggunaan dana hibah BUMN oleh Hendry Ch. Bangun dkk. “Terhadap laporan PWI tersebut sudah dilakukan. pulbaket dan diperoleh informasi bahwa sudah dilakukan audit internal independen terkait penggunaan dana (hibah BUMN – red) tersebut di atas dengan hasil memang terdapat penyimpangan dan diputuskan terhadap pihak oknum internal yang telah menerima dana tersebut untuk mengembalikan uang tersebut kepada PWI,” demikian pesan WhatsApp AKBP H. Yusami kepada Wilson Lalengke.

Pada kesempatan yang sama para pengacara PPWI Nasional yang mendampingi Wilson Lalengke, yang terdiri atas Advokat Dolfie Rompas, S.Sos, S.H., M.H.; Advokat Alfan Sari, S.H., M.H., M.M.; dan Advokat Ujang Kosasih, S.H., menjelaskan alasan dan dasar hukum mengapa pihaknya menolak klienya dimintai klarifikasi. “Kami menjelaskan kepada penyidik bahwa klien kami belum perlu dimintai keterangan, karena jelas ada SKB 3 lembaga (Polri, Kejagung, Kemenkominfo – red) tentang implementasi UU ITE yang harus dipedomani oleh penyidik dalam memproses laporan terkait delik pelanggaran ITE,” jelas Koordinator Tim PH PPWI, Advokat Dolfie Rompas.

Sejalan dengan Dolfie Rompas, Advokat Ujang Kosasih menambahkan bahwa penyidik seharusnya cermat dan mendalami terlebih dahulu laporan dugaan pelanggaran UU ITE dan tidak semestinya langsung mengirim surat panggilan terhadap terlapor dalam perkara ini. “Karena selain ada SKB UU ITE ada juga Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2018 tentang peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Ini harus dipahami oleh penyidik. Wilson Lalengke sedang mengungkap dugaan tindak pidana korupsi yang diduga keras dilakukan Hendry Ch Bangun dkk, dan telah mengadukannya ke KPK. Koq malah dapat panggilan Polisi sebagai terlapor. Seharusnya Wilson Lalengke mendapat penghargaan dari pemerintah,” tegas advokat asal Banten ini dengan mimik heran.

Masih dalam keterangannya, Ujang Kosasih menyampaikan bahwa Tim PH PPWI akan mengawal terus kasus ini. “Bila dipaksakan oleh penyidik Krimsus Polda Metro Jaya, maka ini akan jadi perseden buruk penegakan hukum di Indonesia yang dipertontonkan oleh Polda Metro Jaya,” sebutnya.

Pada kesempatan mendatangi Polda Metro Jaya, sejumlah anggota PPWI juga hadir menemani Ketua Umumnya, antara lain dari PPWI Karawang, PPWI Bekasi, PPWI Tangerang, PPWI DKI Jakarta, dan PPWI Pandeglang. Dalam menghadapi perkara ini Dewan Pengurus Nasional PPWI menurunkan 11 orang pengacara dari Divisi Hukum dan Advokasi organisasi pewarta warga yang akan merayakan ulang tahunnya yang ke-17, November 2024 mendatang. (TIM/Red)

Suarakpkcyber.com- Meningkatnya kewaspadaan global terhadap penyebaran penyakit menular varian terbaru yang sedang mewabah di Indonesia saat ini. Pemerintah Indonesia melakukan tindakan Proaktif untuk melindungi masyarakat dengan memasang alat Skrining MPOX (Monkeypox) di sejumlah Pelabuhan strategis .  

Salah satu langkah penting yang diterapkan oleh pemerintah adalah pemasangan alat skrining MPOX (Monkeypox) di sejumlah pelabuhan strategis. 

Berikut adalah beberapa pelabuhan yang telah memasang alat skrining MPOX:

1. Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta

Tanjung Priok merupakan pelabuhan utama dan memiliki perananan penting dalam perdagangan Internasional dan mobilitas orang yang bertempat di ibu kota Jakarta. Untuk mencegah penyebaran MPOX, pelabuhan ini telah dilengkapi dengan alat skrining yang canggih. Alat ini digunakan untuk memantau kesehatan pelaku perjalanan dan mendeteksi kasus yang mencurigakan sejak dini.

2. Pelabuhan Belawan, Medan

Pelabuhan Belawan yang terletak di Sumatera Utara juga tidak ketinggalan dalm prioritas pemasangan alat skrining. Dengan pemasangan alat skrining MPOX, pelabuhan ini berfungsi sebagai titik pemeriksaan kesehatan untuk mencegah potensi penyebaran MPOX ke wilayah sekitar dan bagian lain dari Indonesia.

3. Pelabuhan Surabaya, Surabaya

Pelabuhan utama di Jawa Timur, Pelabuhan Surabaya turut berkomitmen untuk menjaga kesehatan masyarakat. Dengan adanya alat skrining MPOX di pelabuhan ini, pihak berwenang dapat memantau kondisi kesehatan pelaku perjalanan dan mengidentifikasi risiko kesehatan secara lebih efektif.

4. Pelabuhan Makassar, Makassar

Pelabuhan Makassar di Sulawesi Selatan juga telah memasang alat skrining MPOX. Langkah ini adalah bagian dari upaya untuk melindungi kesehatan masyarakat di kawasan timur Indonesia, serta memastikan bahwa penyakit menular tidak menyebar melalui jalur pelabuhan.

Pemasangan alat skrining MPOX di pelabuhan-pelabuhan ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk memitigasi risiko penyebaran penyakit menular. Dengan adanya langkah-langkah preventif ini, diharapkan kesehatan masyarakat dapat terlindungi dan penyebaran penyakit MPOX (MonkeyPox) dapat diminimalisir. (Wul/red)

Suarakpkcyber.com - Pangdivif 2 Kostrad Mayjen TNI Anton Yuliantoro, S.I.P., M.Tr.(Han)., turut menghadiri acara Pembukaan Latihan bersama antara TNI AD dan Singapore Armed Forces (SAF) dengan sandi Latma Safkar Indopura-36 TA 2024 yang dilaksanakan di Mayonif 411/Pandawa/6/2 Kostrad, Jln Veteran No.1, Tegalrejo, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah. Senin (2/9/2024).

Kegiatan Latma Safkar Indopura-36 Tahun 2024 kali ini dibuka langsung oleh Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc. dan didampingi oleh Singapore Chief of Army serta diikuti ± 350 orang peserta latihan.

Latma Safkar Indopura bukan sekadar latihan bersama, tetapi merupakan wujud dari persahabatan antara dua negara dan dua Angkatan Darat yang terjalin sejak Tahun 1989.

Dalam kesempatan ini, Kasad menekankan kepada prajurit Yonif 411/Pandawa/6/2 Kostrad untuk melaksanakan latihan dengan semangat, jalin kedekatan dan kebersamaan antara TNI AD dan Singapore Armed Forces (SAF), serta jadikan latihan ini sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme.(ihw)

Suarakpkcyber.com,-27 Agustus 2024. KPK menetapkan dua orang Tersangka dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi agen dari PT. Jasindo (persero) kepada PT. MBS Tahun 2017-2020. Kedua Tersangka tersebut yaitu SHT, selaku Direktur Operasi Ritel PT Jasindo tahun 2013-2018, Direktur Operasi dan Ritel tahun 2018-2019, Direktur Pengembangan Bisnis tahun 2019-2020; kemudian TSP selaku pemilik dan pengendali PT MBS.

Dalam perkara ini, Tersangka SHT dan TSP diduga telah mengambil manfaat dari pembayaran komisi agen yang dibayarkan PT. Jasindo kepada P.T MBS yang tidak melakukan kewajibannya sebagai agen. Atas hal ini, kemudian mengurangi keuntungan PT Jasindo yang menimbulkan kerugian keuangan negara sejumlah sekitar Rp38 Miliar.(Dedi)

Peng

"Saya rasa apa yang dikatakan pak Ahok tersebut ada benarnya, ini masalah klasik yang tak pernah tersaikan tuntas", tandasnya

Menurut dia, Kadishub Syafrin Liputo diduga bersikap bagai kura-kura dalam perahu. "Alias pura-pura tidak tahu", ujar Brando dalam jumpa pers di Cafe Jandabolong, Kemayoran, Jumat 24/5/24

Kadeshub DKI bersama Pengurus Aspeparindo

Sudah jadi rahasia umum, oknum Dishub ikut bermain, membiarkan bahkan membina

Oleh karena itu kata Brando, Aspeparindo berharap agar jukir di banyak tempat, terutama di Minimarket yang belakangan ini marak dan diacam akan dilibas, sebaiknya di legalkan saja. Terbitkan izin parkir dan jukirnya diakomodir serta   dilegalkan

Aspeparindo khawatir jika main libas, 14 ribu jukir yang saat ini ada di 7000 minimarket akan jadi penggangguranBuntutnya akan terjadi keresahan dan kerawanan. Dijamin maling motor di minimarket akan meningkat

Brando juga pesimis, gembar-gembor Kadishub dan Kadisnaker yang akan melatih keterampilan kepada Jukir liar yang tertangkap basah

"Kalo mereka sudah terampil terus diapakan ? Diberikan lapangan kerja ?", tanya Brando

Jika cuma dilatih keterampilan terus cari kerja sendiri, pemda tidak menyiapkan lapangan kerja. Itu namanya proyek cari muka ke Pj Gubenur. Biar terkesan mereka tanggap mengatasi jukir liar. Tapi tidak tuntas

"Mereka, para jukir liar itu bukan tidak terampil. Tapi karena lowongan kerja tidak ada, makanya terpaksa jadi jukir di minimarket", pungkas Brando

(Red/Tim)

Kawasan Kotatua, yang terkenal dengan bangunan-bangunan bersejarah dan suasana tempo doeloe, telah lama menjadi magnet bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Namun, pesona wisata ini tercoreng oleh keberadaan oknum-oknum yang memanfaatkan lahan parkir secara ilegal. Banyak pengunjung mengeluhkan tarif parkir yang tidak masuk akal, bahkan ada yang mencapai dua kali lipat dari tarif resmi.

“Saya sangat terganggu dengan parkir liar ini. Selain tarifnya mahal, lokasi parkirnya sering kali tidak aman,” ujar Arwan, seorang pengunjung dari Kebon Jeruk Jakarta Barat. “Kemarin, saya bahkan melihat ada pengunjung yang motornya tergores karena parkir di tempat yang sempit dan tidak teratur.” tambahnya. Minggu (12/5/2024)

Keresahan serupa juga dirasakan oleh Firman, seorang pengunjung dari Bogor. “Saya datang ke sini untuk menikmati suasana sejarah dan berfoto-foto, tapi malah harus berurusan dengan juru parkir liar yang mematok tarif seenaknya. Saya harap pihak berwenang segera mengambil tindakan.” keluhnya.

Menanggapi keluhan tersebut, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Parkir Indonesia (ASPEPARINDO), Irfan Januar, mengatakan bahwa pihaknya mengharapkan agar Dinas Perhubungan DKI dapat secara tegas menindaklanjuti keluhan dari pengunjung, "Kami menerima keluhan dari pengunjung terkait parkir liar di Kotatua, dalam waktu dekat kami akan berkoordinasi ke Dinas Perhubungan DKI Jakarta agar kiranya pihak terkait dapat segera menindaklanjuti atas keluhan tersebut dan kami berharap Dinas Perhubungan DKI dapat meningkatkan dan memperbaiki fasilitas parkir resmi di Kotatua agar pengunjung dapat dengan nyaman dan aman untuk parkir di kawasan wisata kotatua," ujar Irfan.

Irfan juga berharap kepada semua stakeholder agar saling bekerjasama untuk menjaga dan meningkatkan fasilitas parkir sehingga kotatua kembali menjadi destinasi wisata yang nyaman dan aman untuk semua. Selain itu juga para pengunjung juga diharapkan dapat lebih bijak dalam memilih tempat parkir dan mendukung upaya pemerintah dalam menertibkan kawasan wisata bersejarah ini. 

Lebih lanjut, Irfan mengatakan bahwa ASPEPARINDO siap membantu untuk memfasilitasi pelatihan para juru parkir yang ada di Kotatua, "Jika ASPEPARINDO diberikan legal standing, kami siap membantu untuk memfasilitasi juru parkir di Kotatua," tutupnya.  (Pokjawarkotu)

Pengurus Aspeparindo pusat

Menanggapi kebijakan Pemda DKI Jakarta tersebut, Asosiasi Pengelola Parkir Indonesia (Aspeparindo) memberi apresiasi. 

"Semoga serius dan tidak hangat-hangat tai ayam. Karena alasan kebijakan itu diterapkan setelah ditegur Pj Gubernur," ujar Taufiq Rachman SH, S.Sos,  Sekretaris Jenderal (Sekjen)  Aspeparindo, di Jakarta, Sabtu (11/5/24). 

Irfan januar dan taufiq rachman ketum dan sekjen Aspeparindo

Menurut Taufiq, parkir di seluruh minimarket di Jakarta terkesan dibiarkan, bahkan disinyalir sengaja dipelihara oleh oknum petugas Dishub.  

Taufiq menyesalkan sikap Pj Gubernur Drs. Heru Budi Hartono, M.M dan Kadishub DKI Jakarta Syafrin Liputo yang menganggap juru parkir di minimarket itu liar. 

"Seharusnya jangan main vonis jukirnya liar. Karena fakta dilapangan para jukir tersebut banyak juga yang dikutip setoran oleh Unit Pengelola Perparkiran (UPP) Dishub DKI Jakarta. Bahkan mereka diberi seragam UPP Parkir. Jika dikutip setoran mosok   liar,? " beber Taufiq seraya mempertanyakan. 

Seharusnya, kata Taufiq, jukir di minimarket sama statusnya dengan para jukir yang bertugas di badan jalan. Taufiq menyatakan sangat tidak setuju jika penertiban dilakukan  membabi buta. 

Menurutnya, itu sama saja merampas hak warga yang ingin berusaha dan menghilangkan periuk nasi para jukir. "Buntutnya akan terjadi keresahan dimana-mana. Karena berdasarkan monitoring Aspeparindo, para jukir di minimarket tersebut merupakan warga setempat," ungkapnya. 

Ia pun menyarankan, sebaiknya pemerintah melegalkan saja dengan menugaskan para jukir tersebut menjadi petugas resmi dari UPP Dishub. 

"Atau sebagai solusi terbitkan izin pengelolaan parkir kepada pihak ketiga, perusahaan pengelola parkir agar mereka bisa dirangkul. Aspeparindo siap memfasilitasi," ujar Taufiq. 

Dengan demikian, lanjut dia, para jukir bisa tetap bekerja dan pihak minimarket ada pemasukan, termasuk pemda dari pajak parkir yang otomatis peningkatan PAD

Taufiq memahami, lahan parkir minimarket adalah bagian dari sarana  pelayanan. Tapi Ia mengingatkan bahwa ada juga perda/pergub yang mengatur minimal luas lahan parkir yang bisa dikelola secara resmi, dan UPP bisa terbitkan izinnya. 

Sebagaimana marak diberitakan  sebelumnya, baik oleh Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono dan Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo mengancam akan memberantas jukir liar di minimarket. Aparat akan menggeruduk mereka dan akan disidang di tempat. 

Menurut data dari Asosiasi Franchise Indonesia (AFI) pada tahun 2021, jumlah gerai Indomaret di Jakarta mencapai 3.037 toko, sementara jumlah gerai Alfamart mencapai 2.231 toko.

"Saat ini jumlahnya bisa mencapai 7 ribu lebih. Belum lagi gerai KFC, Mac Donald dan lainnya", kilah Taufiq

Jika pemda DKI Jakarta tetap melaksanakan niatnya  memberantas jukir liar di  minimarket tanpa solusi,  maka dipastikan akan ada 14 ribu orang pengangguran baru

"Jumlah itu merupakan kalkulasi, jika 7 ribu minimarket   masing-masing ada 2 orang jukir, maka total 14 ribu. Ini tidak boleh terjadi. Pemda DKI harus kita lawan", pungkas Taufi

(red/buchari)

MAKASAR, suarakpkcyber. com-Wahai para aktivis pengikut OPM disiksa kalian teriak Ham,wahai para aktivis HAM dimana suara kalian saat mereka menyiksa dan membunuh saudaramu.

Kami tentu saja sepakat dengan penegakan HAM  di manapun termasuk Papua, tetapi bukan berarti kita harus tebang pilih terhadap persoalan ham yang ada di Papua termasuk tindakan melanggar HAM yang dilakukan oleh para kelompok KKB OPM kepada saudara saudara kita di Papua sana. Saat ini banyak adek adek kita anak papua yang terprovokasi menyuarakan penegakan HAM pasca viralnya penganganianyaan yang di alami oleh *anggota KKB OPM Delfianus Kogoya*. Menurut kami sah sah saja adek adek berteriak soal HAM, tetapi harusnya adek adek ini adil dan tetap meminta supaya negara melakukan proses hukum kepada Delfianus Kogoya, mereka harus  ingat orang itu adalah anggota KKB Yang terlibat berbagai tindak kekerasan di sana dan pantas untuk di beri hukuman yang seberat mungkin melalui proses hukum.Kami sebagai anak bangsa juga protes keras kepada *aparat kepolisian di Papua* Kami protes keras kepada aparat kepolisian mengapa pengikut OPM ini justru di bebaskan,,*kami ingin penjelasan apakah karena polisi di Papua ini takut atau apa* kalau takut maka itu Kapolda Papua mending di ganti saja.

 Kami juga protes keras kepada para manusia manusia yang tidak memiliki nurani yang selalu mengatas namakan dirinya pejuang HAM. Saat kelompok KKB terbunuh atau teraniaya kalian teriak HAM sekarang Kami ingin tanya dimana suara Kalian saat saudara saudara kami penduduk Papua dan pendatang disiksa dengan cara sadis, saudara saudara kami di telanjangi, di perkosa, di cincang dan dibunuh dengan cara biadab,,dimana suara kalian wahai manusia berhati iblissss. Aksi menyuarakan Ham soal defianus Kogoya* ini tidak adil kami tidak ingin ketidak adilan ini terus berjalan hanya karna alasan HAM atau tekanan negara luar atau seakan hanya kelompok OPM Yang dianggap manusia karena di nilai sedang berjuang untuk lepas dari NKRI. Kami ingin NKRI tetap utuh, dan kami ingin Indonesia bersih dari para perongrong negara kami minta kiranya pemerintah dalam hal ini BAPAK PRESIDEN JOKOWI* untuk mendengarkan tuntutan kami antara lain

1. Mendukung tni/polri dalam memberantas separatis / KKB di Papua dan meminta kepada pemerintah untuk segera mengerahkan pasukan terbaik untuk membumi hanguskan seluruh kelompok OPM Dan pengikutnya di tanah papua

2. Mengusut dan menindak secara tegas segala bentuk pelanggaran ham tanpa tebang pilih 

3. Tangkap semua anggota KKB OPM hidup atau mati

4. Tangkap kembali delfianus kagoya anggota KKB dan lakukan proses hukum sesuai aturan berlaku

5. Meminta kepada seluruh jaksa dan hakim untuk memberi tuntutan dan vonis hukuman seberat mungkin kepada seluruh anggota KKB yang menjalani proses hukum

6. Lanjutkan OTSUS jilid 2 dan DOB untuk kemaslahatan dan kemajuan masyarakat Papua.

7. Cabut beasiswa seluruh  mahasiswa(i) dan pulangkan semua mahasiswa(i) yang teridikasi sebagai pendukung gerakan  OPM

8. Tutup semua Asrama Papua yang terindikasi sebagai tempat melakukan doktrinasi kepada mahasiswa untuk mendukung gerakan papua merdeka

Negara tidak perlu takut dengan aksi teror mereka, mereka wajib di perangi karna kita wajib menjaga keutuhan NKRI ujar Ketua Brigade Muslim Indonesia Muhammad Zulkifli ST,

Red /bran

Berawal dari  Ketua IPJI Kabupaten Bogor ketika Harun S.T saat mendatangi Kantor  Cabang ACC Cibinong dan diterima oleh staff  berinisial  "LH". Kedatangan Harun bersama Darmono yang juga selaku Sekjen IPJI bermaksud meminta kejelasan terkait  Pembayaran Denda Kredit Mobil atas nama Surung Yudha Silalahi. 

Pasal nya Surung Yudha Silalahi mengaku dirinya  sudah membayar denda sebesar Rp. 8 Juta tetapi saat  di cek ke sistem ternyata blm masuk dananya.  

LH mengatakan Nyatanya dana tersebut sejumlah Rp. 8 Juta  masuk ke uang titipan.

"Harun Ketua IPJI Kab Bogor mangatakan kalau uang titipan tersebut tidak disetorkan itu merupakan perbuatan pidana".

Dari pernyataan Harun sontak ke 2 orang  Staff ACC mempertanyakan  Pidana nya dari mana ? dan bilang anda dari mana ? 

Pada saat itu Ketua dan Sekretaris DPC IPJI Kab Bogor yang datang memakai seragam IPJI, mengatakan kami dari wartawan. Lalu salah satu staff tersebut mengaku bahwa dirinya juga wartawan, namun ketika ditanya KTA Pers  nyaoleh Harun,  staff tersebut tidak bisa mengeluarkan dan menunjukan KTA Pers nya malah "Ngeloyor Pergi". Hal inilah yang menjadikan  Ketua IPJI marah karena ada orang yg mengaku wartawan tapi tidak  punya Kartu Pers, 

"Ini merupakan pelecehan terhadap wartawan dan merupakan perbuatan melawan hukum," tegas Harun dengan nada kesal.

Selanjutnya Ketua IPJI Kabupaten Bogor akan memproses Staff ACC yg mengaku ngaku wartawan, sehingga tidak ada lagi orang yg bukan wartawan tapi mengaku-ngaku sebagai wartawan karena hal ini dapat mencemari Profesi Wartawan (IPJI)

Hadir dari PPWI Nasional, Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, yang menyerahkan langsung penghargaan dimaksud. Sementara dari pihak Hotel Sunlake, hadir menerima penghargaan, General Manager, Wibowo Sampoerno, didampingi oleh Marcom Elsa dan beberapa karyawan lainnya.

Pada kata pengantarnya, Wilson Lalengke menyampaikan bahwa pihaknya merasa sangat bangga dan puas atas pelayanan yang diberikan oleh manajemen Hotel Sunlake selama ini. Sebagaimaana diketahui bahwa PPWI cukup sering mengadakan acara pertemuan di hotel ini.

“PPWI dengan tulus menyampaikan bahwa kami merasa bangga atas kinerja manajemen Hotel Sunlake Waterfront Resort and Convention. Saya dan teman-teman merasa sangat puas atas layanan yang diberikan selama ini. Termasuk juga rekan kita dari Asosiasi Jurnalis Oman yang sempat hadir dalam acara Kongres Nasional ketiga PPWI lalu Kedua delegasi Oman mengatakan kepada saya bahwa mereka puas dengan pelayanan yang diberikan selama menginap di hotel ini. Kamarnya luar biasa bagus, luas, dan fasilitasnya standar internasional,” ungkap Wilson Lalengke.

Tercatat, PPWI telah mengadakan acara besar di Hotel Sunlake tidak kurang dari 4 kali sejak tahun 2022. Event terakhir yang diadakan PPWI di sini adalah Sertifikasi Kompetensi Wartawan pada tanggal 27 November 2023. Dalam waktu dekat, yakni pasca perayaan Idul Fitri, PPWI menjadwalkan untuk mengadakan acara sertifikasi lagi di hotel yang terletak di dekat Danau Sunter, Jakarta Utara, itu.

Manajemen Hotel Sunlake terlihat sangat bahagia menerima penghargaan dari organisasi PPWI yang mempunyai kepengurusan dari Sabang hingga Merauke dan lebih dari 20 perwakilan di negara sahabat. Perlu diketahui bahwa PPWI telah membuka kantor perwakilan di berbagai negara, seperti Jepang, Prancis, Lebanon, Oman, dan Arab Saudi. Pada awal November 2023 lalu, PPWI telah melakukan kunjungan wartawan pariwisata ke Nagano dan Tokyo, Jepang, diikuti oleh 10 orang anggota PPWI.

Pada acara Festival Ramadhan Nusantara Hotel Sunlake itu, hadir juga puluhan anak dari Pesantrean Nurul Falah yang diundang khusus untuk diberikan santunan dari pihak manajemen hotel. Acara ini juga dimeriahkan dengan seni hadroh dan qasidah yang dibawakan dengan amat baik oleh para siswa dari Pesantren Nurul Falah.

Acara ditutup dengan foto bersama dan makan malam dengan berbagai menu khas nusantara. Selamat menyambut bulan suci Ramadhan 1445 Hijriyah kepada seluruh warga Muslim dimanapun berada, mohon maaf lahir dan batin. (APL/Red)

JAKARTA,suarakpkcyber.com- Prof. Johana EP Hadiyono (Gubes Psikologi UGM) pernah mengomentari status-ku di FB. Sulit membedakan tulisan Mas Simon, mana fakta mana fiksi, ungkapnya.

Nah sekarang aku jawab, apa bedanya fakta dan fiksi? Fakta kadang lebih fiksi dari fiksi. Itu kata cerpenis Budi Darma, yang Gubes Sastra Unair, Surabaya.

Dulu, aku tak pernah berpikir, ada pesawat penumpang Boeing 747 menabrak gedung menara kembar pencakar langit di New York. Pesawat dan gedung hancur. Sungguh dahsyat dan mengerikan. Ribuan manusia tewas. Itu fakta yang lebih dahsyat dari fiksi. Dan gilanya, pelakunya orang-orang Islam, yang nabinya cinta damai.

Contoh lainnya, tiba-tiba Jokowi yang selama ini tampak ramah, lugu, dan ndeso, begitu brutal mengacak-acak demokrasi Indonesia. Jokowi berkhianat pada PDIP dan Bu Mega yang membesarkannya. Jokowi menyutradarai drakor pemilu 2024. Tanpa malu-malu. Kritik pedas kaum intelektual, budayawan, dan akademisi terhadap Jokowi dianggap angin lalu.

Jadilah pemilu 2024 adalah pemilu terburuk sepanjang sejarah Indonesia. Lebih buruk ketimbang pemilu zaman Orba. Korupsi gigantik disengaja untuk biaya kampanye Prabowo Gibran. Jika Soeharto hanya berani mengangkat Tutut, anaknya jadi Mensos, Jokowi lebih edan, mendudukkan Gibran jadi Wapres. Ini fakta yang lebih dahsyat dari fiksi.

Sobatku Denny JA, konsultan politik Jokowi dan Prabowo-Gibran membelanya. Kenapa menyalahkan Jokowi soal Gibran wapres? Bukankan Presiden John F Kennedy pernah mengangkat adiknya, Robert Kennedy, sebagai Jaksa Agung?

Kennedy, membela diri. Robert Kennedy adalah seorang ahli hukum yang handal dan hebat. Reputasinya tidak diragukan. Andaikan Robert bukan adikku, niscaya tetap aku pilih jadi Jaksa Agung. Kebetulan dia adikku. Dan UU tidak melarangnya. Rakyat Amerika pun diam. Tak ada demo berjilid-jilid. Robert Kennedy memang pakar hukum yang hebat. Rakyat Uncle Sam mengakuinya.

Gibran? Apa prestasinya? Ketika dicawapreskan, Jokowi melanggar UU anti-KKN yang diperjuangkan di awal era Reformasi. Demi Gibran, Jokowi mengacak-acak Mahkamah Konstitusi dengan bantuan Uncle Usman, Ketua MK.

So, dalam kasus tadi, latar belakang Jokowi beda banget dengan kasus Kennedy. Seperti langit dan bumi.

Ya. Fakta yang lebih fiksi dari fiksi sudah terjadi. Sungguh aku tak pernah berpikir dan berimajinasi Jokowi bisa seperti itu. Aku sampai tak bisa tidur seminggu gegara ulah Jokowi. Mau diletakkan di mana mukaku yang pernah menulis buku pujian untuk Jokowi berjudul Jokowi The Inspiring President! Malu…

Tapi itu terjadi. Dahsyat! Tesis Budi Darma terbukti di Indonesia.

Sampai hari ini pun aku tak habis pikir -- kenapa Jokowi seperti itu. Lebih aneh lagi, orang seperti Efron Bayern dan Teguh Budi Wobowo, dua sahabat terbaikku di FB, alumni UGM, tetap membela Jokowi. Dan orang seperti Efron dan Teguh ternyata buaanyaak sekali. Kesambet massal, pinjam istilah Cak Nun.

Ini benar-benar luar biasa. Penipuan dan keculasan terjadi secara nasional. Itulah fakta yang lebih fiksi dari fiksi yang kini terjadi di Indonesia.

Itulah jawabanku untuk Prof. Johana!

_Penulis adalah kolumni dan Pewarta PPWI_

Mohamad Fitrah selaku Ketua Umum Perkumpulan Sosial Ekonomi Pancasila menegaskan bahwa dirinya memiliki satu gagasan dan formula khusus yang hanya bisa dilakukan oleh Presiden guna kepentingan Menjaga Nilai Nilai Pancasila, dan mewujudkan masyarakat yang berkeadilan dalam situasi yang kondusif dan tanpa gejolak.

Saya ingin menyampaikan langsung kepada Presiden Jokowi, untuk segera membuat Dekrit Presiden yang klausulnya berisi tentang Gerakan Nasional Kembali Kepada Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kemudian Membuat Kebijakan Stimulus Ekonomi Pancasila Tanpa Riba agar kondisi bangsa dan negara, menjadi semakin siap untuk menyongsong Bonus Demografi dalam upaya mewujudkan Indonesia yang Maju, terang Bang Fitrah (panggilan akrabnya).

Bertempat di Bilangan Taman Amir Hamzah Jakarta Pusat, dirinya menyatakan bahwa solusi agar Indonesia terbebas dari jeratan Hutang yang berkepanjangan serta masyarakat menjadi semakin sejahtera dan maju, adalah dengan di awali satu kebijakan nasional dari Kepala Negara yakni Presiden, untuk mengembalikan nilai nilai Pancasila sebagai landasan Tata Kelola Negara, tambah Fitrah.

Wawancara yang dilakukan selama sekitar 1 jam ini (Jumat, 19 Jan 2024) membuat satu kesimpulan bahwa Perkumpulan Sosial Ekonomi Pancasila menyatakan Siap untuk bertemu dengan Presiden Jokowi guna menyampaikan Paparan seberapa penting dan tingkat urgensi untuk melakukan langkah kebijakan strategis, di penghujung jabatan Jokowi sebagai Presiden agar mampu di kenang oleh Rakyat Indonesia sebagai Presiden yang kembali meneruskan cita cita Bung Karno sejak awal Kemerdekaan Indonesia.

Hal hal buruk yang saat ini tengah menjadi komoditi opini publik terkait Jokowi, akan serta merta reda dan berganti dengan opini kebijakan Jokowi yang sangat Pro Rakyat dan melandaskan pada Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pedoman Hidup Bangsa Indonesia.

(Red_ANR001)

Saat ditemui di resto ala timur tengah Al-Jazeera, yang terletak di Jalan Pramuka, Kawasan Cempaka Putih  Jakarta Pusat, pada Jumat malam (1/12), Eki Pitung pun membenarkan jika dirinya ikut dalam kontestasi Pileg 2024, untuk DPR RI, di Dapil DKI 1 yang meliputi seluruh wilayah Jakarta Timur.

Eki Pitung yang dibesut dari Partai Demokrat tersebut, merasa optimis dirinya mampu mendulang suara dari para konstituen yang berada di Dapilnya.

Menurut tokoh muda asli Betawi itu, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Bamus Betawi tersebut (Red- menggantikan posisi H. Lulung yang wafat)

Eki Pitung pun menjelaskan bahwa Dapil DKI 1 yang meliputi sebanyak 10 kecamatan yang ada di Wilayah Kota Jakarta Timur, dengan jumlah penduduknya yang paling besar dibanding empat wilayah kota administratif lainnya yang ada di Provinsi DKI Jakarta.

Terkait potensi yang ada di wilayah itu, Eki Pitung berharap, kepada masyarakat di Jakarta Timur yang notabene banyak warga asli Betawinya tersebut, bisa membantu memilih dirinya di tahun 2024 mendatang, untuk lolos menjadi anggota Legislatif di DPR RI.

Dan, Eki Pitung pun yang mengaku sebagai salah satu tokoh Betawi yang memang memiliki DNA sebagai warga masyarakat Betawi tulen, karena sejak dari kakek buyutnya dulu hingga ke generasinya yang sekarang, keluarga besar Eki Pitung memang tinggal dan menetap di wilayah Jakarta.

Oleh karena sebab itu, Eki Pitung pun merasa terpanggil akan memperjuangkan kesejahteraan bagi para konstituennya yang berada di Dapil DKI 1 Jakarta Timur, lewat program ekonomi berbasis kearifan lokal.

"Tidak hanya itu saja, tentu masih banyak program inovasi lainnya yang dapat di rasakan manfaatnya oleh warga Jakarta, khususnya oleh warga yang berada di wilayah Jakarta Timur," pungkas Eki Pitung.

Ditempat yang sama, jurnalis senior dan pemerhati media, Taufiq Rachman SH, S.Sos yang mendampingi Eki, juga optimis peluang Eki sangat besar. "Dengan segala ketenarannya dan rekam jejaknya selama ini, Insya Allah bang Eki bisa melenggang ke Senayan", pungkas Taufiq  yang pernah jadi calon senator DKI pada pemilu beberapa waktu (Andi Gembok)

Contoh nyata yang sering terjadi akhir-akhir ini, modus penipuan dengan mengirim aplikasi undangan di mana jika di buka bisa menyerap semua data penting di HP, termasuk data M banking, pengiriman paket COD padahal kita tidak membelinya, yang baru-baru ini dan lagi hot modus penipuan berupa perkenalan melalui WhatsApp, dimana pelaku selalu mengaku kalau dirinya merupakan salah satu pegawai atau pejabat dari berbagai instansi pemerintahan, setelah perkenalan di WhatsApp mendapat respon, pelaku berusa melakukan video call ke korban dengan menunjukkan alat kelaminnya dan memainkan, serta video call di rekam dengan tujuan agar pelaku dapat menyebar luaskan hasil rekamannya.

Penelusuran ini dialami oleh salah satu warga Nganjuk yang sempat curhat ke kontributor media sebut saja indah.

Dalam ceritanya indah seorang janda beranak 2  di WhatsApp oleh seorang yang mengaku oknum Polda Metro Jaya, dalam perkenalannya si oknum ini mengajak video call Yan bertujuan untuk menunjukkan alat kelaminnya dan memainkannya.

" E ujung-ujungnya kok saya di ancam kalau hasil video itu akan di sebar luaskan agar saya malu, ( sambil tersenyum saya berkata silakan saja saya tidak takut)", urainya.

Selain mengancam untuk menyebarkan video tersebut,  pelaku  juga berusaha memeras sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer ke  no rekening 4300665948 BCA atas nama Imamudin.

Menanggapi hal ini   AKP. Supriyanto sebagai Humas Polres Nganjuk mengatakan bagi masyarakat harus lebih  berhati-hati dalam bermedsos dan berteman melalui online,  dengan adanya modus penipuan ini jika merasa tidak nyaman segera melapor ke Polsek terdekat.(sr) 

Aba hadi

Ketua Apiki Anto suroto mengatakan bahwa acara ini sangat bagus sekali dan ini adalah tolak ukur yang merupakan inspirasi sekali dan semoga organisasi yang lain bisa mengikuti acara seperti ini. "Bukan hanya 1 Muharram saja  namanya santunan anak yatim juga perlu di acara yang lain", ujar Anto                       

Tambah dia, acara ini sangat inspiratif sekali khususnya H.Taupik. Saya  sangat berterima kasih kepada beliau karna mempunyai inspirasi dengan pemikiran yang bagus.                     

Sebelum acara santunan  diadakan Tausyiah bersama Abah Hadi Tuban.

Ditempat yang sama ketua MIO, Ays Prayogie mengatakan bahwa acara ini ada beberapa hal yang sangat penting dalam kegiatan ini. Bulan  Muharram ini menjadikan suatu momentum khususnya umat muslim melakukan  kegiatan seperti ini memberikan santunan anak yatim dan Dhuafa. "Kita saling bergandengan tangan, MIO  dan Apiki selalu bekerja sama  menjalin silahturahmi dan giat sosial.   " Semoga dalam kegiatan selanjutnya bisa melibatkan banyak orang lagi", harap Yogie 

 Selain santuan, juga diadakan syukuran atas keberhasilan drg Prinitasya Zitta Amanda, meraih S2 Ortodonti, pada fakultas kedokteran gigi Universitas Indonesia. Juga syukuran untuk Muhammad Revi Renaldi, ST, yang lulus fit and proper tes untuk jadi Asisten Direktur Pertamina Patra Niaga. Keduanya adalah anak dari pasangan Ir Asnan dan dr Poppy.

Syukuran juga dalam rangka keberangkatan umroh keluarga  H Dwi dan Hj Shinta serta Hj Nita.

(Novilia)

New York Agreement adalah perjanjian Damai yang diusulkan oleh AS sebagai negara penengah terkait sengketa Papua antara Indonesia dan Belanda, dengan tujuan utama menghindari konflik bersenjata yang berkepanjangan dan secara sah telah diatur oleh PBB pada saat itu dan semuanya berjalan sesuai hukum - hukum internasional, hanya disaat sekarang AMP menyebutnya dengan perjanjian ilegal dengan berbagai alasan versi mereka, dengan tujuan  menyuarakan Hak menentukan Nasib sendiri bagi Papua Barat untuk merdeka dari NKRI.

Sepak terjang AMP kami tahu persis, selalu mencari kesempatan dalam kesempitan dengan berbagai pola baik dialog dan  diskusi dengan tema - tema klasik seperti dampak otsus, dampak DOB dll yang intinya selalu  menggiring opini untuk menjelek - jelekan pemerintah RI guna mencari perhatian khalayak nasional maupun internasional agar mau ikut campur dalam permasalahan intrernal negara RI ,  mereka AMP harus tahu bahwa ada hukum PBB juga yang tegas melarang adanya pihak atau negara lain turut campur menangani permasalahan dalam negeri Negara lain, ucap Narto.

Kami  meminta Pihak penegak  hukum untuk tidak memberi ijin dan bertindak tegas kepada pihak  AMP,  bila terus berulah dan memaksakan diri untuk  melakskuan Aksi demo turun ke jalan mendiskreditkan pemerintah Indonesia bahkan menyuarakan untuk Papua merdeka, maka demi merah putih kami siap memberi perlawanan kepada mereka, lanjut Evan Rudi selaku Humas AK.(tim)

“Hingga saat ini rencananya agenda nasional itu akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Sumbar Hansastri, di Padang, Sumbar, Senin 15 Mei, disitat Antara.

Kehadiran Presiden itu, menurutnya, akan membuat agenda Penas Tani XVI makin mendapatkan perhatian dari seluruh provinsi karena itu persiapan harus dilakukan semaksimal mungkin.

“Ini sekaligus menjadi momentum bagi Sumbar untuk mempromosikan potensi daerah tidak saja di bidang pertanian dan peternakan, tetapi juga pariwisata,” ujarnya.

Ia mengatakan sejumlah kegiatan akan memeriahkan Penas Tani XVI Sumbar, di antaranya temu wicara dengan Presiden dan pejabat negara, rembug madya dan rembug utama, kemudian temu profesi.

“Ada 12 profesi yang berkaitan dengan petani dan nelayan yang akan mengadakan pertemuan dalam agenda dari 10-15 Juni 2023 ini,” katanya lagi.

Selain itu, pertemuan petani ASEAN dan mitra ASEAN, temu sukses petani dan penyuluh, pameran pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan.

Lalu, expo aquaculture, expo agroforestry, expo dan kontes peternakan nasional, pengembangan digitalisasi dan jaringan informasi agribisnis dan temu agribisnis lima komoditi, pertanian, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kehutanan.

Presiden Jokowi Hadiri Puncak Musra, Sebut Indonesia Butuh Pemimpin Pemberani

Penas Tani XVI juga akan dimeriahkan temu teknologi agribisnis, temu karya, wira usaha petani dan nelayan serta unjuk tangkas dan asah terampil.

“Pada akhir acara peserta juga akan mengikuti studi banding dan widyawisata,” ujarnya pula.

Ia berharap dengan persiapan maksimal, pelaksanaan Penas Tani XVI di Sumbar bisa lebih sukses dari tahun-tahun sebelumnya(usj)

Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Saiful mujab

JAKARTA,suarakpkcyber.com-Kementerian Agama kembali memperpanjang kesempatan bagi jemaah Indonesia untuk melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 1444 H/2023 M. Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Saiful Mujab mengatakan bahwa pelunasan biaya haji diperpanjang mulai hari ini hingga 19 Mei 2023.

Indonesia tahun ini mendapat 221.000 kuota jemaah haji, terdiri atas 203.320 jemaah reguler dan 17.680 jemaah haji khusus. Pelunasan Bipih berlangsung sejak 11 April hingga 5 Mei 2023. Saat itu, ada 188.964 jemaah yang melunasi biaya haji. Proses pelunasan lalu diperpanjang hingga 12 Mei 2023. Sampai penutupan, ada 196.377 jemaah yang melunasi. Karena masih ada sisa kuota, maka pelunasan kembali diperpanjang.

“Tahap pelunasan biaya haji kita perpanjang lagi mulai hari ini hingga 19 Mei 2023,” terang Saiful Mujab di Jakarta, Senin (15/5/2023).

Menurut Saiful, jemaah yang namanya tercantum dalam daftar jemaah berhak melunasi 1444 H sejak 11 April 2023, namun belum melakukan pelunasan atau konfirmasi pelunasan, tetap diberi kesempatan. “Jemaah yang masuk kuota tahun ini namun belum sempat melunasi, kami harap pada perpanjangan kali ini bisa segera melunasi,” tuturnya.

“Termasuk bagi jemaah lunas tunda tahun 2020 dan 2022 yang diberi kesempatan pada tahun ini hanya melakukan konfirmasi pelunasan saja, masih diberi kesempatan. Ini agar dimanfaatkan karena tahun depan belum tentu diberlakukan kebijakan yang sama,” sambungnya.

Selain itu, lanjut Saiful Mujab, pada tahap perpanjangan ini, pihaknya juga tetap memberikan kesempatan kepada jemaah haji reguler yang masuk dalam kategori cadangan untuk melakukan pelunasan Bipih. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah bahkan menambah jumlah jemaah cadangan dari awalnya diberlakukan secara merata sebesar 15% dari kuota masing-masing provinsi, menjadi dihitung secara proporsional.

Provinsi dengan sisa kuota masih cukup banyak, jumlah cadangan yang diberi kesempatan melunasi mencapai 40%. Sementara jika sisa kuotanya tinggal sedikit, jumlah cadangan ditambah menjadi 20%.

“Kuota cadangan setiap provinsi pada tahap perpanjangan ini kita hitung secara proporsional, dengan besaran prosentase dari 20% sampai 40%,” sebut Saiful.

Ada sembilan provinsi dengan kuota cadangan 20%, yaitu Jambi, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, NTB, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Sebanyak 12 provinsi dengan kuota cadangan 25%, yaitu Aceh, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Bangka Belitung, Banten, Gorontalo, Maluku Utara, dan Sulawesi Barat.

Provinsi dengan kuota cadangan 30% adalah Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Papua, Kepulauan Riau, Papua Barat, dan Kalimantan Utara. “Kuota Cadangan di Provinsi Jawa Timur dan Maluku sebesar 35%. Sedang DKI Jakarta mencapai 40%,” jelas Saiful.

“Jemaah yang melunasi biaya haji dengan status cadangan akan diberangkatkan jika sampai dengan penutupan seluruh tahapan pelunasan masih ada sisa kuota pada masing-masing provinsi. Jika mereka tidak bisa berangkat tahun ini akan menjadi prioritas untuk keberangkatan tahun depan,” sambungnya.

Jemaah cadangan yang berhak melunasi adalah mereka yang berada pada urutan nomor porsi berikutnya berdasarkan data SISKOHAT dengan ketentuan: a) berstatus cicil aktif; b) belum pernah menunaikan Ibadah Haji atau sudah pernah menunaikan Ibadah Haji paling singkat 10 (sepuluh) tahun; dan c) telah berusia paling rendah 18 tahun pada tanggal 24 Mei 2023 atau sudah menikah.

“Jemaah yang tidak memenuhi kriteria ini, berarti belum berhak melakukan pelunasan haji 1444 H. Jangan tergiur jika ada pihak-pihak yang menjanjikan keberangkatan. Apalagi dengan meminta biaya pelunasan dengan dalih mereka yang akan membayarkan ke bank,” tegas Saiful.

“Hanya yang memenuhi kriteria yang berhak dan akan diterima proses pelunasannya,” lanjutnya.

Ditegaskan Saiful bahwa pembayaran setoran lunas Bipih dilakukan pada BPS Bipih yang sama dengan setoran awal atau BPS Bipih pengganti. Jadwal pelunasan Bipih reguler dilakukan setiap hari kerja mulai 11 April sampai dengan tanggal 19 Mei 2023.

“Waktu pelunasan Bipih dilakukan mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB,” tandasnya.(usj)