Jakarta,suarakpkcyber.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau langsung Rest Area KM 57 dalam rangka memastikan kesiapan arus mudik lebaran 2025, pada Rabu (26/3) hari ini.

Peninjauan itu dilakukan bersama Menko PMK Pratikno, Menkes Budi Gunadi Sadikin, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Dalam kunjungannya itu, Sigit mengapresiasi kelengkapan sarana dan prasarana yang dapat digunakan masyarakat di Rest Area KM 57. Mulai dari tempat ibadah, ruang laktasi, stasiun pengisian mobil listrik hingga layanan bengkel.

Ia lantas berharap Rest Area lainnya dapat menyediakan sarana dan prasarana serupa sehingga bisa memberikan kemudahan bagi masyarakat saat dalam perjalanan mudik.

"Ini tentunya perlu kita apresiasi karena lengkap. Mulai dari tempat untuk berbuka puasa, kemudian tempat istirahat, kemudian juga ada berbagai macam fasilitas lain," tuturnya kepada wartawan di lokasi.

Di sisi lain, Sigit menyebut berdasarkan data yang dimiliki Jasa Marga, terhitung sejak H-10 hingga H-6 lebaran telah terjadi peningkatan jumlah kendaraan yang mudik sebanyak 7 persen.

Ia mengatakan peningkatan jumlah kendaraan ini sejalan dengan adanya pemberian fasilitas dari pemerintah mulai dari diskon tarif tol hingga kebijakan Work From Anywhere (WFA).

Karenanya, Sigit mendorong agar masyarakat yang akan mudik untuk dapat memanfaatkan kebijakan yang telah disediakan pemerintah tersebut. Sehingga diharapkan dapat mengurangi puncak arus mudik yang diperkirakan terjadi pada H-3 lebaran atau di tanggal 28 Maret.

"Tentunya saran kita manfaatkan insentif dari pemerintah ini dengan sebaik-baiknya, khususnya bagi yang punya rencana untuk melaksanakan mudik karena bisa dilaksanakan WFA," jelasnya. 

Kendati demikian, Sigit memastikan pihaknya memiliki sejumlah skenario dan rekayasa lalu lintas yang akan diterapkan apabila terdapat lonjakan jumlah kendaraan. Rekayasa itu, kata dia, mulai dari penerapan ganjil-genap; contraflow hingga oneway.

"Hari ini kita mulai akan memperlakukan rekayasa apakah itu contraflow yang dilaksanakan di kilometer 47 sampai dengan 70. Kemudian selanjutnya apabila memang dibutuhkan kita juga persiapkan one way," tegasnya.

Hanya saja, Sigit menegaskan pelaksanaan oneway baru akan dilakukan jajaran Korps Lalu Lintas apabila jumlah kendaraan yang melintas diatas 8.000 per jam. Apabila masih dibawah angka itu, rekayasa yang dilakukan hanya contraflow semata.

"Tentunya akan diinformasikan kepada masyarakat sebelumnya melalui jalur-jalur media yang kita miliki, media sosial, media mainstream, media TV, sehingga masyarakat terinformasi dari awal terkait dengan potensi-potensi rekayasa yang akan terjadi," tuturnya. 

Dalam kesempatan yang sama, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengaku telah mempersiapkan total 66.714 personel untuk membantu pengamanan mudik yang dilakukan oleh Korps Bhayangkara.

"TNI menyiapkan personil sebanyak 66.714 personil yang akan diperbantukan kepada Polri dan sebagian akan stand by di satuannya untuk menghadapi apabila terjadi bencana alam untuk perbantuan kepada masyarakat," ujarnya. (Usj)

Jakarta,suarakpkcyber.com - KPK terus berupaya memperkuat integritas para pegawainya, terutama bagi pegawai di lingkungan Rumah Tahanan (Rutan) KPK. Salah satu langkah yaitu melalui program Series Penguatan Integritas bagi Pegawai Rutan KPK, yang diselenggarakan oleh Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi (ACLC) pada Kamis (20/03). 

Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo yang hadir sebagai salah satu narasumber, menekankan bahwa kejujuran harus menjadi prinsip utama dalam menjalankan tugas sebagai pegawai KPK. Menurutnya, integritas tidak hanya sekadar slogan, tetapi juga harus diterapkan dalam setiap aspek pekerjaan, terutama di lingkungan yang memiliki tantangan tinggi seperti rutan.

Selain itu, Ibnu juga mengingatkan pentingnya menolak segala bentuk gratifikasi. Ia menegaskan bahwa gratifikasi bukanlah rezeki, melainkan pintu masuk praktik suap yang dapat merusak integritas individu dan lembaga. “Kalau mendapatkan gratifikasi, jangan menganggap itu rezeki,” ujarnya.

Senada dengan Ibnu, Sekretaris Jenderal KPK Cahya H. Harefa, juga menyoroti beratnya tantangan dalam menjaga integritas di lingkungan rutan. Ia menyadari bahwa berbagai situasi dan godaan dapat menjadi ujian bagi pegawai. 

Oleh karena itu, Cahya mengajak seluruh pegawai Rutan KPK untuk saling mengingatkan dan menjaga agar tidak terjadi penyimpangan. “Harapannya, melalui acara ini kita diingatkan lagi agar tidak kalah dari tantangan, walaupun menjaga integritas itu tidak selalu mudah,” kata Cahya.

Sebagai upaya pencegahan korupsi di Rutan KPK, Cahya juga mengimbau agar pegawai tidak ragu untuk melaporkan jika menemukan indikasi tindakan yang mencurigakan. “Marilah kita saling menjaga dan saling melapor kalau ada yang tidak benar,” tambahnya.(dedi)

Semarang,suarakpkcyber.com - Laznas Baitul Maal Hidayatullah (BMH) bersama Yayasan Baitul Maal PLN (YBM PLN) menggelar kegiatan "Bingkisan Janda Tangguh" sebuah bentuk kepedulian terhadap perempuan kepala keluarga yang berjuang menghidupi keluarga mereka dengan penuh keteguhan. 

Bertempat di Gedung Dakwah Hidayatullah, Jl. Wonodri Baru Raya, No.41 Kota Semarang, kegiatan Bingkisan Janda Tangguh ini dihelat.

Ust. Mochammad Mundzir, Selaku Ketua BMH Perwakilan Jawa Tengah dalam sambutannya menyampaikan;

"Alhamdulillah, kegiatan bingkisan janda tangguh tahun ini bisa kita laksanakan. Terimakasih kepada YBM PLN Unit Induk Distribusi Jateng DIY yang hari ini diwakili oleh Bapak M. Khamdan Kharis dan Bapak Egna Kriswidjaya. 

Lebih lanjut, Ust. Mundzir memotivasi para ibu-ibu pejuang keluarga ini dengan dua ciri khas penghuni surga.

"Sejak datang tadi, saya merasa berkumpulnya kita disini ada aura-aura surga. Aura surga yang saya maksud disini sebagaimana cirinya yakni ada orang yang sabar dan ikhlas. Saya yakin kita disini semua masuk kategori sabar dan ikhlas" harap Ust. Mundzir, Kamis (20/3/25).

Dalam sambutannya, YBM PLN yang diwakili oleh Bapak M. Khamdan Kharis menyampaikan,

"Terimakasih kepada BMH atas kolaborasi ini, juga kehadiran Ibu-ibu dan mohon do'anya, semoga PLN terus bisa berbagi, peduli dan semakin maju." Ungkap M Khamdan Kharis.

Sebagai simbol kepedulian nyata, dilakukan penyerahan bingkisan santunan secara simbolis dari YBM PLN kepada 5 dari 100 orang janda tangguh, didampingi oleh Ust. Mochammad Mundzir diakhir acara

Bingkisan ini diharapkan dapat meringankan beban mereka sekaligus menjadi motivasi untuk terus berjuang dalam kehidupan.

Salah satu penerima manfaat, Ibu Intan sangat bersyukur atas bantuan bingkisan ini.

"Matursuwun, sangat bermanfaat bagi kami bingkisan yang diamanahkan BMH dan YBM PLN ini, semoga selalu Istiqomah membantu kami-kami yang terus berjuang untuk keluarga dengan kondisi single parents." Do'a Ibu Intan.

"Terus dukung kegiatan-kegiatan BMH, khususnya diakhir bulan Ramadhan ini. Masih banyak agenda umat yang ingin kami tunaikan, masyarakat juga dapat menyalurkan Zakat, Infak dan Sedekahnya diakhir bulan Ramadhan ini lewat BMH, pungkas Ust. Mundzir.(ihw) 

Kudus,suarakpkcyber.com - Sebagai salah satu bentuk kepedulian kepada sesama muslim,Laznas Baitul Maal Hidayatullah menggelar berbagi takjil kepada umat muslim yang berpuasa. Sore tadi menjelang berbuka , kegiatan ini berpusat di halaman RSK Radio Suara Kudus Kompleks Gedung Ngasirah), Jl. Jend. Sudirman No.192 B, Rendeng, Kec. Kota Kudus.

Eko Kusniyanto, Ketua ULZ BMH Kudus menuturkan kegiatan tersebut di awali dengan Konsultasi kesehatan mata ,cek kesehatan dan di lanjut dengan pembagian takjil baik peserta maupun pengguna jalan.

“Ini merupakan salah satu program yang dijalankan oleh BMH bersama Radio Suara Kudus bersama partner pada Ramadhan kali ini, program Berbagi Takjil On The Road memang kita siapkan agar membantu saudara kita yang sedang dalam perjalanan,” ungkapnya.

Ia pun berharap dengan adanya program Berbagi Takjil on The Road ini bisa menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama. 

“Alhamdulillah, sebanyak 850 Paket Takjil berhasil dibagikan oleh tim BMH dan RSK Radio Suara Kudus,” tambahnya.

Trimakasih Kami bisa cek kesehatan mata gratis sekaligus dapat takjil ,semoga para donatur di berikan keberkahan ,"ujar Makruf Salah satu penerima takjil. (Ihw)

Sorong,Papua Barat Daya. Suarakpkcyber.com – Komando Resor Militer (Korem) 181/PVT menerima audiensi dari perwakilan SKK Migas dan para pejabat Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang beroperasi di wilayah Papua dan Maluku. Pertemuan ini bertujuan untuk mempererat sinergi antara sektor industri migas dan aparat keamanan dalam menjaga stabilitas serta mendukung kelancaran operasional di daerah tersebut.

Dalam pertemuan yang dipimpin langsung oleh Danrem 181/PVT, Brigjen TNI Totok Sutriono, S.Sos., M.M., turut hadir pejabat Korem 181/PVT, antara lain Kasrem 181/PVT, Kasiops Kasrem 181/PVT, dan Pasi Intel Kasrem 181/PVT.

Dari pihak SKK Migas Perwakilan Papua dan Maluku (Pamalu), audiensi dihadiri oleh : Kepala Perwakilan SKK Migas Pamalu Bpk. Mardianto, Plt. Kepala Departemen Forkom Bpk. Eko A. Filipus, Koordinator Operasi Bpk. Wienarno, Koordinator Forkom Bpk. Otniel L. Wafom, Tim Forkom: Ibu Iren, Pak Egen, Ibu Paras

Sementara itu, dari perwakilan KKKS yang turut hadir dalam audiensi ini, terdiri dari Petrogas (Basin) Ltd dan Petrogas (Island) Ltd : President RH Petrogas Companies in Indonesia, Bpk. Ferry Hakim, General Manager, Bpk. Alfian Telaumbanua, Senior Manager Corporate Affairs, Bpk. Dani Suryalesmana, Senior Manager Exploration and Development, Bpk. Michael Sompie, Field Operation Manager, Bpk. Mustaman, Manager R&C, Bpk. Markus Rumaropen, R&C, Ibu Dinda

Pertamina EP Cepu Zona 14 Papua Field : General Manager, Bpk. Dadang Soewargono, Field Manager, Bpk. Ardi, Manager HSSE, Bpk. Rendra Anandia, Security, Bpk. Budi, Security, Bpk. Haris, Relation, Ibu Jaryati, Relation, Ibu Cindy Bosawer, MontD’Or Salawati Ltd Bpk. David

Audiensi ini membahas berbagai aspek kerja sama, termasuk koordinasi pengamanan operasional migas, dukungan terhadap masyarakat sekitar, serta upaya peningkatan investasi dan produktivitas industri migas di wilayah Papua dan Maluku.

Danrem 181/PVT Brigjen TNI Totok Sutriono menyampaikan bahwa sinergi antara TNI dan sektor migas sangat penting untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendukung pembangunan ekonomi di wilayah ini.

"Kami siap berkolaborasi dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif, sehingga operasional industri migas dapat berjalan lancar demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah," ujar Danrem.

Dengan adanya pertemuan ini, diharapkan komunikasi dan koordinasi antara SKK Migas, KKKS, dan pihak keamanan semakin erat, sehingga berbagai tantangan di sektor migas dapat diatasi dengan lebih efektif.(Dedi)

Tangerang, suarakpkcyber.com– Direktur Tindak Pidana Pelindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA PPO) Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Dr. Nurul Azizah, S.I.K., M.Si., mengajak para santri untuk berani bersuara dalam menghadapi segala bentuk kekerasan. Hal ini disampaikan dalam acara Ngabuburit Bersama Santri di Pondok Pesantren Asshidiqqiyah, Tangerang, Selasa (11/3).

Dalam sambutannya, Brigjen Pol. Nurul Azizah menekankan pentingnya menciptakan lingkungan pesantren yang aman dan nyaman bagi para santri. Menurutnya, pesantren sebagai lembaga pendidikan berbasis agama memiliki peran besar dalam membentuk karakter dan akhlak generasi muda, sehingga harus bebas dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi.

"Sebagai santri, kalian semua adalah bagian dari generasi penerus bangsa yang harus tumbuh dalam lingkungan yang aman dan nyaman. Jika ada sesuatu yang tidak benar, jika kalian melihat atau mengalami perlakuan yang tidak semestinya, bangkitlah dan bersuaralah!" tegasnya.

Dalam upaya pencegahan kekerasan, Brigjen Nurul memperkenalkan kampanye "RISE AND SPEAK" yang bertujuan mendorong santri untuk lebih berani dalam mengungkapkan kasus kekerasan atau pelanggaran hak mereka.

1. RISE – Berani Bangkit

"Jangan takut untuk berdiri dan melawan ketidakadilan. Islam mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang kuat dan tegas dalam membela kebenaran," katanya.

2. SPEAK – Berani Bicara, Selamatkan Sesama

Ia juga menegaskan pentingnya membangun kesadaran untuk melaporkan jika melihat atau mengalami kekerasan.

"Jika ada hal yang membuat kalian tidak nyaman atau jika melihat teman yang mengalami kesulitan, jangan diam! Suara kalian bisa menyelamatkan diri sendiri dan orang lain," pesannya.

Brigjen Nurul juga menyoroti berbagai langkah yang perlu diambil dalam mencegah kekerasan di lingkungan pesantren, di antaranya:

1. Peningkatan Kesadaran dan Edukasi

Santri harus memahami hak-haknya dan tidak ragu untuk berbicara jika mengalami tindakan yang tidak benar.

2. Peran Pimpinan Pesantren dan Ustaz/Ustazah

Pengasuh dan tenaga pendidik memiliki tanggung jawab dalam menciptakan lingkungan yang aman dengan pendekatan berbasis kasih sayang dan disiplin tanpa kekerasan.

3. Sistem Pelaporan dan Pelindungan

Dibutuhkan mekanisme yang jelas untuk melaporkan kekerasan dan memberikan pelindungan kepada korban.

4. Kolaborasi Semua Pihak

Upaya pencegahan kekerasan bukan hanya tanggung jawab kepolisian atau pesantren, tetapi juga semua elemen masyarakat.

"Kami dari kepolisian, bersama dengan stakeholder terkait, siap mendukung pesantren dalam menciptakan mekanisme pelindungan yang efektif bagi santri. Pencegahan kekerasan adalah tugas kita bersama," ujar Brigjen Nurul.

Acara ini diharapkan menjadi langkah awal dalam mempererat sinergi antara kepolisian, pesantren, dan berbagai pihak terkait untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih aman.

"Bulan Ramadan penuh berkah, bersama santri hati bahagia. Jangan diam jika ada masalah, berani bicara selamatkan sesama," tutupnya dengan pantun.

Acara yang berlangsung menjelang waktu berbuka puasa ini dihadiri oleh berbagai perwakilan kementerian, kepolisian, dan tokoh agama. Para santri tampak antusias mengikuti sesi diskusi yang membahas hak pelindungan mereka serta pentingnya membangun lingkungan pesantren yang bebas dari kekerasan. (Usj)

Jakarta,suarakpkcyber.com - Jumlah pendaftar Rekrutmen Taruna Akademi Kepolisian (Akpol) tembus 8.000 orang. Polri mengatakan tingginya animo masyarakat rawan dimanfaatkan calo atau pihak tak bertanggung jawab untuk melancarkan penipuan dengan iming-iming bisa membantu pendaftar lolos rekrutmen.

"Perhari ini jumlah pendaftar online untuk Akpol ada 8.016. Kalau secara keseluruhan pendaftar pada rekrutmen anggota Polri baik itu Tamtama, Bintara, Akpol 116.732 orang dan paling banyak Bintara," kata Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Dedi Prasetyo dalam keterangan tertulis, Jumat (28/2/2025).

Dedi lalu mempertegas, sesuai arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bahwasanya jalur untuk masuk Akpol hanya ada satu, yakni jalur reguler. Dengan begitu, diharapkan proses rekrutmen melahirkan taruna-taruna Akpol yang benar-benar mampu menjalani proses pendidikan dan pelatihan selama di Akpol.

"Sesuai arahan pimpinan, tahun ini sama seperti tahun lalu, tidak dilakukan dikotomi lagi, atau friksi-friksi jalur rekpro, jalur reguler, jalur kuota khusus," Dedi menekankan.

Dia menegaskan tahapan rekrutmen anggota Polri transparan, karena para calon taruna dapat melihat langsung capaian nilai tes baik dirinya maupun calon taruna lainnya. Hal ini dikarenakan panitia akan menayangkan nilai-nilai tes secara real time di layar.

"Selesai tes renang, catar (calon taruna) bisa langsung lihat dia berapa detik, nilainya berapa. (Tes) lari juga demikian, dapat berapa putaran, waktunya berapa lama. Tes-tes lainnya pun sama, selesai (tes), nilai langsung keluar. Nilai terpampang di layar, semua bisa melihat," jelas Dedi.

Dedi menjelaskan rekrutmen dengan mengedepankan prinsip bersih, transparan akuntabel dan humanis (Betah) telah dilakukan sejak bertahun-tahun lalu. Panitia sengaja menayangkan nilai atau skor agar calon taruna sama-sama bisa saling mengoreksi diri.

"Calon taruna ketika dia merasa nilai tidak sesuai, diberikan kesempatan untuk mengoreksi ke panitia. Mereka juga sudah tau bobot nilai akademis berapa, psikologi berapa, jasmani berapa. Calon taruna itu bisa menghitung sendiri dengan sistem yang terbuka ini," terang Dedi. 

Gambaran proses dan metode seleksi, tegas Dedi, perlu diketahui masyarakat. Tujuannya, agar masyarakat sadar bahwa seleksi anggota Polri hanya bertumpu pada kemampuan diri sendiri selama mengikuti tahapan seleksi.

"Kepada seluruh jajaran kami minta terus mengedukasi masyarakat bahwa seleksi anggota Polri itu kuncinya kemampuan diri sendiri. Persiapan yang matang, latihan serius, itu kuncinya," tegas Dedi.

Dedi berharap masyarakat tak percaya calo atau siapapun yang menjanjikan masuk Polri dengan imbalan uang. Dedi pun menegaskan ancaman pidana bagi pelaku penipuan.

"Sudah banyak kasus masyarakat tertipu, sudah memberikan sejumlah uang, anaknya gagal (lolos rekrutmen)" pungkas Dedi.

Berikut tahapan tes Akpol di tingkat panitia daerah:

a. Pemeriksaan administrasi awal dengan penilaian kualitatif

b. Pemeriksaan kesehatan tahap I dengan penilaian kualitatif

c. Tes psikologi tahap I sistem Computer Assisted Test (CAT), penilaian kuantitatif dan kualitatif

d. Test akademik tahap I, sistem CAT dengan penilaian kuantitatif meliputi:

- pengetahuan umum (termasuk UU Kepolisian)

- wawasan kebangsaan (UUD 1945, NKRI, Bineka Tunggal Ika, wawasan nusantara dan kewarganegaraan)

- tes penalaran numerik

- Bahasa Indonesia

e. Tes EKG dengan penilatan kualitatif

f. Uji kemampuan jasmani (kesamaptaan A, B dan renang) dengan penilaian kuantitatif dan kualitatif, serta pemeriksaan anthropometrik dengan penilaian kualitatif.

g. Sidang penetapan untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan tahap II

h. Pemeriksaan kesehatan tahap II dengan penilaian kualitatif

i. Pendalaman PMK dan Tes psikologi tahap II sistem wawancara, penilaian kualitatif

j. Pemeriksaan administrasi akhir dengan penilaian kualitatif

k. Sidang terbuka penetapan kelulusan tingkat daerah.

Berikut tahapan tes Akpol di tingkat panitia pusat:

a. Pemeriksaan administrasi dengan penilaian kualitatif

b. Pemeriksaan kesehatan tahap I dan II dengan penilaian kualitatif

c. Pemeriksaan mental dan ideologi dengan CAT

d. Tes akademik neliputi TPA dengan Bahasa Inggris menggunakan CAT, penilaian kuantitatif

e. Tes psikologi wawancara dengan penilaian kualitatif

f. Pendalaman PMK dengan penilaian kualitatif

g. Tes kesamaptaan jasmani (kesamaptaan A, B dan renang) dengan penilaian kuantitatif dan kualitatif, serta pemeriksaan anthropometrik dengan penilaian kualitatif.

h. pemeriksaan penampilan dengam penilaian kualitatif

i. Sidang terbuka kelulusan tingkat pusat. (Usj)

Magelang, suarakpkcyber.com - Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menjadi narasumber dalam retreat kepala daerah hari kelima di Lembah Tidar, Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, Selasa (25/2/2025). Dalam kesempatan itu, ia membawakan materi terkait keamanan, hukum, serta pencegahan korupsi.

Kapolri menekankan pentingnya pencegahan korupsi oleh kepala daerah guna menciptakan pemerintahan yang bersih, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Mencegah terjadinya korupsi bisa dilakukan secara optimal. Ini juga merupakan bentuk dukungan kita dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah serta menjalankan program-program pemerintah," ujar Kapolri seusai menyampaikan materi dalam retreat tersebut.

Dalam sesi pembekalan, Kapolri memaparkan strategi Polri dalam menangani berbagai kasus kejahatan, khususnya terkait pemberantasan korupsi. Ia juga mengidentifikasi area rawan korupsi di pemerintahan dan memberikan rekomendasi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum.

Sebagai bentuk komitmen dalam memberantas korupsi, Kapolri membuka ruang konsultasi dengan para kepala daerah dan bahkan membagikan nomor teleponnya. Langkah ini bertujuan agar para kepala daerah dapat dengan mudah menyampaikan permasalahan atau kebutuhan yang berkaitan dengan aspek hukum dan keamanan.

Retreat kepala daerah gelombang pertama di Akmil, Magelang, berlangsung selama tujuh hari hingga 28 Februari 2025. Dari total 503 kepala daerah yang terdaftar, sebanyak 493 hadir dalam kegiatan ini. (Usj)

Jakarta, suarakpkcyber.com - KPK terus berupaya memperkuat integritas internal sebagai bagian dari komitmen perbaikan tata kelola, termasuk di lingkungan Rumah Tahanan (Rutan). Melalui Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi (ACLC) bersama Dewan Pengawas, KPK menggelar pelatihan penguatan integritas bagi pegawai Rutan pada Rabu (26/2/2025). 

Dewan Pengawas KPK, Benny Joshua Mamoto, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan dalam memperbaiki dan memperkuat sistem di Rutan. “Seorang pengawas dengan seorang yang diawasi tidak boleh ada hubungan personal. Harus hubungannya impersonal, untuk mencegah timbulnya celah potensi konflik kepentingan,” ungkap Benny dalam sesi diskusi.

Lebih lanjut, Benny menekankan bahwa pelatihan ini tidak hanya bertujuan untuk memperkuat integritas individu, tetapi juga membangun sistem tata kelola yang lebih baik di lingkungan Rutan KPK. Dewan Pengawas akan terus mendampingi pegawai dalam menjalankan tugasnya guna mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi ini.

Senada dengan Benny, anggota Dewan Pengawas KPK, Chisca Mirawati, menyoroti pentingnya sinergi antara Dewan Pengawas dan pegawai Rutan untuk mewujudkan tata kelola yang transparan dan bebas dari korupsi. 

“Kami bersama pegawai Rutan. Kami memiliki tanggung jawab yang sama untuk menegakkan tata kelola yang transparan dan bebas dari korupsi. Sesi ini bagian dari langkah nyata kami membangun budaya integritas dan implementasi keseharian pegawai Rutan,” ujar Chisca.

Sementara itu, Plt. Kepala Rutan KPK, Togi Robson, menyambut baik inisiatif ini. Ia menilai bahwa keterlibatan Dewan Pengawas dalam pelatihan penguatan integritas memberikan motivasi lebih bagi para pegawai untuk menjaga profesionalisme dan nama baik lembaga.

“Kehadiran Dewas membuat kami semakin percaya bahwa kami tidak sendiri. Kami di sini ingin menunjukkan bahwa kami bekerja sekeras mungkin menjaga integritas,” tegas Togi.

Sebagai bentuk komitmen jangka panjang, program pelatihan ini akan berlangsung secara berkala dalam rangkaian “Series Penguatan Integritas”. Melalui metode sesi berbagi pengalaman (sharing session series) dengan narasumber berkompeten, KPK akan terus memfasilitasi penguatan integritas bagi pegawai Rutan.(dedi)

Jakarta, suarakpkcyber.com - Kadiv Humas Polri Irjen. Pol. Sandi Nugroho membuka workshop training of trainer Polri Tahun Anggaran 2025. Workshop tersebut diikuti oleh 112 peserta yang tidak hanya personel Mabes Polri, tetapi juga polda jajaran.

Workshop ini akan diisi oleh Kaprodi S1 UPH, Azalia Gerungan, B.Bus., M.Sc; Direktur Eksekutif Tempo, Philipus Parera; serta Senior Manager News Gathering SCTV dan Development Head, IGN Satya Panda.

Menurut Kadiv Humas, workshop ini diharapkan dapat menjadi pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang lebih siap di era digital saat ini. Tak dipungkiri, tantangan ke depan akan semakin kompleks dan seluruh jajaran harus siap menghadapinya.

“Besar harapan saya workshop training of trainer Polri T.A. 2025 dapat menghasilkan trainer-trainer yang memiliki kompetensi di bidang kehumasan yang mampu menyebarkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh pada workshop ini kepada seluruh personel Humas Polri, baik di tingkat polda, polres maupun polsek,” ujar Kadiv Humas dalam sambutannya, Senin (24/2/25).

Disampaikan Kadiv Humas, upaya untuk meningkatkan kemampuan SDM ini menindaklanjuti langkah menindaklanjuti Perkap No. 6 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan kehumasan di lingkungan Polri serta upaya peningkatan kompetensi personel Polri. Dari aturan tersebut, fungsi kehumasan tidak hanya diemban anggota saja, tetapi juga hingga ke PNS Polri dan keluarga anggota Polri. 

Sebelumnya bahkan Kapolri telah me-launching E-learning Humas Presisi untuk sarana sertifikasi kompetensi kehumasan yang ada pada portal humas. Dalam program E-learning itu, para anggota mendapatkan kompetensi umum maupun kompetensi khusus.

“Bapak Kapolri sangat mengapresiasi pembuatan aplikasi E-learning Humas Presisi yang ada di Portal Humas dalam peningkatan kompetensi anggota humas dan seluruh anggota Polri,” ujar Kadiv Humas.

Ditekankan Kadiv Humas, dari berbagai upaya ini, jajarannya diharapkan bisa memperkuat profesionalitas. Sebab, kerja humas selalu mengawali, menyertai, dan mengakhiri. (Usj) 

 Jakarta, suarakpkcyber. com - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk mendorong distribusi gas LPG 3 kg tetap berjalan dengan lancar dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Seiring dengan penerapan kebijakan baru yang menetapkan pembelian gas LPG 3 kg sudah dapat dilakukan kembali di tingkat pengecer dan tidak lagi terbatas pada pangkalan resmi Pertamina, pemerintah akan terus melakukan monitoring serta sosialisasi kepada masyarakat agar kebijakan ini dapat dipahami secara luas.

“Pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakat terkait kebijakan ini. Oleh karena itu, pemerintah akan mengawasi dengan ketat distribusi gas LPG 3 kg agar masyarakat tetap dapat mengakses dengan harga yang sesuai dan pasokan yang mencukupi,” ujar Menkopolkam, Budi Gunawan dalam keterangannya di Jakarta.

Sebagai langkah konkret, pemerintah akan mengawal distribusi gas LPG 3 kg hingga ke daerah terpencil guna menghindari kelangkaan serta mencegah penyalahgunaan distribusi. Selain itu, pemerintah juga akan mengintensifkan sosialisasi kepada masyarakat agar memahami kebijakan distribusi ini, serta meningkatkan kampanye pencegahan praktik penimbunan dan penjualan gas LPG dengan harga yang tidak wajar.

“Kami tidak akan mentoleransi adanya praktik penimbunan yang dapat merugikan masyarakat. Pemerintah bersama aparat penegak hukum akan mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan situasi ini untuk keuntungan pribadi,” tambahnya.

Pemerintah mengimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan menjamin distribusi segera kembali normal. Masyarakat juga diharapkan dapat berperan aktif dalam melaporkan adanya indikasi penimbunan atau penyalahgunaan distribusi LPG 3 kg kepada pihak berwenang.

Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan distribusi gas LPG 3 kg dapat lebih tepat sasaran dan dapat dinikmati oleh masyarakat yang benar-benar berhak. Pemerintah akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan kebijakan ini berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. (Red)

Jakarta, suarakpkcyber.com - Pernyataan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto yang menyinggung soal "LSM & Wartawan Bodrex" sempat menimbulkan perdebatan di kalangan aktivis dan insan pers. Menanggapi hal tersebut, ribuan wartawan dan perwakilan LSM melakukan klarifikasi langsung dengan pihak kementerian Desa.

Dalam pertemuan yang berlangsung secara kekeluargaan, pihak wartawan dan LSM menyampaikan aspirasi serta keberatan mereka terkait istilah tersebut. Mereka menegaskan bahwa kritik dan kontrol sosial yang dilakukan oleh jurnalis serta aktivis merupakan bagian dari demokrasi yang harus dihormati. Namun, mereka juga memahami bahwa pernyataan Menteri Desa PDT tersebut sebagai bentuk pelecehan terhadap profesi.

"Kami memahami maksud pernyataan Pak Menteri seharus nya menyoroti segelintir oknum yang menyalahgunakan profesinya. Namun, untuk menghindari kesalahpahaman, kami bersama rekan-rekan LSM dan wartawan merasa perlu untuk mengklarifikasi langsung agar tidak terjadi persepsi negatif yang lebih luas," ujar salah satu rekan LSM dalam keterangannya usai pertemuan.

Menteri Desa PDT Yandri Susanto pun dengan terbuka menerima masukan serta permohonan maaf nya secara tertulis dan klarifikasi tersebut. Ia menegaskan bahwa dirinya tetap menghormati peran media dan organisasi masyarakat dalam mengawal pembangunan desa. “Saya tidak pernah berniat merendahkan profesi wartawan atau aktivis LSM. Justru saya sangat mengapresiasi mereka yang bekerja dengan integritas dan profesionalisme,” ungkapnya.

Perwakilan yang hadir dalam pertemuan tersebut mengajak semua pihak agar menjadikan kejadian ini sebagai momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, media, dan organisasi masyarakat. Menurutnya, penting bagi semua pihak untuk saling memahami dan menjalin komunikasi yang lebih baik demi kepentingan pembangunan yang lebih inklusif.

Sebagai bentuk penghormatan atas sikap terbuka dan bijaksana Menteri Desa PDT, perwakilan LSM dan wartawan menyampaikan rasa terima kasihnya. Harapan kedepan tidak ada lagi kesalahpahaman serupa dan semua pihak bisa lebih fokus pada tujuan bersama, yakni membangun desa dan daerah tertinggal dengan lebih baik.

Dengan adanya klarifikasi ini, diharapkan hubungan antara pemerintah, insan pers, dan LSM tetap harmonis serta terus berkontribusi positif dalam mendorong kemajuan pembangunan desa dan daerah tertinggal di Indonesia.(Red) 

Jakarta, suarakpkcyber.com - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menghadiri Puncak Peringatan Hari Guru Nasional, yang digelar di Jakarta International Velodrome. Dalam sambutannya, Presiden menegaskan bahwa pendidikan menjadi prioritas utama pemerintahannya dengan alokasi anggaran terbesar dalam sejarah Indonesia.

“Kami, menempatkan pendidikan nomor satu dalam APBN kita. Dan tidak tanggung-tanggung, saya kira ini pertama kali dalam sejarah Indonesia, alokasi pendidikan dalam APBN tahun 2025 adalah yang tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia,” ujar Presiden.

Presiden menjelaskan, bahwa, alokasi anggaran ini mencerminkan perhatian pemerintah terhadap sektor pendidikan. Anggaran tersebut, akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan guru, memperbaiki infrastruktur pendidikan, dan mendukung berbagai program inovatif yang mendorong kemajuan pendidikan.

“Kita, bertekad setiap rupiah milik rakyat Indonesia, harus dinikmati oleh rakyat Indonesia,” tegasnya.

Sebagai bentuk komitmen nyata, pemerintah telah menganggarkan Rp81,6 triliun untuk meningkatkan kesejahteraan guru, termasuk pemberian satu kali gaji pokok untuk guru ASN dan tunjangan profesi sebesar Rp2 juta per bulan untuk guru non-ASN. Selain itu, Rp17,15 triliun dialokasikan untuk merehabilitasi 10.440 sekolah negeri dan swasta di seluruh Indonesia pada tahun 2025.

“Sekolah, menurut keyakinan saya adalah pusat pembangunan nasional. Karena itu, sekolah harus bagus, harus bersih, harus baik. Tidak boleh ada sekolah yang atapnya runtuh, tidak boleh ada sekolah yang tidak memiliki WC untuk anak-anaknya,” ujar Presiden.

Presiden, juga mengumumkan rencana pemasangan televisi canggih di seluruh sekolah, yang diharapkan dapat mendukung pemerataan akses pendidikan berkualitas, termasuk untuk siswa di daerah terpencil.

“Saya minta sabar, tunggulah kurang lebih 3-4 bulan lagi,” kata Presiden, menyampaikan optimisme terhadap inisiatif ini.

Dalam pidatonya, Presiden menekankan pentingnya kerja keras dan kolaborasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Ia mengajak para guru dan semua pemangku kepentingan untuk percaya pada komitmen pemerintah.

“Saya, telah mengajak semua menteri, semua wakil menteri, semua dirjen, semua pemimpin. Saya mengajak mereka sekarang sungguh-sungguh, kita harus berjuang, bekerja sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat kita,” tutup Presiden.

Kegiatan Peringatan Hari Guru Nasional ini, menjadi momentum untuk menegaskan visi pemerintah dalam membangun masa depan bangsa melalui pendidikan yang berkualitas dan inklusif. (Red) 

Jakarta, Suarakpkcyber.com – Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) akhirnya mencabut gugatan Pra-peradilan (Prapid) terhadap Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) dalam kasus dugaan kesalahan prosedur penetapan tersangka dan penahanan atas diri wartawati Indragiri Hilir, Rosmely, oleh Kapolres Inhil beberapa waktu lalu. Pencabutan gugatan Prapid tersebut dilakukan dalam sidang hari pertama yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (25/11/2024) 

Hal itu disampaikan Penasehat Hukum PPWI, Advokat Ujang Kosasih, S.H., kepada media ini usai menghadiri sidang Prapid yang dilaksanakan di Ruang Dr. Mr. Kusumah Atmaja, PN Jaksel. “Berdasarkan pertimbangan bahwa telah terjadi proses perdamaian antara pelapor Saruji dengan klien kami, Rosmely, melalui restorative justice beberapa waktu lalu, maka Tim PH dan klien kami, Rosmely, yang didukung oleh jajaran pengurus pusat PPWI, pada sidang hari pertama tadi, kami nyatakan mencabut gugatan Prapid terhadap Kapolri, Kapolda Riau, dan Kapolres Inhil, yang kami daftarkan pada tanggal 01 November 2024 lalu,” jelas advokat senior kelahiran Banten itu sambil menambahkan bahwa sudah tidak ada alasan signifikan untuk melanjutkan gugatan Prapid tersebut.

Di samping Advokat Ujang Kosasih, S.H., hadir juga rekan sesama PH PPWI, Advokat H. Alfan Sari, S.H., M.H., M.M.; Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA; serta beberapa pengurus dan anggota PPWI. Selain itu, terlihat hadir di ruang sidang wartawan Rosmely yang tidak lain adalah Ketua DPC PPWI Inhil yang menjadi korban kriminalisasi dedengkot pungli Saruji bersama delapan organisasi pers pelacur jurnalisme di Inhil dan diaminkan oleh oknum Kasatreskrim Polres di daerah tersebut.

Sementara itu pihak Tergugat I, Kapolri; Tergugat II, Kapolda Riau; dan Tergugat III, Kapolres Inhil, mengirimkan masing-masing 3 (tiga) orang personil anggota Polri dari unitnya masing-masing, hadir mewakili pimpinannya untuk menghadapi gugatan dari PH PPWI. Total perwakilan tergugat adalah 9 (sembilan) personil polisi.

Usai hakim tunggal yang mengadili perkara tersebut membuka persidangan, selanjutnya dilakukan proses verifikasi dan validasi identitas dari masing-masing perwakilan, baik dari pihak PH PPWI sebagai penggungat Prapid maupun dari jajaran perwakilan tergugat. Dalam persidangan ini, ternyata personil polisi dari unit Divisi Hukum Polri yang ditugaskan mewakili Kapolri belum mengantongi Surat Kuasa dari Kapolri sebagai Tergugat I.

Walaupun sedianya persidangan perlu ditunda hingga para perwakilan tergugat dapat hadir dengan mengantongi surat kuasa dari prinsipalnya (kliennya), namun persidangan tetap dilanjutkan untuk mendengarkan pernyataan dari pihak penggunggat Prapid. Perwakilan penggunggat, Advokat Ujang Kosasih selanjutnya menyampaikan bahwa melalui persidangan ini, pihak penggunggat Prapid mencabut gugatannya dengan pertimbangan kliennya Rosmely telah dibebaskan oleh Polres Indragiri Hilir melalui mekanisme restorative justice.

Pernyataan pencabutan gugatan Prapid ini disambut baik dan disetujui oleh para tergugat dengan penuh gembira dan sukacita. Hal itu terlihat dari senyum semringah dan raut wajah yang tiba-tiba berubah cerah dari sebelumnya yang tampak kusam dan penuh beban sejak masuk ke dalam ruang sidang.

Setelah membacakan hasil persidangan yang pada intinya penggunggat Prapid telah mencabut gugatannya dan pengadilan memutuskan menerima pencabutan gugatan, hakim tunggal atas perkara nomor: 112/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel mengetuk palu sebagai penanda persidangan selesai. Para pihak, penggunggat dan tergugat, selanjutnya bersalam-salaman satu sama lainnya dengan penuh keakraban dan persahabatan.

Dalam konferensi pers yang dilakukan di halaman PN Jakarta Selatan, Ketua Umum PPWI Wilson Lalengke, mengatakan bahwa persidangan Prapid ini dimaksudkan untuk menjadi pembelajaran bersama, baik bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat banyak. “Kita perlu terus membenahi penerapan peraturan dengan benar sesuai koridor hukum yang dibuat oleh negara ini, tidak sewenang-wenang atau sesuai kehendak pihak tertentu. Oleh karena itu maka setiap warga negara harus selalu kritis dan berani mengkritisi penerapan hukum yang tidak benar, jika perlu melalui jalur Praperadilan,” terang alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu sambil menambahkan bahwa Prapid hari ini adalah salah satu contoh bagi masyarakat Indonesia dalam melakukan koreksi dan perbaikan terhadap penegakan hukum di negara yang kita cintai ini.

Pada kesempatan yang sama, Rosmely menyampaikan harapan agar peristiwa yang dialaminya, terutama terkait proses Praperadilan hari ini hendaknya menjadi pelajaran bagi masyarakat Riau, khususnya Indragiri Hilir, agar kejadian serupa tidak terjadi lagi di masa mendatang. “Saya berharap ke depan tidak ada lagi Mely-Mely berikutnya yang harus mengalami nasib dikriminalisasi oleh oknum-oknum tertentu. Oleh karena itu, marilah kita bekerja, melaksanakan tugas masing-masing dengan baik dan benar sesuai peraturan hukum yang berlaku,” ujarnya berharap. (TIM/Red)

Papua, suarakpkcyber.com - Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke Desa Wanam, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, pada Minggu (3/11/2024), dalam rangka meninjau secara langsung pengembangan program pertanian berkelanjutan. 

Dalam kunjungan ini, Presiden Prabowo melihat persiapan demplot (Demontration Plot) padi untuk meningkatkan produktivitas pangan di wilayah timur Indonesia. Hal ini dapat menjadi percontohan bagi petani lokal  dengan teknik pertanian yang dapat meningkatkan hasil panen dan kwalitas padi. 

Selain itu, Presiden Prabowo Subianto secara langsung melihat proses pengolahan lahan dan tabur dolomit merupakan langkah penting untuk kesuburan tanah. 

Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam peninjauan ini adalah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala BIN Muhammad Herindra, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Pj Gubernur Papua Selatan Rudy Sufahriadi. (Dedi/Deo) 

Kudus, Suarakpkcyber.com - Laznas BMH BERSAMA SD IT Lukman Hakim menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan mengundang pendongeng, yakni Kak Ochi dan Kak Mochan,Rabu (18/09/2024). 

Kegiatan tersebut diikuti seluruh siswa-siswi SD IT Lukman Hakim Kudus

Maulid Nabi atau peringatan hari lahir Nabi Muhammad Saw merupakan peristiwa yang penting bagi umat Islam. Kata maulid atau milad memiliki arti sebagai hari lahir. Peringatan Maulid Nabi pada zaman dahulu di Indonesia dilakukan untuk menarik hati masyarakat memeluk agama Islam. Di wilayah Jawa Tengah atau Yogyakarta perayaan Maulid Nabi dikenal juga dengan sebutan gerebeg mulud.

Pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun ini, Laznas BMH melaksanakannya dengan mengundang pendongeng, yaitu Kak Ochi dan Kak Mochan. Kegiatannya dibagi menjadi dua tempat yaitu di kelas Reguler kampus Grogol dan kelas tahfidz Kampus Kaliwungu,

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Sekolah SD IT Lukman Hakim Ustad Ridlon S.Si., menyampaikan beberapa pesan kepada para siswa terkait peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. 

Pertama, Maulid Nabi Muhammad Saw menjadi ungkapan kegembiraan, karena kelahiran Nabi Muhammad SAW membawa manfaat bagi orang banyak.

“Kedua, meneguhkan kembali kecintaan umat Islam pada Rasulullah SAW dan menambah keimanan pada diri kita,” kata Ust Ridlon

Eko Kusniyanto selaku Kordinator BMH Gerai Kudus dalam sambutannya perlunya

,"meneladani perbuatan dan perilaku mulia Rasulullah SAW dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Allah SWT bersabda “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.” (QS Al Ahzab: 21).

"Alhamdulillah dalam meneladani peringatan maulid nabi Muhammad SAW,sekaligus membiasakan anak anak untuk infaq sejak dini dengan berbagi untuk pembangunan Masjid Hidayatulloh."ujar Eko

Alhamdulillah saya sangat senang di adakannya peringatan Maulid Nabi ini dan terhibur dengan adanya dongeng yang di bawakan oleh kak Ochi dan senang jug dapet Dor Prize."kata Ali An Naqi salah satu siswa SD IT Lukman Hakim. (IHW) 

Jakarta, Suarakpkcyber – Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (Ketum PPWI), Wilson Lalengke mendatangi Krimsus Polda Metro Jaya, di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Kamis(12/09/2024) 

Pada kesempatan tersebut, Wilson Lalengke didampingi Tim Penasehat Hukum (PH) PPWI, dalam rangka memenuhi undangan klarifikasi terkait Laporan Polisi Nomor: LP/B/2859/V/2024, atas nama pelapor mantan Ketum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Hendry Ch Bangun, tertanggal 22 Mei 2024.

Wilson Lalengke tiba di Gedung Krimsus Polda Metro Jaya sekira jam 10.20 Wib, dan menyampaikan kepada awak media bahwa dirinya datang ke Polda Metro Jaya bukan untuk memberikan keterangan kepada penyidik, tapi justru ingin memberikan bukti-bukti atas dugaan tindak pidana korupsi dan atau penggelapan dana hibah BUMN yang dilakukan Hendry Ch Bangun dan kawan-kawannya. “Saya hendak buktikan bahwa konten Youtube yang dipersoalkan oleh pelapor adalah fakta, makanya saya belum perlu memberikan keterangan sebelum dibuktikan bahwa laporan kami di KPK, Mabes Polri, Kejaksaan Agung, dan berbagai lembaga penegak hukum lainnya tentang kebenarannya,” ungkap alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 ini.

Berbagai dokumen dan data yang disampaikan ke Krimsus Polda Metro Jaya oleh Wilson Lalengke hari ini melalui tim pengacaranya antara lain berkas laporan dugaan korupsi/suap dana hibah BUMN ke KPK dan lembaga penegak hukum lainnya, slip bukti setoran pengembalian dana hibah, kwitansi penerimaan cashback dana hibah BUMN ke pegawai BUMN yang diklaim tidak pernah diterima oleh jajaran Forum Humas BUMN, Laporan Polisi ke Bareskrim Polri atas nama terlapor Hendry Ch Bangun oleh pelapor pengurus pusat PWI, Helmi Burman, dan setumpuk berkas bukti lainnya.

Tokoh pers nasional itu juga telah menyampaikan ke penyidik yang menangani laporan itu tentang pesan elektronik dari penyidik Dittipidkor Bareskrim Polri, AKBP H. Yusami, S.I.K., M.I.K, yang menyatakan bahwa Bareskrim Polri menemukan penyimpangan penggunaan dana hibah BUMN oleh Hendry Ch. Bangun dkk. “Terhadap laporan PWI tersebut sudah dilakukan. pulbaket dan diperoleh informasi bahwa sudah dilakukan audit internal independen terkait penggunaan dana (hibah BUMN – red) tersebut di atas dengan hasil memang terdapat penyimpangan dan diputuskan terhadap pihak oknum internal yang telah menerima dana tersebut untuk mengembalikan uang tersebut kepada PWI,” demikian pesan WhatsApp AKBP H. Yusami kepada Wilson Lalengke.

Pada kesempatan yang sama para pengacara PPWI Nasional yang mendampingi Wilson Lalengke, yang terdiri atas Advokat Dolfie Rompas, S.Sos, S.H., M.H.; Advokat Alfan Sari, S.H., M.H., M.M.; dan Advokat Ujang Kosasih, S.H., menjelaskan alasan dan dasar hukum mengapa pihaknya menolak klienya dimintai klarifikasi. “Kami menjelaskan kepada penyidik bahwa klien kami belum perlu dimintai keterangan, karena jelas ada SKB 3 lembaga (Polri, Kejagung, Kemenkominfo – red) tentang implementasi UU ITE yang harus dipedomani oleh penyidik dalam memproses laporan terkait delik pelanggaran ITE,” jelas Koordinator Tim PH PPWI, Advokat Dolfie Rompas.

Sejalan dengan Dolfie Rompas, Advokat Ujang Kosasih menambahkan bahwa penyidik seharusnya cermat dan mendalami terlebih dahulu laporan dugaan pelanggaran UU ITE dan tidak semestinya langsung mengirim surat panggilan terhadap terlapor dalam perkara ini. “Karena selain ada SKB UU ITE ada juga Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2018 tentang peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Ini harus dipahami oleh penyidik. Wilson Lalengke sedang mengungkap dugaan tindak pidana korupsi yang diduga keras dilakukan Hendry Ch Bangun dkk, dan telah mengadukannya ke KPK. Koq malah dapat panggilan Polisi sebagai terlapor. Seharusnya Wilson Lalengke mendapat penghargaan dari pemerintah,” tegas advokat asal Banten ini dengan mimik heran.

Masih dalam keterangannya, Ujang Kosasih menyampaikan bahwa Tim PH PPWI akan mengawal terus kasus ini. “Bila dipaksakan oleh penyidik Krimsus Polda Metro Jaya, maka ini akan jadi perseden buruk penegakan hukum di Indonesia yang dipertontonkan oleh Polda Metro Jaya,” sebutnya.

Pada kesempatan mendatangi Polda Metro Jaya, sejumlah anggota PPWI juga hadir menemani Ketua Umumnya, antara lain dari PPWI Karawang, PPWI Bekasi, PPWI Tangerang, PPWI DKI Jakarta, dan PPWI Pandeglang. Dalam menghadapi perkara ini Dewan Pengurus Nasional PPWI menurunkan 11 orang pengacara dari Divisi Hukum dan Advokasi organisasi pewarta warga yang akan merayakan ulang tahunnya yang ke-17, November 2024 mendatang. (TIM/Red)

Suarakpkcyber.com- Meningkatnya kewaspadaan global terhadap penyebaran penyakit menular varian terbaru yang sedang mewabah di Indonesia saat ini. Pemerintah Indonesia melakukan tindakan Proaktif untuk melindungi masyarakat dengan memasang alat Skrining MPOX (Monkeypox) di sejumlah Pelabuhan strategis .  

Salah satu langkah penting yang diterapkan oleh pemerintah adalah pemasangan alat skrining MPOX (Monkeypox) di sejumlah pelabuhan strategis. 

Berikut adalah beberapa pelabuhan yang telah memasang alat skrining MPOX:

1. Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta

Tanjung Priok merupakan pelabuhan utama dan memiliki perananan penting dalam perdagangan Internasional dan mobilitas orang yang bertempat di ibu kota Jakarta. Untuk mencegah penyebaran MPOX, pelabuhan ini telah dilengkapi dengan alat skrining yang canggih. Alat ini digunakan untuk memantau kesehatan pelaku perjalanan dan mendeteksi kasus yang mencurigakan sejak dini.

2. Pelabuhan Belawan, Medan

Pelabuhan Belawan yang terletak di Sumatera Utara juga tidak ketinggalan dalm prioritas pemasangan alat skrining. Dengan pemasangan alat skrining MPOX, pelabuhan ini berfungsi sebagai titik pemeriksaan kesehatan untuk mencegah potensi penyebaran MPOX ke wilayah sekitar dan bagian lain dari Indonesia.

3. Pelabuhan Surabaya, Surabaya

Pelabuhan utama di Jawa Timur, Pelabuhan Surabaya turut berkomitmen untuk menjaga kesehatan masyarakat. Dengan adanya alat skrining MPOX di pelabuhan ini, pihak berwenang dapat memantau kondisi kesehatan pelaku perjalanan dan mengidentifikasi risiko kesehatan secara lebih efektif.

4. Pelabuhan Makassar, Makassar

Pelabuhan Makassar di Sulawesi Selatan juga telah memasang alat skrining MPOX. Langkah ini adalah bagian dari upaya untuk melindungi kesehatan masyarakat di kawasan timur Indonesia, serta memastikan bahwa penyakit menular tidak menyebar melalui jalur pelabuhan.

Pemasangan alat skrining MPOX di pelabuhan-pelabuhan ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk memitigasi risiko penyebaran penyakit menular. Dengan adanya langkah-langkah preventif ini, diharapkan kesehatan masyarakat dapat terlindungi dan penyebaran penyakit MPOX (MonkeyPox) dapat diminimalisir. (Wul/red)

Suarakpkcyber.com - Pangdivif 2 Kostrad Mayjen TNI Anton Yuliantoro, S.I.P., M.Tr.(Han)., turut menghadiri acara Pembukaan Latihan bersama antara TNI AD dan Singapore Armed Forces (SAF) dengan sandi Latma Safkar Indopura-36 TA 2024 yang dilaksanakan di Mayonif 411/Pandawa/6/2 Kostrad, Jln Veteran No.1, Tegalrejo, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah. Senin (2/9/2024).

Kegiatan Latma Safkar Indopura-36 Tahun 2024 kali ini dibuka langsung oleh Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc. dan didampingi oleh Singapore Chief of Army serta diikuti ± 350 orang peserta latihan.

Latma Safkar Indopura bukan sekadar latihan bersama, tetapi merupakan wujud dari persahabatan antara dua negara dan dua Angkatan Darat yang terjalin sejak Tahun 1989.

Dalam kesempatan ini, Kasad menekankan kepada prajurit Yonif 411/Pandawa/6/2 Kostrad untuk melaksanakan latihan dengan semangat, jalin kedekatan dan kebersamaan antara TNI AD dan Singapore Armed Forces (SAF), serta jadikan latihan ini sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme.(ihw)