Malang, suarakpkcyber.com - Meningkatkan brand awareness Jconnect Remittance, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) baru saja menyelenggarakan Soft Launching JConnect Remittance Hongkong dan sekaligus Gathering Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kabupaten Malang. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Direktur Utama bank jatim Busrul Iman, Direktur Keuangan, Treasury & Global Services Bank Jatim Edi Masrianto, Bupati Malang Sanusi, dan ratusan PMI.

Busrul mengatakan, kegiatan gathering PMI ini melibatkan 10 cabang bank jatim. Yaitu Cabang Ponorogo, Blitar, Malang, Tulungagung, Banyuwangi, Madiun, Kediri, Trenggalek, Magetan, dan Lumajang. Berdasarkan data dari Pusat Data dan Informasi Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) terkait Laporan Publikasi Bulan April 2024, disebutkan bahwa terdapat peningkatan jumlah penempatan PMI secara YoY sebanyak 30,17 persen. Dari 16.362 pada bulan April 2023 menjadi 29.803 pada bulan April 2024.

“Provinsi Jawa Timur masih menjadi provinsi asal dengan jumlah penempatan pekerja migran tertinggi di Indonesia. Untuk negara tujuan penempatan PMI terbanyak terkonsentrasi di Hongkong, Malaysia, Taiwan, Korea Selatan serta Jepang dengan jumlah penempatan total sebesar 27.384 atau 91,88 persen dari total seluruh penempatan negara - negara lainnya,” papar Busrul dalam keterangan tertulisnya, Senin (5/8/2024).

Beberapa kota/kabupaten Jawa Timur yang memiliki kantong Pekerja Migran terbanyak berada di daerah Ponorogo, Blitar, Malang, Tulungagung, Banyuwangi, Madiun, Kediri, Trenggalek, dan Magetan. Dengan latar belakang itulah BJTM, telah melakukan pembukaan akses layanan JConnect Remittance koridor Hongkong pada tanggal 27 Mei 2024. Hal tersebut juga dalam rangka memperluas potensi bisnis International Banking khususnya untuk peningkatan volume transaksi Incoming Remittance.

“Demi memperluas potensi bisnis itu, tentu saja dibutuhkan peran aktif, pemahaman literasi keungan, dan awareness oleh para PMI bahwa saat ini bank jatim dapat melayani transaksi incoming remittance dari 2 koridor negara yaitu Malaysia dan Hongkong. Kami berkomitmen akan terus mengembangkan perluasan kerja sama ke negara-negara lain,” tegasnya.

Menurut Busrul, kegiatan ini sebagai bentuk layanan dan komitmen bank jatim dalam memfasilitasi transaksi pengiriman uang dari negara tempat penempatan PMI ke Indonesia yang bisa berdampak terhadap peningkatan sumber pendapatan devisa di Provinsi Jawa Timur. “Selain itu, tujuan lain acara ini adalah untuk menjalin dan menjaga sinergitas dengan beberapa pihak terkait, seperti Disnaker Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota, BLK/LPK, maupun P2MI,” tuturnya.

Dengan adanya JConnect Remittance, Busrul berharap upaya ini dapat menjadi salah satu alternatif dalam peningkatan CASA yang berasal dari tabungan para PMI dan sekaligus bisa meningkatkan corporate image perseroan bahwa BJTM sangat peduli terhadap para pekerja migran, yang mana sebagian besar berasal dari Jawa Timur.

Sementara itu, Bupati Malang Sanusi menyampaikan terima kasih kepada bankjatim atas dipilihnya Kabupaten Malang sebagai lokasi penyelenggaraan Soft Launching Jconnect Remittance Hongkong. Menurut Sanusi, saat ini pekerja migran telah menjadi menjadi salah satu penopang tumbuhnya perekonomian nasional dan berkontribusi secara konkret bagi pendapatan negara dan produktivitas ekonomi melalui tingginya remitansi atau pendapatan yang dikirimkan ke dalam negeri. Maka dari itu, remitansi tersebut tidak hanya mampu memberi manfaat finansial bagi kesejahteraan keluarga pekerja, namun juga berperan sebagai katalisator dalam meningkatkan devisa negara.

“Selamat dan Sukses kepada bank jatim atas diluncurkannya layanan Jconnect Remittance Hongkong. Pengembangan layanan pengiriman uang ini memiliki fungsi untuk memudahkan para pekerja migran yang ada di Hongkong, khususnya yang berasal dari Provinsi Jawa Timur, agar lebih cepat dan aman dalam melakukan transaksi pengiriman uang antar negara,” ujar Sanusi.

Pihaknya berharap layanan ini dapat digunakan dengan mudah tanpa hambatan untuk berbagai keperluan transaksi lainnya. “Semoga sinergi dan kolaborasi yang telah terjalin selama ini dapat terus berjalan dengan erat, utamanya dalam rangka memberikan manfaat positif bagi seluruh masyarakat Jawa Timur,”pungkasnya. (Red) 

Lebih khusus sebagai Sekretaris IMO, Ia lebih menyoroti terkait anggaran Pemilu yang diberikan pemerintah kepada media massa baik elektronik, cetak, online dan beberapa media massa lainya. Melalui Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu, baik yang ada di tingkat Provinsi, Kota dan Kabupaten.

" Ia memang bukan berarti diberikan sepenuhnya kepada media massa. Tetapi justru anggaran pemilu tersebut diberikan kepada penyelenggara pemilu melalui KPU dan Bawaslu yang sedang menyelenggarakan pesta demokrasi tersebut. Dan kami (media) red hanya sebagai fungsi kontrol. Yanga mana media ini berfungsi mengontrol jalannya pesta demokrasi pemilu, dan anggaran yang ada di penyelengara tersebut diberikan sebagai kemitraan dalam mempublikasikan kegiatan selama berjalanya pemilu atau pesta demokrasi tersebut"Ungkapnya.

Lebih lanjut,  Sekertaris yang nama Sapaan  sehari-hari di Dunia Pers "Bung DEO" pun sangat menyayangkan kondisi dunia Pers yang sangat menyedihkan dan memprihatinkan. 

Bagaimana tidak, beberapa bulan yang lalu hal yang sama telah dilewati oleh rekan-rekan media Pers di seluruh Indonesia, dengan mengikuti pemilihan umum atau yang disebut pesta demokrasi Kepala Negara dan Legeslatif.

Namun apa yang didapatkan oleh rekan-rekan jurnalis hingga bahkan kepada perusahaan Pers yang mereka bekerja. 

" saya tidak perlu membahas lebih jauh tentang kendala dan kondisi pers seluruhnya. Tetapi cukup permasalahan di kalangan Pers yang kami temui di salah satu daerah di Provinsi Papua Barat Daya. Disitu kami temukan tidak adanya keterbukaan mengenai anggaran kepada Pers dalam hal ini Jurnalis atau wartawan hingga kepada perusahaan atau medianya"beber Bung DEO.

Lebih lanjut, Ia menjelaskan bahwa contoh seperti merupakan kasus yang harus di angkat ke Dewan Pers sebagai lembaga yang harus mengambil keputusan mutlak kepada dunia pers. Memang itu merupakan masalah yang harus di bahas karena menyangkut anggaran Publikasih media. 

Dan memang setelah di kroscek dan di tindak lanjuti, ada anggaran untuk publikasi kepada media. Namun entah dengan cara apa anggaran tersebut bisa dicairkan. Karena saat di tindak lanjuti laporan mengenai anggaran Publikasih kepada media, tetapi dari pihak KPU di salah satu daerah tersebut mengatakan tidak dibayarkan.

Dengan demikian bahwa jawaban tersebut sangat tidak beralasan bahwa ada apa dibalik jawaban tersebut.

" kami pernah turung lapangan saat pemilihan kepala daerah dan Legeslatif belum lama ini. Dan kami juga menanyakan langsung kepada pihak KPU. Tetapi mereka menjawab dengan lantang bahwa tidak ada pembayaran bagi media maupun jurnalis"tegas DEO sembari meniru bahasa petugas KPU saat itu 

Untuk itu, Ia berharap agar pihak Dewan Pers (DP) lebih meneliti atau harus merespon secepatnya kondisi atau keluhan rekan-rekan Jurnalis atau Media Massa yang di daerah-daerah. Lebih Khusus di daerah Papua pada umumnya, memang Papua merupakan daerah tertinggal dalam dunia pers. Namun dengan berjalanya waktu Papua merupakan daerah yang menjadi pusat informasi dan pengetahuan bagi dunia Pers.

Yang mana segala permasalahan yang ada pasti ada di Papua (Sorong Papua Barat Daya), dari masalah inilah kita belajar bahwa Papua juga sudah menjadi pusat informasi. Yang mana informasi yang menarik, buruk,kacau dan lain sebagai.

Jadi untuk itu, kita harus memperbaiki sistem komunikasi yang buruk. Dan marilah kita membangun komunikasi yang baik efektif untuk mencegah terjadinya kasus yang akan terjadi pada pesta demokrasi pemilu tahun ini.(Dedi)

Kita musti ingat bahwa Pendiri Bangsa dalam sebuah analisa berbasis Riset dari Presiden Soekarno (Alm) telah menyatakan dengan tegas bahwa Ibu Kota Negara Republik Indonesia yang paling tepat berada di titik Kalimantan.

Dan sudah benar adanya, titik "pancer" dalam sebuah analisa kosmologi akan membawa sampai kekuasaan yang mampu melihat secara menyeluruh terhadap wilayah negara.

Banyak issue yang saat ini di kembangkan seolah IKN menjadi Proyek Mercusuar yang tidak berdampak langsung terhadap perekonomian Indonesia... (Seperti yang dirilis oleh Opini Tempo).

Namun sejatinya, Para Pendiri dan Para Tokoh Aga, Raja Nusantara dan Pemimpin Adat Masyarakat Indonesia, jelas dan tegas menyetujui adanya gagasan dan terus mendukung proyek pembangunan Ibu Kota Negara tersebut.

Kalau Tempo bilang dan beropini agar IKN dihentikan oleh Prabowo Subianto di masa Pemerintahannya, maka Jurnal Wicaksana tegas menyatakan MENDUKUNG SEPENUHNYA KEBERLANJUTAN Pembangunan Ibu Kota Negara di Nusantara yakni titik Penajam Paser Utara, wilayah Kalimantan.

Ali Nasrullah menegaskan bahwa Terbangunnya Ibu Kota Nusantara (IKN) akan beriringan dengan semangat perjuangan gerakan Kembali kepada Undang Undang Dasar 1945 yang Asli.

Karena Ibu Kota Jakarta saat ini, menjadi manifestasi Demokratisasi yang sesungguhnya tidak di miliki sepenuhnya oleh Rakyat Indonesia, namun dimiliki oleh Para Oligarki yang saat ini meleburkan diri dalam wadah Partai politik.

Sudah benar, langkah Jokowi membuka kawasan teritori sentral Indonesia, agar manifestasi Pancasila yang mengamanatkan bahwa segenap kekayaan alam Indonesia, di kelola oleh negara untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara menyeluruh dengan prinsip berkeadilan.

Kebijakan strategis itu, yang membuat Para Oligarki berpikir keras, agar IKN tidak terlaksana dan Ibu Kota tetap di Jakarta.

Karena para oligarki ini, sudah nyaman mencengkeram Republik Indonesia ini dalam payung Undang Undang Dasar yang di amandemen oleh berbagai kepentingan dasar berdasar pesanan mereka.

Maka saya Atas nama Keluarga Besar Jurnal Wicaksana Group yang tersebar di beberapa Provinsi dan Kabupaten Kota di Indonesia, menyatakan dengan tegas Mendukung dilanjutkannya Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Bahwa Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, telah jelas dan nyata akan meneruskan dan membuat strategi berbeda dalam upaya menuntaskan Pembangunan IKN di Kalimantan.

Migrasi Penduduk dan kegiatan Ekonomi masyarakat di IKN, akan dapat dirasakan ketika secara resmi IKN dinyatakan sebagai pusat pemerintahan Republik Indonesia, seiring dengan  inisiatif langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Justru, kami akan mendesak Presiden Prabowo Subianto agar dengan segera mengambil Momentum terkait keberlanjutan Pembangunan dengan mengubah secara fundamental sumber aturan hukum negara dengan cara Kembali kepada UUD45 yang asli.

Untuk merealisasikan semua janji Prabowo Gibran kepada Rakyat Indonesia, maka Prabowo wajib keluarkan Dekrit Presiden yang bunyinya " Bahwa Landasan Kinerja Pemerintahan Indonesia, dari Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota Wajib KEMBALI KEPADA UNDANG UNDANG DASAR 1945 yang Asli sebagai Pedoman Hukum Dasar Tertulis yang Tertinggi di Republik Indonesia ".

Dengan Dekrit itulah, maka akan habis dan lepaslah Cengkeraman Oligarki baik dalam negeri dan atau Luar Negeri, yang selama ini mencengkeram Indonesia selama masa Reformasi sejak lengsernya Presiden Soeharto.

Oligarki yang tumbuh dari sekelompok kecil menjadi raksasa ekonomi di Indonesia saat ini, akan menyadari bahwa dirinya sudah salah dalam pengendalian negara guna kepentingan dirinya dan kelompoknya, maka Para Oligarki tersebut akan perlahan lahan melepaskan cengkeramannya kepada Pemerintahan Negara untuk mengatur secara Berkeadilan bagi kepentingan Pemerataan Pembangunan yang nyata dan menyeluruh.

Lokasi IKN menjadi titik sentral Pemerintahan yang tidak akan terpengaruh oleh beragam kepentingan Ekonomi, selain kepentingan Ekonomi Kerakyatan yang di pimpin oleh Hikmad dan kebijaksanaan, maka kita semua akan memasuki optimisme terhadap Pemerintahan yang Berkeadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ali Nasrullah 

- Pemimpin Umum JWGroup 

- Waketum Sekber Wartawan Indonesia

- Ketua Rumah Kerja Kerukunan Nusantara (RKKN)

Opini

(Megamendung - RE.Martadinata Villa, Bogor Jawa Barat)

Salam Pancasila

Aku Indonesia...!!!

Salam Kerukunan Nusantara

“Dhipa Adista Justicia Law Firm akan kembali buka kantor hukum cabang Surabaya, tepatnya di Jalan Naglik, Surabaya Jawa Timur,” ungkap Nicho Hezron, SH.,MH., selaku Sekjend DAJ memberikan keterangannya kepada media ini, Sabtu (8/6/2024).

Disampaikan oleh Nicho, bahwasanya, Ketua Pembina/Pendiri Dhipa Adista Justicia Law Firm, Laksamana TNI (Purn) Tedjo Edhi Purdjiatno, SH., akan hadir dan membuka secara langsung peresmian Kantor Hukum DAJ Cabang Naglik Surabaya pada Selasa 25 Juni 2024 mendatang.

“Akan diresmikan langsung oleh Bapak Ketua Pembina/Pendiri Dhipa Adista Justicia Law Firm yaitu Bapak Laksamana TNI (Purn) Tedjo Edhi Purdjiatno, SH., dengan didampingi Ketua Umum DAJ, Bapak Inspektur Jenderal Polisi (P) DRS. Wisjnu Amat Sastro , SH.,MH.,” jelas dia.

“Karena visi misi yang terus diinstruksikan oleh Ketua Dewan Pembina/Pendiri, Dhipa Adista Justicia telah jelas. Menjaga dan sekaligus memperjuangkan dengan maksimal amanah yang diberikan kepada setiap para Advokat yang bernaung dalam Dhpa Adista Justicia Law Firm,” tambah Nicho.

Diisi banyak para Purnawirawan Jenderal TNI/Polri yang tetap mendedikasikan diri membela keadilan hukum, serta memiliki visi misi yang tidak membedakan unsur masyarakat pencari keadilan hukum, Nicho optimis, gelaran peresmian Kantor Hukum DAJ Cabang Naglik Surabaya akan mendapat perhatian dari para lapisan masyarakat umum, dan khususnya terhadap para pencari keadilan hukum.

“Berisikan kolaborasi antara para Advokat berlebel Purnawirawan Jenderal TNI/Polri dan para Profesional Lawyer, diharapkan nanti keberadaan Kantor Hukum DAJ Cabang Naglik Surabaya dapat makin menyentuh lapisan masyarakat untuk bisa menjadi pendamping hukum dalam mencari keadilan hukum,” tegasnya.

Advocat yang juga merupakan ayah kandung dari lawyer muda Jessica Hezron, SH.,MH., itu juga menerangkan bahwa dalam acara pembukaan nanti akan skaligus dilakukan pengukuhan Ketua Dhipa Adista Justicia Wilayah Jawa Timur oleh Ketua Dewan Pembina/Pendiri Laksamana TNI (P) Tedjo Edhi Purdjiatno.

“Nanti pun Ketua Dewan Pembina/Pendiri DAJ yaitu Bapak Laksamana TNI (P) Tedjo Edhi Purdjiatno akan skaligus melantik DR LANNY RAMLI.SH.,MH sebagai Ketua Dhipa Adista Justicia untuk wilayah Jawa Timur,” tandasnya.

Sebagai informasi, diketahui jadwal acara launching kantor hukum Dhipa Adista Justicia Lawfir Cabang Naglik Surabaya akan digelar pada Selasa, 25 Juni 2024 sekira Pukul 12.00 WIB hingga selesai. Lokasi acara tepatnya dilangsungkan di Jalan Naglik No.48 B Surabaya, Jawa Timur, Phone : 0815-5150-545 // 0813-8101-0294. (RDI)(tim) 

Kami datang untuk menyapa dan usut tuntas  kasus yang di duga ada keterlibatan oknum-oknum pejabat Nganjuk khususnya BPN.

Dalam orasinya LSM GMBI menuntut 4 masalah diantaranya.

1. Kosongkan bangunan yang berdiri di atas tanah sertifikat hak milik Nisa Azka.

2. Dalam kelalaian BPN nganjuk harus bertanggung jawab untuk menghapus /membatalkan sertifikat an. Sarwono Santoso 2021 di atas sertifikat tanah Nisa Azka 2016

3. Turunkan Oknum BPN Nganjuk yang diduga melakukan konspirasi dalam membantu terbitnya sertifikat an. Sarwono Santoso.

4. Meminta  instansi BPN untuk mencabut sertifikat an. Sarwono Santoso karena subtansinya tidak mendasar, putusan tetap bersifat tergesa-gesa / tidak sistematis (cacat hukum) dan  tidak jelas status hukumnya.

Dari hasil audensi di dalam Tim Ketua Wilter Jatim dan ketua distrik se kabupaten Nganjuk,menyampaikan bahwa BPN tetap akan membantu sesuai prosedur yang ada dan akan melakukan ukur ulang, adapun jadwalnya Minggu ini dengan pihak pabrik dan pihak pemilik sertifikat resmi (Nisa Azka).

" Dan Alhamdulillah serta terima kasih kepada Pihak BPN yang kooperatif dalam membantu Tim GMBI untuk mendapatkan keadilan hak kepemilikan tanahnya," jelas Feri.(sr) 

Ir. Dominggus Andrian Urbon, SH

Ir. Dominggus Adrian Urbon, SH telah lama dikenal sebagai sosok yang gigih dalam memperjuangkan hak-hak politik orang asli Papua. Sebagai anggota DPRD Provinsi Papua Barat, beliau terus memastikan bahwa aspirasi dan kepentingan masyarakat Papua Barat selalu diperhatikan dalam setiap kebijakan yang dibuat. Keberanian dan konsistensinya dalam memperjuangkan keadilan politik telah menjadikannya tokoh yang dihormati dan diandalkan oleh masyarakat Papua.

Selain memperjuangkan hak-hak politik, Dominggus Adrian Urbon juga dikenal sebagai politisi yang kuat untuk percepatan pembangunan di Papua Barat. Beliau memahami bahwa pembangunan yang merata dan adil adalah kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

“Dalam berbagai kesempatan, beliau selalu menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat Papua tanpa terkecuali,” ujar Sekjen MIO INDONESIA Frans X.Watu.

Lanjut Frans, MIO INDONESIA memberikan penghargaan ini tidak hanya sebagai bentuk apresiasi, tetapi juga sebagai pengakuan atas kontribusi besar yang telah diberikan oleh Dominggus Adrian Urbon dalam memajukan Papua. Penghargaan ini diharapkan dapat menjadi motivasi tambahan bagi beliau untuk terus berjuang demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Papua

Sementara itu Ketua Umum MIO INDONESIA, dalam keterangannya menyatakan, bahwa Ir. Dominggus Adrian Urbon adalah contoh nyata dari pemimpin yang berintegritas dan berdedikasi tinggi. "Kami sangat mengapresiasi perjuangan dan komitmen Pak Dominggus dalam memperjuangkan hak-hak politik dan pembangunan di Papua. Beliau adalah inspirasi bagi kita semua, terutama dalam hal memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat," ujar AYS Prayogi CEO Hitivi.id.

Yogie berharap, dengan adanya penghargaan ini, diharapkan semakin banyak tokoh dan pemimpin di Papua yang terinspirasi untuk mengikuti jejak Dominggus Adrian Urbon dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan. “Ini adalah langkah penting menuju Papua yang lebih maju dan sejahtera dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, ujar AYS PrayogiePrayogie (tim)

Ketua Depidar XII SOKSI jatim

Dalam acara HUT ini, dihadiri langsung oleh Ketua Depidar XII SOKSI Jawa timur Ady Wibowo, serta seluruh jajaran pengurus SOKSI dari tingkat daerah dan cabang.

Dalam sambutannya,Ketua Depidar XII SOKSI Jatim Ady Wibowo mengapresiasi kehadiran seluruh pengurus SOKSI Jatim, tetap semangat dalam menjalankan organisasi dengan penuh tanggung jawab,Terima kasih untuk doa serta kehadirannya dari teman-teman pengurus Depidar XII SOKSI Jatim yang malam ini telah meluangkan waktunya untuk hadir di acara HUT SOKSI ke -64 tahun, semoga SOKSI diusianya yang ke -64 makin solid,jaya, makin besar dan bisa mengabdi untuk negeri ini lebih baik serta kita semua selalu dalam lindungan Alloh, SWT sehat selalu sukses, tuturnya

“SOKSI memberikan semangat yang luar biasa bagi para kadernya. Sehingga Energi SOKSI itu kuat menjadikan semangat SOKSI-annya tidak diragukan, ungkapnya.

Menurut Ady, para pengurus SOKSI dengan semangat menjaga dan memperjuangkan SOKSI agar tetap solid dan eksis di Jawa timur,pengurus Depidar XII SOKSI Jawa Timur banyak yang terpilih sebagai anggota DPR seperti sekjen SOKSI Jatim SUMARDI terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi jatim dari partai Golkar dan wakil bendahara SOKSI jatim terpilih sebagai anggota DPR -RI dari partai golkar, terangnya

“Dengan demikian mereka mengetahui bagaimana cara mengabdi kepada bangsa dan negara. Para kader SOKSI di daerah merasakan bangga sekali menjadi bagian dari SOKSI,” katanya

Lebih lanjut, mengatakan bahwa tanggung jawab moril SOKSI untuk menata karyawan, buruh, dan siapa pun yang ingin bekerja dan berkarya kepada sesuatu yang bermanfaat bagi bangsa dan negara di Indonesia tercinta ini bisa dilaksanakan dengan baik.

“Itu mungkin yang harus kita berikan pikiran. Jika kita lakukan dengan sepotong-sepotong, yang terjadi pikiran itu mendapat bantahan dari orang yang merasa maju yang mengadopsi tanpa melihat kondisi di Indonesia,” ujarnya.

Sebagai informasi, Depidar XII Jatim Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) menggelar tasyakuran ulang tahun ke-64 SOKSI yang jatuh pada 20 Mei 2024, bersamaan dengan hari kebangkitan nasional ke 116 maju terus pantang mundur,” terangnya.(tim)

Diketahui, UKW merupakan langkah penting dalam menilai kemampuan dan profesionalisme seorang wartawan dalam menjalankan tugasnya. Kelulusan Aspriyanti tersebut tidak hanya mencerminkan dedikasinya yang tinggi terhadap jurnalistik yang berkualitas, tetapi juga menggambarkan komitmen Media Pilar Cakrawala.news dalam mendukung pengembangan kualitas sumber daya manusia di bidang jurnalistik.

“Kami atas nama Ketua  dan Jajaran pengurus DPW SWI Jawa timur  mengucapkan selamat dan sukses kepada Apriyanti atas keberhasilannya mengikuti UKW Dewan Pers di Denpasar - Bali tanggal  17 -18 Mei 2024 yang lalu.

Kelulusan dalam UKW adalah tonggak awal dari perjalanan panjang dalam karir jurnalistiknya, dan kami yakin Aspriyanti akan menginspirasi kepada  seluruh pengurus dan anggota SWI yang lain untuk semangat mengikuti jejaknya dengan mengikuti UKW yang diadakan oleh Dewan Pers. Ucap Suharto, SH Ketua DPW SWI Jawa timur 

" Kami mensuport mendukung sepenuhnya kepada wartawan - wartawan muda  bersemangat untuk berkembang dalam profesi jurnalistik. Semangat yang ditunjukkan oleh Aspriyanti dan semua wartawan yang tergabung dalam organisasi wartawan SWI dalam menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan bermutu kepada masyarakat,pungkas suharto (tim) 

Ketua Umum Aspeparindo

Pernyataan itu disampaikan Ketua Umum Asosiasi Pengelola Parkir Indonesia (ASPEPARINDO) Irfan Januar dalam pesan tertulisnya pada Selasa (14/5/24) di Jakarta. 

Jumlah tersebut  menurut Irfan, merupakan kalkulasi 7 ribu minimarket yang tersebar di seluruh Jakarta dengan 2 orang juru parkirnya. "Angka 14 ribu warga DKI Jakarta terancam kehilangan pekerjaan dan matapencaharianya. Ini tidak boleh terjadi di negara ini. Kami mendesak Pemda DKI harus mencari solusi agar tidak terjadi persoalan baru yakni pemiskinan belasan ribu warga," tandas Irfan, pengusaha parkir yang sudah memiliki sistem digitalisasi perparkiran dalam bisnis yang dijalankannya. 

Dampak buruk yang mengancam ketenangan warga masyarakat di DKI Jakarta akibat parkir di minimarket tidak diawasi jukir, lanjut Irfan, justeru terletak pada potensi naiknya angka kriminal penjahat kambuhan, dalam hal ini maling motor. 

"Antara Jukir,  pemilik minimarket, dan  pengendara (pemilik kendaraan) itu simbiosis mutualisme atau hubungan yang saling menguntungkan. Pengusaha tenang, konsumen aman, jukir raih penghasilan. Ini yang harus dipahami pemda DKI," imbuhnya. 

Irfan juga menambahkan, jika jukir minimarket diberdayakan, Pemda bisa memperoleh potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak parkir dari 7000 gerai minimarket. 

"Pemda harus merangkul jukir sebagaimana halnya terhadap jukir yang bertugas di badan jalan selama ini. Jasa perusahaan pengelola parkir bisa jadi solusi untuk mempekerjakan para jukir minimarket agar tidak lagi dianggap liar," kata dia menyarankan. 

Menyinggung soal kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) para jukir tersebut yang dianggap minim skill atau keahlian, Irfan memastikan ASPEPARINDO siap memfasilitasi pelatihan tekhnis bagi para jukir minimarket tersebut, dengan syarat organisasinya diberi akses legal standing untuk kelola parkir di lokasi seluruh minkmarket (indomaret, alfamart, dan sejenisnya). 

"Kami sedang mengurus lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi Parkir di BNSP. Dan LSP inilah yang akan mensertifikasi seluruh jukir di Indonesia, termasuk yang di minkmarket. Agar sistem yang kita ciptakan nantinya para jukir yang lulus pelatihan tekhnis bisa langsung disertifikasi," terang Irfan. 

Irfan meyakini, dengan mekanisme ini Pemda di seluruh Indonesia dapat berkolaborasi dengan ASPEPARINDO untuk menata sistem perparkiran, dan memastikan kompetensi petugas dan pengelola parkir profesional. "Sehingga masyarakat pengguna jasa parkir akan merasa terjamin keamanan kendaraannya karena staf pengelola dan tenaga jukir pasti profesional dan bersertifikat," pungkasnya. 

Sebelumnya, penertiban jukir di seluruh lokasi minimarket se DKI Jakarta oleh Pemda DKI sempat menimbulkan polemik. Penolakan terhadap kebijakan pemerintah yang terkesan arogan dan tidak memberi solusi pun menuai tanggapan, termasuk dari organisasi ASPEPARINDO. Persoalan ini menuntut perhatian semua pihak agar warga masyarakat tidak menjadi korban kebijakan yang belum tentu tepat.  (*Humas Aspeparindo*)

Dari laporan ketua panitia Frengky Abas Silaen,S.IP Dialetika ini diikuti lebih dari 50 orang terdiri dari Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan Kepala kepala Suku. Peserta berasal dari Sorong Kabupaten Biak.

Berdasarkan laporan ketua Panitia Pelaksana Dialetika Penerepan Hukum dan Pengembangan SDM, Frengky Abas Silaen,S.IP.,CFLE bahwa : yang tampil sebagai Narasumber Utama adalah Prof Drs Owin Jamasy Jamaluddin,M.Hum.,MM.,Ph.D dari Kemendagri RI.

Pembukaan Forum Dialetika diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Laporan ketua Panitia oleh Frengky Abas Silaen,S.IP.,CFLE, dan Kata Sambutan sekaligus membuka Dialetika secara Resmi oleh Direktur LBH CCI Rusdi,SH.,CFLE.

Dalam Sambutannya Direktur LBH CCI Rusdi,SH.,CFLE mengatakan bahwa Acara ini merupakan program LBH CCI untuk mencerdaskan kehidupan Bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan Bangsa, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat melalui Dialetika, Penyuluhan Hukum, Pelatihan, dan Worshop. Sehingga timbul kesadaran hukum warga dan kesadaran hukum masyarakat.

Selanjutnya Rusdi,SH.,CFLE mengatakan kegiatan Dialetika ini akan membahas  Tantangan Hukum Adat di Era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0, diantaranya : Pengakuan Hukum dan Perlindungan Hukum, Pertentangan Hukum, Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Akses Keadilan dan Sumber Daya Hukum, serta Penegakan Hukum & Perlindungan HAM.

Harapan kami dengan adanya Dialetika ini semakin banyak terwujud warga sadar hukum dan komunitas sadar hukum di Era Revolusi Industri 4.0 da Society 5.0. Ujar Direktur Rusdi.(tim) 

Kegiatan dihadiri Pengurus GMDM DPD Provinsi Jawa Timur Dewan Penasehat AKBP (Purn) H. Kartono SH.,M.Hum ,Dewan Pembina dr. Zurohtul Mar'ah Lailaitu Sholichah yang juga selaku Anggota  DPRD Kota Surabaya, DR. Nono Soeprijadi,MM, Ketua Yayuk Sri Wahyuningsih, ST. SH beserta Jajaran pengurus dan perwakilan DPW Kota/ Kabupaten diantaranya DPW Kota Blitar,  Kota Surabaya, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Jombang,  Kabupaten Bangkalan. BNNP Provinsi Jawa Timur yang diwakili  Agus Khoirul Huda, S.Kep.NS, Kasubbag Umum BNNK Surabaya, Polres KP3 Tanjung Perak IPDA Sumali, KBO Narkoba. 

Agenda kegiatan selaku pemandu acara Drs. Mustakim Hamzah. MM, sekretaris GMDM DPD Provinsi Jawa Timur, diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars GMDM dilanjut pembacaan do'a oleh divisi Bidang Religi Drs. UP. H. Zainudin. 

Sebelum menginjak pembekalan materi P4GN, didahului dengan penyampaian sambutan Ketua GMDM DPD Provinsi Jawa Timur, Yayuk Sri Wahyuningsih. ST, SH. 

" Kami sampaikan Minal Aidzin Wal Faidzin, Mohon maaf lahir bathin 1445 H . Dan dalam kesempatan silaturahmi ini, kami memberikan Pembekalan P4GN kepada para Pengurus, Anggota, relawan DPD Provinsi Jawa Timur maupun DPW Kota/Kabupaten dimana nantinya akan menyampaikan kembali kepada para masyarakat di wilayah masing - masing” katanya.

Kedepannya  kegiatan seperti ini akan terus dilaksanakan secara rutin dan berkesinambungan dengan harapan dapat menumbuhkan pemahaman yang benar tentang narkoba, pungkas Yayuk.

Dilanjut sambutan Dewan Pembina DR. Nono Soeprijono, MM yang menyampaikan untuk berhati-hati sebagai pengiat anti narkoba, lebih waspada dalam menjalankan amanah, upaya pencegahan untuk mewujudkan lingkungan Kampus/Sekolah - sekolah dan masyarakat diwilayah masing-masing bersih narkoba . 

Setelah sambutan  diawali dengan Pemateri pertama, AKBP (Purn) H. Kartono, SH. M. Hum, menyampaikan

materi pembekalan untuk relawan Anti Narkoba. Ia menjelaskan seputar jenis dan golongan narkoba, serta gejala dan efek penyalahgunaan narkoba.

Peran strategis yang dimiliki penggiat relawan anti narkoba.

- Orang orang pilihan menjadi perpanjangan tangan BNN dimasyarakat untuk menggerakkan partisipasi di masyarakat dalam pencegahan anti narkoba.

- Garda terdepan dalam menangkap peluang untuk melakukan berbagai upaya P4GN.

- Bersinergitas bidang pencegahan akan mampu dalam melindungi dan menyelematkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba.

- Salah satu respresentase BNN ditengah masyarakat.

- Motor penggerak P4GN, diharapkan dapat memberikan informasi tentang masalah narkoba bagi kalangan remaja.

- Melakukan tindakan tegas terhadap terjadinya kejahatan narkoba didepan mata (TT) untuk diamankan dan diserahkan kepada petugas BNN / Polri terdekat.

Kartono juga menekankan pentingnya ketahanan keluarga dan ketahanan masyarakat sebagai pencegahan awal penyalahgunaan narkoba.

Pemateri kedua IBDA Sumali, KBO Narkoba Polres KP3 Tanjung Perak Surabaya, Terkait Kajian Hukum bagi penyalahguna Narkoba , Jerat Hukum Narkotika yang berlaku di Indonesia yaitu UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang Mengatur, Mengawasi dan Menindak Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika.

Didalam Pasal 111, 112, 113, 114 dan 132 adalah pasal sanksi pidana yang dapat diterapkan/dikenakan bagi pihak yang memiliki narkotika untuk mengedarkan, menjual atau pihak yang menjadi kurir (perantara). Sedangkan Pasal 127 adalah pasal yang dapat diterapkan/dikenakan bagi pihak yang memiliki narkotika sebagai penyalahguna atau pecandu.

Adapun sanksi penjara pada Pasal 111, 112, 113, 114 adalah minimal 4 tahun dan maksimal HUKUMAN MATI. Sedangkan sanksi pada Pasal 127 adalah rehabilitasi atau maksimal penjara 4 tahun.

Daripada di Hukum Mati / di Penjara mending kita jauhi, berantas bersama dan Nyatakan Perang terhadap Narkoba #warondrugs #

Pemateri ke tiga dari BNNP Jatim yang diwakili Agus Khoirul Huda, S.Kep.NS, Kasubbag Umum BNNK Surabaya.

Bahaya dan dampak Narkoba, 

Narkoba dapat merusak mental dan kesehatan fisik para pengunannya. Narkoba dapat merusak system saraf dan beberapa organ tubuh kita. Orang yang sudah merasakan kenikmatan menggunakan narkoba akan terus menggunakan narkoba karena itu akan membuat pengguna merasa kecanduan. 

Untuk memberikan Sosialisasi/penyuluhan perlu up grade pengetahuan yang maksimal, bisa didapatkan langsung mengikuti Bimtek /TOT/Workshop P4GN atau di Medsos. 

Setelah session tanya jawab, Ketua GMDM memberikan tali asih Piagam Penghargaan  kepada ketiga  Nara Sumber , dan Sertifikat kepada seluruh peserta Pembekalan P4GN. 

Kegiatan diakhiri dengan Halal Bihalal 1445 H, saling memaafkan seluruh Keluarga besar GMDM DPD Provinsi Jawa Timur. (Red)

Selanjutnya Dr H Misri memaparkan bahwa Berdasarkan Permenkumham Nomor 3 tahun 2021 tentang Paralegal, pasal 1 ayat 5, Paralegal adalah setiap orang yang berasal dari Komunitas, Masyarakat, atau Pemberi Bantuan Hukum yang telah mengikuti Pelatihan Paralegal, tidak berprofesi sebagai Advocat dan tidak secara mandiri mendampingi penerima Bantuan Hukum di Pengadilan.

Hak Paralegal terdiri dari : berhak mendapatkan peningkatan Kapasitas terkait dengan Pemberian Bantuan Hukum dan berhak mendapat jaminan Perlindungan Hukum, Keamanan, dan Keselamatan dalam menjalankan Pemberian Bantuan Hukum.

Kewajiban paralegal adalah melaksanakan Bantuan Hukum dan Pelayanan Hukum berdasarkan Penugasan dari Pemberi Bantuan Hukum.

Syarat-syarat menjadi anggota Paralegal adalah : Warga Negara Indonesia (WNI), umur di atas 18 tahun, mampu membaca & menulis, Bukan anggota TNI, Polri, ASN aktif, serta bukan berprofesi sebagai Advocat.

Kompetensi Paralegal meliputi : Kemampuan Hukum Dasar, mengenal kondisi wilayah, dan mengetahui kelompok kepentingan. Melakukan penguatan masyarakat dalam memperjuangkan Hak Azasi Manusia (HAM) yang dilindungi hukum. Melakukan advokasi pada masyarakat dan wajib mengikuti Diklat Paralegal.

Sumber pendanaan Paralegal berasal dari : Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Sumber lain (CSR dari pihak swasts), dan Jasa Paralegal. Bahkan Paralegal bisa bermitra dengan Swasta, Pemerintah, dan kelompok masyarakat, serta individu.

Pemberdayaan Paralegal sangat luas, diantaranya : memberikan Pelayanan Hukum mulai dari Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/kota dan Provinsi. Pendampingan program pemerintah, mulai dari Kementerian, Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), Kecamatan, dan Desa/Kelurahan. Bisa melakukan kerja sama dengan penyuluh hukum, dan wajib punya Kartu Tanda Anggota (KTA) & Surat Tugas.

Peluang Paralegal diantaranya : peluang SDM, Peluang anggaran, Pelatihan, Peluang mendapatkan Sarana Prasarana (Sarpras), dan dukungan kebijakan Pemerintah melalui UU RI Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, UU RI Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Permenkumham Nomor 3 tahun 2021 tentang Paralegal.

Tantangan Paralegal di masa yang akan datang, diantaranya : banyak yang belum mengetahui tentang tugas dan fungsi Paralegal, belum terorganisirnya Paralegal secara Nasional, Paralegal belum punya standar mutu, belum ada Pembinaan Paralegal berkelanjutan, dan belum adanya organisasi Profesi Paralegal, serta belum punya standar etika Paralegal.

Untuk itu dalam Kurikulum Diklat Paralegal harus memuat : Dasar dasar Hukum, Tekhnik Negosiasi, Tekhnik Mediasi, Bantuan Hukum, Pendampingan Hukum, cara membuat surat kuasa, cara membuat Somasi, dan materi lain yang dianggap perlu. Oleh karena itu peserta Seminar Paralegal harus mengikuti Pendidikan Pelatihan (Diklat) Paralegal, ujar Dr H Misri.(tim) 

"Mencermati pergerakan Aliansi Mahasiswa Papua ( AMP ) di Kota Ambon, dengan berencana menggelar Aksi Demo dan kegiatan lainnya pada tanggal 1 Mei yang selalu mereka anggap sebagai Hari Aneksasi Papua oleh Kolonial Indonesia.

Saudara datang dengan niat berkuliah it's  Ok, tetapi ingat jangan pernah mengotori Tanah kami dengan aksi Yang menjurus Makar dan mendukung Separatis.

AMP adalah organ ilegal yang dibentuk sebagai sayap perjuangan dari OPM untuk menyuarakan Papua Merdeka, jelas Darah kami mendidih dan jiwa kami memberontak, Demi merah Putih dan NKRI selaku putra - putri dari mantan pejuang tiada kata lain Kami Lawan !!!

1 Mei 1963 adalah hari dimana UNTEA (PBB) menyerahkan sepenuhnya wilayah  Papua ke dalam NKRI sebagai kelanjutan dari New York Agreement 1962, diperkuat dengan PAPERA pada tahun 1969 dengan hasil Warga Papua menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan Ibu pertiwi,  lewat resolusi PBB 2504 sah dan mengikat secara Hukum Internasional.

NKRI Harga Mati

Berikut penuturan R.Usman, SH*

Pengurus Pusat Anak Kolong Maluku (AK)(bram) 

Worshop Stakeholders ini merupakan program kerja LBH CCI tahun 2024, yang dibuka resmi oleh Bupati Raja Ampat yang diwakilkan oleh Asisten I Setda Bidang Pemerintahan dan Kesra Drs Mansyur Syahdab,M.Si.

Peserta yang hadir hampir 100 orang, terdiri dari : Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, OPD terkait, dan Kepala Kampung (Desa).

Pokok bahasan yang diterangkan Prof Owin JJ, diantaranya : Mandat Pembangunan Nasional Berbasis Pemberdayaan, Pemberdayaan Stakeholders, Eksistensi Paralegal, Kolaborasi Stakeholders, dan Renstra Pengelolaan Paralegal.

Mandat Pembangunan Nasional Berbasis Pemberdayaan, diantaranya : Pemerataan Pembangunan & Pemerataan Hasil Pembangunan yang disertai dengan Optimalisasi Partisipasi Aktif seluruh unsur Stakeholders, Warga yang kuat adalah Warga yang Berdaya untuk mengoptimalkan  Potensi & Sumber Daya yang dimiliki Empawerment Aims to increase the power of the Disadventaged, Kemandirian adalah target dari Pemberdayaan. Kehidupan Mandiri ditandai oleh keamanan & Kemampuan mewujudkan Kehendak/Keinginan & kebutuhan bersama, disertai dengan tindakan nyata, ujar Prof Owin JJ.(tim) 

Untuk memperjelas peristiwa yang semestinya tidak lagi perlu dikategorikan sebagai ‘dugaan korupsi’ itu, berikut ini di-copy-paste-kan uraian kronologi peristiwa yang diterima redaksi media baru-baru ini. Informasi diterima dari sumber terpercaya, yakni dari wartawan senior PWI, yang minta namanya tidak dipublikasikan. Sebagian dari informasi yang ditampilkan di sini telah terkonfirmasi melalui pengembalian dana ke rekening PWI oleh Sekretaris Jenderal PWI, Sayid Iskandarsyah, sebesar Rp. 540 juta pada tanggal 18 April 2024 lalu melalui transfer Bank Mandiri.

*Kronologi Peristiwa*

Ini (semacam) testimoni dari Bendahara Umum PWI, Marthen Selamet Susanto.

Kronologi Dana Cash Back Bantuan BUMN untuk UKW:

- Desas-desus cash back BUMN sudah merebak di beberapa kalangan pengurus PWI sebelum peringatan HPN 20 Feb 2024.

- ⁠Kabar ini saya redam dulu hingga peringatan HPN pada 20 Februari 2024 usai. Saya sebagai Ketua Pelaksana HPN tentu harus konsentrasi ke HPN agar acara berjalan lancar.

- ⁠Selesai HPN, saya yang juga Bendahara Umum PWI wajib cari tahu kebenaran kabar desas-desus cash back tersebut. Bagaimana bisa saya sebagai bendahara umum PWI tidak mengetahui (kalau benar) ada dana keluar dalam jumlah besar.

- Saya tanya kepada staf sekretariat PWI bagian keuangan, Lia. Menurut Lia, dari Rp 6 miliar dana BUMN tersebut sudah masuk ke rekening PWI sebesar 3,6 M. Rinciannya pada akhir Desember 1,3 M dan 500 juta, kemudian pada 12 Februari masuk 1,8 M.

- ⁠Masih menurut Lia, dari 3,6 M dana yang sudah masuk itu, sudah keluar dari rekening PWI sebagai cash back sebesar 540 juta pada akhir Desember, 540 juta pada 13 Februari. Ada juga fee kepada yang dianggap berjasa disetujuinya bantuan BUMN tersebut (Syarif) sebesar 691 juta (19 persen dari dana masuk). Total dana yang keluar 1,771 M atau sekitar 49 persen dari 3,6 M. 

- 29 Februari 2024 saya menerima undangan dari Sekjen untuk hadir di Rapat Internal PWI yang akan berlangsung pada 5 Maret 2024

- ⁠5 Maret 2024 saya hadir di rapat internal. Meski di undangan yang saya terima hanya mengundang pengurus harian, ternyata hadir juga dari DK (Pak Sasongko dan Bu Uni), dari Dewan Penasihat (Bang Ilham dan Bang Timbo).

- ⁠Rapat membahas apa benar ada cash back kepada oknum BUMN.

- ⁠Saat diberikan kesempatan berbicara, saya menjelaskan bahwa sebagai bendahara umum saya tidak tahu sama sekali ada uang keluar sebesar itu dari rekening PWI.

- ⁠Untuk cash back 540 juta pada akhir Desember 2023 bisa jadi saya tidak tahu karena saya sedang berada di luar negeri.

- ⁠Namun untuk cash back 540 juta pada 13 Februari saya ada di Jakarta, hampir tiap hari saya ke Kantor PWI karena persiapan HPN. Tetapi kenapa saya tidak diberi tahu ada dana keluar dari rekening PWI sebesar itu.

- ⁠Saya juga menjelaskan soal fee kepada yang dianggap berjasa menggolkan bantuan BUMN untuk UKW. Fee sebesar 19 persen itu di luar ketentuan. Saya mulanya membuat peraturan fee bagi siapa saja yang berhasil menggolkan sponsorship untuk PWI sebesar 10 persen. Tapi saat diminta ketemu Ketum untuk membicarakan fee sponsorship BUMN saya tidak bisa hadir. Saya wakilkan kepada Wakil Bendahara Umum, dan disepakati fee sebesar 15 persen. Tapi fee yang diterima Syarif ternyata 19 persen dari gross uang masuk.

- ⁠Setelah rapat 5 Maret saya cari tahu lagi ke Lia, siapa yang tanda tangan cheque dana cash back tersebut?

- ⁠Cash back akhir Desember yang tanda-tangan cheque Sekjen (Sayid Iskandarsyah) dan Wakil Bendahara Umum (M Ihsan).

- ⁠Koq bisa Wakil Bendahara Umum tanda tangan cheque. Bukankah dalam Peraturan Rumah Tangga PWI pasal 12, ayat 14 tentang tugas, wewenang, dan tanggung jawab Bendahara Umum pada huruf C disebutkan: “Bersama Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal menandatangani cheque dan surat-surat berharga lainnya.

- ⁠Cash back 13 Februari, cheque ditandatangani Ketum dan Sekjen.

- ⁠Setelah menerima penjelasan dari Lia tentang siapa yang menandatangani cheque, saya menelpon Wakil Bendum. Saya tanya, kenapa ada dana keluar dari PWI sebesar itu, Bendahara Umum koq tidak tahu? Wakil Bendum tidak menjawab.

- ⁠Wakil Bendum malah menawari saya untuk menggunakan orang yang bisa membuat laporan keuangan beres. Saya saat itu setuju saja.

- ⁠6 Maret 2024. Setelah saya pertimbangkan secara matang, tawaran Wakil Bendum untuk menggunakan orang yang bisa membuat laporan keuangan beres, saya tolak. Saya dibilang tidak konsisten. Saya jawab, untuk hal ini saya harus tidak konsisten.

- Antara 6 dan 14 Maret, persisnya kapan saya lupa. Saya tanya Lia, siapa yang mencairkan cheque untuk cash back? Untuk akhir Desember, pencairan dilakukan Yudi, staf sekretariat PWI. Yang kedua 13 Februari pun oleh Yudi.

- ⁠Lantas siapa yang mengantar uang tersebut ke orang BUMN, Lia gak tau persis tapi ada tanda terimanya. Yang 540 pertama, penerimanya dengan tanda tangan huruf awal G. Penerima 540 juta yang kedua, tanda tangan penerima tertulis Sekjen.

- ⁠Dimana tanda terima tersebut? Dijawab Lia, diminta Pak Ihsan.

- ⁠14 Maret 2024, saya bertanya via telepon ke Wakil Bendum, dimana tanda terima cash back? Dia jawab, saya simpan. Kenapa Pak Ihsan simpan, koq bukan di Lia saja. Dia jawab, tanya Ketum saja.

- ⁠18 Maret 2024, Lia memberi tahu saya kalau uang dari BUMN sudah masuk lagi 1M. Jadi total dana yang sudah masuk 4,6M.

- ⁠26 Maret 2024, pada hari yang sama dengan buka puasa dan malam apresiasi kepada para sponsor HPN di Hall Dewan Pers, DK mengadakan rapat di Kantor Pusat Lantai IV Gedung Dewan Pers. Saya diundang di rapat DK. Dari DK yang tidak hadir hanya Iskandar. Saya kembali jelaskan keterangan yang saya peroleh dari Lia sepeti yang sudah saya tulis di atas.

- ⁠3 April 2024. Saya ketemu Yudi di depan Mushollah Dewan Pers. Saya tanya, setelah uang 540 juta kamu ambil dari Bank, kamu bawa kemana uangnya? Dia jawab, yang pertama (akhir Desember) dia bawa ke kantor dan diserahkan ke Sekjen. Kemudian Sekjen bersama Syarif Hidayatulloh, dan Riza (Humas) mengantar uang tersebut. Yang 540 juta yang kedua juga sama, dibawa ke kantor dan diserahkan ke Sekjen.

*Kesimpulan

1. Dana sponsorship BUMN untuk UKW yang sudah disetor ke rekening PWI adalah Rp 4,6 Miliar.

2. Sebesar 1,5 M telah digunakan untuk UKW di 10 provinsi.

3. ⁠Dikeluarkan untuk cash back kepada orang BUMN Rp 1,080 M.

4. ⁠Ditransfer untuk fee Syarif karena dianggap berjasa menggolkan bantuan BUMN tersebut sebesar Rp 691 juta. Apa benar Syarif ini yang berjasa menggolkan dana bantuan BUMN. Bukankah ini atas perintah Presiden Jokowi saat menerima pengurus PWI di Istana?

5. ⁠Kementerian BUMN menyatakan bahwa pihaknya sudah mentransfer ke rekening PWI sebesar Rp 3,6 M, kemudian bertambah Rp 1 M. Jadi total sudah Rp 4,6 M yang ditransfer ke rekening PWI.

6. ⁠Kementerian BUMN juga menyatakan bahwa tidak satu pun orang BUMN yang menerima cash back dari PWI.

7. ⁠Uang sudah keluar Rp 1,080 M dari rekening PWI untuk cash back, tapi pihak BUMN membantah menerima cash back tersebut. Kemana larinya uang Rp 1,080 M tersebut.

8. ⁠Lantas siapa orang yang tanda tangannya ada di tanda terima cash back Rp 540 juta akhir Desember dengan huruf awal G di tanda tangan?

9. ⁠Lantas kemana larinya cash back Rp 540 juta 13 Februari dengan tanda terima yang ditandatangani Sekjen tersebut?

Sebagaimana disebutkan di bagian awal bahwa Sekjen PWI telah mengembalikan dana hibah yang sempat diambil secara tidak sah pada Kamis, 18 April 2024, pukul 11:17:05 WIB. Dari slip setoran dana yang dikeluarkan Bank Mandiri, tertulis angka Rp. 540.000.000,- dengan keterangan di kolom Berita Transaksi “Pengembalian UKW FH BUMN”. Penyetor dana secara cash dalam transaksi itu tertulis nama Sayid Iskandarsyah.

Dalam keterangannya saat menggelar penyampaian aspirasi di Gedung Dewan Pers pada Jumat, 19 April 2024 lalu, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (Ketum PPWI), Wilson Lalengke, mengatakan bahwa pengembalian dana tersebut menjadi bukti nyata telah terjadi tindak pidana korupsi. Tokoh pers nasional ini juga mempertanyakan sebagian dana miliaran hasil korupsi yang hingga hari ini masih belum jelas penggunaannya.

Di lain pihak, pada hari yang sama, Ketua Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia (PWMOI), Jusuf Rizal, telah berkoordinasi dengan Bareskrim Mabes Polri dan melaporkan para oknum terduga koruptor yang bercokol di organisasi pers PWI peternak koruptor binaan Dewan Pers tersebut. Publik berharap, aparat penegak hukum dapat mengambil tindakan atas kasus ini sesegera mungkin sebelum para koruptor itu menghilangkan jejak korupsinya. Semoga! (APL/Red)

_Sumber: Wartawan senior PWI, dikirimkan langsung via WA ke Sekretariat PPWI Nasional_

Hadi Martono, SH Wakil Ketua DPW SWI Jawa Timur di awal sambutannya menyampaikan, karena ini masih suasana Idul fitri ijinkan kami atas nama jajaran pengurus DPW SWI Jawa Timur mengucapkan minal aidzin wal faizin mohon maaf lahir dan batin.

" Halal Bihalal ini, kita gelar sangat sederhana. Namun, yang lebih penting nilai silaturahmi terus terjalin. " ucapnya

Sementara itu, Pernyataan senada juga di sampaikan oleh Ketua DPW SWI Jawa Timur Suharto, SH, CFLE, karena masih bulan syawal kami atas nama DPW SWI Jawa Timur juga mengucapkan minal aidzin wal faizin mohon maaf lahir dan batin. 

Suharto mengatakan, bahwa selain halal bihalal idul fitri 1445 H, pada kesempatan ini juga akan di bagikan Sertifikat Kompetensi Wartawan (SKW) bagi anggota yang dinyatakan lulus uji kompetensi yang sudah diselenggarakan beberapa bulan lalu di gedung DPRD Pasuruan.

" Kami mohon maaf atas keterlambatan penyerahan Sertifikat Kompetensi Wartawan (SKW) berlogo burung garuda dari BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi). " ucapnya

Suharto menambahkan, dalam waktu dekat ini akan memberikan kesempatan mengikuti  pendaftaran UKW oleh Dewan Pers yang rencananya akan digelar di Bali.

" Silakan nanti bisa mendaftar ke Mbak Yanti, (Bendahara DPW SWI Jatim, Red), gratis." katanya.

Di tempat yang sama Pembina DPD SWI Sidoarjo Joni, SE mengatakan, dalam berorganisasi pentingnya kebersamaan dan kedewasaan agar organisasi bisa berjalan sesuai dengan harapan bersama. " Apapun itu organisasinya yang penting bersikap dewasa, penuh tanggung jawab dan kebersamaan membesarkan organisasi." ujar Joni, SE.(tim) 

Acara Halal bihalal yang digelar oleh Keluarga Besar Gerakan Pendidikan Indonesia Baru (GPIB) tersebut mengusung tema “Mari kita jalin kekeluargaan dalam eratnya Silahturahmi dihari kemenangan yang Fitri ” dihadiri oleh kurang lebih 70 orang yang sengaja diundang secara terbatas, baik dari pengurus pusat maupun wilayah Gerakan Pendidikan Indonesia baru (GPIB). 

Hadir diantaranya Dr. Anto Suroto, SH, MM sebagai Dewan Pendiri merangkap Dewan Pembina GPIB, Brigjen Pol Dr. Victor Pudjiadi, S. PB, FICS, DFM selaku ketua Dewan Penasehat DPP GPIB, Hadi Mulyono, Edy ADC Menpora, Marlon Brando, Taufik Rachman berserta para Dewan Pakar Pengurus DPP GPIB. Hadir juga Ketua Dewan Penasehat DPW DKI Jakarta Hj. Fahri Fahmi Idris, SE, MH yang diwakili oleh Musa Marasabessy, SH dan Muhammad Hamim, S.I.K, Ketua Umum GPIB Ir. Agung Karang, dan Ketua DPW GPIB DKI Jakarta Baginda Doloksaribu. S.Ip, bersama jajaran pengurus pusat dan wilayah DKI Jakarta yang sengaja diundang.

Acara halal bihalal Gerakan Pendidikan Indonesia baru atau yang disingkat dengan GPIB tersebut diawali dengan pembukaan oleh MC Ibu Lies Nur Fajar, S.Pd yang merupakan pengurus Bendahara 1 DPP GPIB, dilanjutkan dengan pembacaan sari tilawah Ayat Suci Al Quran oleh ibu Dra. Faridah, dan sambutan sambutan yang di mulai dari sambutan Ketua DPW GPIB DKI Jakarta Baginda Doloksaribu, S.I.P kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Perwakilan Ketua Dewan Penasehat GPIB DKI Jakarta Hj. Fahira Fahmi Idris, SE, MH oleh Musa Marasabessy, SH dan ditutup dengan sambutan Ketua Umum GPIB Ir. Agung Karang.

Acara seremoni Halal Bihalal tersebut lalu di akhiri dengan Pembacaan doa kemudian baik Dewan Pembina, Dewan Penasehat, dan Dewan Pakar Bersama para pengurus DPP dan DPW GPIB saling salam salaman untuk saling memaafkan, dan dilanjutkan dengan sesi Foto bersama. dan ditutup dengan menyantap makanan dan ramah tamah.

Brigjen Pol Dr. Victor Pudjiadi,S. PB, FICS, DFM Selaku ketua Dewan Penasehat DPP GPIB yang didampingi oleh Ketua Umum GPIB Ir. Agung Karang menyampaikan keawak mediamedia bahwa Halal bihalal yang dilaksanakan oleh gerakan pendidikan Indonesia baru ini akan menjadikan gerakan pendidikan menuju Indonesia baru yang hebat.

“Jadi tetap kita bisa berkumpul dan bisa mengumpulkan para Pengurus sampai  tingkat nasional, dimana disini bisa terlihat kompak tidak ada masalah, seperti umumnya pada organisasi lain" Ujarnya

Brigjen Pol Dr. Victor Pudjiadi lebih lanjut mengatakan kegiatan halal bihalal yang dilaksanakan tersebut harus dilaksanakan berkelanjutan di setiap tahunnya.

“Bagus sekali dan kami sendiri juga dalam waktu singkat sudah keliling lagi, jadi ambil figur organisasi,mataharinya satu yaitu ketua, pembina dan penasehat hanya memberikan masukan dan putusan tetap dari ketua,”ucapnya.

Sedangkan Ketua Umum Gerakan Pendidikan Indonesia Baru (GPIB) Ir. Agung Karang mengatakan bahwasanya acara halal bihalal tersebut adalah dalam rangka untuk saling maaf memaafkan sebagai tradisi di Indonesia khususnya.

“Bahwa hanya di Indonesia terdapat istilah halal bihalal, di negara lain tidak ada termasuk Negara Arab sekalipun, ini karena bangsa kita punya tradisi, dan sudah membudaya, setelah hari kemenangan yang Fitri di 1445 Hijriyah ini, maka sudah sewajarnya semua umat  dari berbagai agama, saling menghargai saling menghormati,”bebernya.

“Kebetulan di samping kami ada Bapak Brigjen Pol, Dr. Viktor Pudjiadi selaku Ketua Dewan Penasehat yang selalu aktif membimbing, selalu memberi arahan, sehingga saat ini GPIB maju, kami mengucapkan terima kasih,”ucap Ir. Agung Karang.

“Kami yakin hari ini, GPIB akan terus berkembang, menjadi organisasi khusus pendidikan yang bersemangat maju dan besar. Dimana strukturnya sudah terbentuk di 38 provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, dan kelurahan-kelurahan, dan itu dikarenakan sekolah-sekolah adanya di kelurahan, harapannya ke depan bahwa GPIB akan memajukan dunia pendidikan Indonesia, sehingga tahun emas Indonesia dapat tercapai,” tutupnya.(red)

Seminar Nasional Paralegal Angkatan ke-2 ini diikuti oleh 93 orang peserta secara Virtual (online) dan 570 orang secara kelas Group. Tema Seminar Paralegal dengan Tema : *Peluang dan Tantangan Paralegal Dalam Memberikan Bantuan Hukum Pada Masyarakat* diisi oleh Narasumber Nasional, diantaranya : Prof Drs Owin Jamasy Jamaluddin,M.Hum.,MM.,P.hD, DR HR Wijaya.MC,M.Si.,P.hD, Dr H Misri Hasanto,M.Kes.,CFLE, dan AKP(P) Dr(C) Dalan E.Bangun,SH.,MH. Demikian laporan ketua Panitia Frengky Abas Silaen,S.IP.,CFLE.

Seminar dimulai jam 09.30 Wib, diawali menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dibuka oleh Ketua Harian LBH CCI Syarief Rahman Wenno,ST. Seminar ditutup jam 15.45 wib oleh Kepala Perwakilan LBH CCI Dr H Misri Hasanto,M.Kes.,CFLE diawali dengan pembacaan kesimpulan Seminar oleh Notulen Seminar Franky Abas Silaen,S.IP.,CFLE.

Semua Narasumber yang memberikan materi merupakan para Pakar di bidangnya, diantaranya dari Peneliti Senior Asia e University, Pengamat Pembangunan SDM dan Pakar Pemberdayaan Masyarakat/CES ID-CBRFM FMSRB Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri RI, Dosen Senior UIN Raden Fatah Palembang, Sekjen DPP Perkumpulan Profesi Paralegal Nasional  dan Staf Ahli DPP P3N CCI Wilayah I (Indonesia Bagian Barat).

Saat Pemaparan Materi Seminar, semua peserta bersemangat karena mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat dari Ahlinya. Miswan salah satu peserta seminar dari Riau mengatakan, saya berterima kasih bisa hadir dalam Seminar Nasional Paralegal ini, banyak ilmu baru yang saya peroleh dari Guru besar dan Pakarnya. Tentu ilmu tersebut akan kami gunakan saat sebagai Pengurus P3N CCI Nantinya, kebetulan saya ketua P3N CCI DPD Kepulauan Meranti, ungkap Miswan.

Diantara materi yang sangat menarik adalah Enterpreneur Paralegal yang dibawakan oleh DR HR Wijaya. Ternyata profesi Paralegal bisa membuka usaha jasa Hukum sesuai dengan Profesinya, tentu usaha jasa hukum tersebut dilaksanakan di bawah pengawasan LBH atau Organisasi yang menaunginya, termasuk P3N CCI.

Bisnis jasa Hujum bagi Paralegal diantaranya : Konsultasi Hukum, Bantuan Dokumen Hukum, Mediasi, Pelatihan/Worshop Hukum, Spesialisasi Jasa Hukum tertentu, dan jasa Hukum Online.

Strategi Bisnis Jasa Konsultasi Hukum bagi Paralegal, diantaranya : Tentukan Spesialisasi Paralegal, Rencanakan Layanan & Jasa, Bangun Reputasi & Jaringan, Promosikan Bisnis Jasa Paralegal, dan Tetapkan Stabdar Etika Tinggi. Ujar DR HR Wijaya.(tim) 

Paralegal Justice Award merupakan program rutin setiap tahun dari Kemenkumham RI dengan melibatkan kementrian dan lembaga terkait. Pada tahun 2024 ini Paralegal Justice Award telah dimulai pendaftarannya sejak bulan September-Desember 2023 dan penyerahan Anugerah Paralegal Justice Award bulan Juni 2024.

Berdasarkan data (2021-2023) terdapat 12.000 perkara litigasi, dimana 70% nya masalah Perdata dan 30% nya masalah Pidana, lebih separohnya perkara ringan yang bisa diselesaikan bersama Paralegal melalui Restorative Justice. Di sisi lain terdapat kondisi lapas yang over capacity, dimana kapasitas 128.658 orang Warga Binaan diisi oleh 228.204 Warga Binaan (hampir 200%).

Penghargaan Non Litigasi Peacemaker diberikan kepada Kepala Desa/Lurah/Wali Nagari yang telah menyelesaikan Penyelesaian Konflik di wilayahnya secara Damai.

Penghargaan Anubhawa Sasana Jagaddhita diberikan kepada Kepala Desa/Lurah/Wali Nagari yang telah mendorong pertumbuhan investasi, Pariwisata, dan lapangan kerja di wilayahnya.

Peran Kepala Desa/Lurah/Wali Nagari sebagai Non Litigasi Peacemaker merupakan bagian dari peran sentral dan strategis Kepala Desa/Lurah/Wali Nagari untuk menciptakan stabilitas politik dan keamanan serta ketertiban di lingkungan masyarakatnya.

Mahkamah Agung menyambut baik Pelatihan Pendidikan Paralegal Justice Award sebagai bentuk nyata kepedulian dan perhatian MA, agar setiap konflik yang timbul di masyarakat dapat diupayakan dan diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu tanpa memasuki ranah litigasi.

Kriteria mendapatkan Anugerah Non Litigasi Peacemaker adalah Kepala Desa/Lurah/Wali Nagari yang berperan dalam menyelesaikan sengketa di wilayahnya, Kepala Desa/Lurah/Wali Nagari yang memiliki integritas dalam menjalankan perannya sebagai Kepala Desa/Lurah/Wali Nagari serta menciptakan kemudahan akses keadilan di wilayahnya.

Kriteria mendapatkan Anugerah Anubhawa Sasana Jagaddhita adalah Desa/Kelurahan Binaan dan/atau Desa/Kelurahan/Nagari Sadar Hukum yang mendorong pertumbuhan dan Penciptaan lapangan kerja, investasi, dan Pariwisata.

Sedangkan kriteria mendapatkan Anugerah Paralegal Justice Award adalah Desa/Kelurahan/Nagari yang memenuhi kriteria Non Litigasi Peacemaker, kriteria Anubhana Sasana Jagaddhita, dan lulus Paralegal Academy.

Syarat-syarat untuk mengikuti Paralegal Justice Award adalah Surat Keputusan Kepala Desa/Lurah/Wali Nagari yang masih berlaku, Foto KTP, mengisi Daftar Riwayat Hidup, Pas Poto 4X6, Surat Perintah Mengikuti Paralegal Justice Award, Sertifikat Paralegal, dan kelengkapan Fortofolio. Ujar Dr H Misri.

Ketum LBH CCI Prof DR Sutan Nasomal,SH.,MH.,PhD dan Direktur LBH CCI Rusdi,SH.,CFLE sangat mendukung gagasan Dr H Misri, agar semua Kepala Desa/Lurah/Wali Nagari bisa mengikuti Seminar Nasional Paralegal dan Diklat Paralegal yang diselenggarakan oleh LBH CCI.

Ketum DPP P3N CCI Jufri,SH.,CLA sangat mengapresiasi inovasi yang digagas oleh Sekjen DPP P3N CCI Dr H Misri Hasanto,M.Kes. Semoga inovasi ini bisa dicontoh oleh seluruh DPW & DPD se-Indonesia. Bagi Wali Nagari dan Lurah yang berprestasi akan kita Bina sebagai Nagari dan Kelurahan Sadar Hukum dan akan kita dorong agar bisa mengikuti seleksi Paralegal Justice Award tahun 2025 nanti.

Ketua Pusat Kajian Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah Hukum Adat Minangkabau (PUJIAN ABS-SBK HAM) Dr Drs M Sayuti Dt Rajo Pangulu,M.Pd, sekaligus mantan Ketua Umun Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumbar sangat mendukung semua Wali Nagari dan Lurah se-Sumatera Barat mengikuti Paralegal Justice, sehingga Fungsi Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan Hukum Adat di Minangabau (Sumbar) dapat membantu menyelesaikan perkara/sengketa anak-keponakan melalui Restorative Justice (di luar pengadilan). Saya akan mengajak seluruh Wali Nagari dan Lurah untuk ikut Seminar Nasional dan Diklat Paralegal yang diadakan oleh LBH CCI, Ujar Dr M Sayuti.

Menanggapi gagasan yang disampaikan oleh Dr H Misri, Bahrul 'Ulum Dt Majo Datuak,S.Sos Ketua inisiator P3N CCI DPW Sumbar menyatakan kesiapannya untuk memulai program Paralegal Justice untuk Wali Nagari dan Lurah se-Sumatera Barat nantinya. Silahkan bagi Wali Nagari dan Lurah yang berminat bisa Konsultasi Gratis Paralegal ke WA 081270508423.(tim)